SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait anggaran makan dan minum gubernur tahun 2026 yang disebut mencapai Rp25 miliar. Pemprov memastikan informasi tersebut tidak benar.

Berdasarkan data resmi Biro Umum Setdaprov Kaltim, anggaran belanja makanan dan minuman justru mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat sebesar Rp12,23 miliar, meningkat pada 2024 menjadi Rp15,89 miliar, lalu turun pada 2025 sebesar Rp11,93 miliar, dan kembali menurun pada 2026 menjadi Rp10,25 miliar.

Pemprov menegaskan, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan gubernur, tetapi juga mencakup kegiatan wakil gubernur dan sekretaris daerah, serta berbagai agenda resmi pemerintahan.

“Anggaran ini digunakan untuk menjamu tamu resmi, mulai dari pejabat negara seperti wakil presiden, menteri, DPR RI, hingga tamu daerah seperti Forkopimda, OPD, mitra kerja, dan masyarakat,” dikutip dari keterangan resmi Biro Umum Setdaprov Kaltim, Jumat (17/4/2026).

Penggunaan anggaran tersebut juga bersifat fleksibel, menyesuaikan jumlah tamu yang hadir dalam setiap kegiatan, termasuk pendamping yang turut serta.

Selain itu, fasilitas jamuan juga kerap dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan organisasi masyarakat, LSM, hingga mitra pemerintah daerah yang mengajukan permohonan resmi.

Terkait isu penggunaan Harum Resort—rumah pribadi gubernur—sebagai lokasi jamuan, Pemprov Kaltim menyebut langkah tersebut justru bagian dari efisiensi anggaran. Penggunaan tempat tersebut tidak dikenakan biaya operasional, sehingga dinilai lebih hemat dibandingkan penyelenggaraan di hotel yang memerlukan biaya per orang serta pajak tambahan.

Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kaltim berharap masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak akurat serta memahami bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. (MK)

Editor: Agus S

SENDAWAR — DPRD Kutai Barat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah kampung, perusahaan perkebunan sawit, serta masyarakat Kampung Linggang Muara Batuq, Kamis (16/4/2026).

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, tersebut membahas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya serta persoalan yang berkembang di lapangan.

Berdasarkan berita acara rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPMPTSP, BPN, Polres, Polsek, camat, hingga perwakilan perusahaan PT AME, disepakati delapan poin kesimpulan sebagai dasar tindak lanjut.

Ridwai menyampaikan, salah satu poin utama adalah perlunya revisi memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Revisi diperlukan karena para pihak yang menandatangani dinilai belum mencerminkan kapasitas yang sesuai.

“MoU tersebut harus direvisi, dan prosesnya dilakukan setelah ada persetujuan dari direksi perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, PT AME yang telah mengalami perubahan manajemen diwajibkan menyesuaikan kembali dokumen lingkungan sesuai izin yang dimiliki manajemen baru.

Dalam hearing tersebut, perusahaan juga menyatakan kesiapannya memenuhi sejumlah permintaan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas pendidikan berupa satu unit kendaraan angkutan pelajar serta penyediaan air bersih dalam waktu dekat.

Ridwai menambahkan, terkait kondisi jalan yang rusak di wilayah Muara Batuq, tanggung jawab pemeliharaan menjadi kewajiban bersama seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

Ia menegaskan, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan dalam hearing akan dibahas lebih lanjut melalui pertemuan lanjutan antara perusahaan dan masyarakat, yang akan difasilitasi DPRD Kutai Barat.

“Pertemuan selanjutnya akan ditentukan oleh DPRD untuk memastikan semua persoalan dapat diselesaikan secara bertahap,” pungkasnya.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmennya dalam mendorong perencanaan pembangunan berbasis perhutanan sosial melalui lokakarya Integrated Area Development (IAD) di bentang lanskap Long Pahangai–Long Apari, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bappedalitbangda Mahulu ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wabup Suhuk, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses perencanaan yang terstruktur dan partisipatif. Tahapan awal telah dilakukan melalui pengumpulan data serta wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan sejak Februari lalu.

“Proses tersebut berhasil menghimpun informasi terkait kondisi sosial masyarakat, dinamika kelembagaan, potensi sumber daya alam, serta pola pengelolaan kawasan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data tersebut menjadi fondasi awal dalam penyusunan draft dokumen IAD berbasis perhutanan sosial yang kini tengah disempurnakan melalui forum lokakarya.

Menurutnya, dokumen perencanaan tidak boleh disusun secara sepihak, melainkan harus diuji dan diperkaya melalui dialog terbuka bersama para pihak yang berinteraksi langsung dengan kawasan tersebut.

“Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat memberikan masukan substansial, baik berupa klarifikasi data, koreksi fakta di lapangan, maupun pandangan strategis terkait arah pengembangan kawasan,” tuturnya.

Ia menegaskan, perencanaan yang baik harus berakar pada kondisi nyata serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, lanjutnya, mendukung penuh seluruh proses penyusunan dokumen IAD sebagai arah strategis dalam pengelolaan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Dokumen ini menjadi kompas dalam mewujudkan pengelolaan kawasan Long Pahangai–Long Apari yang partisipatif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar lokakarya Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial di bentang lanskap Long Pahangai–Long Apari, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bappedalitbangda Mahulu ini dihadiri Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Kepala Bappelitbangda Mahulu, Yohanes Andy Abeh, menegaskan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis perhutanan sosial di daerah.

“Tujuan kegiatan ini untuk mempercepat pembangunan di tingkat kampung, meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui pola agroforestri dan silvopastura, serta mengembangkan ekowisata berbasis adat dan budaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program ini juga diarahkan untuk memperluas cakupan perhutanan sosial, termasuk hutan desa, kemitraan kehutanan, hingga hutan adat, sekaligus mendorong pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.

Menurutnya, dokumen IAD tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah agar dapat diimplementasikan secara nyata.

“Kami ingin IAD ini benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Long Pahangai dan Long Apari,” tegasnya.

Ia berharap melalui lokakarya ini, sinergi dan kolaborasi antar pihak semakin kuat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Mahakam Ulu.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, angkat bicara terkait putusan vonis bebas terhadap terdakwa dalam kasus Muara Kate. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian saat ini masih menunggu langkah hukum lanjutan dari Kejaksaan.

Menurutnya, setelah putusan di tingkat pengadilan pertama menyatakan terdakwa bebas, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

“Karena sudah menjadi putusan pengadilan tingkat pertama dan sifatnya bebas, tentunya proses hukum berikutnya adalah kasasi. Kami masih terus berkoordinasi dengan teman-teman di Kejaksaan,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan bahwa kewenangan penanganan perkara pada tahap selanjutnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, mengingat proses penyidikan dari kepolisian telah selesai dan dilimpahkan sebelumnya.

“Kita tunggu nanti dari teman-teman Kejaksaan bagaimana proses berikutnya. Silakan tanyakan ke sana untuk detail upaya hukumnya,” tambahnya.

Terkait kemungkinan pengembangan kasus atau penambahan tersangka, Kapolda menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada proses penyidikan baru yang dilakukan.

“Penyidikan kemarin tersangkanya sudah itu. Sementara ini belum ada proses penyidikan yang lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihak kepolisian akan menunggu kepastian dari hasil upaya hukum yang ditempuh oleh Kejaksaan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Kasus Muara Kate sendiri menjadi perhatian publik setelah putusan pengadilan tingkat pertama memberikan vonis bebas, sehingga upaya kasasi dinilai menjadi penentu arah kelanjutan perkara tersebut.

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April mendatang.

Ia menegaskan pentingnya menyaring setiap informasi yang beredar agar tidak terprovokasi oleh konten yang belum tentu benar.

“Saya mengimbau kepada masyarakat agar jangan terprovokasi oleh konten-konten di media sosial yang kurang bertanggung jawab. Hati-hati dalam menerima informasi dan bijaksanalah dalam menggunakan media sosial,” ujarnya.

Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial memiliki potensi tinggi memicu disinformasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Karena itu, ia meminta masyarakat untuk melakukan verifikasi atau cross check terhadap informasi yang diterima, terutama jika sumbernya tidak jelas.

“Kalau ada berita yang belum dipahami, tanyakan kepada pihak yang berkompeten. Jangan langsung disebarkan agar tidak terjadi salah paham,” tambahnya.

Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Kaltim melalui tim patroli siber terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas digital, guna mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kami memiliki tim Patroli Cyber. Kami akan terus melakukan penilaian apakah sebuah konten masuk dalam kategori pelanggaran ITE atau tidak,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kunci utama tetap berada pada kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga situasi di Kalimantan Timur tetap kondusif, serta memastikan aksi penyampaian pendapat berjalan damai tanpa dipengaruhi provokasi digital.

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memastikan kesiapan dalam mengawal aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April mendatang. Sebanyak 1.700 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi di dua titik utama di Kota Samarinda.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa pengamanan akan mengedepankan pendekatan humanis dengan fokus pada langkah preemtif dan preventif.

“Upaya represif tidak akan kita lakukan sepanjang tidak ada gangguan ketertiban umum atau tindak pidana,” ujarnya usai pertemuan dengan tokoh masyarakat dan lintas agama di Mapolda Kaltim.

Sebelum menyusun pola pengamanan, pihak kepolisian telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan agama, termasuk perwakilan MUI, Muhammadiyah, PBNU, dan Dewan Masjid. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas daerah.

Berdasarkan pemberitahuan yang diterima, massa aksi akan mulai bergerak sekitar pukul 10.00 WITA dengan sasaran Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.

Kapolda menjelaskan, personel yang disiapkan merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, serta didukung tim kesehatan dan pemadam kebakaran.

Ia juga mengimbau koordinator lapangan untuk memastikan aksi berjalan tertib dan tidak disusupi pihak yang memiliki kepentingan lain.

“Jangan sampai ada pihak yang mengganggu niat penyampaian pendapat ini sehingga menjadi hal negatif,” tegasnya.

Terkait penyampaian aspirasi, Polda Kaltim menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antara massa aksi dengan pihak DPRD maupun pemerintah provinsi melalui perwakilan yang ditunjuk.

“Kami akan membantu agar aspirasi bisa sampai kepada pihak yang dituju,” pungkasnya.

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menetapkan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, sebagai Kelurahan Binaan Imigrasi tahun 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, menyampaikan bahwa Manggar dipilih karena memiliki dinamika aktivitas orang asing yang cukup tinggi, seiring banyaknya perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

“Kelurahan Manggar dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan strategis, termasuk tingginya aktivitas orang asing serta potensi kerawanan yang perlu diantisipasi bersama,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, program Kelurahan Binaan Imigrasi tidak hanya berfokus pada pelayanan keimigrasian, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat, pencegahan, hingga deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum.

Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya penggunaan dokumen perjalanan yang sah, prosedur bekerja ke luar negeri yang benar, serta risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM).

“Keberhasilan program ini tidak bisa hanya mengandalkan Imigrasi. Perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Balikpapan Timur, Ruddy Iskandar, menyebut wilayah Manggar merupakan salah satu pusat aktivitas industri di Balikpapan Timur. Tercatat lebih dari 60 perusahaan beroperasi di kelurahan tersebut, dengan sebagian mempekerjakan tenaga kerja asing.

Dengan kondisi itu, ia berharap program Kelurahan Binaan Imigrasi dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.

“Peran masyarakat sangat penting. Jika ada aktivitas mencurigakan terkait orang asing, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Melalui program ini, pengawasan keimigrasian di tingkat kelurahan diharapkan semakin efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandi, memberikan apresiasi terhadap kinerja Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang dinilai berhasil mendorong pembangunan kota sekaligus menangani persoalan banjir.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Suwandi saat ditemui wartawan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Jumat (17/4/2026).

“Saya harus jujur mengatakan, beliau berhasil,” ujarnya.

Menurut Agus, penilaian itu tidak hanya berasal dari dirinya secara pribadi, tetapi juga merupakan cerminan aspirasi masyarakat yang ia temui saat menjalankan kegiatan reses.

Ia mengungkapkan, banyak warga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Andi Harun, khususnya dalam upaya mengatasi banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di Kota Samarinda.

“Setiap kali reses, saya mendengar pujian warga terhadap kepemimpinan Pak Andi Harun, terutama soal penanganan banjir,” jelasnya.

Agus juga menyinggung hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Andi Harun mencapai 80 persen. Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan berbagai perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Sejumlah program pembangunan yang menjadi sorotan antara lain penataan kawasan Tepian Mahakam melalui proyek Teras Samarinda, revitalisasi GOR Segiri, serta pembenahan Balai Kota yang kini tampil lebih modern.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Samarinda.

“Anggaran penanganan banjir itu hasil kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan pemkot. Masing-masing punya peran,” ujarnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kota Samarinda, Agus menyebut dirinya memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, ia menilai pola kolaborasi yang diterapkan di Samarinda dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.

“Saya kira pengalaman di Kota Samarinda patut dicontoh oleh kepala daerah lain,” pungkasnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Samarinda yang semula dijadwalkan pada Sabtu (18/4/2026) dipastikan ditunda.

Keputusan tersebut diambil panitia dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang dinilai belum kondusif menjelang rencana aksi besar pada 21 April mendatang.

Sekretaris Steering Committee (SC) Musda Golkar Samarinda, Ari Wibowo, menegaskan bahwa penundaan ini murni didasarkan pada situasi keamanan, bukan karena adanya dinamika internal partai.

“Situasi Kaltim hari ini kan ada rencana demo tanggal 21. Kami khawatir itu nanti berdampak ke kegiatan kami,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, panitia tidak ingin mengambil risiko dengan tetap melaksanakan agenda besar di tengah potensi meningkatnya tensi di lapangan.

“Ini murni karena situasi. Kami menjaga kondisi supaya tetap kondusif. Jadi lebih baik digeser dulu sampai keadaan lebih tenang,” tegasnya.

Ari memastikan, penundaan ini hanya bersifat sementara dan bukan pembatalan. Seluruh persiapan teknis yang telah dilakukan, seperti pemesanan tempat, masih dapat disesuaikan dengan jadwal baru.

“Kalau diundur kan karena waktu saja. Kalau dibatalkan itu yang repot. Ini hanya penyesuaian karena kondisi di luar prediksi,” jelasnya.

Ia juga menepis adanya spekulasi terkait konflik internal atau kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut. Menurutnya, seluruh kandidat tetap solid dan tidak terpengaruh oleh penundaan ini.

“Calon-calon tetap solid. Tidak ada isu apa-apa. Ini murni karena kita melihat perkembangan situasi hari ini,” katanya.

Terkait jadwal baru, panitia masih menunggu arahan resmi dari DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur sebelum menetapkan waktu pelaksanaan kembali.

“Kami masih menunggu surat dari DPD I. Nanti kami ajukan kembali untuk penjadwalan ulang,” pungkasnya.

Panitia berharap Musda dapat digelar dalam suasana yang lebih kondusif, sehingga seluruh tahapan berjalan lancar tanpa terpengaruh dinamika eksternal.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S