SAMARINDA — Gelombang demonstrasi besar diprediksi akan memadati Kota Samarinda pada Selasa, 21 April 2026. Aliansi mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kondisi pemerintahan provinsi.

Jenderal lapangan aksi, Kamarul Azwan, yang juga mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, menyebut jumlah massa diperkirakan mencapai lebih dari seribu orang dari berbagai kampus di Samarinda, Kutai Kartanegara, hingga Balikpapan.

“Jumlah massa dari mahasiswa kami estimasikan lebih dari 1.000 orang. Kami sudah berkoordinasi lintas kampus, termasuk dengan teman-teman di Kukar dan Balikpapan,” ujarnya.

Aksi ini akan difokuskan di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim. Namun, mahasiswa menegaskan lebih memprioritaskan tekanan kepada DPRD untuk mendorong langkah konkret.

“Kami tidak perlu bertemu gubernur. Kami akan fokus ke DPRD untuk mendorong komitmen melalui pakta integritas terkait hak angket,” tegasnya.

Desakan utama dalam aksi ini adalah mendorong DPRD Kaltim menggulirkan hak angket guna melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami akan meminta kesepakatan agar hak angket dikeluarkan, sehingga bisa mengaudit seluruh kinerja Pemprov,” jelas Azwan.

Selain itu, mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan aspirasi. Mereka menilai kondisi Kaltim saat ini membutuhkan kontrol publik yang lebih kuat, terutama terkait ketimpangan antara kontribusi daerah terhadap pusat dengan kondisi di lapangan.

“Silakan bersuara, jangan takut. Kami pastikan aksi ini berjalan aman selama mengikuti komando di lapangan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memastikan kesiapan penuh dalam mengawal aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026. Sebanyak 1.700 personel gabungan disiagakan untuk menjaga kondusivitas di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa pengamanan akan mengedepankan pendekatan humanis melalui langkah preemtif dan preventif.

“Upaya represif tidak akan dilakukan sepanjang tidak ada gangguan ketertiban umum atau tindakan pidana,” ujarnya saat ditemui di Mapolresta Samarinda, Jumat (17/4/2026).

1 dari 4

Personel yang disiagakan merupakan gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, serta didukung tim kesehatan dan pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi, massa aksi akan mulai bergerak pukul 10.00 WITA menuju dua titik tersebut.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polresta Samarinda menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.

Di kawasan Kantor DPRD Kaltim (08.00–12.00 WITA), arus dari Jalan MT Haryono menuju Rapak Indah dialihkan melalui Jalan Tengkawang, Ulin, Kahoi, Teuku Umar, hingga Rapak Indah. Sebaliknya, dari Rapak Indah menuju MT Haryono dialihkan melalui Jalan Teuku Umar, Perum Citra Griya, Adam Malik, Slamet Riyadi, Meranti, Ulin, hingga Tengkawang.

Sementara di kawasan Kantor Gubernur Kaltim (12.00 WITA hingga selesai), arus dari Jalan Yos Sudarso menuju Slamet Riyadi dialihkan melalui Jalan Niaga Timur, Pulau Sebatik, Imam Bonjol, Basuki Rahmat, KH Abdul Rasyid, Bhayangkara, Pahlawan, Dr Sutomo, Letjen Suprapto, Juanda, hingga Antasari.

Untuk arah sebaliknya, dari Slamet Riyadi menuju Yos Sudarso dialihkan melalui Jalan RE Martadinata, Gunung Cermai, Gunung Merbabu, Gunung Arjuna, Jenderal Sudirman, KH Khalid, Pangeran Diponegoro, hingga Perniagaan.

Polisi juga mengantisipasi penutupan total di Jalan Gajah Mada, tepat di depan Kantor Gubernur, apabila jumlah massa membludak. Pengalihan arus akan dilakukan dari Simpang Kerang hingga Simpang Muara, termasuk jalur menuju pelabuhan.

Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol La Ode Prasetyo Fuad, mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan terdampak.

“Kami sarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif dan berangkat lebih awal agar tidak terjebak kemacetan,” pungkasnya. (Dim)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Persekutuan Rohani Kristen (Perokris) PLN Group Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) menyalurkan bantuan tali kasih diakonia Paskah 2026 kepada sejumlah panti asuhan di Kota Balikpapan, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas unit PLN, yakni PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), PLN Icon Plus, PLN UIP3B Kalimantan, PLN Nusantara Power, serta PLN Nusa Daya.

Kegiatan yang dipimpin General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Basuki Widodo, turut diinisiasi panitia perayaan keagamaan PLN Group Kaltimra yang diketuai Teddy Kristianto selaku Ketua Panitia Natal 2025 dan Paskah 2026. Pelaksanaan kegiatan mengusung tema Paskah 2026, yakni “Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita”, yang diwujudkan melalui aksi berbagi dan kepedulian terhadap sesama.

Bantuan disalurkan kepada Panti Asuhan Kasih Marturia, Panti Asuhan Tabita Putri, dan Panti Asuhan Kasih Bapa. Ketiga panti tersebut menampung puluhan anak asuh dengan latar belakang ekonomi beragam serta menghadapi keterbatasan fasilitas dan kebutuhan operasional.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak asuh, meningkatkan kelayakan fasilitas, serta menjaga keberlangsungan operasional panti. Dukungan ini juga diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun pembinaan karakter.

Basuki mengatakan kegiatan diakonia menjadi wujud kepedulian insan PLN dalam memaknai Paskah melalui aksi nyata berbagi kepada sesama.

“Kegiatan diakonia ini menjadi refleksi nilai kasih dalam Paskah. Kami ingin hadir tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Basuki.

Ia menambahkan, keberadaan panti asuhan berperan penting dalam membentuk masa depan generasi muda sehingga membutuhkan dukungan berkelanjutan.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan operasional panti serta memberikan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita. PLN berkomitmen untuk terus berkontribusi tidak hanya dalam penyediaan listrik beserta infrastrukturnya, tetapi juga dalam pembangunan sosial di wilayah kerja,” jelasnya.

Suster Yohana Magdalena dari Panti Asuhan Tabita Putri Balikpapan menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian PLN. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam memenuhi kebutuhan anak-anak serta mendukung keberlangsungan operasional panti,” ujarnya.

Kegiatan ini sekaligus mempererat hubungan PLN dengan masyarakat serta memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan perusahaan. Melalui program diakonia, Perokris PLN Group Kaltimra menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan. (Bom)

SANGATTA – Harapan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kutai Timur (Kutim) untuk mendapatkan dana hibah tahun ini harus pupus. Tak sedikit yang mengaku “gigit jari” setelah proposal yang diajukan tak kunjung berbuah hasil.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Tejo Yuwono, menegaskan bahwa pihaknya bukan penentu dalam penyaluran hibah tersebut.

“Kesbangpol itu hanya menerima data penerima, bukan yang menentukan siapa yang dapat. Yang menentukan itu tim TAPD,” ujarnya, tegas kepada awak media, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, peran Kesbangpol sebatas menghimpun serta memverifikasi usulan dari ormas. Setelah itu, keputusan akhir sepenuhnya berada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Karena itu, ia menyarankan agar pihak yang mempertanyakan hasil seleksi hibah dapat langsung mengonfirmasi ke TAPD sebagai pihak pengambil keputusan.

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami penurunan signifikan juga menjadi faktor utama seretnya penyaluran hibah. Dari sebelumnya sekitar Rp14 triliun, kini anggaran daerah hanya berada di kisaran Rp4 triliun.

“Dengan kondisi seperti ini, tentu tidak semua usulan bisa diakomodasi. Apalagi untuk 2027, yang mengajukan sudah banyak,” jelasnya.

Efisiensi anggaran juga berdampak pada kegiatan internal. Dengan alokasi operasional yang terbatas, sejumlah program terpaksa dipangkas.

Salah satunya adalah kegiatan anjangsana bagi anggota Paskibraka setelah menjalani pelatihan. Program yang sebelumnya rutin dilakukan itu kini harus dihapus demi menyesuaikan kemampuan anggaran.

“Memang kasihan anak-anak, tapi kita harus realistis. Yang tidak terlalu prioritas terpaksa kita hilangkan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan utama tetap menjadi prioritas.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kenaikan harga BBM non-subsidi belum langsung mengguncang harga bahan pokok dan penting (bapoktim) di Kutai Timur (Kutim). Namun, pemerintah daerah mulai bersiap menghadapi dampak lanjutan yang diperkirakan muncul dalam beberapa hari ke depan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) menegaskan, hingga saat ini harga sembako masih relatif stabil. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh distribusi yang masih menggunakan stok lama sebelum kenaikan harga diberlakukan.

“Masih dua hari sejak kenaikan, jadi belum terlihat dampaknya. Biasanya dalam waktu sekitar satu minggu baru terasa, saat stok baru mulai beredar,” ujar Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani saat ditemui, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, dampak awal sudah mulai dirasakan di sektor transportasi, khususnya jasa travel yang menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite. Kenaikan tarif mulai terjadi seiring meningkatnya biaya operasional.

Disperindag menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penentuan harga maupun tata kelola BBM. Seluruh kebijakan berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pertamina.

“Bahkan bupati dan gubernur tidak dilibatkan. Kami di daerah hanya bisa memantau dan mengawasi kondisi di lapangan,” tegasnya.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah langsung terkait pengaturan distribusi atau penyesuaian harga, meski keluhan masyarakat mulai bermunculan.

Di sisi lain, persoalan distribusi BBM di Kutim masih terkendala minimnya jumlah SPBU di sejumlah kecamatan. Beberapa wilayah bahkan harus bergantung pada satu SPBU untuk melayani beberapa kecamatan sekaligus.

Seperti di Muara Bengkal, satu SPBU harus melayani hingga wilayah Muara Ancalong, Busang, hingga Batu Ampar. Kondisi ini memicu antrean panjang dan keterbatasan pasokan di lapangan.

“Ini bukan masalah baru. Dari dulu memang terbatas, tapi tetap terlayani meski dengan kondisi apa adanya,” jelasnya.

Kelangkaan yang sempat terjadi di wilayah Muara Wahau sebelumnya juga dipicu gangguan distribusi, termasuk insiden kebakaran, bukan semata karena kenaikan harga BBM.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong pembangunan SPBU di kecamatan yang belum terjangkau.

Namun, pembangunan SPBU tidak dilakukan langsung oleh pemerintah, melainkan melalui skema investasi pihak ketiga.

Selain itu, Disperindag juga mendorong pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) guna memenuhi kebutuhan BBM bagi sektor perikanan.

Disperindag mengingatkan, dampak signifikan terhadap harga bahan pokok biasanya terjadi jika BBM subsidi mengalami kenaikan.

Sebaliknya, kenaikan BBM non-subsidi saat ini dinilai hanya berdampak pada segmen tertentu.

“Kalau yang naik BBM subsidi, itu efeknya luas sampai ke harga sayur di pasar. Tapi ini non-subsidi, jadi lebih ke sektor tertentu seperti transportasi,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam