Beranda blog Halaman 351

Koperasi Merah Putih Masih Gunakan Fasilitas Kelurahan, Dua Lokasi Masuk Tahap Pembangunan Gedung

0

Operasional Koperasi Merah Putih di Kota Bontang masih memanfaatkan fasilitas kelurahan. Namun, pemerintah memastikan dua lokasi telah masuk tahap pembangunan gedung sebagai langkah menuju kemandirian sarana dan penguatan aktivitas ekonomi koperasi ke depan.

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Radar Bontang?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb8jan2026/mobile/

Radar Bontang — Aktual & Terpercaya!

Truk Trailer dan Truk Muatan Batu Gagal Nanjak, Jalan Poros Bontang – Samarinda Macet Lagi

0
Terjadi kemacetan di KM.60, Jalan Poros Bontang - Samarinda. (Tangkapan Layar).

BONTANG – Sebuah truk trailer kembali menjadi penyebab kemacetan parah di KM.60, Jalan Poros Bontang – Samarinda, tepatnya di Desa Perangat, Kecamatan Marangkayu, Kamis (8/1/2026) siang.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano, melalui Kasat Lantas Polres Bontang, AKP Purwo Asmadi menjelaskan, kemacetan parah yang terjadi akibat adanya truk trailer yang gagal menanjak di jalan tersebut, sehingga badan truk trailer merosot ke belakang hingga terlentang di badan jalan.

Di kesempatan yang sama, ada sebuah truk yang mencoba melintas dan mendahului truk trailer tersebut, namun truk itu justri ikut terperosok di bagian sisi jalan. Sehingga, jalanan tersebut tertutup oleh kedua truk.

“Ada truk lain yang bermuatan batu mau melintas tapi juga ikut terperosok, jadinya jalan lumpuh total,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Saat ini pihak kepolisian dari Sat Lantas Polres Bontang sedang melakukan evakuasi terhadap truk trailer dan truk muatan batu, untuk bisa keluar dan kembali ke badan jalan.

“Saat ini masih tahapan evakuasi, kami pun melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak menjadi kemacetan panjang,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Diguyur Hujan Semalam, Guntung Banjir Selutut Orang Dewasa

0
Banjir yang menggenang di Guntung. (Ist).

BONTANG – Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bontang semalam, menyebabkan banjir di sejumlah titik. Terpantau dua wilayah, yaitu Guntung dan Jalan Imam Bonjol tepatnya di turunan polres masih terendam banjir cukup tinggi hingga saat ini.

Di Guntung banjir cukup tinggi, dimana ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Begitu pula di Jalan Imam Bonjol turunan Polres, air mencapai hingga ketinggian sekitar 20 sentimeter.

“Dari semua titik sudah sebagian ada yang surut, akan tetapi siang ini di wilayah Guntung masih tergenang, dan di Jalan Imam Bonjol pun juga sama,” ucap Ismail, Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang.

Adapun untuk wilayah lainnya yang masih turut tergenang air, meliputi wilayah Berbas Pantai RT.21, Berbas Tengah, serta di Kelurahan Belimbing, tepatnya di Pasar Gajah.

“Kalau di wilayah Berbas Tengah, ada pagar yang sampai ambruk akibat derasnya aliran air,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Lima ASN Bontang Pindah ke IKN, Kekosongan Cepat “Tertutup”

0
Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto. (Ist)

BONTANG — Di Kota Bontang, perpindahan ASN ke IKN sudah terjadi meski skalanya kecil. Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto menyebut ada sekitar lima ASN yang mutasi ke IKN.

Kekosongan kursi yang ditinggalkan disebut cepat tercover oleh ASN yang ada, sehingga kepegawaian Pemkot Bontang masih berjalan normal.

“Efeknya, sampai saat ini kita masih bisa langsung menutupi kekurangan atau sepeninggalan beliau yang pergi mutasi ke IKN, yang di mana ada ASN lain yang mengcover kursi yang ditinggalkan,” ucapnya saat ditemui Senin (5/1/2026).

Sudi menambahkan, sebenarnya ada enam yang berniat, tetapi satu orang mengurungkan niat dan memilih menetap di Bontang.

Ia juga menyinggung proyeksi 2027: tidak boleh lebih dari 30 persen, sehingga jika membutuhkan ASN dari luar harus melalui perhitungan dan kajian, termasuk komunikasi dengan BKPSDM dan bagian keuangan.

“Jadi intinya harus selektif kalau mau ambil dari luar,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Lagi Bawa Pasien, Sopir Ambulans Dipukuli 2 Orang di Jalan Bengalon

0
Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku pemukulan terhadap supir ambulans. (Ist)

SANGATTA – Seorang sopir ambulans yang tengah membawa pasien rujukan menjadi korban pengeroyokan di Jalan Mulawarman, tepatnya di depan SPBU AKR, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Selasa (6/1/2026) sore.

Korban diketahui bernama Muh. Syamsuddin, sopir ambulans milik PT Etam Bersama Lestari, yang saat kejadian sedang melaju dari Sangkulirang menuju RS Medika sekitar pukul 16.30 Wita. Di tengah perjalanan, ambulans tersebut justru dihentikan dan sopirnya dipukuli dua pria di ruang publik.

Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto membenarkan insiden tersebut dan menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan, tindakan kekerasan terhadap ambulans terlebih dalam kondisi darurat merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan pelayanan publik.

“Kami sangat menyesalkan tindakan main hakim sendiri ini. Ambulans membawa pasien adalah urusan nyawa manusia. Tidak ada toleransi untuk premanisme. Proses hukum akan kami tegakkan,” tegas AKBP Fauzan saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).

Kapolsek Bengalon, AKP Asriadi menjelaskan, kejadian bermula saat ambulans diberhentikan oleh seorang pengendara motor. Ketika korban menepikan kendaraan, dua orang tiba-tiba membuka pintu mobil dan langsung melakukan pemukulan.

“Korban dianiaya oleh dua terduga pelaku berinisial AR dan SO. Motif sementara karena salah paham di jalan. Pelaku mengklaim kendaraannya terserempet ambulans,” ujar AKP Asriadi.

Saat pengeroyokan berlangsung, Septiani (27), tenaga medis yang berada di dalam ambulans, sempat berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar akhirnya melerai kejadian tersebut.

Akibat insiden ini, korban mengalami luka-luka dan trauma. Kemeja korban yang berlumuran darah serta pakaian para terlapor telah diamankan sebagai barang bukti.

Polisi menjerat para pelaku dengan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum.

Hingga kini, Polsek Bengalon masih melengkapi administrasi penyidikan dan memeriksa saksi-saksi. Aparat memastikan perkara ini diproses hingga tuntas sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan layanan darurat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Dihantam Ombak, Kapal Pemancing Terbalik di Teluk Lombok

0
Personel Sat Polairud langsung bergerak cepat melakukan pencarian dan pertolongan. (Ist)

SANGATTA – Sebuah kapal pemancing terbalik di perairan Teluk Lombok, Kecamatan Sangatta Utara, Kamis (8/1/2026). Kapal itu terbalik setelah dihantam cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Dua pemancing nyaris menjadi korban keganasan laut.

Kapal yang berangkat dari Sungai Sangatta menuju lokasi memancing itu tidak mampu bertahan menghadapi hantaman ombak besar. Kerusakan pada bagian sayap kapal membuat keseimbangan terganggu hingga akhirnya kapal terbalik di tengah perairan terbuka.

Kasat Polairud Polres Kutai Timur, AKP Sudarwanto, mengungkapkan korban sempat mengirimkan titik koordinat lokasi kejadian kepada rekannya sebelum komunikasi terputus. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa cepat situasi darurat di laut berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa.

“Begitu laporan diterima, personel Sat Polairud langsung bergerak melakukan pencarian dan pertolongan,” ujar AKP Sudarwanto.

Kecepatan respons aparat menjadi faktor krusial dalam penyelamatan korban. Dua pemancing berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat, kemudian dibawa ke lokasi aman untuk mendapatkan penanganan awal. Meski berakhir tanpa korban jiwa, insiden ini kembali menyoroti lemahnya kewaspadaan terhadap risiko cuaca ekstrem.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto mengapresiasi kinerja Sat Polairud, namun menegaskan bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh bergantung pada keberuntungan semata.

“Melaut di tengah cuaca buruk tanpa kesiapan dan perlengkapan keselamatan yang memadai adalah risiko besar. Pencegahan harus menjadi perhatian utama,” tegas AKBP Fauzan.

Kejadian ini menambah daftar kecelakaan laut di wilayah Kutim dan menjadi peringatan keras bagi pemancing dan nelayan. Di tengah kondisi cuaca yang kian sulit diprediksi, pengabaian terhadap peringatan cuaca dan standar keselamatan berpotensi berujung tragedi.

Polres Kutim menyatakan akan memperkuat patroli perairan dan meningkatkan sosialisasi keselamatan berlayar. Namun tanpa disiplin dan kesadaran kolektif, kecelakaan serupa dikhawatirkan akan terus berulang.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Jalan Paket 1B–1C Nyaris Rampung, Proyek yang Sudah Groundbreaking Diminta Segera Bangun

0
Progres Jalan 1B–1C sudah 99–100 persen rampung. Konektivitas rumah sakit, hunian vertikal, sekolah hingga financial center bakal solid. (Atmaja/Media Kaltim/Dok. OIKN)

NUSANTARA — Pembangunan jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B–1C Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai progres 99 hingga 100 persen. Sebanyak tujuh paket jalan utama hampir seluruhnya rampung, menandai semakin solidnya konektivitas di jantung kawasan pemerintahan baru Indonesia.

Dengan rampungnya infrastruktur jalan tersebut, akses antarkawasan strategis di KIPP IKN kini nyaris sepenuhnya terhubung. Mulai dari kawasan pendidikan, layanan kesehatan, hunian vertikal aparatur sipil negara (ASN), hingga kawasan perbankan dan pusat keuangan yang dihuni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menegaskan bahwa selesainya pembangunan jalan menjadi penanda penting agar pihak-pihak yang telah melakukan groundbreaking segera merealisasikan pembangunan investasinya. Menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk menunda pembangunan setelah akses dasar tersedia.

“Kalau ini (pembangunan jalan) adalah ayamnya, maka bapak harus bertelur,” tegas Basuki saat penandatanganan kontrak paket pembangunan jalan di Kantor OIKN pada 2025 lalu, di hadapan para pelaku usaha dan investor.

Adapun progres pembangunan masing-masing paket jalan di KIPP 1B–1C adalah sebagai berikut. Paket A mencatat progres 99 persen, berupa jalan Seksi 1 sepanjang 1,3 kilometer yang menghubungkan hunian vertikal ASN 1 hingga kawasan Lapangan PSSI. Paket B telah rampung 100 persen, berupa jalan Seksi 2 sepanjang 1,9 kilometer yang melewati sejumlah persil strategis, termasuk kawasan Sekolah Al-Azhar.

Paket C juga mencapai progres 100 persen, berupa jalan Seksi 3 sepanjang 1,8 kilometer yang melayani akses menuju kawasan pendidikan, seperti Sekolah Taruna Nusantara. Paket D dengan progres 100 persen merupakan jalan Seksi 5 sepanjang 2,2 kilometer yang mendukung konektivitas antar kawasan persil investasi, termasuk area pergudangan Sunhub.

Sementara itu, Paket E dengan progres 99 persen merupakan jalan lingkar PSSI sepanjang 2,2 kilometer yang menghubungkan Lapangan PSSI dengan RS Mayapada. Paket F telah rampung 100 persen, berupa jalan sepanjang 2,5 kilometer yang menghubungkan sisi samping dan lanjutan jalan tol Seksi 6C, melewati persil menuju RS Abdi Waluyo serta terhubung langsung dengan exit Tol Pulau Balang. Paket G juga telah mencapai 100 persen, berupa jalan Seksi 4 sepanjang 1 kilometer yang mengarah ke kawasan Sekolah Taruna Nusantara.

Pembangunan Jalan Paket 1B dan 1C ini menjadi bagian krusial dalam mewujudkan sistem akses lintasan yang terintegrasi, aman, dan efisien di kawasan KIPP IKN. Selain pembangunan badan jalan, proyek ini juga mencakup peningkatan kualitas jalan serta pembangunan Multi Utility Tunnel (MUT).

Dengan tersedianya MUT, jaringan utilitas seperti listrik, air bersih, dan infrastruktur pendukung lainnya akan lebih mudah masuk dan terintegrasi. Kondisi ini diharapkan mempercepat aktivitas pembangunan lanjutan, sekaligus mendorong kawasan inti pemerintahan IKN segera berfungsi dan hidup secara optimal. (Atmaja Riski)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Pemerintah PPU Matangkan Revitalisasi Pelabuhan, Permukiman Warga Jadi Perhatian

0
 Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Khairil Achmad. (Deddy/MKNN)

PPU — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan rencana revitalisasi kawasan pelabuhan yang telah lama masuk dalam agenda pembangunan daerah. Program tersebut sejatinya telah dirintis sejak masa pemerintahan Andi Harahap dan kembali diperkuat pada kepemimpinan Bupati Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin.

Sejumlah tahapan persiapan kini mulai dijalankan, mulai dari pendataan kawasan hingga komunikasi dengan masyarakat yang bermukim di sekitar pelabuhan. Revitalisasi ini diproyeksikan tidak hanya menyasar aspek infrastruktur, tetapi juga penataan permukiman warga yang berada di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan PPU, Khairil Achmad, mengatakan bahwa kawasan pelabuhan pascakebakaran beberapa tahun lalu tergolong padat penduduk dan telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) kawasan kumuh.

“Dengan status tersebut, kawasan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Disperkimtan PPU,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Khairil menjelaskan, rencana besar revitalisasi pelabuhan mencakup pembangunan anjungan sebagai ikon kawasan. Desain pembangunan tersebut telah tersedia dan sebelumnya telah melalui proses peninjauan oleh pihak Cipta Karya.

“Rencana besarnya memang kawasan ini akan dibangun anjungan. Desainnya sudah ada dan dari Cipta Karya juga sudah melakukan review,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada akhir tahun lalu sejumlah perangkat daerah terkait, seperti kecamatan, kelurahan, Dinas Perhubungan, Cipta Karya, Tata Ruang, serta Disperkimtan, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Dalam konsep penataan kawasan, penanganan permukiman warga masih terus dikaji, apakah melalui skema relokasi atau pemberian ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Fakta di lapangan yang kami temukan, masih ada beberapa bangunan warga yang berdiri di atas lahan tersebut tanpa memiliki legalitas. Ini tentu menjadi persoalan bersama. Jika dilakukan relokasi, pemerintah juga harus menyiapkan lahan yang cukup luas dan layak huni,” terangnya.

Menurut Khairil, revitalisasi kawasan pelabuhan merupakan upaya strategis untuk mempercantik wajah PPU sebagai salah satu gerbang masuk daerah melalui jalur laut. Karena itu, prosesnya memerlukan kolaborasi lintas sektor serta dukungan masyarakat agar dapat berjalan sesuai rencana.

“Ini pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah juga harus memastikan komunikasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pascakebakaran beberapa waktu lalu, sebagian warga sudah tidak lagi menempati kawasan pelabuhan. Pemerintah daerah telah merelokasi mereka ke rumah layak huni yang berada di kawasan depan Inspektorat.

“Fakta di lapangan, sebagian warga sudah tidak tinggal di sana lagi dan kini menempati rumah layak huni yang telah disediakan pemerintah,” pungkas Khairil. (Deddy)

Pewarta: Deddy Pz
Editor: Agus S.

Bencana Banjir Masih Jadi Ancaman Utama di Kabupaten Paser

0
Banjir yang melanda Kecamatan Tanah Grogot beberapa waktu lalu. (Nash)

PASER — Banjir masih menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Paser sepanjang tahun 2025. Data BPBD Kabupaten Paser mencatat sebanyak 78 peristiwa bencana ditangani selama tahun lalu, dengan banjir menempati posisi teratas dibandingkan jenis bencana lainnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Paser, Kaspul Anwar, menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Paser mengalami berbagai kejadian bencana, banjir tetap menjadi ancaman paling serius bagi masyarakat.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD, sepanjang 2025 terjadi 28 peristiwa banjir. Selain itu, tercatat 21 kejadian kebakaran permukiman, 12 peristiwa pohon tumbang, 7 kejadian orang hilang, 4 peristiwa tanah longsor, 3 pergerakan tanah, serta 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski masih mendominasi, jumlah kejadian banjir di tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meski banjir mendominasi di tahun 2025, tetapi terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 58 kasus banjir melanda Paser,” kata Kaspul, Rabu (7/1/2025).

Selain penurunan jumlah kejadian, BPBD Paser juga mencatat dampak banjir sepanjang 2025 tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang sempat meningkat pada 2024, namun turun drastis menjadi hanya tiga kasus di 2025.

Menurut analisis BPBD, tingginya frekuensi banjir di Kabupaten Paser dipicu oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kiriman air dari wilayah hulu yang melebihi kapasitas sungai, sehingga menyebabkan luapan air ke permukiman warga. Faktor lainnya adalah berkurangnya daerah resapan air di wilayah hilir, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kandilo.

Selain itu, cuaca ekstrem juga menjadi pemicu banjir, seperti yang terjadi pada Oktober 2025 di Kecamatan Long Ikis, ketika curah hujan sangat tinggi menyebabkan dua sungai meluap secara bersamaan.

“Bencana banjir masih menjadi ancaman yang serius di Paser. Kami terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang bermukim di sepanjang aliran sungai,” pungkas Kaspul. (Nash)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

Survei LSI: 66,1 Persen Publik Menolak Pilkada Lewat DPRD, Gen Z Paling Kuat Menentang

0
Paparan hasil survei LSI Denny JA, mayoritas penolakan pilkada lewat DPRD datang dari Gen Z hingga milenial. (Foto: Fajri/MKN)

JAKARTA — Rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai penolakan luas. Survei nasional yang dirilis LSI Denny JA mencatat 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap pilkada tidak langsung. Sementara 28,6 persen menyatakan setuju dan 5,3 persen tidak menjawab.

Peneliti LSI, Ardian Sopa, menilai tingkat penolakan tersebut sudah memasuki kategori signifikan dalam kajian opini publik karena melampaui ambang 60 persen.

“Kalau sudah melewati angka 60 persen, itu artinya efek politiknya besar. Dan 66,1 persen ini sangat signifikan,” ujar Ardian saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

Berdasarkan kelompok usia, Generasi Z menjadi penolak paling dominan. Responden berusia di bawah 27 tahun menolak pilkada lewat DPRD hingga 84 persen. Ardian menyebut generasi muda tampil sebagai kelompok paling vokal dalam menentang perubahan mekanisme pilkada.

Penolakan juga kuat di kelompok usia lain. Pada kalangan milenial usia 28–43 tahun, tingkat penolakan mencapai 71,4 persen. Generasi X tercatat menolak sebesar 60 persen, sementara baby boomer 63 persen.

“Mayoritas penolakan ini terjadi di semua generasi, bukan hanya satu kelompok usia,” jelas Ardian.

Dari sisi gender, pola penolakan relatif seimbang. Sebanyak 65,8 persen responden laki-laki dan 66,4 persen responden perempuan menyatakan tidak setuju pilkada melalui DPRD. Temuan ini menunjukkan isu tersebut tidak bersifat sektoral berbasis gender.

Penolakan juga merata secara geografis. Responden yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan sama-sama menunjukkan resistensi mayoritas terhadap pilkada tidak langsung. Menurut Ardian, penolakan tidak hanya berkembang di kota-kota besar, tetapi juga menguat di desa.

Ditinjau dari latar belakang agama, responden Muslim yang menolak pilkada DPRD mencapai 68,4 persen, sedangkan responden non-Muslim sebesar 53,5 persen. Data ini memperlihatkan penolakan lintas identitas keagamaan.

Berdasarkan tingkat pendapatan, seluruh kelompok ekonomi menunjukkan penolakan. Responden berpenghasilan di bawah Rp2 juta menolak sebesar 64,9 persen, kelompok Rp2–4 juta sebesar 65,9 persen, dan kelompok berpenghasilan di atas Rp4 juta bahkan mencapai 70 persen.

“Ini menunjukkan penolakan yang benar-benar sistemik,” kata Ardian.

Pada tingkat pendidikan, penolakan tertinggi justru datang dari responden berpendidikan SD ke bawah sebesar 73,5 persen. Penolakan juga muncul pada lulusan SMP 52,4 persen, SMA 71,1 persen, serta diploma dan sarjana ke atas sebesar 61 persen.

Survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara nasional untuk merepresentasikan sekitar 208 juta pemilih di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 10–19 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Selain pendekatan kuantitatif, LSI juga melengkapi riset dengan kajian kualitatif guna memperdalam analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Secara keseluruhan, hasil survei menegaskan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD bersifat luas dan lintas segmen masyarakat. (Fajri)

Editor: Agus S