Beranda blog Halaman 147

Pemkab Siapkan Rp 6,5 Miliar, Bantu 24.680 Warga Kutim Terdampak Pengalihan BPJS

0
Ilustrasi Pemkab Kutim siapkan Rp6,5 Miliar anggaran untuk warga Kutim terdampak pengalihan BPJS. (Ilustrasi AI)

SANGATTA — Sebanyak 24.680 warga di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terdampak pengalihan pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke pemerintah kabupaten. Kondisi ini membuat daerah harus bergerak cepat menyiapkan anggaran demi menjamin keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pekan lalu.

“Memang ada pemutusan pembiayaan BPJS yang sebelumnya ditanggung provinsi dan dialihkan ke kabupaten,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).

Pengalihan ini tidak hanya terjadi di Kutim. Sejumlah daerah lain di Kaltim juga terdampak. Di antaranya Kota Samarinda dengan 49.742 peserta, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 4.647 peserta, serta Kabupaten Berau sebanyak 4.194 peserta.

“Warga yang tadinya PBI dibiayai oleh Pemprov, sekarang dikembalikan menjadi tanggungan kabupaten,” tegas Yuwana.

Meski surat resmi baru diterima, Dinas Kesehatan Kutim telah mengantisipasi kebijakan tersebut sejak beberapa bulan lalu. Pemerintah daerah pun menyiapkan skema pembiayaan agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.

“Wacana ini sudah disampaikan sebelumnya, sehingga kami telah menyiapkan langkah pembiayaan dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Untuk menanggung puluhan ribu peserta tersebut, Pemkab Kutim memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp6,5 miliar. Anggaran itu akan dialokasikan secara bertahap melalui pergeseran anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Insyaallah kita akan membiayai mereka secara bertahap, termasuk melalui anggaran perubahan,” katanya.

Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga membuka opsi dari skema internal. Salah satunya melalui optimalisasi iuran aparatur sipil negara.

“Selama ini dari PNS ada potongan 4 persen dari gaji dan TPP untuk BPJS. Dari situ ada selisih yang bisa dimanfaatkan,” terangnya.

Yuwana menambahkan, perubahan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) turut memengaruhi struktur pembiayaan BPJS di daerah. Karena itu, penyesuaian anggaran menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas layanan kesehatan.

Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Kutim memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami pastikan masyarakat tetap terlayani. Yang terpenting sekarang bagaimana kita mengatur pembiayaannya agar tetap berjalan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Terima Banyak Keluhan Pembekakan Pembayaran Air, Pemkot Lakukan Sidak

0
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Kota Bontang, Suramin saat sidak lapangan. (Syakurah)

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris bersama Perumda Air Minum Tirta Taman Kota Bontang mengunjungi rumah warga di Jalan Kapal Selam 1 Kelurahan Loktuan, Selasa (14/4/2025).

Diketahui, PDAM melakukan kunjungan lapangan lantaran terdapat laporan tingginya jumlah pembayaran tagihan air yang mereka terima.

Abdul Samad, salah satu pemilik rumah yang melakukan pelaporan mengatakan, bahwa ia menggunakan pemakaian air sebanyak 161 kubik, dengan pembayaran sebelumnya hanya Rp 700 ribu menjadi 1.7 juta.

“Saya kaget naiknya bisa dua kali lipat,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, sidak ini merupakan pantauan agar pemkot dapat mengetahui langsung permasalahan di lapangan.

“Kita turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat,” tuturnya

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Kota Bontang, Suramin mengungkapkan perlu adanya pemasangan meteran tambahan, agar pembayaran pemilik rumah tidak membengkak.

“Apalagi ada usaha kontrakan, perlu ada pembedaan meteran,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Basri Rase Gabung Demokrat, Targetkan Tambah Kursi di DPRD

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb14apr2026/mobile/

Prrittt!! Satpol PP Dapat ‘Kartu Merah’ Dari Forum Pemuda Kutim, Didesak Tertibkan THM Ilegal

0
Forum Pemuda Kutim saat memperlihatkan “kartu merah” sebagai simbol desakan ke Satpol PP. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Forum Pemuda Kutai Timur (Kutim) melayangkan kritik keras terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim. Mereka bahkan memberikan “kartu merah” sebagai bentuk penilaian atas lambannya penegakan peraturan daerah, khususnya terkait penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) tanpa izin.

Penilaian tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi kepada media. Forum Pemuda menilai Satpol PP gagal menjalankan tugasnya, meskipun telah ada rekomendasi dari DPRD Kutim dan instruksi pemerintah daerah.

“Kami memberikan kartu merah kepada Satpol PP Kutai Timur karena dinilai gagal menegakkan peraturan daerah dan lambat bertindak terhadap THM tanpa izin,” tegas Koordinator Forum Pemuda Kutim, Alim Bahri, Selasa (14/4/2026).

Mereka mengacu pada notulen rapat DPRD Kutim tertanggal 9 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kutim bersama anggota lintas partai merekomendasikan penertiban THM, peredaran minuman keras, dan praktik prostitusi di wilayah Kutai Timur.

Selain itu, pernyataan Wakil Bupati Kutim juga dinilai memperkuat dasar penindakan. Bahkan, Wakil Bupati disebut menyarankan pembubaran THM yang melanggar aturan.

Tak hanya itu, Forum Pemuda juga mengungkap adanya catatan tangan Sekretaris Daerah Kutim tertanggal 7 April 2026 yang memerintahkan Kasatpol PP untuk segera menindaklanjuti dan menertibkan THM yang tidak memiliki izin.

“Artinya, tidak ada lagi alasan bagi Satpol PP untuk tidak bertindak,” ujarnya.

Dalam evaluasi yang disampaikan, Forum Pemuda menilai Satpol PP kurang peka dalam pengawasan, lemah dalam penindakan, serta tidak responsif terhadap laporan masyarakat. Mereka juga menyoroti dugaan pembiaran terhadap peredaran minuman keras dan praktik prostitusi.

Atas dasar itu, Forum Pemuda memberikan nilai “sangat kurang” terhadap kinerja Satpol PP Kutim. Mereka merekomendasikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kutim untuk melakukan pembinaan hingga evaluasi jabatan.

Selain itu, DPRD Kutim juga diminta turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya.

“Kami meminta DPRD melakukan pengawasan dan melihat langsung di lapangan, karena keluhan masyarakat terhadap keberadaan THM sudah sangat meresahkan,” tambahnya.

Forum Pemuda berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas demi
menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

“Dalam penegakan hukum tidak ada kata menunda. Jika tidak mampu menjalankan tugas, sebaiknya beri jalan kepada yang lebih mampu,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Akibat Kurang Konsentrasi, Pengendara Scoopy Tabrak Median Jalan di Cipto Mangunkusumo

0
Kondisi sepeda motor Scoopy yang menabrak median jalan. (Ist).

BONTANG – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (14/4/2026), sekitar pukul 06.10 WITA.

Dalam insiden tersebut melibatkan satu unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam, dengan nomor polisi KT 2083 QA yang dikendarai seorang perempuan berinisial S.

Berdasarkan kronologis kejadian, pengendara melaju dari arah Simpang 3 Bukit Sekatup Damai (BSD), hendak menuju ke Simpang 3 Jalan Tembus. Akan tetapi saat tiba di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak median jalan dan terjatuh.

“Akibat terjadinya kecelakaan ini, korban mengalami luka-luka. Sehingga warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke RS PKT untuk mendapatkan penanganan medis,” ucap Kanit Lantas Polres Bontang, Aiptu Kusman.

Adanya insiden tersebut, pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan tetap fokus, saat berkendara guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pembangunan Polresta IKN Dimulai, Basuki Tekankan Perencanaan Detail

0
Lokasi Polresta IKN di RT 10 Desa Bumi Harapan, Sepaku, Kaltim. (Atmaja Riski)

NUSANTARA — Pembangunan Kantor Pendukung Polres Kota (Polresta) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai berjalan dan saat ini memasuki tahap awal pematangan lahan. Proyek strategis ini ditargetkan rampung pada 2027.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan Polresta menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik, khususnya sektor keamanan di ibu kota baru.

“Semua proses pembangunan harus satu perintah, satu komando dari Otorita IKN. Setiap perencanaan harus dicek, ditelusuri, bahkan dihitung kembali jika diperlukan,” tegasnya saat meninjau lokasi, akhir pekan lalu.

Proyek ini berdiri di atas lahan sekitar 3,24 hektare dan termasuk dalam paket pembangunan yang telah ditandatangani pada Desember 2025. Dalam paket tersebut, pembangunan kantor Polresta IKN tahap awal mencakup tiga gedung utama.

Secara desain, gedung utama Polresta IKN dirancang setinggi enam lantai, dilengkapi fasilitas operasional kepolisian seperti ruang kantor, ruang rapat, serta area pendukung lainnya. Selain itu, kawasan ini juga akan dilengkapi masjid, lapangan upacara, kolam retensi, sarana olahraga, hingga jalur pedestrian terintegrasi.

Tak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kepolisian, kawasan ini juga dirancang modern dengan tambahan amfiteater yang dapat digunakan sebagai tribun kegiatan.

Saat ini, pekerjaan di lapangan masih berada pada tahap land clearing atau pematangan lahan. Otorita IKN memastikan seluruh tahapan pembangunan dilakukan secara terarah dan terintegrasi sesuai rencana besar pengembangan kawasan ibu kota baru.

Berdasarkan pantauan, lokasi pembangunan Polresta IKN berada di RT 10 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, berdekatan dengan fasilitas IPAL 2 KIPP dan kawasan Rusun BIN Polri. Area proyek telah dipagari sebagai bagian dari pengamanan lokasi konstruksi.

Dengan pembangunan ini, Otorita IKN berharap kehadiran Polresta dapat menjadi tulang punggung sistem keamanan di kawasan ibu kota baru yang tengah berkembang pesat. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Heboh, Seorang Laki-Laki Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb13apr2026/mobile/

Terkendala Biaya, Keluarga Pilih Tunggu Rehabilitasi ODGJ ini di Samarinda

0
Ilustrasi. (AI).

BONTANG – Hasil rapat koordinasi antara keluarga dan instansi terkait menghasilkan dua opsi penanganan bagi Wahyudi (30), salah satu warga di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ).

Dalam hasil rapat tersebut, terdapat opsi pertama ialah mengirim Wahyudi ke panti rehabilitasi di Pulau Jawa dengan biaya mandiri yang diperkirakan lebih dari Rp1 juta per bulan. Biaya tersebut belum termasuk kebutuhan transportasi, serta pendampingan selama proses pengantaran.

Sementara untuk opsi kedua, pihak keluarga harus menunggu terlebih dahulu ketersediaan tempat di panti rehabilitasi di Samarinda, yang difasilitasi pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos).

Namun, dari pihak keluarga mengaku tidak mampu apabila mengambil opsi pertama, karena keterbatasan ekonomi. Mereka pun memilih menunggu proses pengajuan, untuk penempatan wahyudi di Samarinda saja.

“Kami tidak sanggup kalau harus bayar per bulannya sekitaran Rp 1 juta, itu belum termasuk ongkos pengantaran. Kalaupun pengantaran pun harus didampingi. Jadi kami menunggu yang di Samarinda, tapi katanya masih proses dan menunggu tempat kosong,” jelas, Yuni selaku Tante Wahyudi, Senin (13/4/2026).

Di tengah penantiannya tersebut, kondisi Wahyudi semakin memprihatinkan. Sejak insiden kekerasan terakhir, ia tidak lagi mau pulang ke rumah dan hanya sesekali terlihat melintas di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Sebelumnya, Wahyudi sempat diamankan oleh pihak kepolisian usai melakukan tindakan kekerasan. Ia kemudian diserahkan ke Dinsos Bontang, sebelum akhirnya dipulangkan ke pihak keluarga.

Namun, upaya penanganan di rumah dinilai tidak efektif karena perilakunya yang agresif dan sulit dikendalikan. Keluarga pun berharap pemerintah melalui instansi terkait, dapat segera memberikan solusi konkret, mengingat kondisi tersebut.

“Kami sudah angkat tangan. Bukan berarti tidak mau merawat, tapi kami sudah tidak sanggup lagi. Anak-anak saya juga jadi tambah trauma, apabila Wahyudi berada di rumah,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Bukan Penelantaran, Keluarga Klarifikasi Kesulitan Rawat ODGJ yang Ketahuan Berkeliaran di Jalan

0
Wahyudi merupakan salah satu ODGJ di Bontang. (Ist).

BONTANG – Salah satu keluarga di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, mengungkapkan sulitnya kondisi saat ini dalam merawat Wahyudi (30), seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ).

Diketahui Wahyudi merupakan salahseorang ODGJ yang berkeliaran di jalan akhir-akhir ini. Warga yang melihat mengira dia ditelantarkan oleh keluarganya.

Pihak keluarga menegaskan, situasi tersebut bukan bentuk penelantaran kepada yang bersangkutan, melainkan keterbatasan dalam menangani perilaku yang semakin tidak terkendali saat berada di rumah.

Yuni, tante sekaligus wali dari Wahyudi, menjelaskan bahwa ia telah merawat keponakannya itu sejak kecil, bahkan sebelum berusia 10 tahun. Namun, dalam beberapa waktu terakhir kondisi Wahyudi disebut semakin memburuk dan sulit diarahkan.

“Sudah pernah saya tegur untuk mandi, tapi malah saya dipukul sampai tangan saya bengkak cukup lama. Dia memang tidak mau diatur,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, situasi tersebut tidak hanya membahayakan dirinya saja, akan tetapi juga anggota keluarga lain. Ia menyebut, ayah Wahyudi yang tengah sakit juga pernah menjadi korban kekerasannya, bahkan Wahyudi memukulnya dengan menggunakan batu hingga mengenai kepala.

Kondisi ini membuat suasana rumah tidak lagi aman dan menimbulkan trauma bagi pihak keluarga yang merawatnya, terutama bagi anak-anak di keluarga Yuni.

“Anak-anak saya jadi trauma dan kami tidak pernah merasa tenang di rumah,” tambahnya.

Sehingga upaya penanganan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Keluarga bersama pemerintah setempat telah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan kelurahan, kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial (Dinsos), serta pihak Puskesmas Bontang Utara I.

“Kami sudah coba komunikasi dengan pihak terkait, kalau tidak salah akhir Februari atau awal Maret 2026, saya lupa. Disitu pihak terkait memberikan dua opsi, antara dirujuk ke Samarinda atau dibawa ke Jawa,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pembukaan Jalur Laut Bontang–Mamuju Mulai Dibahas

0
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat rapat terkait perencanaan pembukaan lintas laut Bontang - Mamuju. (Ist).

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar rapat koordinasi bersama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Balikpapan, untuk membahas rencana pembukaan lintasan laut jalur Bontang – Mamuju, Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuannya, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengapresiasi kehadiran ASDP dan turut menegaskan bahwa, pembukaan jalur baru arah Bontang – Mamuju bertujuan memperkuat konektivitas antar wilayah.

“Ketergantungan Bontang terhadap pasokan dari luar daerah, khususnya Surabaya, menjadi alasan utama perlunya jalur distribusi alternatif,” ucapnya.

Menurutnya, konektivitas dengan wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki potensi besar dalam mendukung distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sebab rencana pembukaan lintasan ini juga merupakan aspirasi masyarakat, yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan sebagai langkah awal realisasi,” tambahnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Topan Kurnia menyampaikan bahwa kondisi pelabuhan di Bontang, masih memiliki keterbatasan diantaranya belum tersedianya fasilitas ramp.

Selain itu, Topan juga mengungkapkan bahwa upaya sebelumnya belum berlanjut, akibat kurangnya kajian teknis. Meski demikian, kebutuhan masyarakat terhadap jalur tersebut dinilai cukup tinggi, dengan potensi penumpang tidak hanya dari Bontang saja, tetapi juga dari wilayah sekitar seperti Kutai Timur (Kutim) dan Berau.

“Pihak ASDP menyatakan ketertarikan terhadap rencana tersebut, termasuk kesiapan armada serta komitmen untuk melakukan kajian teknis mendalam dan survei lapangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek bisnis dan pelayanan,” ungkapnya.

Sehingga, Agus Haris menuturkan bahwa telah tercapai kesepahaman awal antara pemerintah daerah dan pihak operator.

Ia pun mendorong percepatan melalui peninjauan lapangan dan menyatakan optimisme bahwa lintasan Bontang – Mamuju, agar dapat segera terealisasi sebagai jalur strategis untuk logistik dan mobilitas masyarakat.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam