BALIKPAPAN — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) memperkuat kolaborasi dengan insan media melalui kegiatan Temu Media 2026 yang digelar di Aula Kantor PLN UIP KLT, Balikpapan, Senin (22/6/2026). Mengusung tema KOMPAK: Kolaborasi Media dan PLN dalam Menjaga Keandalan Listrik Nasional, kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat penyampaian informasi publik terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

Temu Media tersebut diikuti perwakilan media cetak, daring, dan televisi di Kalimantan Timur. Melalui forum ini, PLN UIP KLT menyampaikan sejumlah informasi strategis, mulai dari capaian kinerja semester I tahun 2026, perkembangan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), hingga rencana penyediaan listrik yang andal bagi masyarakat.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP KLT, Raditya Kuntoro, mengatakan media memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami proses pembangunan infrastruktur kelistrikan secara utuh, termasuk tantangan yang dihadapi PLN di lapangan.

“Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara PLN dan media agar informasi mengenai pembangunan kelistrikan dapat tersampaikan secara akurat, jelas, dan berimbang. Kami ingin publik memperoleh informasi yang sesuai dengan fakta dan perkembangan terkini di lapangan,” ujar Raditya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga dukungan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, media menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang edukatif, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap upaya PLN dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal.

General Manager PLN UIP KLT, Dewanto, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan media menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi perusahaan, terutama terkait proyek-proyek kelistrikan yang berdampak langsung pada masyarakat dan pembangunan daerah.

“PLN UIP KLT terus berkomitmen membangun komunikasi yang terbuka dengan insan media. Melalui Temu Media ini, kami ingin memastikan informasi mengenai capaian, perkembangan proyek, dan program PLN dapat tersampaikan secara langsung, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dewanto.

Dewanto menambahkan, PLN UIP KLT memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung keandalan pasokan listrik, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan energi bagi masyarakat.

“Semangat KOMPAK menjadi pengingat bahwa menjaga keandalan listrik tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui kolaborasi informasi yang baik. Dengan dukungan media, masyarakat dapat memahami manfaat, progres, dan tantangan pembangunan kelistrikan secara lebih komprehensif,” tambahnya.

Kegiatan Temu Media 2026 dilaksanakan melalui pemaparan materi, dialog interaktif, sesi tanya jawab, serta diskusi mengenai perkembangan proyek dan program PLN UIP KLT. Melalui forum tersebut, PLN juga menerima masukan dari insan media sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas komunikasi publik perusahaan.

Perwakilan media Kaltim Post, Ajie Chandra, menyambut positif pelaksanaan Temu Media tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara PLN dan media, khususnya dalam memperoleh informasi yang akurat terkait pembangunan ketenagalistrikan di daerah.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu media dalam memahami perkembangan program dan proyek PLN UIP KLT secara lebih jelas. Dengan adanya ruang dialog langsung, informasi yang kami terima menjadi lebih lengkap sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat secara berimbang,” ujar Ajie.

Ia berharap kegiatan Temu Media dapat terus dilaksanakan secara berkala sebagai wadah komunikasi antara PLN UIP KLT dan insan media.

“Media membutuhkan akses informasi yang terbuka dan jelas, terutama untuk isu-isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Melalui Temu Media 2026, PLN UIP KLT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan media dalam mendukung penyampaian informasi publik yang akurat, berimbang, dan bermanfaat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung upaya PLN menjaga keandalan listrik di wilayah Kalimantan. (Bom)

SAMARINDA – Kepala Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 58 Samarinda, Rabiatul Adawiyah, menegaskan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan perubahan perilaku siswa.

Menurutnya, siswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan Open House SRT 58 Samarinda, Sabtu (20/6/2026), yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin, jajaran OPD provinsi dan kota, unsur Forkopimda, serta para orang tua siswa.

“Mereka bisa bercerita kepada orang tua tentang apa saja yang mereka lakukan dan apa saja yang sudah mereka dapatkan di sini. Itu menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Mereka juga bisa berbagi cerita kepada teman-teman di kampungnya ketika pulang,” ujar Rabiatul.

Ia menjelaskan, setiap siswa yang kembali ke rumah dibekali buku kegiatan dan tugas khusus yang harus dijalankan bersama keluarga.

Salah satu tugas tersebut adalah memberikan edukasi kepada anggota keluarga mengenai kebiasaan hidup bersih, kedisiplinan, dan nilai-nilai karakter yang dipelajari selama berada di sekolah.

“Mereka pulang juga kami bekali buku kegiatan. Ada tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Salah satunya memberikan edukasi kepada keluarga sebagai agen perubahan,” jelasnya.

Rabiatul juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem penerimaan peserta didik seperti sekolah pada umumnya.

“Yang banyak belum diketahui masyarakat adalah di Sekolah Rakyat tidak ada PPDB atau SPMB. Yang ada adalah penjaringan dan pemadanan data,” katanya.

Menurutnya, calon siswa berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang telah terdata secara nasional. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial melalui pendataan dan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga.

“Masyarakat yang berhak menerima program ini sudah didata secara nasional. Kemudian Dinas Sosial mendatangi mereka untuk memastikan apakah di dalam keluarga tersebut terdapat anak usia sekolah yang belum sekolah atau berisiko putus sekolah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan kepada keluarga menjadi bagian penting karena masih terdapat orang tua yang lebih memilih anaknya bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan.

“Ada orang tua yang berpikir anaknya lebih baik membantu bekerja daripada bersekolah. Karena itu perlu pendekatan dan pendampingan agar mereka memahami bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bagi anak-anak mereka,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Menurut Sri, Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak yang mengalami keterbatasan akses pendidikan tetap memperoleh kesempatan belajar yang layak.

“Sekolah Rakyat adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program ini,” ujarnya.

Sri menambahkan, Sekolah Rakyat dan program Gratispol merupakan bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Menurutnya, kedua program tersebut saling melengkapi dalam memberikan akses pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

“Kalau Sekolah Rakyat menyiapkan anak-anak sampai jenjang SMA, maka setelah lulus mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program Gratispol tanpa biaya UKT. Ini menjadi sinergi yang baik antara program pusat dan daerah,” tuturnya.

Ia berharap Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak-anak yang membutuhkan sehingga tidak ada lagi generasi muda yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi maupun sosial.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

PASER – Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Paser menetapkan Burhanuddin sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Paser periode 2026-2030.

Burhanuddin terpilih secara aklamasi dalam forum yang berlangsung di Sekretariat KONI Kabupaten Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Minggu (21/6/2026).

Dari total 52 peserta yang hadir, seluruhnya sepakat memberikan dukungan dan amanah kepada Burhanuddin untuk memimpin organisasi bola voli di Kabupaten Paser selama empat tahun ke depan.

Muscablub tersebut juga dihadiri jajaran Pengurus Provinsi (Pengprov) PBVSI Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan terhadap proses organisasi yang berlangsung.

“Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas amanah dari klub-klub voli di Kabupaten Paser untuk dapat memimpin PBVSI periode 2026-2030,” ujar Burhanuddin.

Burhan mengungkapkan, dirinya telah menyiapkan sejumlah program kerja yang berfokus pada pembinaan atlet melalui peningkatan frekuensi kompetisi dan kegiatan olahraga bola voli di Kabupaten Paser.

Menurutnya, pembinaan atlet lokal harus menjadi prioritas agar prestasi olahraga voli di Bumi Daya Taka dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Kita rencanakan agenda-agenda pertandingan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Ke depan tidak ada lagi mengambil atlet luar untuk bertanding mengatasnamakan Kabupaten Paser,” tegasnya.

Selain pembinaan atlet, Burhan juga berkomitmen membangun tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut dinilai penting karena sebagian sumber pendanaan kegiatan olahraga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Memastikan tata kelola PBVSI secara transparan dan akuntabel, karena dana yang digunakan bersumber dari APBD, termasuk sumber dana lainnya,” katanya.

Dalam penyusunan kepengurusan nantinya, Burhan juga berencana melibatkan sebanyak mungkin perwakilan klub voli yang ada di Kabupaten Paser.

Menurutnya, keterlibatan seluruh klub menjadi bagian penting untuk membangun semangat kebersamaan dalam memajukan olahraga bola voli di daerah.

Dengan kepengurusan baru yang segera terbentuk, PBVSI Kabupaten Paser diharapkan mampu meningkatkan pembinaan atlet, memperbanyak kompetisi, serta melahirkan prestasi yang membanggakan di tingkat provinsi maupun nasional.

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S.

SENDAWAR – Ketua Komisi I DPRD Kutai Barat, Ellyson, menegaskan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mandiri di Kabupaten Kutai Barat sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Karena itu, gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kutai Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur di Samarinda pada 10 Juni 2026 lalu.

Menurut Ellyson, selama ini para tahanan maupun warga binaan asal Kutai Barat masih harus dikirim dan dititipkan ke Lapas Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena belum tersedianya fasilitas pemasyarakatan di daerah sendiri.

“Selama ini warga binaan asal Kutai Barat harus dititipkan ke Lapas Tenggarong karena kita belum memiliki lapas sendiri,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan proses pembinaan, tetapi juga menjadi beban bagi keluarga warga binaan yang ingin menjenguk kerabat mereka.

Menurutnya, apabila Lapas Mandiri Kutai Barat telah terbangun, maka para tahanan tidak perlu lagi dipindahkan ke daerah lain untuk menjalani masa pembinaan.

“Dampak positifnya, pihak keluarga warga binaan bisa menjenguk atau membesuk dengan intensitas lebih sering tanpa terbebani jarak dan biaya perjalanan yang besar,” ungkapnya.

Ellyson berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan pembangunan lapas di Kutai Barat.

Selain meningkatkan pelayanan pemasyarakatan, keberadaan lapas juga dinilai akan memberikan kemudahan bagi keluarga warga binaan sekaligus mendukung efektivitas pembinaan dan pengawasan di daerah.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Timur bergerak mengaktifkan kembali 35 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang selama ini belum berjalan optimal.

Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai upaya memperkuat penanganan, pencegahan, hingga penindakan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kaltim.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, mengatakan dari total 35 IPWL yang tersebar di Kaltim, saat ini hanya delapan institusi yang aktif di luar BNN Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kutai Timur.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena keberadaan IPWL dinilai penting dalam mendukung proses rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika.

“Operasional IPWL selama ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari lemahnya kerja sama antarinstansi, minimnya penyerapan kuota rehabilitasi, hingga belum optimalnya implementasi kompetensi petugas di lapangan,” ujarnya.

Menurut Romylus, kendala juga ditemukan dalam aspek penyidikan. Selama ini penyidik kepolisian lebih banyak berkoordinasi dengan BNN, padahal mekanisme pengawasan penyidikan dapat mengoptimalkan peran IPWL dalam proses rehabilitasi.

Di tengah pembenahan sistem tersebut, Ditresnarkoba Polda Kaltim juga terus menggencarkan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba.

Dari sejumlah pengungkapan kasus, petugas telah mengamankan beberapa pelaku dan menerbitkan laporan polisi.

“Hasil interogasi serta gelar perkara menunjukkan tiga orang telah memenuhi unsur alat bukti yang sah. Sejumlah barang bukti turut diamankan, sementara peran masing-masing pelaku terus dipetakan, termasuk mereka yang diduga bertindak sebagai bandar dan pengedar,” jelasnya.

Romylus menegaskan pendekatan hukum akan dibedakan antara pengedar dan pecandu sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperkuat komitmen pemberantasan narkoba, Ditresnarkoba Polda Kaltim juga akan menggelar pertemuan bersama para pemangku kebijakan dalam waktu dekat.

Terdapat tiga fokus utama yang akan didorong, yakni menghapus stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba agar berani melapor, mengaktifkan seluruh IPWL melalui asesmen mandiri berkala, serta mengawal rehabilitasi bagi pecandu yang memenuhi syarat.

“Pecandu yang memenuhi syarat harus diarahkan ke fasilitas rehabilitasi medis yang telah ditentukan,” katanya.

Polda Kaltim juga mendorong agar pengaktifan kembali IPWL dapat berjalan maksimal mengingat kewenangan institusi tersebut berada di bawah Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, selama ini pengelolaan rehabilitasi menghadapi kendala akibat rendahnya partisipasi masyarakat.

Karena itu, keterlibatan kepolisian dinilai menjadi solusi penting untuk memperkuat sistem penanganan pecandu narkoba di Kalimantan Timur.

“Banyak pecandu saat ini yang ditahan secara fisik tanpa mendapatkan layanan rehabilitasi. Konsep tersebut akan kita ubah. Penahanan fisik di lembaga pemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi pengedar, bandar narkoba, dan jaringan sindikat,” tegasnya.

Melalui kolaborasi ini, Polda Kaltim dan Dinas Kesehatan berharap sistem rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dapat berjalan lebih optimal sehingga upaya pemulihan dan pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah tantangan kekurangan tenaga pendidik.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah merekrut guru melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di sejumlah sekolah negeri.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan kebutuhan guru di Balikpapan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya jumlah tenaga pendidik akibat pensiun, mutasi, maupun faktor lainnya.

“Setiap tahun kami mengusulkan kebutuhan guru sesuai kondisi yang ada. Di sisi lain, jumlah guru yang pensiun maupun berpindah tugas terus bertambah sehingga perlu ada langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran,” ujarnya baru-baru ini.

Menurut Irfan, pemerintah daerah selama ini hanya memiliki kewenangan mengusulkan kebutuhan guru kepada pemerintah pusat. Namun jumlah formasi yang tersedia belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan di lapangan.

Sebagai langkah cepat, Pemkot Balikpapan merekrut ratusan guru PJLP dan menempatkannya di berbagai sekolah negeri agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.

Saat ini sekitar 640 guru PJLP telah aktif mengajar. Kehadiran mereka membantu menutupi kebutuhan tenaga pendidik yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 700 orang.

Irfan menjelaskan, rekrutmen guru PJLP juga menjadi bagian dari upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Dalam proses seleksi, warga Balikpapan yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kualifikasi yang sesuai mendapatkan afirmasi berupa tambahan nilai.

“Kami tetap membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia, tetapi ada kebijakan afirmasi untuk warga Balikpapan yang memenuhi persyaratan agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi di daerah sendiri,” jelasnya.

Selain memenuhi kebutuhan jangka pendek, Disdikbud Balikpapan juga mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan tenaga pendidik.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Balikpapan (UNIBA) guna menyiapkan calon guru yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Langkah tersebut dinilai penting karena minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di bidang keguruan mulai menurun.

Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan tenaga pendidik di masa mendatang.

Meski kebutuhan guru saat ini relatif terbantu melalui skema PJLP, Pemkot Balikpapan tetap mengusulkan penambahan formasi ASN dan PPPK kepada pemerintah pusat.

Upaya itu diharapkan menjadi solusi permanen dalam memperkuat regenerasi tenaga pendidik, termasuk menyiapkan calon kepala sekolah di masa depan.

“PJLP menjadi solusi yang sangat membantu saat ini. Namun untuk keberlanjutan pendidikan dalam jangka panjang, penambahan guru ASN tetap diperlukan agar kualitas layanan pendidikan di Balikpapan dapat terus terjaga,” tutup Irfan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis kebutuhan tenaga pendidik dapat terus terpenuhi sehingga kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik tetap terjaga di tengah pertumbuhan kota yang semakin pesat.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.