SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memastikan Program GratisPol, khususnya bantuan dana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada Tahun Anggaran 2027.
Kepastian itu disampaikan di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang diperkirakan menyusut hingga sekitar Rp12,1 triliun.
Rudy menegaskan keterbatasan fiskal tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi janji kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Kaltim.
“Meski APBD Kaltim diproyeksikan turun hingga sekitar Rp12 triliun, program andalan Kaltim, GratisPol bantuan dana pendidikan, tetap berjalan tahun depan. Mohon doanya,” ujar Rudy Mas’ud usai rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Proyeksi APBD Kaltim tahun 2027 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp12,1 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun dan jauh lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp21,74 triliun.
Dengan demikian, dalam kurun waktu dua tahun kapasitas fiskal daerah diperkirakan menyusut hampir 45 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya pendapatan daerah, terutama akibat menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) serta berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kondisi itu diperkirakan akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Meski demikian, Rudy memastikan Pemprov Kaltim akan melakukan penyesuaian belanja melalui efisiensi pada program-program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan anggaran bantuan dana pendidikan GratisPol tetap aman. Pemerintah bahkan telah mengunci alokasi anggaran sebesar Rp981 miliar untuk menjamin program tersebut tetap berjalan pada Tahun Anggaran 2027 dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Sebelumnya, pada APBD Tahun Anggaran 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan total Rp1,38 triliun untuk Program Pendidikan GratisPol. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung bantuan dana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Benua Etam.
Berdasarkan petunjuk teknis Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, bantuan dana pendidikan melalui Program GratisPol memberikan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan batas maksimal Rp5 juta per semester bagi mahasiswa rumpun ilmu sosial dan humaniora, serta maksimal Rp7 juta per semester bagi mahasiswa rumpun ilmu eksakta.
Hingga penyaluran tahap ketiga pada pertengahan 2026, Pemprov Kaltim telah menyalurkan Rp288,5 miliar bantuan dana pendidikan kepada 63.603 mahasiswa aktif yang tersebar di 52 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim.
Dari data Pemprov, perguruan tinggi dengan alokasi penerima terbesar pada tahap ketiga antara lain Universitas Mulawarman sebesar Rp61,1 miliar untuk 12.938 mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Kaltim sebesar Rp39 miliar untuk 7.713 mahasiswa, Politeknik Negeri Samarinda sebesar Rp13,9 miliar bagi 3.655 mahasiswa, serta Institut Teknologi Kalimantan sebesar Rp12,4 miliar untuk 3.572 mahasiswa.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.
