(Tiga kiri) Kepala Disdikbud Mahakam Ulu, Samson Batang, foto bersama para guru dan siswa peserta Festival FLS3N se-Mahulu. (Istimewa)
UJOH BILANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahakam Ulu menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Menumbuhkan Karakter Bangsa Melalui Kreativitas dan Apresiasi Seni Budaya” tersebut resmi dibuka Kepala Disdikbud Mahakam Ulu, Samson Batang, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang, Jumat (1/5/2026).
Dalam laporannya, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Pertama Disdikbud Mahakam Ulu, Silvanus Silam Luhat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 94 siswa dari sembilan SMP di Kabupaten Mahakam Ulu.
“Kami sebenarnya membuka kesempatan bagi seluruh 17 SMP yang ada, namun yang mendaftar hanya sembilan sekolah dan dari Kecamatan Laham belum ada perwakilan,” jelasnya.
Ia menerangkan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada tahapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dimulai dari proses pendaftaran Februari–Maret hingga seleksi tingkat kabupaten.
Adapun cabang lomba yang dipertandingkan meliputi menulis cerita, ilustrasi, ansambel musik, menyanyi solo, tari kreasi, pantomim, dan mendongeng atau bertutur lisan.
“Tahun ini kegiatan dilaksanakan secara luring di ibu kota kabupaten agar anak-anak bisa hadir langsung, saling bertemu, dan mengenal Ujoh Bilang sebagai pusat pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Samson Batang mengatakan ajang FLS3N merupakan tindak lanjut surat Pusat Prestasi Nasional terkait pelaksanaan ajang talenta tahun 2026 yang berpedoman pada Peraturan Kemendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025.
“Para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Mahakam Ulu ke tahap selanjutnya hingga tingkat nasional,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah pengembangan bakat dan minat siswa di bidang seni dan sastra, tetapi juga sarana melestarikan budaya daerah dan kearifan lokal.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan literasi, daya inovasi generasi muda, serta mempererat interaksi sosial antar peserta dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, guru pembina, dan peserta didik yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Seleksi tingkat kabupaten ini bertujuan menjaring peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Mahakam Ulu ke tingkat provinsi,” pungkasnya. (MK)
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan saat melihat langsung sistem pembelajaran murid Taman Kanak-Kanak Santa Miriam Ujoh Bilang. (Istimewa)
UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan komitmennya untuk terus memajukan sistem pendidikan dan pemerataan akses belajar di Kabupaten Mahakam Ulu.
Hal tersebut disampaikannya dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Menurut Angela, pendidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Mahakam Ulu Melaju yang berorientasi pada kemajuan, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Hari Pendidikan Nasional adalah kunci untuk mewujudkan Mahakam Ulu Melaju, maju, merata, dan berkelanjutan. Bersama, kita membangun generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas,” ujarnya dalam unggahan di media sosial pribadinya, Minggu (3/5/2026).
Angela mengatakan setiap melihat semangat dan antusiasme belajar anak-anak di Mahakam Ulu, dirinya selalu merasakan harapan besar sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Menurutnya, ruang-ruang kelas menjadi tempat awal dibangunnya fondasi peradaban masa depan daerah.
“Karena dari ruang-ruang kelas inilah fondasi peradaban masa depan mulai dibangun,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan memastikan seluruh anak di Mahakam Ulu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Mari kita terus bergandengan tangan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan menjadi generasi penerus tangguh yang akan membawa Kabupaten Mahakam Ulu menuju kemajuan yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan Mahakam Ulu di masa mendatang. (MK)
(Kedua kanan) Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, saat membuka rakor bersama pengusaha APMS dan SPBU di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kubar. (Istimewa)
SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan distribusi LPG 3 kilogram bersama pengusaha SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS).
Rakor tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, serta dihadiri Staf Ahli Bupati Rustam, Kabag Ekonomi Iwan, sejumlah kepala perangkat daerah teknis, dan para camat.
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Kamius Junaidi, pemerintah daerah menegaskan rakor tersebut bertujuan memastikan subsidi energi, khususnya BBM dan LPG 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang berhak.
“Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait BBM dan LPG 3 kilogram menjadi perhatian nasional, mulai dari potensi kelangkaan di beberapa daerah, penyalahgunaan distribusi oleh pihak yang tidak berhak, hingga fluktuasi harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat,” ujar Kamius saat membuka rakor di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kubar, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah ingin menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi.
Beberapa fokus utama yang dibahas dalam rakor tersebut meliputi ketepatan sasaran subsidi, pencegahan kelangkaan, menjaga stabilitas harga, peningkatan pengawasan distribusi, hingga sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kamius menilai langkah tersebut penting agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat kecil yang membutuhkan.
“Ia menilai, apabila langkah-langkah tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka manfaat besar akan dirasakan masyarakat. Di antaranya terwujudnya subsidi yang tepat sasaran, stabilitas harga dan pasokan yang terjaga, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan dalam distribusi BBM dan LPG,” katanya.
Ia juga menegaskan pengendalian distribusi BBM dan LPG bersubsidi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi berkaitan langsung dengan keadilan sosial di masyarakat.
Menurutnya, jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, distributor, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga tata kelola distribusi energi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu terus meningkatkan stabilitas harga, menjamin ketersediaan stok, serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tandasnya. (MK)
(Berdiri tengah) Plt Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy, foto bersama para camat dan pemilik usaha penyeberangan kapal ferry. (Istimewa)
SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Barat menggelar sosialisasi izin usaha, izin trayek, serta tata cara penginputan dan penyerahan Pas Kecil maupun Pas Besar kepada para pemilik usaha kapal ferry.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan transportasi sungai di Kutai Barat yang hingga kini masih menghadapi persoalan legalitas operasional kapal penyeberangan tradisional.
Pasalnya, masih banyak kapal ferry yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen resmi seperti Pas Kecil maupun Pas Besar.
Sementara itu, jumlah kapal ferry yang telah memiliki legalitas lengkap tercatat masih terbatas, yakni sekitar 10 unit.
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy, pemerintah menegaskan pentingnya langkah konkret dalam penataan sektor transportasi sungai.
“Melalui kegiatan ini, pemerintah memfasilitasi penerbitan izin usaha, izin trayek, serta kelengkapan dokumen kapal agar operasional angkutan sungai berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan,” ujar Rita Nursandy di Ruang Diklat Lantai III Kantor Sekretariat Daerah Kutai Barat, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, secara nasional isu keselamatan transportasi dan penataan perizinan kini menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain itu, digitalisasi layanan melalui sistem OSS (Online Single Submission) juga terus didorong guna menciptakan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Meningkatnya mobilitas masyarakat turut menuntut adanya sistem transportasi sungai yang aman dan terjangkau. Oleh karena itu, seluruh kapal yang beroperasi diharapkan memiliki legalitas lengkap serta memenuhi standar keselamatan pelayaran,” jelasnya.
Menurut Rita, kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh kapal memiliki dokumen sah, mendorong penerbitan izin usaha dan trayek, memberikan pemahaman teknis penginputan dokumen kapal, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha.
Ia menilai jika seluruh proses tersebut berjalan baik, maka pelaku usaha dapat terhindar dari sanksi hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jika hal tersebut terlaksana dengan baik, berbagai manfaat dapat dirasakan, seperti terhindarnya pelaku usaha dari sanksi hukum, terciptanya kepastian rute operasional, berkurangnya konflik antaroperator, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Rita juga menegaskan bahwa legalitas kapal bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia dan ketertiban usaha.
“Perizinan bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut keselamatan jiwa manusia, ketertiban usaha, dan keadilan antar pelaku usaha. Jangan sampai ada kapal yang beroperasi tanpa izin,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Muara Pahu Mauliddin Said, Camat Melak Asrin Suryanto, perwakilan Jasa Raharja Samsat Kubar, serta para pemilik kapal ferry di wilayah Kutai Barat.
Pemkab Kutai Barat berharap sinergi bersama KSOP, DPMPTSP, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat guna menciptakan transportasi sungai yang tertib, aman, dan berkelanjutan. (MK)
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Dwi S).
BONTANG – DPRD Kota Bontang menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan penyandang disabilitas. Tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan dan terapi bagi anak, DPRD juga mendorong adanya program pemberdayaan yang lebih luas bagi kaum disabilitas secara umum.
Hal ini disampaikan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk, terkait kebutuhan ruang yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja.
“Aspirasi yang masuk cukup banyak. Kita ingin ke depan tidak hanya fokus pada penanganan anak, tapi juga bagaimana pemberdayaan kaum disabilitas, termasuk membuka ruang kerja dan peluang di perusahaan bagi mereka,” ucap Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Minggu (3/5/2026).
Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki potensi yang perlu didukung melalui kebijakan yang tepat, termasuk penyediaan akses terhadap pelatihan, kesempatan kerja, hingga lingkungan yang ramah dan inklusif.
Sehingga DPRD menilai, upaya ini penting agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek layanan sosial, tetapi juga dapat berperan aktif serta mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.
Kunjungan lapangan akan dilakukan dalam waktu dekat, yang dimana nantinya diharapkan menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih menyeluruh.
Melalui pengamatan langsung dan dialog dengan berbagai pihak, DPRD ingin memastikan setiap program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh penyandang disabilitas di Kota Bontang,” pungkasnya.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam saat ditemui awak media. (Dwi S).
BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam berencana akan melakukan kunjungan lapangan ke Autis Center di pekan depan. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, terkait layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya penyandang autisme.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi serta sistem pelayanan yang saat ini berjalan di Autis Center. Pihaknya ingin memastikan, apakah fasilitas tersebut telah beroperasi secara optimal, baik dari sisi kapasitas, metode penanganan, maupun jumlah anak yang dilayani.
“Insyaallah minggu depan kita akan lakukan kunjungan lapangan ke Autis Center. Kita ingin melihat langsung bagaimana kondisi di sana, apakah sudah optimal, bagaimana pola penanganannya, dan berapa jumlah anak yang dilayani,” katanya, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, autisme merupakan bagian dari ragam disabilitas yang membutuhkan penanganan khusus. Namun demikian, pihaknya masih akan mengkaji lebih lanjut apakah layanan di Autis Center difokuskan, hanya untuk anak dengan autisme, atau juga mencakup jenis disabilitas lainnya seperti tunarungu dan kebutuhan khusus lain.
“Kalau namanya Autis Center, tentu fokusnya pada anak dengan autisme. Tapi kita juga ingin memastikan, apakah layanan ini hanya untuk autis atau bisa menjangkau disabilitas lain,” jelasnya.
Menurutnya, fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas non-autisme sebenarnya telah tersedia di Bontang, seperti sekolah inklusif dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
“Kan ada sekolah inklusif dan SLB untuk disabilitas lain. Ini yang akan kita dudukkan bersama, supaya penanganannya tidak tumpang tindih dan bisa maksimal,” tambahnya.
DPRD berharap, melalui kunjungan ini dapat diperoleh gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan, sehingga ke depan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Bontang.
Bersama istri dan putri saya, Alfiani Hanifah Salsabila, usai Wisuda Universitas Mulawarman Gelombang I Tahun 2026. Foto: Istimewa
Baru hari ini saya sempat menulis tentang momen ini. Bukan karena lupa, tapi memang satu bulan terakhir aktivitas cukup padat. Dari urusan pekerjaan, agenda luar kota, sampai rutinitas harian yang nyaris sambung terus dari pagi hingga malam.
Padahal, ada satu hari yang sebenarnya sangat membekas tahun ini. Sabtu, 18 April 2026. Hari ketika saya kembali masuk ke GOR 27 September Universitas Mulawarman (Unmul) setelah 24 tahun.
Kalau tahun 2002 saya datang sebagai wisudawan Fakultas Kehutanan Unmul, maka setelah 24 tahun, saya datang sebagai orang tua.
Putri pertama saya, Alfiani Hanifah Salsabila, resmi menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul, Jurusan Ilmu Komputer. Empat tahun menjalani perkuliahan, akhirnya hari wisuda itu tiba juga. Sebagai orang tua, tentu ada rasa bangga yang sulit dijelaskan.
Hari itu dimulai lebih pagi dari biasanya. Pukul 03.00 WITA saya sudah bangun. Subuh-subuh saya mengantar istri dan anak lebih dulu untuk make up di salah satu salon di Jalan DI Panjaitan Samarinda. Setelah itu lanjut sesi foto di Taman Cerdas Samarinda. Putri saya memang sudah mengatur janji dengan fotografer beberapa hari sebelumnya.
Saya tahu momen seperti ini tentu tidak terulang lagi dengan cara yang sama. Apalagi ini wisuda anak pertama, rasanya memang berbeda.
Pagi itu suasana di Taman Cerdas juga sudah ramai. Beberapa wisudawan lain datang lebih dulu untuk foto sebelum berangkat ke kampus. Ada yang masih merapikan toga, ada yang sibuk memegang buket bunga, ada yang tertawa sambil mengatur pose foto. Orang tua juga terlihat sibuk memastikan semuanya sempurna.
Sekitar satu jam foto-foto, kami bergerak menuju GOR 27 September. Jaraknya sebenarnya dekat, tidak sampai lima menit. Tapi arus kendaraan sudah mulai padat. Mobil perlahan merayap menuju area kampus.
Saya sempat berpikir pasti akan sulit parkir. Untungnya, kami masih dapat parkir di area seberang GOR.
Begitu turun dari mobil, suasana langsung terasa berbeda. Ribuan orang memadati kawasan sekitar gedung. Orang tua, keluarga, kerabat, mahasiswa, semua bercampur menjadi satu. Suasana wisuda sekarang terasa jauh lebih ramai dibanding masa saya dulu.
Di sepanjang jalan menuju gedung berdiri banyak lapak suvenir. Buket bunga warna-warni, boneka wisuda, karangan uang, sampai jasa cetak foto instan. Fotografer juga membuka lapak sendiri-sendiri. Ada yang membawa kamera besar lengkap dengan lampu, ada yang menawarkan paket foto keluarga langsung jadi.
Saya sempat memperhatikan suasana di luar gedung. Wisuda ternyata juga membawa berkah bagi banyak orang. Pedagang suvenir ramai, fotografer sibuk melayani antrean foto, sampai penjual makanan ikut dipadati pengunjung.
Begitu masuk ke dalam GOR, suasananya langsung berbeda. Lebih tenang dan formal. Tribun hampir penuh. Para wisudawan duduk rapi mengenakan toga hitam, sementara keluarga mereka sibuk mencari posisi terbaik untuk melihat prosesi wisuda.
Dari atas tribun, pemandangan itu cukup menarik. Ribuan mahasiswa duduk dalam satu arena besar. Sebagian terlihat serius, sebagian lagi masih sibuk selfie sebelum prosesi dimulai.
Tidak lama kemudian, Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng., bersama jajaran senat memasuki ruangan. Semua hadirin berdiri.
Saya dan istri mendampingi putri mereka, Alfiani Hanifah Salsabila, mengabadikan foto di Taman Cerdas Samarinda. Foto: Istimewa
Melihat prosesi itu, saya jadi teringat saat masih duduk sebagai wisudawan dulu.
Dulu saya berdiri di tempat yang sama sebagai wisudawan. Tapi kali ini, saya berdiri sebagai ayah yang menyaksikan putri saya dipanggil menuju panggung.
Unmul pada wisuda Gelombang I Tahun 2026 ini mengukuhkan sebanyak 1.617 lulusan. Terdiri dari 12 Diploma, 1.323 Sarjana, 139 Profesi, 136 Magister, dan 7 Doktor. Sebanyak 244 orang lulus dengan predikat cum laude dan 63 persen wisudawan didominasi perempuan.
Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa capaian para wisudawan bukan sekadar angka. “Angka-angka prestasi ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah yang telah mengiringi perjalanan para wisudawan,” ujar Prof. Abdunnur.
Ia juga memaparkan capaian Unmul beberapa tahun terakhir. Mulai dari ribuan publikasi ilmiah nasional dan internasional, penghargaan Gold Winner SINTA dari Diktisaintek selama dua tahun berturut-turut, hingga peningkatan prestasi mahasiswa di level nasional dan internasional.
Tahun 2025 saja, prestasi mahasiswa tingkat nasional mencapai 596 orang, naik jauh dibanding 2022 yang hanya 96 orang. Sementara prestasi internasional meningkat dari hanya satu orang menjadi 247 orang.
Sebagai alumni, tentu saya bangga mendengarnya.
Tapi di tengah suasana khidmat itu, ada satu hal yang menurut saya masih menjadi pekerjaan rumah lama: panasnya gedung ini.
Setelah 24 tahun, persoalan itu ternyata masih terasa sama. Memang ada kipas di beberapa titik. AC juga terlihat dipasang, terutama di area VIP bawah. Tapi untuk ukuran gedung sebesar ini dengan ribuan orang di dalamnya, udara tetap terasa panas dan pengap.
Beberapa orang tua mulai terlihat gelisah. Ada yang berdiri mencari angin, ada yang mengipas-ngipas menggunakan kertas undangan.
Saya dan istri sempat berencana keluar lebih awal karena ada agenda lain. Tapi ternyata tidak bisa. Seluruh pintu keluar terkunci. Petugas menyampaikan kuncinya dipegang panitia. Praktis tidak ada yang bisa keluar sementara waktu.
Di sebelah saya, seorang orang tua berkomentar pelan sambil tersenyum, “Kalau ruangannya dingin mungkin betah lama-lama.”
Saya tidak sedang membandingkan Unmul sekarang dengan masa lalu secara berlebihan. Justru banyak kemajuan yang terlihat. Prestasi naik, jumlah lulusan meningkat, reputasi kampus juga semakin baik.
Namun pengalaman para orang tua dan keluarga di dalam gedung juga penting diperhatikan.
Karena hari wisuda bukan hanya milik kampus atau mahasiswa. Di dalam gedung itu ada banyak orang tua yang ikut berjuang dari awal. Ada yang bertahun-tahun membiayai kuliah anaknya, ada juga keluarga yang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan anak mereka dipanggil ke depan.
Momen Alfiani Hanifah Salsabila menerima ucapan selamat usai prosesi wisuda Universitas Mulawarman di GOR 27 September Samarinda, Sabtu (18/4/2026). Foto: Istimewa
Dan hari itu, saya merasakan semuanya.
Saya melihat wajah anak saya saat menerima map kelulusannya. Saya melihat senyum lega setelah empat tahun perjuangan. Dan di momen itu, rasa panas, lelah, dan padatnya suasana tiba-tiba terasa tidak terlalu penting lagi.
Karena sebagai orang tua, ada kebahagiaan tersendiri saat melihat anak menyelesaikan pendidikannya dengan baik.
Di GOR 27 September itu, saya tidak hanya melihat ribuan wisudawan. Saya melihat banyak perjuangan yang akhirnya terbayar di hari itu.
Dan setelah acara selesai, mereka akan kembali menjalani kehidupan masing-masing, dengan cerita dan tantangan yang tentu sudah berbeda.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat menghadiri kegiatan pembinaan dan pelatihan imam masjid. (Ist).
BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan peran penting imam dan marbot sebagai ujung tombak dalam memakmurkan rumah ibadah.
Menurutnya, dedikasi dan keikhlasan para pegiat agama menjadi kunci dalam menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan pembinaan karakter umat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi imam dan marbot masjid. Agus Haris menilai, keberadaan mereka sangat strategis dalam menjaga kualitas kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.
“Para imam dan marbot memiliki peran vital. Dedikasi dan keikhlasan mereka adalah fondasi, dalam menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter umat,” ucapnya, Sabtu (2/5/2026).
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah mengambil langkah strategis dengan meningkatkan nilai insentif bagi para pegiat agama. Kebijakan ini diharapkan, mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong optimalisasi peran mereka di masyarakat.
“Alhamdulillah, insentif yang sebelumnya Rp1,1 juta kini telah dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan, bagi marbot dan pemuka agama lainnya. Kenaikan ini adalah amanah agar dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang dan fokus,” tambahnya.
Meski demikian, Agus Haris menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan kapasitas diri. Ia berharap pelatihan yang diberikan mampu melahirkan imam yang tidak hanya fasih dalam bacaan, tetapi juga mampu menjadi figur pemersatu jemaah.
Begitu pula dengan marbot, mereka diharapkan dapat mengelola rumah ibadah secara profesional, sehingga menciptakan kenyamanan bagi jemaah dalam beribadah.
“Dengan peningkatan kapasitas ini, kita berharap masjid dapat benar-benar menjadi pusat pembinaan umat yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas,” tutupnya.
BONTANG – Ketersediaan tenaga pengajar di dunia pendidikan di wilayah Kota Bontang, saat ini menjadi perhatian serius.
DPRD Bontang mengungkapkan, Bontang mengalami kekurangan sekitar 127 tenaga guru, di tengah kebijakan baru yang membatasi perekrutan tenaga non-ASN di sektor pendidikan.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Pasalnya, selama ini kebutuhan guru turut ditopang oleh tenaga non-ASN, maupun skema outsourcing yang kini tidak lagi diperbolehkan sesuai regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Iya, kita hari ini kekurangan sekitar 120-an tenaga pengajar. Apalagi di regulasi tidak boleh lagi selain ASN. Ini adalah kebijakan dari kementerian,” ucap Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Minggu (3/5/2026).
Menyikapi hal tersebut, DPRD bersama Dinas Pendidikan Kota Bontang berencana melakukan audiensi untuk mencari solusi, atas persoalan kekurangan guru tersebut.
Koordinasi juga akan dilakukan, guna menindaklanjuti surat edaran atau kebijakan resmi dari kementerian, agar penerapannya di daerah tidak berdampak besar terhadap layanan pendidikan.
“Kepala Dinas Pendidikan bersama Komisi I DPRD akan mengadakan audiensi. Karena kalau kita terapkan langsung di Bontang, tentu akan semakin terasa kekurangan guru, untuk mengajar anak-anak di sekolah,” lanjutnya.
Ia menegaskan, dengan kondisi saat ini saja, jumlah tenaga pengajar sudah tidak mencukupi. Pembatasan perekrutan non-ASN dinilai akan semakin memperparah kekurangan tersebut.
“Kalau kita melihat jumlah yang sekarang pun memang sudah kurang, apalagi sampai dibatasi. Tidak boleh lagi outsourcing, padahal sebelumnya itu menjadi solusi untuk menutup kekurangan guru,” jelasnya.
DPRD menilai penting untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat. Harapannya, ada kebijakan yang lebih fleksibel atau solusi konkret, agar kebutuhan tenaga pengajar di daerah khususnya di Bontang tetap terpenuhi.
“Pastinya kita akan sampaikan kondisi sebenarnya. Kalau memang tidak boleh lagi non-ASN, tentu kita akan kekurangan tenaga pengajar. Dampaknya pasti ke anak-anak di Bontang yang akan kekurangan guru,” tutupnya.
Rumah susun BIN-Polri yang telah berdiri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ke depan, hunian untuk Mahkamah Agung juga akan disiapkan. (Atmaja Riski/Media Kaltim)
NUSANTARA — Pemerintah mulai merancang pembangunan rumah susun negara untuk staf hingga pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Tim Naskah Urgensi Mahkamah Agung pun datang langsung ke IKN guna melihat desain kawasan dan fasilitas hunian yang akan dibangun.
Direktur Sarana Prasarana Dasar Otorita IKN, Cakra Nagara, menjelaskan kawasan rumah susun negara untuk Mahkamah Agung akan berada sekitar 1,2 kilometer dari gedung kantor MA di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Konsep tersebut dirancang agar para penghuni dapat berjalan kaki menuju kantor sehingga mengurangi penggunaan kendaraan.
“Sehingga diharapkan seluruh staf MA nantinya dapat berjalan kaki menuju gedung kantor MA, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan,” jelas Cakra saat memberikan paparan kepada Tim Naskah Urgensi MA di IKN, Rabu (29/4/2026).
Dalam pemaparannya, rumah susun negara untuk Mahkamah Agung direncanakan terdiri dari tiga tipe hunian.
Rinciannya, tipe 65 sebanyak empat tower, tipe 45 sebanyak enam tower, dan tipe 390 sebanyak lima tower.
Pembangunan hunian tersebut ditargetkan selesai paling lambat Januari 2029.
“Pembangunan rumah susun negara untuk MA direncanakan selesai maksimal pada Januari 2029,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Tim Naskah Urgensi MA, Fikri Habibi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung konsep hunian negara yang telah dibangun di IKN.
“Kami Tim Naskah Urgensi MA mendapat kesempatan untuk mengunjungi rumah susun negara di IKN. Melihat secara langsung bentuk dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di lingkungan rumah susun negara tersebut,” ujarnya.
Tim Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tersebut terdiri dari gabungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA serta Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA.
Kunjungan ke IKN dilakukan untuk memperoleh data dan masukan riil dalam penyusunan standar rumah dinas hakim, kendaraan fungsional, serta bangunan kantor berbasis beban perkara guna meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan.
Dalam kunjungan itu, Tim Naskah Urgensi MA juga disambut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Aswin Grandiarto Sukahar bersama jajaran pejabat Otorita IKN di Gedung Kemenko 3 Tower 1, IKN. (MK)
