SAMARINDA — Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) mengingatkan agar aktivitas penyampaian aspirasi di ruang publik tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat luas, terutama terkait kelancaran arus lalu lintas.

Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim, Heru Santosa, menegaskan pihaknya berupaya memastikan tidak ada penutupan jalan selama aksi berlangsung.

“Intinya kita upayakan tidak ada penutupan jalan. Misalnya di depan Kantor Gubernur, itu ada dua jalur. Kalau satu dipakai, yang lain jangan sampai ditutup,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, potensi gangguan lalu lintas memang tidak dapat dihindari saat aksi digelar. Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak sampai melumpuhkan akses jalan secara total.

“Ya, masyarakat mungkin terganggu, tapi jangan sampai jalan itu benar-benar ditutup,” tegasnya.

Ia juga mengimbau para peserta aksi untuk tetap memperhatikan kepentingan umum dalam menyampaikan aspirasi. Kebebasan berpendapat, kata dia, merupakan hak yang dijamin, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab.

“Silakan menyampaikan aspirasi, itu sah. Tapi kepentingan masyarakat umum juga harus diperhatikan. Jangan sampai dirugikan,” katanya.

Heru menambahkan, berbagai saluran penyampaian aspirasi telah tersedia. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat memilih cara yang tidak mengganggu aktivitas publik secara berlebihan.

“Semua saluran ada. Silakan digunakan, tapi tetap mempertimbangkan kepentingan umum,” tutupnya.

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SENDAWAR – Upaya digitalisasi keuangan di Kutai Barat mulai menunjukkan hasil. Hingga 2025, realisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tercatat mencapai Rp868.879.370 dengan total 85 transaksi.

Capaian ini disampaikan Pranata Keuangan Ahli Muda Bapenda Kutai Barat, Yasin Masiku, saat mewakili Plt Kepala Bapenda Kutai Barat, Iwan, dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Menurut Yasin, capaian tersebut menjadi bagian dari implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang terus didorong pemerintah daerah.

“Penggunaan KKPD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemanfaatan KKPD saat ini masih terbatas pada tiga perangkat daerah, yakni Bappedalitbang, Bapenda, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Ke depan, Pemkab Kutai Barat menargetkan seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penggunaan KKPD, khususnya dalam transaksi belanja daerah.

“Harapannya semua perangkat daerah bisa memanfaatkan KKPD agar transaksi lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Dari sisi capaian regional, Kutai Barat saat ini menempati posisi ketiga tertinggi di Kalimantan Timur dalam nominal dan volume transaksi KKPD tahun 2025, berada di bawah Penajam Paser Utara (PPU) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Yasin menegaskan, Pemkab Kutai Barat bersama Bankaltimtara selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terus mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan KKPD sebagai bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah.

“Langkah ini penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Selain itu, digitalisasi keuangan daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai membenahi persoalan lalu lintas yang kian kompleks. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor), Pemkab resmi membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) periode 2026–2028 sebagai langkah strategis menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban di jalan.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutai Barat, Ali Sadikin, di Ruang Diklat Lantai III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Kamis (16/4/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Ali Sadikin, ditegaskan bahwa berbagai persoalan lalu lintas di Kutai Barat—mulai dari kemacetan, kecelakaan, pelanggaran hingga rendahnya kesadaran pengguna jalan—sudah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Permasalahan lalu lintas ini tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas instansi agar penanganannya lebih efektif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan lalu lintas melibatkan banyak pihak, seperti Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bappedalitbang, kepolisian, hingga instansi terkait lainnya. Karena itu, forum ini menjadi wadah koordinasi terpadu agar kebijakan dan langkah penanganan bisa berjalan searah.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap tercipta kolaborasi yang lebih kuat dalam membangun sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar sebagai bagian dari pelayanan publik.

Ali Sadikin menambahkan, forum ini juga akan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, penataan angkutan umum, hingga kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

“Forum ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program keselamatan lalu lintas yang lebih terarah, sehingga risiko kecelakaan bisa ditekan,” jelasnya.

Selain itu, forum LLAJ juga memiliki peran penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan transportasi daerah, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah dalam merancang sistem lalu lintas yang berkelanjutan.

Dengan pembentukan forum ini, Pemkab Kutai Barat menargetkan terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib dan aman, sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara.

“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita ingin menghadirkan perubahan nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Kabag Ops Polres Kubar Kompol Emmanuel Teguh Budi Santoso, Plt Kepala Dinas Perhubungan Rita Nursandy, perwakilan Kodim 0912 Kubar, UPTD Samsat, Jasa Raharja, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

UJOH BILANG – Persoalan akses internet di Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, langsung menemui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Nezar Patria, untuk memperjuangkan peningkatan kualitas dan pemerataan jaringan internet di wilayahnya.

Audiensi tersebut berlangsung di Kantor Wamen Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Angela mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang dihadapi Mahulu saat ini adalah rendahnya kapasitas bandwidth layanan internet, khususnya yang disuplai melalui program BAKTI.

“Bandwidth yang ada sekarang hanya berkisar dua sampai delapan Mbps, dan itu pun tidak merata di setiap titik tower,” ujarnya.

Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, hingga komunikasi digital yang kini semakin bergantung pada jaringan internet yang stabil.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mahulu secara tegas meminta peningkatan kapasitas bandwidth sekaligus pemerataan distribusinya agar masyarakat dapat menikmati akses internet yang lebih layak.

Selain itu, persoalan lain yang turut disampaikan adalah sering terputusnya jaringan fiber optic (FO). Gangguan ini disebut terjadi akibat pembangunan infrastruktur jalan yang tengah berlangsung dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu.

“Pembangunan jalan memang penting, tapi berdampak pada kabel FO yang sering putus sambung. Ini sudah kami sampaikan agar ada solusi permanen,” jelas Angela.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memperkuat sistem perlindungan jaringan FO agar tidak mudah terganggu, sehingga akses internet tetap stabil dan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Angela juga mengungkapkan bahwa sejumlah program peningkatan layanan internet sebenarnya telah dianggarkan pada 2026. Namun, realisasinya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Untuk itu, Pemkab Mahulu berencana menyurati Menkeu guna menegaskan bahwa kondisi internet di wilayah tersebut masih jauh dari ideal dan membutuhkan perhatian serius.

“Kami akan bersurat ke Menteri Keuangan, karena kondisi internet di Mahulu memang tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Dalam jangka pendek, Pemkab Mahulu menargetkan adanya peningkatan kualitas akses internet pada tahun ini. Sementara untuk jangka panjang, perbaikan dan penguatan jaringan fiber optic akan terus didorong agar gangguan tidak lagi berulang.

Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat konektivitas digital di wilayah perbatasan, sekaligus membuka peluang peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Mahakam Ulu.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SAMARINDA – Perebutan kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kalimantan Timur memasuki fase krusial. Dari puluhan nama yang sempat muncul, kini hanya tersisa 15 kandidat yang akan bertarung dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II.

Seleksi ketat ini merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Cabang (Muscab) serentak PKB untuk periode kepengurusan 2026–2031.

Ketua Tim Penataan Struktur DPC PKB Kaltim, Michael Adams, mengungkapkan bahwa awalnya terdapat 42 nama yang diusulkan dari 10 kabupaten/kota. Namun, melalui proses seleksi berlapis, jumlah tersebut mengerucut menjadi 15 kandidat.

“Awalnya ada 42 nama, sekarang tersisa 15 kandidat yang akan mengikuti UKK tahap berikutnya,” ujarnya.

Dinamika persaingan paling terasa terjadi di daerah strategis seperti Samarinda dan Kutai Kartanegara. Di dua wilayah ini, masing-masing diisi empat kandidat yang siap bersaing ketat memperebutkan posisi ketua.

Seluruh kandidat diwajibkan menyerahkan proposal yang memuat visi, program kerja, serta strategi penguatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Dokumen ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian.

“Proposal harus menggambarkan bagaimana membangun struktur partai sampai ke tingkat desa dan kelurahan, sekaligus arah gerak partai ke depan,” jelasnya.

Penentuan akhir akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB setelah seluruh kandidat melewati tahapan UKK. Selain aspek administratif, PKB juga menekankan pentingnya kapasitas kepemimpinan, kemampuan memperluas basis kader, serta strategi merangkul pemilih muda.

Keterlibatan perempuan juga menjadi perhatian penting dalam komposisi kepengurusan mendatang.

“Calon ketua harus mampu memperkuat struktur, memberdayakan kader perempuan, dan menarik pemilih muda, termasuk generasi Z dan milenial,” tegas Michael.

UKK Tahap II dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026, dengan tim penguji dari DPP PKB yang akan melakukan pendalaman melalui sesi wawancara langsung.

Satu daerah, yakni Kutai Timur, belum masuk dalam daftar seleksi karena penanganannya dilakukan langsung oleh DPP, menyusul hasil Pemilu Legislatif sebelumnya di mana PKB belum memperoleh kursi di wilayah tersebut.

Berikut 15 kandidat Ketua DPC PKB Kaltim yang lolos ke UKK Tahap II:

Paser:
Fahmi Fadli

Kutai Kartanegara:
Eko Wulandanu
Desman Minang Endianto
Dedik Harianto
Sarpin

Berau:
Sutomo Jabir

Samarinda:
Jahidin
Wahyudin
Rusdi Doviyanto
Aris Mulyanata

Balikpapan:
Michael Adams

Bontang:
Firman

Penajam Paser Utara:
Irawan Heru S

Mahakam Ulu:
Martin Hat

Kutai Barat:
Rita Asmara Dewi

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

TENGGARONG – Rencana operasional RSUD Aji Muhammad Idris Muara Badak hingga kini masih tertahan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui krisis tenaga medis menjadi kendala utama, dengan kebutuhan mencapai ratusan orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kukar, Arianto, menyebutkan sedikitnya dibutuhkan sekitar 300 tenaga kesehatan untuk mengaktifkan rumah sakit tersebut secara optimal.

“Kalau rumah sakit itu mau diaktifkan, kebutuhan pegawai kurang lebih 300 orang,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mencoba berbagai langkah jangka pendek, salah satunya dengan melakukan pemetaan dan redistribusi tenaga medis dari fasilitas kesehatan lain, seperti rumah sakit dan puskesmas.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal.

“Sudah kita coba petakan tenaga medis yang bisa digeser, tapi ternyata tidak cukup,” jelasnya.

Kondisi ini diperparah karena hampir seluruh fasilitas kesehatan di Kukar juga mengalami kekurangan tenaga. Bahkan, layanan puskesmas yang kini beroperasi 24 jam justru menambah kebutuhan tenaga medis di lapangan.

“Pelayanan puskesmas sekarang 24 jam, jadi memang butuh tenaga yang cukup, baik dokter, perawat maupun bidan,” tambah Arianto.

Dengan keterbatasan tersebut, opsi pergeseran tenaga semakin sulit dilakukan. Pemkab Kukar pun mulai mengarah pada solusi jangka menengah melalui rekrutmen tenaga medis baru.

Koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian PAN-RB dan BKN, untuk membuka peluang penerimaan pegawai.

“Kami sudah melaporkan ke Kementerian PAN-RB dan BKN agar bisa membuka penerimaan pegawai,” katanya.

Namun, proses tersebut tidak bisa berjalan cepat. Kebijakan pengangkatan pegawai saat ini cukup ketat dan harus melalui persetujuan pemerintah pusat, sementara kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan.

Pemkab Kukar juga tidak memiliki ruang untuk merekrut tenaga harian lepas sebagai solusi sementara. Jalur PPPK maupun PNS tetap bergantung pada kebijakan pusat.

“Intinya, kalau rumah sakit itu mau diaktifkan, kita harus menambah tenaga medis,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, operasional RS Muara Badak masih menunggu keputusan pusat terkait penambahan SDM kesehatan. Tanpa tambahan tenaga, layanan rumah sakit belum bisa dibuka untuk masyarakat.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S