SANGATTA – Kecelakaan lalu lintas maut kembali terjadi di Sangatta, Kutai Timur (Kutim). Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terjatuh dan masuk ke kolong bus saat berupaya menghindari lubang jalan di Jalan Yos Sudarso IV Road 9, Rabu (28/1/2026) malam.

Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 20.15 Wita. Kecelakaan melibatkan sebuah bus Mercedes Benz warna putih bernomor polisi L-7646-UA dengan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna biru hitam. Korban berinisial A (25) mengalami luka berat pada bagian dada dan leher hingga meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kapolres Kutai Timur (Kutim), AKBP Fauzan Arianto mengatakan, pihaknya langsung merespons laporan masyarakat yang masuk melalui layanan Call Center 110 dengan mengerahkan personel ke lokasi kejadian.

“Begitu laporan masuk, anggota langsung menuju TKP untuk melakukan penanganan awal, evakuasi korban, serta pengamanan lokasi,” ujar AKBP Fauzan saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan hasil penanganan awal di lapangan, bus yang dikemudikan Abdul Asis melaju dari arah Bengalon menuju Jalan Yos Sudarso IV dengan kecepatan sedang. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor korban datang dari arah kiri bus dengan kecepatan tinggi. Korban diduga oleng ketika berusaha menghindari lubang di badan jalan, terjatuh, lalu masuk ke kolong bus hingga terjadi benturan fatal.

AKBP Fauzan menambahkan, kondisi jalan di lokasi kejadian terbilang sempit dan berlubang. Arus lalu lintas yang cukup padat serta kondisi malam hari turut memengaruhi jarak pandang pengendara.

Korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Kudungga Sangatta. Sementara itu, kendaraan bus tidak mengalami kerusakan berarti, sedangkan sepeda motor korban mengalami lecet pada bagian bodi depan kanan.

Dalam penanganan kejadian tersebut, Polres Kutim melibatkan personel Pamapta Regu III, Piket Laka Lantas, Piket Patmor Sat Samapta, serta Piket Beat. Petugas melakukan pengaturan lalu lintas pascakejadian, pendataan saksi-saksi, serta penanganan awal sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Kapolres Kutim mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara dan menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, khususnya di jalur yang rusak dan minim penerangan.

“Keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan memaksakan kecepatan, terutama saat malam hari dan melintasi jalan yang kondisinya kurang baik,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Masuknya proyek revitalisasi tambak dan pembangunan infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Kutai (TNK) menuai sorotan. Balai TNK menilai aktivitas tersebut berada di wilayah sensitif, khususnya di kawasan selatan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sehingga berpotensi berdampak pada ekosistem yang dilindungi.

Sorotan itu mencuat setelah adanya pekerjaan irigasi yang ditujukan untuk mengakomodasi tambak masyarakat. Proyek tersebut sempat berjalan dengan nilai anggaran sekitar Rp4 miliar, sebelum akhirnya dihentikan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Tabrani Aji, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah pembangunan irigasi baru. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat penyempurnaan atas infrastruktur yang sudah ada sejak lama.

“Irigasi itu untuk mengakomodir tambak masyarakat yang berada di wilayah TNK. Usulannya sudah ada sejak dulu dari kelompok tani. Jadi ini bukan membangun atau membuka irigasi baru, hanya menyempurnakan yang sudah ada,” jelas Tabrani Aji saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2026).

Ia menepis anggapan bahwa proyek tersebut merusak ekosistem kawasan konservasi. Tabrani menyebut, tidak ada pembukaan lahan baru dalam pekerjaan tersebut.

“Tidak ada perusakan ekosistem. Infrastruktur dasarnya sudah ada, kami hanya melakukan perbaikan agar fungsinya optimal,” tegasnya.

Namun demikian, Tabrani mengakui bahwa pekerjaan tersebut tidak berlanjut. Meski anggaran telah dialokasikan sekitar Rp4 miliar, proyek akhirnya dihentikan menyusul adanya evaluasi dan sorotan dari pihak terkait.

Hingga kini, polemik proyek irigasi tambak di kawasan TNK masih menjadi perhatian. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat pesisir dan kelompok tani tambak mendesak untuk didukung infrastruktur. Di sisi lain, kawasan TNK memiliki status konservasi yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam setiap aktivitas pembangunan.

Pemerintah daerah pun dituntut mencari titik temu agar kepentingan ekonomi masyarakat tidak berbenturan dengan upaya pelestarian kawasan konservasi yang menjadi aset ekologis Kalimantan Timur.

“Pada prinsipnya kami ingin kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi, tapi aturan kawasan konservasi juga harus dipatuhi. Karena itu pekerjaan kami hentikan sambil menunggu kejelasan dan kesepakatan dengan semua pihak,” tegas Tabrani Aji.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi secara resmi mengukuhkan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) periode 2025–2029. Pengukuhan digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Rabu (28/1/2026).

Mahyunadi menegaskan bahwa para Duta Pancasila yang dikukuhkan bukan sekadar unggul secara fisik, tetapi juga telah melalui seleksi ketat yang menguji mental, kepribadian, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.

“Tidak semua orang bisa lolos. Ada yang fisiknya bagus tapi mentalnya lemah, ada yang mentalnya kuat tapi fisiknya kurang, atau pengetahuannya tidak memadai. Yang dilantik hari ini adalah mereka yang memenuhi semua aspek itu,” sebut Mahyunadi.

Ia menyebut para Duta Paskibraka merupakan representasi generasi muda Kutai Timur yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga konsensus kebangsaan di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Mahyunadi juga menyinggung perjalanan hidupnya. Ia menuturkan bahwa tidak semua cita-cita manusia dapat tercapai, namun jalan hidup kerap ditentukan melalui hal-hal yang tidak pernah direncanakan.

“Menjadi Paskibraka dulu adalah cita-cita saya, tapi tidak tercapai karena faktor fisik. Saya juga tidak pernah bercita-cita menjadi wakil bupati, namun justru itu yang Allah takdirkan,” katanya.

Mahyunadi menekankan bahwa setiap amanah, apa pun bentuknya, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Hal tersebut, menurutnya, menjadi prinsip utama yang harus dipegang para Duta Pancasila Paskibraka.

Ia juga mengingatkan bahwa setelah melewati seleksi formal, para Duta Paskibraka akan menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, mental tangguh, daya juang tinggi, dan sikap pantang menyerah menjadi kunci.

“Jatuh itu biasa, tetapi bangkit adalah sebuah pilihan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mahyunadi turut menyoroti pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Ia menyebut persoalan korupsi masih menjadi tantangan besar bangsa yang menghambat pembangunan nasional.

“Saya berharap generasi muda yang kuat iman dan takwanya kelak menjadi pemimpin yang bersih, tangguh, dan berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Indonesia Emas,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kutim mengusulkan penambahan kuota gas melon kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terutama untuk mengamankan pasokan pada momen-momen tertentu.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, mengatakan pihaknya mengajukan tambahan alokasi sekitar 200 tabung dari kuota yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski secara hitungan data kuota saat ini masih mencukupi, pengalaman di lapangan menunjukkan konsumsi LPG sangat dipengaruhi agenda dan perayaan tertentu, terutama hari besar keagamaan.

“Karena penggunaan gas sangat bergantung pada momen, kami mengajukan penambahan kuota sebagai langkah antisipasi. Permohonan ini sudah kami sampaikan melalui bupati ke pemerintah provinsi,” ujar Nora kepada awak media.

Tak hanya soal ketersediaan stok, Disperindag Kutim juga mendorong evaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan. Pasalnya, HET yang berlaku saat ini tidak pernah berubah sejak 2019, sementara biaya operasional para pengusaha terus mengalami kenaikan.

“Keluhan dari pemilik pangkalan dan pengusaha cukup banyak. Dengan HET yang sudah tujuh tahun tidak berubah, perhitungan usaha mereka sudah tidak lagi masuk. Karena itu kami mengusulkan penyesuaian agar mereka tidak merugi dan tetap bisa beroperasi,” paparnya.

Namun demikian, Nora menegaskan bahwa kewenangan utama dalam pengawasan tata kelola migas berada di pemerintah pusat melalui Pertamina. Pemerintah daerah hanya membantu dalam koordinasi serta penyampaian laporan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan distribusi maupun permainan harga.

“Yang berhak mengatur dan menegur adalah pihak pemberi izin. Izin agen dan pangkalan dikeluarkan oleh Pertamina, bukan oleh Disperindag,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam