PASER – Badan Urusan Logistik melalui Kantor Cabang Paser kembali mendapat penugasan besar dalam menjaga serapan gabah petani pada tahun 2026. Setelah mencatat capaian signifikan pada tahun sebelumnya, Bulog Kanca Paser kini ditargetkan menyerap 15.200 ton Gabah Kering Panen (GKP) di wilayah Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).

Pada tahun 2025 lalu, Bulog Kanca Paser berhasil melampaui target serapan secara drastis. Dari target awal 5.000 ton, realisasi serapan mencapai sekitar 13.000 ton atau setara 211 persen. Capaian tersebut menjadi dasar peningkatan penugasan pada tahun berjalan.

Kepala Bulog Kantor Cabang Paser, Muhammad Mukhlis, menjelaskan bahwa secara nasional Bulog mendapat mandat menyerap hingga 4 juta ton gabah petani pada 2026. Angka ini meningkat sekitar 1 juta ton dibandingkan target nasional tahun sebelumnya yang sebesar 3 juta ton.

“Dengan capaian serapan tahun lalu yang mencapai sekitar 13.000 ton, tahun ini kami kembali dipercaya dengan target yang lebih tinggi, yakni 15.200 ton GKP untuk dua wilayah kerja, Kabupaten Paser dan PPU,” ujar Mukhlis, Kamis (22/1/2026).

Mukhlis mengakui target tahun ini meningkat hampir tiga kali lipat dibanding penugasan awal sebelumnya. Namun, ia tetap optimistis target tersebut dapat direalisasikan, seiring meningkatnya semangat petani untuk memperluas areal tanam dan panen.

“Kami cukup optimistis. Mudah-mudahan kondisi cuaca juga mendukung saat masa panen dan penyerapan. Bahkan, kami berharap serapan bisa melampaui target yang ditetapkan,” katanya.

Untuk mendukung pencapaian target, Bulog Kanca Paser terus melakukan sosialisasi harga pembelian gabah kepada petani. Upaya tersebut dilakukan bersama instansi terkait dan didukung jajaran TNI, termasuk Babinsa dari Kodim 0904 Paser yang aktif mendampingi petani di tingkat desa.

Mukhlis menegaskan, Bulog menerapkan skema pembelian yang dinilai menguntungkan petani. Harga pembelian GKP ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan sistem jemput gabah langsung ke lokasi panen tanpa potongan.

“Gabah kami jemput langsung di lapangan, tidak ada potongan apa pun, dan pembayaran dilakukan langsung ke rekening petani. Skema ini kami harapkan bisa memberi kepastian dan semangat bagi petani,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pengelolaan parkir di Gedung Pasar Pagi Samarinda memasuki fase penyesuaian. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan kebijakan pembatasan parkir bagi pedagang di area pasar demi memberi ruang lebih luas bagi pengunjung yang datang berbelanja.

Keterbatasan kapasitas parkir di gedung pasar hasil revitalisasi menjadi alasan utama kebijakan tersebut. Melalui Dinas Perhubungan, Pemkot memprioritaskan penggunaan parkir bagi pembeli agar arus keluar-masuk kendaraan tetap lancar, sementara pedagang diarahkan memarkir kendaraan di lokasi lain di sekitar kawasan pasar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyampaikan bahwa pasar pada dasarnya diperuntukkan sebagai ruang transaksi. Jika parkir diisi kendaraan pedagang sejak pagi hingga sore, perputaran kendaraan tidak akan terjadi dan justru menghambat pengunjung.

“Pasar itu fungsinya melayani pembeli. Karena itu, pedagang kami arahkan parkir di lokasi lain yang sudah ditentukan, seperti di sekitar Masjid Raya Darussalam,” ujar Manalu usai rapat lintas organisasi perangkat daerah.

Ia menjelaskan, akses keluar-masuk Gedung Pasar Pagi Samarinda yang berada di Jalan Gadjah Mada kini dikelola ketat sesuai dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Tidak ada perlakuan khusus bagi pedagang untuk parkir di dalam gedung, karena seluruh slot parkir difungsikan sebagai area singgah jangka pendek.

Di balik kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda juga mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat. Manalu menyebut pengembangan kawasan Teras Samarinda sebagai bagian dari upaya membangun budaya berjalan kaki di pusat kota.

“Ke depan, masyarakat, termasuk pedagang, perlu membiasakan diri berjalan kaki. Kota ini diarahkan lebih ramah pejalan kaki. Prosesnya memang bertahap, tapi harus dimulai,” katanya.

Namun di lapangan, kebijakan ini menuai keberatan dari sebagian pedagang. Mereka menilai jarak lokasi parkir alternatif cukup jauh dan menyulitkan, terutama saat harus mengakses kendaraan dalam kondisi tertentu.

“Kalau ada keperluan mendadak atau bongkar muat barang kecil, jadi tidak praktis karena kendaraan jauh,” ujar salah seorang pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Dishub Samarinda menyatakan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Menurut Manalu, efektivitas parkir sangat bergantung pada perencanaan perjalanan dan durasi singgah.

“Parkir itu sifatnya sementara, bukan ditinggal seharian. Kalau perputaran kendaraan lancar, pembeli akan lebih mudah datang dan pasar tetap hidup,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Menyusutnya postur APBD Kota Samarinda dari sekitar Rp5,8 triliun menjadi lebih dari Rp3 triliun pada 2026 mendorong Pemerintah Kota Samarinda menerapkan kebijakan efisiensi ekstrem. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dipangkas signifikan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan.

Usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Samarinda dalam rangka HUT ke-358 Kota Samarinda, Kamis (22/1/2026), Andi Harun menyampaikan bahwa efisiensi difokuskan pada belanja rutin, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial.

Salah satu langkah yang diambil adalah pembatasan ketat anggaran perjalanan dinas. Jika sebelumnya anggaran perjalanan dinas Sekretariat Kota bisa mencapai Rp10 miliar, kini total anggaran perjalanan dinas seluruh OPD Pemkot Samarinda dipatok hanya sekitar Rp7 miliar.

“Perjalanan dinas benar-benar diseleksi. Kalau sifatnya seremonial, pasti tidak kami setujui, kecuali yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” ujar Andi Harun.

Pemangkasan paling besar terjadi pada anggaran makan dan minum. Menurut Andi Harun, belanja konsumsi dipotong hingga sekitar 80 persen. Rapat-rapat internal pemerintah tidak lagi disertai penyediaan konsumsi, kecuali untuk kegiatan tertentu yang melibatkan tamu dari luar daerah.

“Anggaran makan minum dipangkas sekitar 80 persen. Tahun lalu nilainya bisa lebih dari Rp90 miliar untuk satu pemerintah kota, sekarang tersisa sekitar 20 persen dan itu pun sangat selektif penggunaannya,” katanya.

Efisiensi juga diterapkan pada peringatan HUT Kota Samarinda. Tahun ini, Pemkot meniadakan upacara besar di lapangan yang biasanya menyedot anggaran antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Satu miliar itu bisa untuk rehabilitasi jalan sekitar 500 sampai 600 meter. Jadi belanja seremonial kami alihkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.

Meski APBD 2026 turun hampir Rp2 triliun dibanding tahun sebelumnya, Andi Harun optimistis kebijakan penghematan ini akan memperkuat fondasi fiskal daerah ke depan. Ia menegaskan, pola belanja hemat akan menjadi standar baru dalam pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar kebijakan sementara.

“Di 2027, meskipun APBD kembali normal, bukan berarti kita kembali ke pola lama. Standar berhemat ini akan terus dipakai. Belanja harus berdampak, dan jika ada sisa akan menjadi SiLPA untuk memperkuat APBD tahun berikutnya,” pungkasnya.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya menjaga prioritas pelayanan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran, tanpa membebani publik dengan belanja birokrasi yang tidak esensial. (MK)

Editor: Agus S

NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, meninjau langsung lokasi rencana pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perencanaan kawasan Hankam berjalan seiring dan selaras dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara fase kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 2025–2028.

“Peninjauan ini sekaligus untuk memperkuat sistem dan strategi pertahanan serta keamanan Nusantara, terutama dalam konteks pengamanan Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II,” ujar Basuki.

Kegiatan lapangan tersebut turut dibagikan Basuki—yang akrab disapa Pak Bas—melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (22/1/2026).

Dalam agenda itu, Basuki didampingi sejumlah pejabat OIKN, di antaranya Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Mia Amalia, Direktur Sarana Prasarana Sosial Agus Ahyar, serta Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi Danis Hidayat Sumadilaga.

Kecamatan Samboja ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis dalam delineasi kawasan IKN. Wilayah ini memiliki peran penting dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, seiring penetapannya sebagai lokasi pengembangan kawasan Hankam.

Salah satu proyek strategis yang berada di wilayah tersebut adalah pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II yang berlokasi di Amborawang, Kecamatan Samboja. Markas ini memiliki fungsi strategis dalam pengamanan IKN dan kawasan sekitarnya, mencakup wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi, hingga sebagian Jawa dan Bali.

Sementara itu, fase kedua pembangunan IKN saat ini tengah berjalan. Sejumlah proyek utama mulai memasuki tahap konstruksi, termasuk pembangunan gedung dan kawasan Legislatif–Yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menguat di Kalimantan Timur. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi Geram) Kaltim menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kamis siang (22/1/2026), sebagai bentuk protes atas rencana perubahan mekanisme Pilkada.

Aksi tersebut digelar sebagai respons atas menguatnya wacana revisi Undang-Undang Pilkada yang membuka peluang pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat. Aliansi Geram menilai langkah itu berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat dan melemahkan kualitas demokrasi.

Humas Aksi Aliansi Geram, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan banyak persoalan serius ketika Pilkada dilakukan melalui DPRD, terutama maraknya praktik politik transaksional.

“Kalau kita melihat sejarah, saat Pilkada dipilih DPRD, praktik politik uang sulit dilacak dan diawasi publik. Bahkan dengan sistem pemilihan langsung saja, politik uang masih terjadi,” ujarnya di sela aksi.

Menurut Hiththan, potensi penyimpangan akan semakin besar jika proses pemilihan dilakukan secara tertutup di internal lembaga legislatif.

“Jika pemilihannya dilakukan di ruang tertutup, risikonya jauh lebih besar. Demokrasi akan semakin tergerus,” katanya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Geram yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil juga mendesak DPRD Kaltim agar mengambil sikap politik yang tegas. Salah satu tuntutan utama adalah meminta pimpinan dan anggota DPRD menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.

“Kami meminta DPRD Provinsi menandatangani fakta integritas. Isinya jelas, menolak wacana Pilkada lewat DPRD dan membawa sikap ini ke tingkat nasional, baik ke DPR RI maupun ke pengurus partai di pusat,” jelas Hiththan.

Aliansi Geram menilai perubahan regulasi Pilkada tidak boleh dilakukan secara tertutup dan elitis. Setiap pembahasan, menurut mereka, harus melibatkan partisipasi publik secara luas agar tidak mencederai hak politik warga negara.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Geram menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menolak pemindahan mekanisme Pilkada ke DPRD, menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam setiap revisi regulasi, menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat, serta meminta komitmen tegas legislatif dalam menyikapi revisi Undang-Undang Pilkada.

Aksi yang diikuti ratusan massa tersebut berlangsung sejak pukul 15.00 WITA dengan titik konsentrasi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, dan berjalan di bawah pengawalan aparat keamanan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Dalam dua tahun terakhir, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim terjun bebas. Dari sebelumnya mengelola sekitar Rp 180 miliar, kini Disperindag hanya mengantongi Rp26 miliar pada 2026.

Penurunan lebih dari 60 persen itu berdampak langsung pada program-program strategis, terutama operasi pasar murah dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), dua sektor yang bersentuhan langsung dengan daya beli dan ekonomi masyarakat.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani mengakui, pemangkasan anggaran tersebut memaksa pihaknya melakukan pengetatan di hampir semua lini kegiatan.

“Dua tahun lalu anggaran kami Rp180 miliar, itu termasuk pengelolaan UPT-UPT pasar. Sekarang tinggal Rp26 miliar. Penurunannya sangat signifikan,” ujar Nora saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, anggapan Disperindag selalu memiliki anggaran besar tidak sepenuhnya tepat. Sebab, sebagian besar anggaran sebelumnya terserap untuk pengelolaan pasar daerah yang berada di bawah unit pelaksana teknis (UPT).

Dampak paling terasa terjadi pada operasi pasar murah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya anggaran kegiatan tersebut mencapai Rp10 miliar, pada 2026 hanya tersisa sekitar Rp5 miliar, termasuk biaya operasional.

“Untuk paket pasar murahnya sekitar Rp4 miliar lebih. Artinya, jumlah kegiatan otomatis berkurang,” papar Nora.

Kondisi serupa juga dialami program pembinaan IKM. Selama ini, pelaku IKM dari 18 kecamatan rutin diundang mengikuti pelatihan tatap muka di Sangatta, Samarinda, hingga Balikpapan. Namun, keterbatasan anggaran memaksa Disperindag mengalihkan pembinaan ke metode daring.

“Pembinaan tetap jalan, tapi menyesuaikan kemampuan anggaran. Kalau tidak memungkinkan tatap muka, paling tidak melalui Zoom,” ujarnya.

Nora tak menampik, pembinaan secara daring tidak seefektif pelatihan langsung. Namun, opsi tersebut menjadi jalan tengah agar program tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Tak hanya itu, anggaran operasional Disperindag juga dinilai belum ideal, khususnya untuk pemantauan bahan pokok dan penting (bapokting), termasuk kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan.

“Kami harus rutin memantau harga dan ketersediaan barang. Itu membutuhkan biaya operasional. Kalau dibilang cukup, sebenarnya tidak,” terangnya.

Meski demikian, Disperindag menegaskan fungsi pengawasan tetap dijalankan, terutama jika menyangkut perlindungan masyarakat.

“Kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat, ada atau tidak ada anggaran, kami tetap harus bergerak,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam