SAMARINDA — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda menyita sekitar 60 botol minuman keras dari dua warung kelontong di Jalan Wahid Hasyim saat patroli pengawasan Ramadan, Rabu malam (11/3/2026).

Minuman keras tersebut ditemukan petugas saat melakukan operasi penertiban yang menyasar tempat hiburan malam serta aktivitas perdagangan yang berpotensi melanggar aturan selama bulan suci Ramadan.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, mengatakan patroli yang dipimpinnya dimulai sekitar pukul 23.00 Wita. Operasi ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan masyarakat mematuhi Surat Edaran Wali Kota Samarinda selama Ramadan.

Meski fokus utama patroli adalah pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM) dan Tempat Hiburan Umum (THU), petugas juga memantau potensi pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan daerah.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dua warung kelontong atau yang dikenal sebagai “Warung Daeng” yang kedapatan menyimpan dan menjual minuman keras secara tersembunyi di kawasan Jalan Wahid Hasyim.

“Kami mengamankan sedikitnya 60 botol miras dari berbagai merek di dua lokasi warung kelontong di Jalan Wahid Hasyim. Jika ditotal jumlahnya sekitar lima sampai enam dus,” ujar Anis di sela kegiatan.

Ia menyayangkan masih adanya pedagang yang nekat menjual minuman keras di tengah suasana Ramadan.

Menurut Anis, tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dinilai tidak menghormati umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Saya pribadi merasa sedih. Kenapa dalam situasi seperti ini, di bulan suci Ramadan, masih ada saja yang menyimpan atau menyediakan miras. Padahal kita sedang gencarnya melakukan himbauan dan pengawasan,” katanya.

Seluruh barang bukti minuman keras tersebut langsung diamankan petugas dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Samarinda untuk proses lebih lanjut.

Satpol PP memastikan pengawasan selama Ramadan akan terus dilakukan secara intensif guna menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

PENAJAM — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ke-24 dinilai sebagai waktu refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan, terutama dalam meningkatkan kemandirian fiskal di tengah peluang besar hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyebut usia 24 tahun merupakan fase penting bagi perjalanan sebuah daerah dalam menuju kematangan pembangunan.

“Usia 24 tahun ini harus menjadi momentum refleksi. PPU sedang berada pada fase yang baik dengan hadirnya IKN, dan peluang ini harus benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Ia menyoroti masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, selama ini struktur fiskal PPU masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Bijak mengungkapkan kontribusi PAD dalam beberapa periode terakhir hanya berada di kisaran 9 hingga 10 persen dari total APBD.

“Kondisi ini tentu membuat ruang fiskal kita sangat terbatas. Dalam dua tahun terakhir, efisiensi anggaran semakin mempersempit ruang gerak daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menjalankan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat.

Kehadiran IKN di Kalimantan Timur dinilai sebagai peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah penyangga, termasuk PPU.

Bijak menilai potensi peningkatan PAD dapat digali melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, hingga kerja sama ekonomi lintas sektor.

“Momentum IKN ini harus bisa dimanfaatkan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun kerja sama investasi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.

Selain persoalan fiskal, ia juga menyoroti iklim investasi di PPU yang dinilai masih perlu pembenahan.

Menurutnya, keraguan investor sering muncul akibat sejumlah faktor, mulai dari tata kelola pemerintahan, kepastian regulasi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.

“Investor harus merasa aman dan yakin untuk masuk. Momentum IKN harus diikuti dengan perbaikan iklim investasi yang nyata,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga harus didukung oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan, pembekalan keterampilan, hingga dukungan akses permodalan.

“Ekonomi akar rumput harus bergerak. Pemerintah perlu meng-upgrade UMKM agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru,” katanya.

Dalam refleksi HUT PPU ke-24, DPRD menilai terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah ke depan.

Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Ketiga, memperkuat sektor UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat.

Ketiga agenda tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar PPU mampu bertransformasi menjadi daerah penyangga IKN yang mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan dalam pembangunan.

Pewarta: Deddy Pz
Editor: Agus S

SAMARINDA — Tim kuasa hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur meluapkan kekecewaan terhadap pernyataan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim terkait penanganan kasus asusila yang melibatkan oknum guru dan siswi SMK di Samarinda.

Dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja Suryo Hilal, Rabu (11/3/2026), koordinator tim hukum TRC PPA, Sudirman, menilai pernyataan kedua instansi tersebut justru menimbulkan kebingungan publik.

Sudirman, yang didampingi Suryo Hilal dan Rusniwati Ayu Syafitri, menyebut klaim mengenai adanya laporan kepolisian terkait kasus tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kami menilai apa yang disampaikan Disdik maupun BKD seolah-olah menutupi fakta atau hanya memberi angin segar kepada TRC PPA. Kemarin disampaikan sudah ada komunikasi dengan Unit PPA Polresta Samarinda, tetapi justru dibantah langsung oleh Kapolres yang menyatakan tidak ada laporan masuk. Ini sangat kami sayangkan,” tegas Sudirman kepada awak media.

Ia juga mengklarifikasi tudingan dari salah satu lembaga pemerintah yang mempertanyakan alasan TRC PPA memunculkan korban ke ruang publik. Menurutnya, para korban justru telah lebih dahulu bersuara melalui media sosial sebelum mendapatkan pendampingan dari pihaknya.

“Salah besar jika dikatakan TRC PPA yang mempublikasikan. Justru ketika didampingi kami arahkan untuk silent. Kemarin mereka hadir di publik karena ingin memutus mata rantai agar tidak ada adik tingkat yang menjadi korban serupa,” jelasnya.

Sudirman juga menjelaskan bahwa pihak sekolah sebelumnya sempat menyampaikan kepada TRC PPA bahwa kasus tersebut telah dilaporkan secara hukum. Namun setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut tidak terbukti.

Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum sebenarnya dapat mengambil langkah penyelidikan tanpa harus menunggu laporan resmi, mengingat identitas sekolah, oknum guru, serta para korban sudah diketahui.

“Aparat bisa langsung memanggil pihak sekolah, BKD, atau Disdik yang sudah melakukan asesmen. Minta keterangan dari mereka. Jangan justru menyudutkan TRC kenapa tidak melapor,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut, tim hukum juga mengungkap fakta bahwa salah satu korban saat ini tengah hamil tujuh bulan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Inspektorat, korban yang masih berusia di bawah 15 tahun diduga telah dinikahi secara siri oleh oknum pelaku pada Desember 2025.

“Mereka datang meminta surat untuk dibawa ke Pengadilan Agama guna mendapatkan dispensasi pernikahan. Kami tegaskan, pemerintah dan forum terkait yang sudah mengetahui hal ini harus melapor ke polisi. Jangan hanya berkoar-koar, datangi korban karena itu tugas dan tanggung jawab mereka,” kata Sudirman.

Menyikapi simpang siur informasi yang berkembang, tim hukum TRC PPA Kaltim saat ini tengah berkoordinasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap Disdik dan BKD Kaltim atas dugaan penyebaran informasi yang dinilai tidak sesuai fakta.

“Kami sedang berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya. Bukan tidak mungkin kami akan melakukan pelaporan terkait statement hoaks tersebut. Kami tetap akan melakukan upaya hukum demi keadilan korban,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Menjelang arus mudik Lebaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur menyiagakan sejumlah titik pemeliharaan jalan guna memastikan akses transportasi masyarakat tetap aman dan lancar.

Langkah ini difokuskan pada ruas jalan berstatus kabupaten yang menjadi jalur alternatif atau penghubung antarkecamatan, terutama di wilayah yang sering dilalui pemudik.

Kepala Dinas PUPR Kutim, Tabrani Aji, menjelaskan bahwa untuk jalur penghubung utama antarwilayah sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi pada ruas jalan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten.

“Untuk jalur penghubung utama memang lebih banyak menjadi kewenangan provinsi. Namun untuk jalan kabupaten kami tetap siaga dengan melakukan pemeliharaan, sifatnya penanggulangan sementara,” ujarnya kepada MKN, Rabu (11/3/2026).

Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di wilayah Bengalon dan Rantau Pulung. Pada ruas-ruas tersebut, tim dari Bidang Bina Marga melakukan penanganan cepat guna meminimalkan kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.

Tabrani menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini bersifat sementara agar jalan tetap dapat dilalui dengan aman, sembari menunggu program penanganan permanen yang direncanakan pada tahap pembangunan berikutnya.

“Penanganannya sementara dulu agar tetap bisa dilalui dengan aman, sambil menunggu penanggulangan secara permanen,” jelasnya.

Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan jalan di berbagai kecamatan di wilayah Kutai Timur.

Menurut Tabrani, langkah pemeliharaan rutin ini penting dilakukan terutama menjelang momentum Lebaran ketika mobilitas masyarakat biasanya meningkat signifikan.

Ia berharap kondisi jalan kabupaten tetap dalam keadaan layak sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dapat melintas dengan aman dan nyaman.

“Kami berupaya agar jalan-jalan kabupaten tetap dalam kondisi layak dilalui sehingga masyarakat yang mudik bisa bepergian dengan lebih aman dan nyaman,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

PENAJAM — Polemik dugaan penolakan pasien anak di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam Paser Utara terus menjadi sorotan setelah kasus tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari masyarakat.

Direktur RSUD RAPB, dr. Lukasiwan, membantah adanya penolakan pasien sebagaimana narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah pemberitaan.

Menurutnya, pasien tetap mendapatkan pelayanan medis dari tenaga kesehatan rumah sakit, termasuk pemeriksaan dan pemberian obat.

“Kalau tidak dilayani, bagaimana bisa dapat obat? Artinya pasien sudah diperiksa. Tidak ada istilah penolakan di IGD,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Ia menilai istilah “penolakan pasien” yang berkembang di publik lebih merupakan framing informasi yang kemudian menyebar luas di media sosial.

“Itu bahasa media supaya dibaca. Seolah-olah ada penolakan, padahal tidak seperti itu,” tambahnya.

Meski pihak rumah sakit menyatakan pelayanan telah berjalan sesuai prosedur, informasi yang beredar di masyarakat menunjukkan adanya ketidakpuasan dari keluarga pasien.

Anak yang disebut mengalami demam tinggi dikabarkan masih dalam kondisi panas saat diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai standar penanganan medis yang diterapkan.

Situasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pendekatan medis dan harapan keluarga pasien terhadap layanan kesehatan.

Dalam sistem pelayanan IGD, penanganan pasien dilakukan berdasarkan sistem triase, yaitu metode pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan medis, bukan berdasarkan urutan kedatangan.

Lukasiwan menjelaskan bahwa pasien dengan kondisi paling kritis akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan penanganan.

“Yang terlihat tenang belum tentu lebih ringan, dan yang terlihat panik belum tentu paling darurat. Kami menilai berdasarkan kondisi medis,” jelasnya.

Namun bagi keluarga pasien, keputusan medis tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa aman, terutama ketika pasien masih menunjukkan gejala sakit saat meninggalkan rumah sakit.

Viralnya kasus ini membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara turun tangan melakukan evaluasi.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin memanggil Dinas Kesehatan, manajemen RSUD RAPB, BPJS Kesehatan, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh.

“Kalau emergensi, wajib dilayani. Tidak boleh ada penolakan,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga menilai polemik ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem pelayanan kesehatan, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab PPU meminta rumah sakit menyediakan kanal pengaduan publik yang mudah diakses masyarakat agar keluhan dapat ditangani lebih cepat.

Pengamat pelayanan publik menilai polemik tersebut menunjukkan persoalan klasik dalam layanan kesehatan daerah, yakni lemahnya komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien.

Secara prosedural, tenaga kesehatan mungkin telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP). Namun tanpa penjelasan yang memadai kepada keluarga pasien, keputusan medis sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian.

Di sisi lain, tenaga medis di IGD juga berada dalam tekanan tinggi karena harus mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi klinis pasien.

Kasus ini memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada standar medis, tetapi juga pada transparansi serta empati dalam komunikasi kepada masyarakat.

Pemkab PPU berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki sistem pelayanan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD RAPB sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama di daerah.

Sementara itu, masyarakat masih menunggu langkah konkret perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali memicu polemik di kemudian hari.

Pewarta: Deddy Pz
Editor: Agus S

SANGATTA — Kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Kutai Timur resmi berganti. Tutuko Wahyu Minulyo kini dipercaya menahkodai Kejari Kutim menggantikan Reopan Saragih yang mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau.

Pergantian tersebut ditandai melalui acara pisah sambut yang dirangkai dengan buka puasa bersama di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir dalam acara tersebut.

Di antaranya Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, Dandim 0909/KTM, Danlanal Sangatta, Ketua Pengadilan Negeri Kutai Timur, serta Ketua Pengadilan Agama Sangatta. Turut hadir pula pimpinan perusahaan dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dedikasi Reopan Saragih selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur.

Ia menilai sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, serta Forkopimda selama ini berjalan baik dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung penegakan hukum di wilayah Kutai Timur.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di Kutim,” ujar Ardiansyah.

Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Tutuko Wahyu Minulyo yang kini dipercaya memimpin Kejari Kutim. Menurutnya, kehadiran pimpinan baru diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi lintas lembaga di daerah.

“Kami berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kutai Timur,” harapnya.

Sementara itu, Reopan Saragih mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah, Forkopimda, serta masyarakat selama dirinya menjalankan tugas di Kutai Timur.

Ia menyebut masa pengabdiannya terasa singkat karena hubungan kerja yang terjalin sangat baik dengan berbagai pihak di daerah.

“Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami memulai pengabdian di Kutim, namun hari ini saatnya kami berpamitan untuk melaksanakan tugas yang baru,” ujarnya.

Reopan juga memohon doa restu karena akan melanjutkan pengabdian sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Berau.

“Setiap keberhasilan yang dicapai bukan semata-mata karena kemampuan pribadi, tetapi berkat dukungan dan kerja sama semua pihak,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur yang baru, Tutuko Wahyu Minulyo, menegaskan jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya demi memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.

Tutuko juga berharap dukungan dan sinergi dari seluruh unsur Forkopimda serta masyarakat agar pelaksanaan penegakan hukum di Kutim dapat berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan.

“Kami menyadari tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak,” pungkasnya.

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S

SAMARINDA — Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud kembali menyoroti insiden penabrakan jembatan oleh kapal yang berulang kali terjadi di alur Sungai Mahakam. Ia menilai kejadian tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pelayaran di kawasan tersebut.

Politisi yang akrab disapa Hamas itu menyebut insiden terbaru terjadi ketika kapal penarik yang mengangkut minyak kelapa sawit mentah (CPO) menabrak bagian struktur jembatan yang tengah dibangun. Akibatnya, sejumlah titik penyangga mengalami kerusakan.

“Rapat tadi membahas penabrakan jembatan yang sementara dibangun pendernya dari 12 titik, tujuh titik rebah lagi. Kemungkinan karena kapal tidak kuat dan arus, apalagi dilakukan malam hari,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (11/3/2026).

Menurut Hamas, aktivitas penggolongan kapal yang sebelumnya dibatasi hingga sore hari kini justru berlangsung hingga malam hari. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan di jalur pelayaran Sungai Mahakam.

Ia menegaskan bahwa aktivitas pelayaran seharusnya dibatasi sesuai ketentuan demi menjaga keselamatan navigasi. Faktor pencahayaan, kesiapan kru kapal, serta stamina pandu menjadi pertimbangan penting jika pelayaran dilakukan pada malam hari.

“Harusnya maksimal sampai jam lima sore. Ternyata sudah sebulan dilaksanakan sampai malam, lalu terjadi accident,” katanya.

Hamas juga menyoroti tingginya frekuensi kejadian serupa dalam beberapa tahun terakhir. Sejak DPRD Kaltim dilantik pada 2024 hingga awal 2026, ia mencatat insiden penabrakan jembatan di Sungai Mahakam telah terjadi puluhan kali.

“Kalau accident itu berulang terus, berarti ada unsur kelalaian. Ini bisa masuk ranah pidana, bukan hanya ganti rugi,” tegasnya.

Selain itu, DPRD Kaltim kembali mendorong agar seluruh aktivitas kapal yang melintasi aset daerah, khususnya jembatan, dilakukan melalui perusahaan daerah (Perusda).

Skema tersebut dinilai dapat memberikan perlindungan lebih baik karena aktivitas pelayaran dapat dijamin melalui asuransi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Hamas, jika kapal beroperasi melalui Perusda, setiap insiden yang terjadi dapat langsung ditangani melalui mekanisme asuransi. Selain itu, pemerintah daerah juga berpotensi memperoleh tambahan PAD dari aktivitas tersebut.

“Semua kegiatan di aliran sungai yang melewati aset daerah harus melalui Perusda. Kalau lewat Perusda ada asuransi dan pemerintah juga dapat PAD,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) bagi perusahaan yang beroperasi di jalur Sungai Mahakam. Bahkan DPRD Kaltim tidak menutup kemungkinan pemberlakuan sanksi tegas terhadap operator kapal yang berulang kali terlibat insiden.

“Kalau sampai terjadi lebih dari tiga kali, harus ada tindakan tegas, bisa saja sampai blacklist,” katanya.

Hamas menambahkan DPRD Kaltim akan terus mendorong otoritas pelayaran untuk memperketat pengawasan aktivitas kapal di Sungai Mahakam.

Namun ia mengakui saat ini sebagian pejabat di instansi terkait masih berstatus pelaksana tugas sehingga kewenangan dalam pengambilan kebijakan belum sepenuhnya maksimal.

“Kita sudah tekan, tapi karena masih PLT, nanti kita dorong lagi kalau sudah definitif,” tutupnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SENDAWAR — Komandan Korem 091 Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul memimpin langsung upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan (Wiltas) ke-127 Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kodim 0912/Kutai Barat.

Upacara penutupan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Rabu (11/3/2026) pukul 09.00 Wita.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forkopimda, pejabat TNI, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga setempat.

Dalam amanat Pangdam VI/Mulawarman yang dibacakan oleh Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul menyampaikan bahwa program TMMD merupakan operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait, serta seluruh elemen masyarakat.

“Program ini bertujuan mempercepat pembangunan di daerah, khususnya di wilayah pedesaan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, melalui program TMMD diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun desa sebagai fondasi utama kekuatan bangsa.

Selama 30 hari pelaksanaan TMMD, berbagai sasaran fisik maupun nonfisik berhasil diselesaikan oleh Satgas TMMD bersama masyarakat.

Adapun sasaran fisik utama yang berhasil dikerjakan antara lain semenisasi badan jalan sepanjang 475 meter dengan lebar 4 meter, pembangunan badan jalan sepanjang 3.500 meter, serta pembangunan satu unit jembatan kayu.

Selain itu, terdapat sejumlah sasaran tambahan seperti pembangunan 10 unit sumur bor, rehabilitasi enam unit rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan delapan unit MCK, pembukaan lahan pangan seluas satu hektare, serta penanaman 500 batang pohon.

Danrem menambahkan, pelaksanaan TMMD juga dilengkapi berbagai program sosial kemasyarakatan seperti penanganan stunting melalui pembagian paket sembako, sunatan massal, bantuan sembako bagi masyarakat, serta berbagai penyuluhan tentang bela negara, wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan TMMD tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat setempat.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Satgas TMMD serta semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.

Danrem juga mengajak masyarakat untuk menjaga serta merawat seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah upacara penutupan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat, peninjauan stan bazar murah, pelayanan pengobatan gratis, serta peninjauan hasil pembangunan TMMD. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan prasasti TMMD ke-127. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Komandan Korem 091 Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul meninjau langsung kegiatan pengobatan gratis dan bazar murah yang digelar bagi masyarakat Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan usai upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Wiltas Tahun 2026.

Dalam peninjauan itu, Danrem didampingi Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani serta Dansatgas TMMD ke-127 Letkol Inf Doni Fransisco. Turut hadir unsur Forkopimda, tenaga kesehatan, serta masyarakat setempat yang memanfaatkan layanan tersebut.

Pelayanan pengobatan gratis dilaksanakan oleh Kesehatan Kodim 0912/Kutai Barat bekerja sama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Linggang Bigung serta didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Anggara Sitompul bersama rombongan melihat langsung proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga.

Masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan tekanan darah, konsultasi kesehatan, hingga pemberian obat secara gratis oleh tenaga medis dari Puskesmas Linggang Bigung.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Sejak pagi hari, warga dari Kampung Linggang Amer dan kampung sekitar sudah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tersebut.

Bagi sebagian warga, kegiatan ini sangat membantu karena memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan tanpa biaya.

Selain meninjau kegiatan pengobatan gratis, Danrem juga mengunjungi bazar murah yang diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat.

Dalam bazar tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan kegiatan sosial seperti pengobatan gratis dan bazar murah merupakan bagian dari rangkaian program TMMD yang bertujuan membantu masyarakat secara langsung.

Menurutnya, program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, maupun fasilitas umum, tetapi juga menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita ingin memastikan bahwa kehadiran TNI bersama pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial seperti kesehatan dan bantuan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menyampaikan apresiasi atas sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program TMMD.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang membutuhkan perhatian bersama.

Dengan adanya kegiatan pengobatan gratis dan bazar murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari pelaksanaan TMMD ke-127 sekaligus memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam semangat kebersamaan membangun desa menuju kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S