BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi mendorong pemerintah untuk membuka ruang inovasi dalam pengelolaan parkir. Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki, kemampuan dan pengalaman dalam mengelola sektor perparkiran secara profesional.

“Hal seperti ini melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau pola pengelolaan yang lebih profesional, tentu tetap mengutamakan kepentingan daerah,” katanya.

Winardi menegaskan bahwa upaya meningkatkan pendapatan dari sektor parkir, tidak hanya berorientasi pada penambahan pemasukan daerah, tetapi juga untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap sektor parkir dapat menjadi salah satu sumber PAD yang lebih produktif di tengah kebutuhan pemerintah daerah, untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung berbagai program pembangunan bagi masyarakat Kota Bontang. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota segera membenahi tata kelola parkir. Langkah itu dinilai mendesak agar sektor parkir bisa menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan potensi PAD dari parkir saat ini belum tergarap maksimal. Padahal aktivitas kendaraan di pusat perbelanjaan, layanan publik, dan fasilitas kesehatan di Bontang terbilang tinggi setiap harinya.

“Kalau kita lihat volume kendaraan yang masuk dan keluar di pusat keramaian setiap hari, seharusnya pendapatan dari parkir bisa jauh lebih besar. Ini harus jadi bahan evaluasi bersama,” ujar Winardi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, kelemahan utama terletak pada sistem pengelolaan yang masih konvensional. Kondisi itu dinilai membuka celah kebocoran pendapatan dan membuat setoran ke kas daerah tidak sesuai dengan potensi riil di lapangan.

Untuk itu, Winardi meminta Pemkot Bontang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemungutan retribusi parkir. Penguatan sistem pengawasan disebutnya sebagai kunci agar pendapatan bisa terserap secara maksimal.

“Penguatan pengawasan dan penataan tata kelola harus segera dilakukan. Dengan begitu, kontribusi sektor parkir terhadap PAD bisa lebih besar dan akuntabel,” tegasnya.

Komisi B DPRD Bontang juga menyarankan agar ke depan Pemkot mulai menerapkan sistem parkir berbasis digital dan terintegrasi. Dengan sistem itu, transparansi penerimaan bisa lebih terjamin sekaligus memudahkan pengawasan.

Hingga saat ini, PAD sektor parkir masih menjadi salah satu sumber retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Bontang. DPRD berharap tahun anggaran berikutnya ada terobosan kebijakan agar target PAD dari sektor ini bisa dinaikkan. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang tidak bisa dilepaskan dari kepatuhan pelaku usaha membayar pajak. DPRD menilai, tertib pajak menjadi kunci agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam menyampaikan hal itu pada Senin (22/6/2026). Ia menyebut sektor usaha memiliki peran strategis dalam menopang keuangan daerah.

“Di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan, kami berharap seluruh pelaku usaha dapat mendukung pemerintah dengan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rustam.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan daerah bukan sekadar mengejar target angka PAD. Penerimaan yang lebih baik akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam membiayai kebutuhan dasar masyarakat.

“Optimalisasi penerimaan daerah akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Rustam merinci, PAD yang meningkat akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan mutu pelayanan publik, hingga mendorong sektor-sektor penggerak ekonomi lokal.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Pemerintah daerah, kata Rustam, tidak ingin kebijakan penarikan pajak justru memberatkan dunia usaha. Karena itu sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus dijaga agar target PAD tercapai tanpa menghambat pertumbuhan investasi.

“Setiap pelaku usaha memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kepatuhan terhadap aturan perpajakan daerah harus menjadi komitmen bersama demi kemajuan Kota Bontang,” ujarnya.

Ajakan DPRD ini muncul di saat pemerintah kota masih berupaya menutup gap anggaran untuk sejumlah program prioritas. Dengan dukungan kepatuhan pajak dari pelaku usaha, diharapkan pembangunan di Bontang dapat berjalan lebih maksimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal menyoroti perlunya penegasan status penerima insentif dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya terkait guru paruh waktu dan tenaga pendidik tertentu lainnya.

Dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, Saeful menekankan pentingnya kejelasan redaksi aturan agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari, terutama terkait kategori guru yang berstatus PPPK maupun guru pengganti atau paruh waktu.

Ia menyebut, jika tidak diperjelas sejak awal, dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan terkait siapa saja yang berhak menerima insentif tambahan dari pemerintah daerah.

“Kalau tidak dipertegas, bisa saja menimbulkan tafsir berbeda di kemudian hari, terutama terkait guru PPPK paruh waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Abdu Safa Muha menegaskan bahwa ketentuan pemberian insentif bagi tenaga pendidik telah diatur sejak awal dalam regulasi yang berlaku.

Ia menjelaskan, tenaga pendidik berstatus PPPK tidak termasuk dalam penerima insentif tambahan di luar gaji, sesuai dengan ketentuan yang telah ditandatangani dalam aturan sebelumnya. Adapun penerima insentif difokuskan pada kategori tertentu, sesuai kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan fiskal.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa anggaran insentif telah memiliki pos tersendiri dalam APBD, dan tidak berkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

“Insentif itu sudah memiliki kode rekening sendiri, tidak bercampur dengan TPP maupun belanja pegawai lainnya,” jelasnya.

Pembahasan Raperda tersebut masih berlanjut, untuk menyempurnakan klasifikasi penerima insentif agar lebih jelas, tidak multitafsir, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, mendorong agar tenaga penjaga satuan pendidikan tidak lagi dimasukkan sebagai penerima insentif dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Hal itu disampaikan, saat pembahasan pasal yang mengatur penerima insentif bagi tenaga non-ASN di lingkungan pendidikan.

Awalnya, Saeful mempertanyakan definisi “tenaga penjaga satuan pendidikan” yang tercantum dalam rancangan aturan tersebut. Ia meminta pemerintah memperjelas apakah yang dimaksud hanya penjaga malam atau juga mencakup petugas keamanan, cleaning service, penjaga kebun, hingga petugas parkir sekolah.

“Kalau memang dimasukkan, harus jelas siapa yang dimaksud. Jangan sampai menimbulkan multitafsir,” ujarnya.

Namun setelah mendengar penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui bahwa tenaga penjaga sekolah maupun cleaning service sudah tidak lagi menerima insentif sejak 2024.

Saeful kemudian menilai keberadaan kategori tersebut dalam raperda perlu dipertimbangkan kembali. Menurutnya, tugas pengamanan sekolah pada umumnya telah didukung oleh pihak terkait, sementara petugas kebersihan dan keamanan lebih tepat dikelola melalui mekanisme outsourcing.

“Kalau memang selama ini sudah tidak diberikan dan tidak menimbulkan persoalan terhadap kualitas pendidikan, mungkin tidak perlu lagi dimasukkan,” katanya.

Dalam rapat, sejumlah peserta juga mengingatkan bahwa perluasan penerima insentif berpotensi menambah beban APBD di masa mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa tenaga keamanan, pengemudi, maupun cleaning service pada dasarnya bukan termasuk jabatan profesi pendidikan.

Menurutnya, kebutuhan tenaga pendukung tersebut semestinya dipenuhi melalui mekanisme outsourcing, sehingga tidak menjadi bagian dari skema insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

“Kalau guru memang jabatan profesi. Sedangkan tenaga keamanan dan cleaning service seharusnya melalui sistem outsourcing,” jelasnya.

Atas dasar itu, mayoritas pandangan dalam rapat mengarah pada penghapusan kategori tenaga penjaga satuan pendidikan dari daftar calon penerima insentif dalam raperda yang sedang dibahas. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, mengusulkan agar masa pengabdian guru swasta sebagai syarat menerima insentif daerah dipersingkat dari dua tahun menjadi satu tahun.

Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Saeful, aturan masa tunggu dua tahun dinilai terlalu lama dan berpotensi menimbulkan keluhan bagi guru yang baru mengabdi.

Ia menjelaskan, kondisi sekolah swasta di Bontang saat ini sebagian besar masih bergantung pada dukungan pemerintah. Karena itu, insentif menjadi salah satu bentuk perhatian daerah terhadap para tenaga pendidik.

“Ketika ada guru yang pensiun lalu digantikan guru baru, mereka harus menunggu dua tahun untuk menerima insentif. Ini cukup lama dan bisa menjadi persoalan di lapangan,” ujarnya.

Saeful menilai, masa tunggu satu tahun akan lebih realistis tanpa mengurangi semangat pengabdian para guru. Selain itu, ia beranggapan perubahan tersebut tidak otomatis menambah beban anggaran secara signifikan, apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Menurutnya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk guru yang pensiun dapat dimanfaatkan kembali untuk guru pengganti yang memenuhi syarat.

Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah memastikan perubahan aturan tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga meminta penjelasan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah, terkait kemampuan keuangan daerah untuk menanggung program insentif tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa anggaran insentif guru telah dialokasikan secara khusus dalam APBD dan tidak berasal dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ia menyebut jumlah penerima insentif saat ini mencapai sekitar 1.500 orang, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dengan total anggaran sekitar Rp18 miliar per tahun.

Pembahasan mengenai masa tunggu penerima insentif, masih akan dikaji lebih lanjut sebelum ditetapkan dalam regulasi yang baru.(sya/adv)

Editor: Yusva Alam