SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Pemerintah Kecamatan Melak menggelar Festival Ramadan 1447 Hijriah Tahun 2026 Masehi dengan tema “Ramadan Bergema Mengukir Prestasi, Mencetak Generasi Qur’ani”. Kegiatan berlangsung di Simpang Tiga Tambak Malang, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kamis (26/2/2026) sore.

Festival tersebut secara resmi dibuka Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, yang ditandai dengan pemukulan beduk sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan.

Acara pembukaan turut dihadiri Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, Ketua TP-PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes, Plt Asisten III Setkab Kutai Barat Kamius Junaidi, Plt Kepala Dinas Pariwisata FX Sumardi, Plt Kepala Disnakertrans Welsi, Camat Melak Asrin Surianto, Danki 2 Batalyon B Pelopor Brimob Kutai Barat Ipda Abdullah Hadi, Danramil 0912-12 Melak Lettu Inf Wahyudi, Kapolsek Melak Iptu Rinto C. Simanjuntak, serta Kasi BB Kejari Kubar Zuliyan Zuhdy.

Dalam sambutannya, Camat Melak Asrin Surianto menyampaikan bahwa tema festival menjadi wujud semangat bersama dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai agama.

“Tema ini menjadi komitmen kita bersama untuk membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai Al-Qur’an,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa Festival Ramadan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang Al-Qur’an, menumbuhkan motivasi keagamaan, serta menjadi wadah mencetak generasi Qur’ani yang membanggakan orang tua, sekolah, masyarakat, dan daerah.

“Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak kita mengenai Al-Qur’an, menumbuhkan motivasi keagamaan demi meraih prestasi, serta menjadi wadah dalam mencetak generasi Qur’ani,” ujarnya.

Bupati juga menekankan tiga hal penting. Pertama, festival harus menjadi sarana pembinaan karakter dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, bukan semata mengejar kemenangan. Kedua, sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat harus terus diperkuat. Ketiga, peserta lomba diminta menjunjung tinggi sportivitas dan saling menghormati.

Menurutnya, Ramadan merupakan momentum strategis untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan generasi muda. Pemerintah daerah bersama sekolah dan masyarakat berkomitmen menjadikan festival ini sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual anak sejak dini.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan memberi dampak jangka panjang dalam membentuk generasi yang cinta Al-Qur’an, berakhlak mulia, toleran, serta siap menjadi penerus pembangunan di Kutai Barat. (MK)

Editor: Agus S

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar Sosialisasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 di SDN 001 Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan ini dibuka Sekretaris Disdikbud Mahulu, Bungai, yang membacakan sambutan tertulis Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan. Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala sekolah dan operator satuan pendidikan dasar se-Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa setiap anak di Kabupaten Mahakam Ulu berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Setiap anak di Kabupaten Mahakam Ulu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkannya, kita membutuhkan sistem yang mampu mengukur capaian belajar secara objektif dan terstandar,” ujar Bungai.

Menurutnya, tanpa pengukuran yang akurat, peningkatan mutu pendidikan sulit dilakukan secara tepat sasaran. Data hasil belajar yang valid menjadi dasar penting bagi sekolah maupun pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Pelaksanaan TKA Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Mahulu karena merupakan implementasi perdana di daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, TKA ditetapkan sebagai instrumen penilaian terstandar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Namun demikian, sejumlah tantangan turut menjadi perhatian. Jadwal nasional pelaksanaan pada April 2026 dinilai memberikan waktu persiapan yang relatif terbatas. Selain itu, kondisi geografis Mahulu, ketersediaan jaringan internet yang belum merata, serta kesiapan sumber daya manusia di satuan pendidikan menjadi faktor krusial yang harus diantisipasi.

“Kondisi geografis Mahakam Ulu, keterbatasan jaringan internet, serta kesiapan SDM di sekolah harus kita antisipasi bersama. Sinergi dan kesiapan sejak dini menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara intensif oleh Disdikbud, khususnya Seksi Pendidikan Dasar, agar pelaksanaan TKA berjalan konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Mahulu berharap seluruh kepala sekolah dan operator dapat menjalankan peran secara optimal, sehingga pelaksanaan TKA mampu menghasilkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perbaikan mutu pembelajaran di masa mendatang. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengingatkan seluruh perusahaan agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt Pj Sekda Bontang, Akhmad Suharto, menegaskan bahwa THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan pengawasan agar kewajiban tersebut dijalankan secara tertib.

“Kita harapkan perusahaan memberikan THR sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Ia menekankan, pembayaran THR bukan sekadar kebijakan imbauan, melainkan kewajiban normatif yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Karena itu, perusahaan diminta tidak menunda ataupun mencicil pembayaran di luar ketentuan.

Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran, Pemkot Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) akan membuka posko pengaduan THR. Posko tersebut disiapkan untuk menerima laporan dari pekerja yang mengalami kendala dalam pencairan haknya.

“Kalau memang ada yang belum dibayar atau ada permasalahan, bisa datang ke posko THR untuk ditindaklanjuti. Posko nanti disediakan Disnaker,” jelasnya.

Dengan adanya posko tersebut, pemerintah berharap pekerja memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan, sekaligus mendorong perusahaan agar patuh terhadap ketentuan pembayaran THR.

Pemkot Bontang juga mengajak dunia usaha menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan memenuhi hak pekerja secara tepat waktu, sehingga suasana menjelang Idulfitri tetap kondusif dan penuh kebersamaan. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Manajemen Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan menyiapkan Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2026 untuk mengantisipasi peningkatan arus mudik dan balik tahun ini. Posko tersebut akan beroperasi mulai 13 Maret hingga 28 Maret 2026.

General Manager Bandara SAMS Sepinggan, Iwan Mahdar, menyampaikan bahwa posko ditempatkan di titik strategis terminal penumpang, tepat di depan area customer service agar mudah dijangkau masyarakat dari sisi timur maupun barat terminal.

“Posko terpadu sudah kami siapkan dan siap digunakan. Letaknya di tengah, sehingga bisa menjangkau seluruh area terminal,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Posko tersebut dioperasikan bersama unsur TNI, Polri, Basarnas, serta instansi vertikal terkait. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada penumpang berjalan optimal selama periode mobilitas tinggi menjelang Idulfitri.

Manajemen bandara memproyeksikan terjadi kenaikan jumlah penumpang sekitar dua persen dibandingkan periode Lebaran 2025. Selama masa operasional posko, jumlah penumpang diperkirakan mencapai sekitar 313 ribu orang.

“Kami memproyeksikan kenaikan kurang lebih dua persen dibandingkan tahun lalu, dengan estimasi 313 ribu penumpang selama periode angkutan Lebaran,” jelas Iwan.

Untuk menghindari kepadatan di satu titik, bandara menerapkan sistem rebalancing atau pemerataan layanan check-in maskapai. Maskapai yang tergabung dalam Garuda Group, yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air, kini menggunakan area check-in sisi timur (Bravo). Sedangkan Lion Air Group dan Sriwijaya Air tetap berada di sisi barat terminal.

Kebijakan ini diambil guna mengatur arus pergerakan penumpang agar lebih merata dan nyaman.

“Dengan rebalancing, tidak ada lagi penumpukan di satu sisi. Pergerakan penumpang menjadi lebih lancar,” tegasnya.

Manajemen Bandara SAMS berharap seluruh rangkaian angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Pagi hari di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, selalu dimulai dengan perjuangan. Belasan pelajar di wilayah itu harus menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung sederhana untuk bisa sampai ke sekolah.

Kereta kecil berbahan rangka besi dan papan kayu itu bergantung pada kabel baja yang dibentangkan melintasi sungai. Anak-anak berdiri bergantian di atasnya, lalu menarik katrol secara manual hingga mencapai tepi seberang. Setelah itu, mereka baru melanjutkan perjalanan menuju SD 021 dan SD 024 yang berada di seberang sungai.

Fasilitas tersebut bukan dibangun pemerintah, melainkan hasil gotong royong warga. Sudah sekitar dua hingga tiga tahun terakhir kereta gantung itu menjadi satu-satunya akses penyeberangan bagi pelajar dan warga Dusun Damai.

Kepala Desa Santan Ulu, Heri Budianto, mengatakan usulan pembangunan jembatan permanen sebenarnya telah lama disampaikan ke pemerintah daerah. Namun hingga kini belum ada realisasi.

“Sudah kami usulkan. Bahkan pernah ditinjau langsung. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian pembangunan,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Menurut Heri, setidaknya ada dua titik infrastruktur mendesak di wilayahnya. Selain jembatan gantung katrol di RT 009 Dusun Damai, terdapat pula jembatan rusak di RT 16 yang menjadi akses kendaraan menuju tempat ibadah dan aktivitas warga.

Di desa tersebut tercatat ada lima unit kereta gantung katrol yang dimanfaatkan untuk akses kebun, angkut hasil panen, hingga aktivitas sekolah. Perawatan alat sederhana itu menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan prioritas utama untuk keselamatan anak sekolah.

Meski sungai tampak tenang di pagi hari, risiko tetap mengintai. Saat hujan turun di hulu, arus bisa menjadi deras dan membahayakan. Pemerintah desa berharap pembangunan jembatan permanen segera direalisasikan agar akses pendidikan tidak lagi bergantung pada fasilitas darurat.

“Harapannya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, jembatan sudah bisa dibangun,” pungkas Heri. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Sidang perkara penembakan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda kembali menyita perhatian publik. Dalam persidangan terbaru, tim penasihat hukum memutar rekaman video peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 2021, yang disebut menjadi latar belakang konflik berkepanjangan hingga berujung pada perkara saat ini.

Hanafi, orang tua salah satu terdakwa, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang menurutnya belum menghadirkan rasa keadilan secara utuh bagi keluarganya. Ia menyebut, dalam peristiwa 2021 tersebut, anaknya menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia.

“Anak kami juga korban pengeroyokan hingga tewas. Namun, menurut kami masih ada pihak yang belum diproses hukum sebagaimana mestinya,” ujar Hanafi saat dikonfirmasi pada Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, luka lama keluarga kembali terbuka saat perkara penembakan ini disidangkan, sementara kasus sebelumnya dinilai belum sepenuhnya tuntas.

Kuasa hukum terdakwa, Akbar, menegaskan bahwa pemutaran video di ruang sidang bukan untuk membenarkan tindakan kliennya. Ia menyatakan langkah tersebut semata-mata untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada majelis hakim mengenai rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara.

“Perkara ini tidak berdiri sendiri. Ada peristiwa sebelumnya yang menurut kami relevan untuk dipertimbangkan sebagai konteks. Namun, tentu proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum mengambil putusan. Pihak keluarga terdakwa berharap aparat penegak hukum dapat meninjau kembali penanganan perkara 2021 agar seluruh rangkaian peristiwa dapat dinilai secara proporsional. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Euforia berburu takjil jelang berbuka puasa membuat arus lalu lintas di Sangatta Utara nyaris lumpuh, Jumat (27/2/2026). Kendaraan roda dua dan roda empat mengular di sejumlah titik, terutama di sekitar Pasar Ramadan yang menjadi magnet warga setiap sore.

Situasi itu langsung direspons cepat jajaran Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kutai Timur (Kutim). Sejak pukul 16.30 WITA, belasan personel Regu II diterjunkan melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas (panturlalin) di tiga titik rawan kepadatan.

Tiga lokasi yang menjadi prioritas pengamanan yakni depan Kantor Kecamatan Sangatta Utara, depan Kantor Desa Sangatta Utara, serta Simpang 4 Hotel Kutai Permai. Persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu simpul kendaraan terpadat saat jam pulang kerja dan menjelang magrib.

Kasat Lantas Polres Kutai Timur AKP Rezky Nur Harismeihendra menegaskan, peningkatan volume kendaraan di bulan Ramadan memang tak terhindarkan. Karena itu, pihaknya memilih langkah proaktif agar kepadatan tidak berubah menjadi kemacetan total.

“Setiap sore volume kendaraan meningkat drastis karena masyarakat berburu takjil. Kehadiran personel di lapangan untuk memastikan arus tetap bergerak dan masyarakat merasa aman,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepadatan bukan hanya dipicu kendaraan yang parkir di bahu jalan, tetapi juga tingginya aktivitas penyeberang jalan di sekitar Pasar Ramadan. Kondisi ini membuat arus kendaraan sempat padat merayap.

“Kami minta pengendara tetap sabar, jangan saling mendahului secara egois, dan selalu utamakan keselamatan. Banyak pejalan kaki yang menyeberang, jadi kewaspadaan harus ditingkatkan,” imbaunya.

Kehadiran polisi lalu lintas di lapangan terbukti mampu mengurai kepadatan dan mencegah kemacetan panjang yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga selama Ramadan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Disdikbud Kutim) memberi peringatan keras kepada seluruh pengelola PAUD. Kesalahan atau kelalaian dalam mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bisa berujung pada pemangkasan bantuan.

Data kini menjadi “tiket masuk” utama untuk memperoleh bantuan pemerintah, baik fisik maupun operasional. Jika tidak valid dan tidak diperbarui tepat waktu, peluang mendapatkan dukungan anggaran bisa langsung tertutup.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, menegaskan bahwa penentuan bantuan revitalisasi tidak dilakukan secara subjektif oleh pemerintah daerah. Data calon penerima dikirim langsung dari pemerintah pusat melalui aplikasi Data Sahabat, lalu diverifikasi di lapangan.

“Daerah tidak menentukan seenaknya. Data dari pusat, kami hanya cek kesesuaiannya dengan kondisi riil sekolah,” tegas Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (27/2/2026).

Sebanyak 20 satuan PAUD di Kutim telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan fisik. Penetapan itu sepenuhnya berbasis data yang diinput sekolah masing-masing.

Karena itu, Heri mengingatkan pentingnya ketelitian operator dan pengelola dalam mengisi Dapodik. “Mau dapat bantuan atau tidak, tergantung bagaimana mengelola Dapodik. Kalau datanya bagus dan valid, peluangnya terbuka,” ujarnya.

Tak hanya soal data siswa dan sarana, Disdikbud Kutim juga menyoroti kedisiplinan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Masih ada sekolah yang terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana hingga harus ditegur tim verifikator.

Keterlambatan itu berdampak langsung pada alokasi tahun berikutnya. Jika ada dana yang tidak terlaporkan, pagu anggaran bisa otomatis terpotong.

“Misalnya tahun ini ada Rp5 juta yang belum terlapor, maka tahun depan jumlah itu bisa langsung dikurangi dari alokasi yang seharusnya diterima,” jelasnya.

Untuk memperkuat akuntabilitas, Disdikbud Kutim juga mendorong penerapan sistem Coretax bagi bendahara sekolah. Sistem tersebut mencakup registrasi, pembuatan kode billing deposit, hingga pelaporan SPT unifikasi secara digital dan transparan.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan potensi temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus mempercepat digitalisasi tata kelola administrasi pendidikan.

Di sisi lain, Pemkab Kutim juga tengah berpacu menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih mencapai 10.197 anak. Targetnya, jumlah tersebut turun drastis menjadi sekitar 2.000 anak pada Desember 2026.

Disdikbud Kutim pun mengajak masyarakat ikut berperan aktif. Anak usia 5–6 tahun yang belum terdaftar diminta segera didorong masuk PAUD agar hak pendidikannya terpenuhi.

“Kalau ada anak usia sekolah yang belum masuk PAUD, segera ajak dan daftarkan. Ini tanggung jawab bersama,” pungkas Heri.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam