TENGGARONG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara menegaskan keputusan meninggalkan Rapat Paripurna Ke-14 yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 bukan merupakan bentuk penolakan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan langkah tersebut dilakukan agar dokumen KUA-PPAS dapat dikaji lebih mendalam sehingga program-program unggulan Kukar Idaman Terbaik dapat direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Dermawan, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan internal fraksi tanpa adanya arahan dari pengurus partai.
“Tidak ada perintah dari Ketua DPC kami. Inisiatif ini hadir dan lahir dari anggota fraksi,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Rahmat menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Kukar Idaman Terbaik yang dipimpin Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.
Karena itu, menurutnya, fraksi memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar visi dan misi kepala daerah dapat diwujudkan secara realistis sesuai kemampuan fiskal.
Ia menilai masih terdapat sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian sebelum dituangkan dalam kebijakan anggaran tahun 2027. Salah satunya program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
“Tahun ajaran baru sudah dimulai, tetapi seragam gratis belum seluruhnya diterima siswa. Hal-hal seperti ini yang menurut kami perlu dievaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti keberlanjutan program RT-KU Terbaik serta layanan berobat gratis menggunakan KTP.
Menurut Rahmat, seluruh program tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang diperkirakan mengalami penyesuaian seiring kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin bupati dan wakil bupati nantinya dianggap tidak memenuhi janji politik karena keterbatasan anggaran. Ekspektasi masyarakat sangat besar, sehingga sejak awal perlu ada penyesuaian dan pendalaman,” jelasnya.
Ia menegaskan langkah fraksinya tidak dilandasi kepentingan politik tertentu. Perbedaan pandangan dalam pembahasan dokumen anggaran, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika yang wajar di DPRD.
“Pada prinsipnya ini bentuk rasa sayang kami kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kami ingin memastikan program-program yang disusun benar-benar bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Andi Faisal, menjelaskan keputusan meninggalkan rapat paripurna diambil karena fraksi belum memiliki waktu yang cukup untuk mengkaji dokumen KUA-PPAS APBD 2027 yang baru diterima menjelang rapat dimulai.
Menurutnya, dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027 sehingga perlu dibahas secara cermat bersama tim ahli fraksi.
“Yang dibahas ini untuk tahun 2027 dan sangat krusial. Karena itu kami memilih tidak tergesa-gesa agar hasil pembahasannya benar-benar maksimal,” pungkasnya. (MK)
Pewarta: Muhammad Rafi’i
Editor: Agus S.
