SANGATTA – Penurunan kemampuan keuangan daerah memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) melakukan penyesuaian anggaran pada sejumlah program strategis. Mulai dari internet sekolah, bantuan seragam siswa, hingga pengelolaan tenaga honorer ikut terdampak.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mengakui, tahun anggaran 2026 masih berada dalam situasi tidak stabil. Pergeseran anggaran masih berlangsung dan berpotensi kembali mengalami pengurangan.

“Angka pastinya sebenarnya sudah ada, tapi sekarang masih ada pergeseran. Namanya pergeseran, bisa saja berkurang lagi,” ujarnya saat diwawancara awak media, Selasa (3/2/2026).

Kondisi tersebut berimbas pada program internet sekolah. Skema pembiayaan kini dipecah. Pemasangan jaringan tetap ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sementara biaya pulsa atau langganan internet dialihkan ke anggaran Dinas Pendidikan.

“Pulsa internet sekarang ditaruh di Dinas Pendidikan. Dulu semuanya di Kominfo, sekarang hanya pemasangan saja,” jelasnya.

Ia menyebut, internet berbasis Starlink yang digunakan sekolah membutuhkan biaya pulsa rutin, sementara kemampuan fiskal daerah sedang menurun.

“Kalau soal nilai rupiahnya saya belum bisa sebutkan. Yang jelas, Starlink ini kan butuh pulsa terus,” katanya.

Dampak keterbatasan anggaran juga terlihat dari belum meratanya akses internet. Dari total 18 kecamatan yang ada di Kutim masih ada beberapa wilayah yang mengalami blank spot.

“Belum semuanya terjangkau. Yang dibangunkan baru sekolah negeri,” ungkapnya.

Penyesuaian paling terasa terjadi pada program bantuan seragam sekolah. Jika sebelumnya seluruh siswa menerima seragam gratis, tahun ini bantuan hanya difokuskan pada siswa baru.

“Sekarang hanya siswa baru yang kita berikan. Lengkap dengan sepatu. Siswa lainnya belum kita anggarkan,” tegasnya.

Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan program akreditasi sekolah, termasuk TK dan PAUD, tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.

“Akreditasi tetap jalan. Programnya tidak dihentikan,” ujarnya.

Di sisi lain, belanja pegawai menjadi beban terbesar Dinas Pendidikan. Tercatat, terdapat sekitar 8.000 guru di Kutim. Selain itu, masih ada 1.070 tenaga honorer di sekolah negeri, terdiri dari guru dan tenaga administrasi.

“Honorer masih ada 1.070 orang, gabungan guru dan admin. Ini juga bagian dari beban anggaran yang harus kita kelola,” katanya.

“Kita tetap berupaya agar layanan pendidikan tidak terganggu meski anggaran terbatas. Semua program kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi mutu pendidikan tetap menjadi prioritas,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Program beasiswa Gratispol yang digadang-gadang sebagai andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai kritik. LBH Samarinda membeberkan sederet keluhan mahasiswa penerima manfaat, mulai dari keterlambatan pencairan dana hingga pembatalan sepihak status penerima beasiswa.

Temuan tersebut disampaikan LBH Samarinda dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (2/2/2026), setelah lembaga itu membuka Posko Pengaduan bagi mahasiswa penerima Gratispol.

Program Gratispol selama ini dipromosikan sebagai instrumen Pemprov Kaltim untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memutus rantai kemiskinan. Namun dalam praktiknya, LBH Samarinda menilai pelaksanaannya justru memunculkan persoalan serius yang berdampak langsung pada mahasiswa.

LBH mencatat, sejak posko pengaduan dibuka pada 22 Januari hingga 1 Februari 2026, sedikitnya 39 mahasiswa menyampaikan laporan resmi terkait masalah beasiswa. Angka tersebut diyakini belum mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat beredar pula informasi ratusan mahasiswa Universitas Mulawarman memilih mengundurkan diri dari program tersebut.

“Keluhan yang masuk beragam, mulai dari dana yang tak kunjung cair, hingga status penerima yang tiba-tiba dibatalkan meski sebelumnya sudah dinyatakan lolos,” ungkap perwakilan LBH Samarinda.

Situasi ini memunculkan tanda tanya mengenai kesiapan sistem dan tata kelola program. LBH Samarinda menilai persoalan Gratispol tidak bisa semata dipandang sebagai kendala teknis, melainkan berpotensi mencerminkan problem struktural dalam perancangannya.

Sorotan juga diarahkan pada regulasi yang menjadi dasar program, khususnya Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, terdapat pembatasan usia bagi pendaftar beasiswa, baik untuk studi di dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa kelas eksekutif, kelas malam, serta pembelajaran jarak jauh dikecualikan sebagai penerima.

Menurut LBH Samarinda, kebijakan tersebut berisiko menyingkirkan kelompok mahasiswa rentan. Pasalnya, jalur kelas malam dan sejenisnya justru banyak diikuti mahasiswa dari latar belakang ekonomi terbatas yang harus bekerja sambil kuliah.

“Pembatasan usia dan pengecualian terhadap kelas tertentu berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan,” tegas LBH.

Lembaga ini juga menilai terdapat indikasi pelanggaran hak pendidikan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta regulasi di bidang sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah sebagai penyelenggara kebijakan publik dinilai wajib mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Dengan banyaknya laporan dan keragaman persoalan yang muncul, LBH Samarinda menyimpulkan polemik Gratispol tidak bisa dianggap sebagai insiden administratif semata. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak agar program pendidikan gratis tersebut tidak justru menciptakan ketidakpastian dan keresahan di kalangan mahasiswa.

“Gratispol seharusnya menjadi solusi akses pendidikan. Jika tidak dibenahi, justru berpotensi menghambat hak mahasiswa,” tutup LBH Samarinda. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Rencana pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di Universitas Mulawarman kian mendekati garis akhir. DPRD Kalimantan Timur melalui Komisi IV menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal percepatan realisasi fakultas baru tersebut setelah menerima pemaparan resmi Unmul dalam audiensi, Senin (2/2/2026).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan dukungan itu tidak berhenti pada pernyataan politik semata. DPRD, kata dia, akan menerbitkan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar proses administratif tidak lagi tersendat.

“Gagasannya sudah ada sejak 2023. Ini bukan sekadar kebutuhan kampus, melainkan kebutuhan strategis daerah. Karena itu, tidak boleh lagi ada penundaan,” tegas Darlis.

Ia menilai absennya fakultas khusus keolahragaan selama ini telah memunculkan masalah berulang, terutama minimnya tenaga pendidik dan jalur pendidikan lanjutan bagi atlet daerah. Kondisi tersebut makin terasa karena Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) di Kaltim belum ditopang kesinambungan pendidikan tinggi di dalam daerah.

Akibatnya, banyak atlet potensial memilih melanjutkan studi ke luar Kaltim. Tidak sedikit dari mereka kemudian membela daerah lain saat berlaga di ajang nasional.

“Talenta lokal justru memperkuat daerah lain karena menempuh pendidikan di sana. Ini kerugian yang harus kita akhiri,” ujar politisi PAN tersebut.

Darlis juga melihat kehadiran FIK sebagai momentum mengoptimalkan berbagai fasilitas olahraga milik Pemprov Kaltim yang selama ini belum termanfaatkan maksimal. Ia menekankan pentingnya pendekatan sport science agar pembinaan atlet tidak lagi berjalan konvensional.

“Kalau ingin kembali kompetitif di PON, pembinaan harus berbasis ilmu pengetahuan dan riset. Dengan FIK, itu sangat mungkin diwujudkan,” katanya.

Dari sisi kesiapan internal kampus, Universitas Mulawarman memastikan fondasi akademik pembentukan FIK telah tersedia. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul, Susilo, menjelaskan bahwa FIK akan dibentuk melalui transformasi sejumlah program studi keolahragaan yang selama ini berada di bawah FKIP.

Saat ini, terdapat tiga program studi utama yang menjadi tulang punggung, yakni Pendidikan Jasmani, Pendidikan Keolahragaan, dan Pendidikan Kepelatihan. Ketiganya dinilai telah memenuhi prasyarat akademik untuk berdiri sebagai fakultas mandiri.

“Dengan status fakultas, pengembangan pendidikan, riset, hingga kolaborasi dengan industri olahraga akan jauh lebih luas dan relevan,” jelas Prof. Susilo.

Tahap berikutnya, Unmul akan mengajukan proposal resmi ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Dukungan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim diyakini akan memperkuat posisi kampus dalam memperoleh persetujuan pemerintah pusat.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pendirian FIK bukan hanya menjadi ekspansi struktur akademik Unmul, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan ekosistem olahraga dan pembinaan atlet di Bumi Etam. (MK)

Editor: Agus S