BONTANG – Tingginya kebutuhan hunian sewa yang terjangkau di Kota Bontang, membuat permintaan terhadap Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) terus meningkat. Kondisi ini berdampak pada membludaknya daftar tunggu calon penghuni, terutama di Rusunawa Api-Api dan Rusunawa Loktuan yang saat ini sudah terisi penuh.

Masyarakat yang mendaftar untuk menempati kedua Rusunawa tersebut, tidak lagi bisa langsung memperoleh unit yang diinginkan. Mereka harus masuk dalam daftar antrean dan menunggu hingga ada kamar yang kosong.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kota Bontang, Usman, mengatakan bahwa untuk antrean bagi calon penghuni di Rusunawa Api-Api dan Loktuan, saat ini tergolong mengalami daftar yang cukup panjang.

“Rusunawa Api-Api dan Loktuan daftar antrean penghuninya terbilang cukup panjang. Tidak bisa apabila daftar langsung dapat unit,” ujar Usman, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap kedua Rusunawa tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Selain berada di lokasi yang strategis, akses menuju kawasan tersebut juga dinilai lebih mudah.

Ditambah lagi, untuk tarif sewa yang ditawarkan relatif terjangkau, sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan biaya yang lebih ringan.

Usman menjelaskan, hampir seluruh unit yang tersedia di Rusunawa Api-Api dan Loktuan saat ini telah ditempati penghuni. Tingkat keterisian yang mencapai hampir 100 persen membuat calon penyewa, harus bersabar menunggu giliran.

“Semuanya di kedua Rusunawa itu termasuk penuh atau full. Jadi kalau mau menempati unit tidak bisa langsung dapat,” katanya.

Di tengah tingginya permintaan tersebut, Perkim Bontang juga menghadapi tantangan lain berupa sejumlah unit yang belum bisa dimanfaatkan, karena mengalami kerusakan. Unit-unit tersebut masih menunggu proses perbaikan, sehingga belum dapat ditempati oleh calon penghuni yang sudah masuk dalam daftar tunggu.

“Tetapi ada juga beberapa unit yang rusak dan belum kami perbaiki. Jadi selain penuh, ada sebagian yang masih rusak,” tambahnya.

Kondisi berbeda terjadi di Rusunawa Guntung. Tingkat permintaan hunian di kawasan tersebut masih lebih rendah dibandingkan Rusunawa Api-Api dan Loktuan. Akibatnya, antrean calon penghuni di Rusunawa Guntung tidak sebanyak dua lokasi lainnya.

Usman menilai salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap Rusunawa Guntung adalah, letaknya yang dianggap cukup jauh dari pusat aktivitas warga. Faktor kedekatan dengan tempat kerja, fasilitas umum, serta akses transportasi menjadi pertimbangan utama masyarakat saat memilih hunian sewa.

Melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian vertikal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian Rusunawa, sekaligus mengevaluasi kebutuhan penambahan unit di masa mendatang.

Selain itu, perbaikan terhadap unit-unit yang mengalami kerusakan juga menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu mengurangi panjangnya daftar tunggu calon penghuni.

Dengan kondisi saat ini, Rusunawa masih menjadi solusi hunian favorit bagi masyarakat Bontang, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal dengan biaya sewa yang terjangkau dan fasilitas yang memadai.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dari sektor retribusi persampahan menunjukkan tren kinerja yang melonjak. Hingga lima bulan pertama di 2026, setoran retribusi sampah yang berhasil dihimpun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang telah mencapai Rp1,3 miliar.

Capaian tersebut sudah melampaui 50 persen dari target penerimaan tahun ini, yang dipatok sebesar Rp2,5 miliar. Dengan tren yang terus meningkat, DLH optimistis target tersebut akan terlampaui sebelum akhir tahun.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah DLH Bontang, Syakhruddin, menjelaskan bahwa penerimaan retribusi berasal dari berbagai sumber. Selain rumah tangga yang pembayarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Koperasi Pengelola Air (KPA), kontribusi juga datang dari perusahaan serta masyarakat yang membuang sampah langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Menurutnya, besaran retribusi yang dikenakan berbeda-beda sesuai kategori pelanggan. Rumah tangga memiliki skema tarif tersendiri, sementara perkantoran, perbankan, hingga pelaku usaha dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Di tahun ini, kami sangat optimis bisa lampaui target yang sudah ditargetkan,” katanya, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, Syakhruddin mengungkapkan, keberhasilan melampaui target bukan hal baru bagi DLH. Pada 2025 lalu, target retribusi persampahan yang ditetapkan sebesar Rp2,4 miliar pun telah berhasil direalisasikan hingga Rp2,8 miliar.

Capaian tersebut menjadi modal optimisme bagi DLH untuk kembali mencatatkan kinerja positif pada tahun ini. Selain memperkuat layanan pengelolaan sampah, peningkatan pendapatan dari sektor ini juga diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD Kota Bontang.

Maka dengan realisasi yang telah menembus setengah target dalam waktu kurang dari setengah tahun, sektor persampahan dinilai menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk terus dikembangkan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar Rp19,5 juta dari target tahunan sebesar Rp110 juta.

Rendahnya capaian tersebut menjadi sorotan dalam rapat evaluasi PAD yang digelar Komisi B DPRD Bontang. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan penyebab minimnya kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan daerah, padahal aktivitas kendaraan di sejumlah titik strategis kota terbilang cukup tinggi.

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Welly Zakius menjelaskan bahwa, terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi penarikan retribusi parkir. Salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan.

Menurutnya, pengelolaan parkir tidak hanya berkaitan dengan penarikan retribusi saja, akan tetapi juga membutuhkan pengawasan rutin, penertiban, hingga sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Selain keterbatasan SDM, kami juga menghadapi berbagai tantangan saat melakukan penertiban dan sosialisasi di lapangan,” ungkapnya, Senin (22/6/2026).

Ia menilai potensi penerimaan dari sektor parkir sebenarnya masih cukup besar. Namun, tanpa dukungan personel yang memadai dan sistem pengawasan yang kuat, potensi tersebut sulit dimaksimalkan menjadi pendapatan daerah.

Welly mengungkapkan, salah satu faktor yang paling berdampak terhadap menurunnya pendapatan parkir adalah berkurangnya jumlah juru parkir binaan dari Dishub Bontang.

Sebelumnya, Dishub memiliki sembilan juru parkir yang berada dalam pembinaan dan turut membantu pengelolaan parkir di sejumlah titik. Namun, keberadaan mereka tidak dapat dipertahankan karena adanya perubahan regulasi dan persyaratan kepegawaian.

Dishub sempat berharap para juru parkir tersebut dapat diakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akan tetapi, harapan itu kandas lantaran para juru parkir tidak memenuhi syarat pengalaman kerja minimal dua tahun yang ditetapkan dalam proses rekrutmen.

Selain itu, profesi juru parkir juga tidak termasuk dalam kategori Petugas Penjaga Jalan Lintasan (PPJL) yang dapat diakomodasi dalam formasi tertentu.

“Jadi akhirnya binaan kami yang ada sembilan itu kita lepas. Maka dari situlah yang membuat menurun pendapatan,” jelasnya.

Keputusan tersebut berdampak langsung terhadap pengawasan dan pengelolaan parkir di lapangan. Dengan berkurangnya petugas yang selama ini membantu penataan parkir, kemampuan Dishub Bontang dalam mengontrol titik-titik parkir dan memastikan penarikan retribusi, berjalan optimal menjadi terbatas.

Tantangan tersebut menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi Dishub Bontang, untuk membuktikan bahwa potensi parkir di Kota Bontang, dapat diubah menjadi sumber pendapatan yang lebih produktif bagi daerah.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam