BONTANG – Sebanyak 12,72 gram sabu yang terbungkus 24 poket dimusnahkan, Selasa (19/7) di ruang Sat Narkoba Polres Bontang. Narkoba yang dimusnahkan itu barang bukti yang disita dari dua tersangka pasangan suami istri, yaitu suami berinisial Sk (28) dan istri berinisial En (24).

Pemusnahan barang haram dipimpin Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetiya menggunakan blender. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke blender yang sebelumnya sudah diisi air mineral. Kemudian sabu diblender dan dibuang para pelaku ke dalam closet.

“Yang kami musnahkan 12,72 gram sabu. Tersangka adalah pasutri yang menjadi pengedar di Loktuan,” kata AKBP Yusep.

Kapolres mengatakan, saat dilakukan penangkapan, keduanya mengedarkan sabu kepada nelayan, pekerja buruh, dan supir truk.  “Ini komitmen kami bahwa Bontang Zero peredaran gelap narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya tersangka dan bandar sudah bersepakat mengambil sabu pesanan di Jalan Cipto Mangunkusumo, tepatnya di bundaran Hotel Bintang Sintuk. Sabu disimpan didalam bungkus rokok. Kemudian uang dari tersangka juga ditaruh tidak jauh dari lokasi tersebut.

“Kalau barang katanya dari Sulawesi Selatan. Baru dua hari lalu dia ambil dengan bertransaksi via telepon,” tambahnya.

Kedua tersangka kini diamankan di Mako Polres Bontang untuk proses pengembangan. Barang bukti yang berhasil diamankan berat kotor sabu 12,72 gram, timbangan digital, handphone, dan uang Rp 1,3 Juta. Tersangka dijerat pasal 112 atau 114 junto pasal 132 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya 5 sampai 20 tahun penjara.

Saat pemusnahan narkoba, Kapolres didampingi Kasat Narkoba AKP Tatok Tri Haryanto, Kasat Tahti Iptu Heri Purwanto, KBO Sat Narkoba Ipda Hadi Esmoyo,  Kanit Sat Narkoba Aiptu Mashudi, Kanit Sat Narkoba Aipda Ambo. Selain itu juga menyaksikan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bontang Lis Suryani SH, Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Ardiansyah SH  dan Mansur Nonci, SH selaku penasihat hukum. (rls/mk)

BONTANG– SMP Negeri 1 masuk nominasi 3 besar penilaian apresiasi kelompok Pusat Informasi dan Konseling – Remaja (PIK-R) Gresture tingkat Nasional. Verifikasi penilaian hasil apresiasi kelompok PIK-R Gresture SMPN 1 dalam ajang kreativitas genre nasional dihadiri langsung Direktorat Ketahanan Remaja  BKKBN Nasional serta perwakilan Genre Nasional.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bontang Riyanto mengatakan, pihaknya bersyukur masuk nominasi 3 besar.  Riyanto menambahkan, PIK-R akan memberikan wadah bagi penyiapan keluarga bagi siswa  serta terus mendukung kegiatan PIK-R.

“Kegiatan PIK-R di SMP N 1 telah dimulai pada 2013 lalu. Dua tahun terakhir, PIK-R menjadi ekstra kulikuler,” kata Riyanto saat menerima tim Verifikasi Nasional dari BKKBN, Selasa (19/7/2022).

Diharapkan, kedepannya PIK-R Gresture SMP Negeri 1 mampu menjadi pelopor dan menjalin kolaborasi bersama satuan pendidikan di Bontang, terutama l pelayanan konseling bagi remaja untuk menghindari narkoba, pencegahan pergaulan bebas dan mencegah pernikahan dini.

Perwakilan dari Direktorat Ketahanan Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Cikik Sikmiyati mengatakan, verifikasi bertujuan untuk melihat implementasi mengenai  program ‘tentang kita’ dari BKKBN dengan segmentasi usia. Di mana untuk PIK-R SMP Negeri 1 Bontang telah masuk  3 besar nominasi segmentasi usia 10-14 tahun kategori ‘berani’.

“PIK-R SMP N 1 masuk dalam 3 besar nominasi. Nantinya pemenang nominasi segmentasi  10-14 tahun akan diumumkan di Yogyakarta sebagai pemenang nasional,” jelas Cikik.

Sementara, Wakil Wali Kota Bontang Najirah menyebutkan, Generasi Berencana (Genre) merupakan program yang dapat menghapuskan pernikahan dini melalui pemberian informasi kepada PIK-R. Upaya yang dilakukan dengan memberikan akses informasi ke pusat informasi dan konseling.

“Tujuannya agar remaja dapat melangsungkan pendidikan secara berencana, berkarier dan bekerja secara berencana dan menikah secara penuh perencanaan,” jelas Najirah.

Najirah mengatakan pula, wadah PIK-R siswa akan menjadi tempat pengembangan kreativitas remaja dengan tetap mengedepankan pencegahan pernikahan muda, narkoba dan seks pranikah.(ya)

BONTANG– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang mencatat, terjadi 57  kasus kekerasan pada perempuan dan anak.  Data yang dirangkum hingga Juni 2022 itu merinci, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 29 kasus, sedangkan kekerasan kepada anak sebanyak 28 kasus.

Sementara pada 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 76 kasus. Terbagi atas kekerasan terhadap perempuan sebanyak 37 kasus, sedangkan anak-anak 39 kasus.

Tahun 2020 menjadi masa kelam bagi perempuan dan anak-anak di Bontang, karena jumlah kekerasan yang dialami mereka paling banyak  selama 4 tahun terakhir yakni 167 kasus. Di mana 92 anak menjadi korban, sedangkan perempuan 75 orang. Pada tahun lalu (2021), jumlah menurun sedikit menjadi 144 kasus (53 perempuan dan 91 anak-anak).

Kepala DPPKB Bontang Bahauddin memastikan, perempuan dan anak korban kekerasan akan ditangani dengan melakukan upaya preventif atau penanganan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Sementara pencegahan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke tingkat Sekolah Dasar (SD), penyuluhan ke tingkat RT/kelurahan bagi orang tua.

“Untuk penanganan, kita di UPTD telah menyediakan layanan pendampingan psikososial, psikolog dan hukum. Di DPPKB juga ada satgas PPA termasuk di dalamnya ada petugas untuk orang berkebutuhan khusus,” jelas Bahauddin saat dikonfirmasi Mediakaltim.com, Selasa (19/7/2022).

Terkait pengaduan, pihaknya  menginformasikan mengenai keberadaan UPTD PPA ke masyarakat. Di mana masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan yang dapat digunakan  untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan mereka.

Setelah menerima laporan pengaduan, pihaknya melakukan pemberian layanan sesuai dengan 6 fungsi UPTD, seperti menerima layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara korban, dan mediasi.

“Pendampingan berupa pendampingan korban secara hukum, kesehatan, psikologis, rohani, psikososial. Kekerasan juga berupa KDRT, kekerasan seksual, fisik, psikis dan penelantaran,” kata Bahauddin.

Kebutuhan lainnya, dalam hal waktu pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan korban. UPTD PPA berupaya melakukan pendampingan sampai kondisi korban dan keluarga mampu pulih secara psikis dan sosial.

Bahauddin mengungkapkan,  kesulitan utama yang kerap dialami UPTD PPA dalam penanganan korban adalah, masih banyak warga yang belum berani melapor ke pihaknya.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai aib sehingga tidak  dilaporkan,” ungkap Bahauddin.

Oleh karenanya, dia mengimbau  masyarakat yang mengalami, mengetahui, mendengar adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, untuk segera  menghubungi Call Center 112 dan nomor hotline pengaduan UPTD PPA di 08115940777 dan 08115413355. Selain itu bisa juga dengan mengakses melalui media sosial UPTD PPA Kota Bontang.(ya)