Beranda blog Halaman 109

DPMPTSP Bontang Terbitkan 335 NIB Sepanjang Awal 2026, Kesadaran Legalitas Usaha Terus Meningkat

0
Pelayanan DPMPTSP Kota Bontang. (Syakurah)

BONTANG — Kesadaran masyarakat Kota Bontang terhadap pentingnya legalitas usaha terus meningkat. Hingga 4 Mei 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang mencatat telah menerbitkan sebanyak 335 Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak 1 Januari 2026.

Staf Pegawai Pelayanan DPMPTSP Bontang, Dany Syaputra, menjelaskan bahwa seluruh proses penerbitan NIB saat ini masih terintegrasi secara digital melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

“Mereka melakukan pengurusan ada yang langsung dan online melalui OSS-RBA,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, sebelum mengajukan permohonan NIB, pelaku usaha diwajibkan menyiapkan sejumlah dokumen dasar. Di antaranya KTP atau NIK yang valid, NPWP bagi wajib pajak, alamat email serta nomor telepon aktif untuk kebutuhan verifikasi, serta data usaha yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Selain itu, penerbitan NIB juga mengacu pada pemenuhan persyaratan dasar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Persyaratan tersebut meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta Persetujuan Lingkungan (PL).

“Pemenuhan persyaratan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Untuk risiko rendah cukup menggunakan SPPL, sementara usaha berisiko menengah hingga tinggi wajib melengkapi dokumen lingkungan yang lebih kompleks,” jelasnya.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap melalui OSS-RBA, proses selanjutnya adalah tahapan verifikasi oleh DPMPTSP sebelum izin usaha resmi diterbitkan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pembangunan dan SDM Jadi Prioritas, Pemkot Fokus Infrastruktur dan Pendidikan

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan arah pembangunan ke depan, tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas masyarakat.

Di sektor infrastruktur, pemkot tetap memprioritaskan pembangunan dasar seperti jalan dan drainase, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal dalam perencanaan APBD 2027.

“Beberapa ruas jalan dan drainase tetap menjadi prioritas, karena itu kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, perhatian besar juga diberikan pada peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikatornya terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Bontang yang telah mencapai sekitar 32 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata daerah lain.

Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendorong daya saing daerah, khususnya dalam mendukung visi Bontang sebagai kota jasa dan industri.

“SDM yang unggul menjadi kunci. Ini yang terus kita dorong melalui pendidikan,” jelasnya.

Pemkot juga terus mendorong sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, agar lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kasus Pelecehan Anak Jadi Sorotan, Pemkot Bontang Perkuat Pendampingan Korban

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Syakurah )

BONTANG – Kasus pelecehan terhadap anak yang terjadi belakangan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bontang. Pendampingan berbasis keluarga kini diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa penanganan kasus anak tidak cukup hanya dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan pendampingan intensif terhadap korban dan keluarganya.

Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan kerap mengalami trauma berkepanjangan, sehingga perlu pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

“Paling penting adalah pendampingan. Anak-anak ini tidak boleh dibiarkan sendiri, mereka harus didampingi dan diedukasi,” ujarnya.

Pemkot Bontang melalui dinas terkait disebut telah melakukan langkah aktif dengan turun langsung ke lingkungan masyarakat, termasuk mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan edukasi kepada orang tua.

Dalam program tersebut, puluhan keluarga telah dilibatkan untuk mendapatkan pemahaman terkait perlindungan anak, pola asuh, serta pencegahan kekerasan.

Pendekatan ini menekankan pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai ancaman, termasuk bujuk rayu yang kerap menjadi modus dalam kasus pelecehan.

Selain itu, pemerintah juga mengingatkan agar identitas korban tidak disebarluaskan demi menjaga kondisi psikologis anak.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

APK Perguruan Tinggi Bontang Tembus 32 Persen, Lampaui Rata-Rata Daerah Lain

0
Ilustrasi. (AI)

BONTANG – Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Kota Bontang mencapai 32 persen, melampaui rata-rata daerah lain dan menjadi indikator positif kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyebut capaian tersebut menjadi salah satu kekuatan utama daerah, dalam menghadapi persaingan ekonomi dan industri.

Dibandingkan daerah lain yang rata-rata berada di kisaran 20 persen, angka APK Bontang dinilai cukup tinggi dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur.

“Angka partisipasi kita sudah 32 persen. Ini cukup tinggi dan menjadi modal penting bagi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, tingginya partisipasi pendidikan tinggi akan berdampak langsung pada peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, terutama dalam mendukung sektor industri dan jasa yang menjadi visi pembangunan Bontang.

Pemkot pun mendorong peningkatan akses pendidikan, termasuk melalui berbagai program dukungan bagi masyarakat, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, sinergi antara dunia pendidikan dan industri juga diperkuat agar lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pelindo Catat Kepuasan Pengguna Tinggi, Efisiensi Logistik Masih Jadi PR

0
Salah satu pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Makassar. (Istimewa)

SAMARINDA — Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menembus angka di atas 90 persen. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif atas perbaikan layanan pelabuhan nasional, meski masih perlu dibuktikan melalui peningkatan efisiensi logistik dan daya saing operasional di lapangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Laboratorium Suara Indonesia, sebanyak 90,2 persen responden menyatakan puas terhadap layanan terminal peti kemas. Sementara itu, 85,8 persen responden mengaku puas terhadap layanan Pelindo secara umum.

Survei tersebut melibatkan 1.090 responden dari berbagai kelompok pengguna jasa di 80 pelabuhan yang dikelola Pelindo, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,97 persen.

Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia, Ahmad Zaki, mengatakan survei ini dilakukan untuk mengukur persepsi sekaligus harapan pengguna jasa terhadap kualitas layanan pelabuhan.

“Kuesioner yang kami bagikan ini untuk mengukur sampai di mana kepuasan layanan yang diberikan Pelindo, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan ke depan,” ujarnya.

Secara operasional, tingkat kepuasan juga tercermin dalam sejumlah indikator utama pelayanan. Waiting time kapal tercatat sebesar 87,3 persen, layanan pemanduan kapal mencapai 88,2 persen, sedangkan layanan terminal penumpang berada di angka 89,8 persen.

Angka-angka tersebut dinilai menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan yang berdampak terhadap kelancaran aktivitas di pelabuhan.

Namun demikian, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai capaian kepuasan di atas 90 persen belum cukup menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan sektor logistik nasional.

“Ketika tingkat kepuasan tinggi, ada dua kemungkinan yang berjalan bersamaan: kinerja memang membaik, atau ekspektasi pengguna jasa belum terlalu tinggi,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa indikator kepuasan perlu diiringi ukuran yang lebih konkret, seperti penurunan biaya logistik, peningkatan kecepatan layanan, hingga integrasi sistem transportasi antar moda.

Menurutnya, pelabuhan merupakan simpul strategis distribusi nasional yang sangat berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dalam konteks pembangunan nasional, meningkatnya kepuasan pengguna jasa dinilai menjadi sinyal awal bahwa transformasi layanan Pelindo mulai dirasakan di lapangan. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan capaian tersebut mampu diterjemahkan menjadi efisiensi logistik yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap perekonomian nasional. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Pemkab Kukar Bidik Participating Interest dari Blok Ganal

0
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Ady/MKN)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tidak ingin hanya menjadi lokasi eksploitasi setelah ditemukannya cadangan gas raksasa di wilayah Blok Ganal.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan sumber daya alam tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penemuan cadangan gas oleh Eni di sumur eksplorasi Geliga-1, Blok Ganal.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi cadangan gas tersebut diperkirakan mencapai 5 triliun kaki kubik gas dan sekitar 300 juta barel kondensat.

Temuan ini disebut sebagai salah satu penemuan gas terbesar dalam beberapa dekade terakhir dan dinilai berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun bagi Pemkab Kukar, potensi besar itu juga harus mampu memberi dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

“Harapan kita, apa yang dihasilkan di Kutai Kartanegara bisa memberi kontribusi sebesar-besarnya untuk masyarakat Kukar,” ujar Aulia, Minggu (3/5/2026).

Untuk memastikan daerah mendapatkan manfaat optimal, Pemkab Kukar mulai merumuskan langkah strategis agar bisa terlibat langsung dalam pengelolaan potensi gas tersebut.

Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni melalui skema Participating Interest (PI) maupun kerja sama bisnis langsung dengan kontraktor kontrak kerja sama migas.

Menurut Aulia, pembahasan terkait keterlibatan daerah tersebut sudah berjalan dan mendapat pendampingan dari SKK Migas.

“Kita didampingi oleh SKK Migas untuk mencari formulasi terbaik, bagaimana pemerintah daerah bisa mendapatkan bagian, baik dalam bentuk PI maupun pengusahaan langsung gas tersebut,” jelasnya.

Ia menilai keterlibatan daerah dalam pengelolaan sektor energi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dapat membuka peluang kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, keberadaan proyek energi berskala besar juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi sektor usaha lokal dan pembangunan jangka panjang di Kukar.

“Harapan kami, pengelolaan potensi gas ini benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka peluang kerja dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kukar secara berkelanjutan,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Dugaan Korsleting Listrik Picu Kebakaran Gudang Arsip Desa

0
Api saat melahap gudang arsip Desa Sebulu Ulu. (Istimewa)

TENGGARONG — Kebakaran melanda gudang arsip Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (3/5/2026) pagi.

Peristiwa tersebut menyebabkan bangunan gudang arsip hangus terbakar dan turut melalap sejumlah kendaraan yang berada di lokasi.

Selain gudang arsip, api juga menghanguskan satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil Gran Max, serta kendaraan roda tiga dan roda dua yang terparkir di sekitar lokasi kejadian.

Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung cukup intens karena bangunan yang terbakar didominasi material kayu sehingga api cepat membesar.

Salah satu anggota Damkar dan Penyelamatan (Damkarmatan) Posko Sebulu, Teddy, mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.

“Yang terbakar gudang arsip desa dan mobil Damkar, mobil Gran Max, motor roda tiga dan roda dua,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi awal di lokasi menunjukkan sumber api diduga berasal dari instalasi listrik di dalam bangunan gudang.

Api kemudian dengan cepat merambat ke seluruh bangunan hingga sebagian besar arsip desa tidak sempat diselamatkan.

Kondisi diperparah dengan adanya kendaraan yang terparkir di sekitar gudang sehingga kobaran api turut menyambar unit-unit tersebut.

Meski demikian, petugas pemadam berhasil mencegah api meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Petugas berjibaku mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke area permukiman maupun fasilitas lainnya yang berada tidak jauh dari titik kebakaran.

Beruntung, dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa.

Namun kerugian material diperkirakan cukup besar akibat hangusnya bangunan gudang arsip dan sejumlah kendaraan yang ikut terbakar. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Drainase Jadi Fokus Awal Proyek Perbaikan Jalan di Balikpapan Utara

0
Pekerjaan perbaikan Jalan Ksatriaan KM 8, Balikpapan Utara. (Istimewa)

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mulai melakukan penanganan perbaikan infrastruktur di Jalan Ksatriaan KM 8, Balikpapan Utara.

Proyek tersebut diawali dengan pembenahan sistem drainase sebelum dilanjutkan ke tahap pengecoran jalan guna meningkatkan kualitas dan ketahanan badan jalan.

Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengatakan kondisi drainase yang kurang optimal selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di kawasan tersebut.

“Penanganan dimulai dari perbaikan saluran drainase karena ini menjadi bagian penting sebelum pengecoran jalan dilakukan. Kami ingin memastikan aliran air berjalan baik sehingga konstruksi jalan nantinya lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Selama proses pengerjaan berlangsung, akses Jalan Ksatriaan ditutup sementara demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan memperlancar aktivitas pekerjaan di lapangan.

Penutupan dilakukan karena adanya aktivitas alat berat serta pembongkaran pada sejumlah titik saluran drainase.

“Kami mengimbau masyarakat untuk sementara menggunakan jalur alternatif dan tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area proyek,” jelas Rita.

Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses pekerjaan berjalan lancar dan selesai sesuai target.

Menurutnya, penutupan jalan memang menimbulkan ketidaknyamanan, namun hal tersebut dilakukan demi keselamatan bersama.

DPU Balikpapan memperkirakan proyek tersebut berlangsung sekitar satu bulan, tergantung kondisi cuaca dan situasi teknis di lapangan.

Setelah perbaikan drainase selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pengecoran pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan.

Selain memperbaiki kualitas jalan, proyek ini juga bertujuan mengurangi potensi genangan air saat hujan deras di kawasan KM 8.

“Kalau drainasenya baik, air tidak menggenang di badan jalan. Ini penting agar jalan tidak cepat rusak dan masyarakat bisa berkendara dengan aman,” tambahnya.

Perbaikan Jalan Ksatriaan KM 8 menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Balikpapan karena jalur tersebut setiap hari dilalui kendaraan dengan intensitas cukup tinggi.

Pemerintah berharap pekerjaan dapat selesai tepat waktu sehingga akses masyarakat kembali normal dengan kondisi jalan yang lebih baik dan aman digunakan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Harga Sapi Kurban Tahun Ini Naik hingga 5 Persen

0
Muhammad Abduh Kuduh saat ditemui di kandang hewan kurbannya.

BALIKPAPAN — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2026 mulai berdampak terhadap harga jual hewan kurban di Balikpapan.

Pedagang ternak mengaku lonjakan biaya operasional, khususnya transportasi, menjadi faktor utama kenaikan harga hewan kurban tahun ini.

Salah satu pedagang sapi di Balikpapan, Muhammad Abduh Kuduh, mengatakan biaya distribusi hewan ternak dari luar daerah mengalami kenaikan akibat harga solar yang ikut naik.

“Biaya ekspedisi naik karena harga solar juga naik. Jadi semua serba ikut naik,” ujarnya saat ditemui di peternakannya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, tahun ini pihaknya menyediakan berbagai jenis hewan kurban mulai dari sapi, kambing, hingga domba.

Ia juga mendatangkan domba untuk pertama kalinya karena tingginya minat masyarakat terhadap jenis ternak tersebut.

“Tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah mendatangkan domba, tapi tahun ini kami datangkan karena animo masyarakat cukup tinggi,” jelasnya.

Untuk sapi, tersedia beberapa jenis seperti limosin, simental, brahman, hingga sapi Bali dengan bobot mulai 300 kilogram hingga mencapai 1 ton.

Bahkan, sapi dengan bobot terbesar disebut telah terjual dengan harga sekitar Rp100 juta.

Sementara itu, harga domba jenis texel dijual mulai Rp4 juta per ekor. Sedangkan domba dorper yang dikenal sebagai jenis pedaging memiliki harga lebih tinggi dan saat ini stoknya sudah habis terjual.

Muhammad Abduh Kuduh mengatakan sebagian besar kambing dan domba didatangkan dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah yang menjadi salah satu sentra peternakan nasional.

Ia menyebut harga sapi lokal yang sebelumnya berada di kisaran Rp22 juta hingga Rp23 juta kini naik menjadi sekitar Rp25 juta per ekor.

Meski harga mengalami kenaikan, ia memastikan minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi.

Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh hewan ternak telah mendapatkan vaksinasi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Hewan di sini sudah divaksin, bahkan ada yang sampai tiga kali. Jadi relatif aman,” tegasnya.

Untuk menarik minat pembeli, peternakannya juga menyediakan layanan “terima beres”, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan daging kurban sesuai permintaan konsumen.

Ia optimistis penjualan hewan kurban tahun ini tetap berjalan baik hingga mendekati Hari Raya Iduladha. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Mahulu Dorong Konektivitas Wilayah dan Penguatan Ekonomi Lokal

0
Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, didampingi Kepala Bappedalitbangda Mahulu, Yaohanes Andy Abeh, saat menghadiri Musrenbang Pemprov Kaltim 2027 di Samarinda. (Istimewa)

SAMARINDA — Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, memaparkan arah pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2027 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Samarinda, Kamis (30/4/2026).

Dalam paparannya, Suhuk menegaskan fokus pembangunan Mahakam Ulu diarahkan pada pemerataan pembangunan dan keberlanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga fokus utama pembangunan daerah, yakni pemerataan layanan dasar dan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan berwawasan lingkungan, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.

“Pembangunan kita harus benar-benar terarah. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas dan bergantung pada transfer pusat, maka setiap program harus difokuskan pada prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhuk menjelaskan target pembangunan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, strategi pembangunan disusun secara realistis dan bertahap dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya program, tetapi manfaat yang benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci percepatan pembangunan wilayah.

Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian di antaranya ruas jalan Long Bagun–Long Pahangai, Long Bagun–Long Boh, pembangunan Jembatan Long Bagun Seberang, hingga penyelesaian ruas Long Pakaq menuju jalan poros.

Selain itu, Pemkab Mahulu juga terus mempersiapkan berbagai dokumen teknis seperti Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lingkungan sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Suhuk turut meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memfasilitasi usulan pembangunan ke pemerintah pusat, khususnya pada ruas Long Pahangai–Tiong Ohang dan pembukaan jalan Sungai Kacu menuju Long Apari.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan sekadar membuka akses antarwilayah, tetapi juga memperkuat pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

“Membangun Mahulu bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana memastikan seluruh wilayah dapat berjalan bersama dan merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S