SAMARINDA — Persoalan utang piutang di Samarinda berujung pada dugaan tindak pidana perampasan dan pencurian. Seorang perempuan berinisial N, didampingi kuasa hukumnya, melaporkan oknum berinisial W yang dikenal sebagai pemilik (owner) usaha Dana Pinjaman (Dapin) ke Polsek Sungai Kunjang.

Laporan tersebut disampaikan usai konferensi pers yang digelar di Cafe Polresta Samarinda, Rabu (7/1/2026). Dalam kesempatan itu, kuasa hukum korban membeberkan kronologi dugaan intimidasi dan perampasan yang dialami keluarga kliennya.

Kasus ini bermula dari pinjaman korban sebesar Rp 1.800.000 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari jumlah tersebut, korban mengaku telah mencicil Rp 400.000. Namun, pada Selasa malam, 30 Desember 2025, terlapor W justru mendatangi rumah korban di kawasan Sungai Kunjang.

Kuasa hukum korban, Tino Heidel Ampulembaning, menjelaskan bahwa saat peristiwa itu terjadi, korban tidak berada di rumah. Terlapor datang bersama seorang admin dan langsung melakukan tindakan intimidatif terhadap suami dan mertua korban.

“Terlapor masuk tanpa izin, mengacak-ngacak rumah, dan mengintimidasi suami korban dengan menyebut utang klien kami membengkak menjadi Rp 45 juta. Karena malu kepada tetangga dan merasa tertekan oleh makian terlapor, suami korban terpaksa menyerahkan satu unit motor Honda PCX beserta STNK-nya,” ujar Tino.

Tindakan tersebut, menurut kuasa hukum, tidak berhenti pada perampasan kendaraan. Saat berada di dalam rumah, terlapor juga diduga melakukan pengambilan paksa perhiasan milik anak korban.

“Bukan hanya motor, terlapor juga memerintahkan orangnya untuk melepas paksa sepasang anting dari telinga anak klien kami yang saat itu tengah tidur. Ini sangat keji dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan utang apa pun,” tegas Tino.

Kuasa hukum lainnya, Sepmi Safarina dari Sakti Law Firm, menyebut tindakan terlapor telah dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal berlapis, yakni Pasal 368 KUHP tentang Perampasan dan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian.

“Utang piutang adalah persoalan perdata. Tidak boleh ada pengambilan paksa barang di bawah ancaman. Apalagi rumah korban diacak-acak dan kejadian itu sengaja direkam video oleh terlapor untuk kemudian disebarkan ke grup member pinjamannya,” jelas Sepmi.

Korban N mengaku mengalami trauma berat akibat peristiwa tersebut. Ia menuturkan bahwa terlapor secara sepihak menetapkan bunga pinjaman hingga jumlah utang melonjak tidak masuk akal dalam waktu singkat.

“Saya sudah kenal lama, tapi kali ini dia sangat beringas. Padahal utang pokoknya tidak sampai jutaan, tapi dia mengklaim puluhan juta dan mengambil motor serta anting anak saya,” ungkap N dengan suara bergetar.

Saat ini, laporan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh kepolisian. Kuasa hukum menduga masih ada korban lain dari praktik pinjaman yang dikelola terlapor, namun belum berani melapor karena tekanan dan intimidasi. (Dim)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA — Pasca terjadinya insiden penabrakan Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) Samarinda untuk kedua kalinya, Pelindo selaku pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pemanduan kapal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan kepanduan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, menegaskan pihaknya tidak ingin kembali kecolongan. Fokus pembenahan diarahkan pada aspek kepanduan yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.

“Yang perlu kita benahi adalah pada aspek kepanduan. Supaya kepanduan ini tidak hanya beroperasi pada jam-jam operasional pemanduan di bawah jembatan, tetapi bisa beroperasi 24 jam, walaupun tidak ada jadwal pengeluaran kapal di bawah jembatan,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung E, Kompleks DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (7/1/2026).

Sebagaimana diketahui, insiden penabrakan Jembatan Mahulu yang terjadi pada 23 Desember 2025 dan 4 Januari 2026 diduga berkaitan dengan aktivitas pengolongan kapal yang melampaui jam pandu. Kondisi tersebut mendorong Pelindo untuk mengoptimalkan sistem pengawasan kepanduan agar dapat berjalan sepanjang waktu.

“Selama ini pengawasan sudah berjalan, hanya memang belum optimal. Ke depan akan kita optimalkan,” lanjut Suparman.

Ia menjelaskan, meskipun pemanduan kapal selama ini berlangsung relatif lancar, masih terdapat celah dalam pengawasan yang perlu diperkuat. Pelindo berencana memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi radio serta perangkat teknologi lain yang telah dimiliki untuk meningkatkan pengawasan, terutama di kawasan jembatan.

Suparman menekankan bahwa kejadian yang sampai mengancam keselamatan infrastruktur vital seperti jembatan tidak boleh terulang kembali.

Terkait kerja sama dengan Perusahaan Daerah (Perusda), yakni PT Melati Bhakti Satya (MBS), Pelindo menyebut kolaborasi tersebut telah berjalan. Kerja sama meliputi penyediaan sarana dan prasarana pemanduan, seperti kapal tunda, serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kedua jembatan.

Selain itu, jembatan-jembatan tersebut juga telah diasuransikan. Skema kerja sama yang diterapkan adalah Pelindo sebagai pihak pembiaya, sementara Perusda bertindak sebagai pelaksana.

“Ke depan, kejadian seperti ini diharapkan tidak akan terjadi lagi. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk koordinasi lintas instansi sehingga kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada, dan itu akan kita perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harap Suparman.

Pewarta: Umam
Editor: Agus S.

SANGATTA – Dukungan pada program swasembada pangan nasional 2026 mulai dijalankan dari tingkat desa. Di Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, Kutai Timur (Kutim), panen jagung mulai dilakukan dari lahan seluas satu hektare yang dikelola melalui kolaborasi aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat.

Panen jagung tersebut berlangsung di RT 01 Desa Muara Bengkal Ilir, Rabu (7/1/2026), dalam kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I yang difasilitasi Polsek Muara Bengkal. Dari lahan terbatas itu, petani bersama aparat memanen jagung hibrida atau jagung pipil dengan hasil sementara sekitar 500 kilogram berat kotor.

Capaian tersebut menjadi langkah awal, namun sekaligus membuka ruang evaluasi. Secara agronomis, produktivitas jagung hibrida di lahan ideal dapat mencapai beberapa ton per hektare. Kondisi ini menandakan bahwa upaya peningkatan produktivitas dan pengelolaan lahan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kapolsek Muara Bengkal AKP Rahmat Hartoyo menyebut kegiatan ini sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, keterlibatan Polri bertujuan mendorong pemanfaatan lahan produktif di wilayah pedesaan.

“Ini adalah langkah awal. Kami berharap ke depan hasilnya bisa meningkat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, secara terpisah, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional, sekaligus implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Lahan pertanian di Muara Bengkal Ilir diketahui rawan terdampak banjir saat musim penghujan, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil panen.

Pendampingan intensif dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) serta dukungan Pemerintah Desa Muara Bengkal Ilir dinilai menjadi faktor penting yang menjaga proses budidaya tetap berjalan. Ke depan, keberlanjutan program, perluasan lahan, dan peningkatan produktivitas akan menjadi tolok ukur apakah panen dari satu hektare ini dapat benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan daerah, atau berhenti sebagai kegiatan simbolik semata.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) kembali mengklaim capaian serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2025 berada pada level aman. Secara fisik dan keuangan, realisasi disebut telah melampaui angka 80 persen. Namun, di balik capaian tersebut, persoalan klasik berupa lemahnya kesiapan administrasi kembali mencuat dan menjadi sorotan.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menyebut realisasi anggaran tahun 2025 patut diapresiasi. Menurutnya, capaian di atas 80 persen menunjukkan kinerja OPD secara umum berjalan cukup baik.

“Secara fisik dan keuangan, realisasi tahun 2025 sudah di atas 80 persen. Itu kita nilai sudah bagus,” ujar Noviari dalam agenda evaluasi pelaksanaan kegiatan yang digelar, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, Noviari tidak menampik bahwa persoalan administrasi masih menjadi hambatan utama yang berulang hampir setiap tahun. Keterlambatan dalam penyelesaian dokumen perencanaan, pengadaan, hingga administrasi teknis kerap berdampak pada molornya pelaksanaan proyek fisik di lapangan.

“Yang sering menjadi kendala itu administrasi. Karena itu kita minta Januari sudah clear semuanya,” tegasnya.

Kondisi ini dinilai menjadi ironi tersendiri. Anggaran tersedia dan realisasi tercatat tinggi, namun eksekusi kegiatan fisik kerap menumpuk di akhir tahun. Pola tersebut tidak hanya berisiko terhadap kualitas pekerjaan, tetapi juga mencerminkan lemahnya disiplin perencanaan dan manajemen waktu di sejumlah OPD.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Kutim menargetkan perubahan pola kerja. Dengan kelengkapan administrasi yang diselesaikan sejak awal tahun, proyek fisik ditargetkan sudah dapat berjalan pada Februari 2026. Target ini disebut lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sering kali baru bergerak di pertengahan tahun.

Pemerintah daerah juga menetapkan target realisasi anggaran secara bertahap per triwulan. Pada triwulan pertama 2026 ditargetkan realisasi mencapai 20 persen, meningkat menjadi 45 persen pada triwulan kedua, 75 persen pada triwulan ketiga, dan ditutup 100 persen pada akhir triwulan keempat.

Noviari menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar formalitas laporan keuangan. Kinerja OPD dalam mengelola anggaran menjadi indikator penting penilaian dari pemerintah pusat, terutama terkait efektivitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas belanja daerah.

“Kita harapkan semua OPD tertib dan berkomitmen melaksanakan kegiatan lebih awal, karena kinerja ini juga menjadi penilaian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Namun demikian, publik menunggu lebih dari sekadar target dan pernyataan. Tanpa pembenahan serius pada aspek administrasi dan budaya kerja OPD, capaian serapan anggaran di atas 80 persen berpotensi kembali menjadi angka statistik semata. Tahun 2026 akan menjadi ujian, apakah Kutai Timur mampu keluar dari penyakit lama, atau kembali mengulang siklus keterlambatan yang sama.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam