SANGATTA — Di tengah persoalan sampah perkotaan yang kian kompleks, solusi justru tumbuh dari lorong sempit di jantung Kota Sangatta. Di Gang Batri, tepat di seberang kawasan Polder Ilham Maulana, Sangatta Utara, Agus Prawoto membangun sistem pengelolaan sampah organik yang bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomi.

Tanpa latar proyek pemerintah, Agus mengembangkan peternakan ayam kampung terintegrasi dengan pengolahan limbah organik. Berbekal kandang seluas 12×30 meter di kawasan permukiman, sisa makanan dari restoran hingga mess karyawan perusahaan tambang diolah menjadi maggot Black Soldier Fly (BSF), pakan berprotein tinggi yang menopang usaha peternakannya.

Skema ini menghadirkan dua manfaat sekaligus. Di satu sisi, sampah organik yang berpotensi mencemari lingkungan dapat ditekan secara signifikan. Di sisi lain, maggot BSF menjadi sumber pakan efisien yang menghasilkan ayam kampung sehat dan bernilai jual tinggi.

Yang menarik, inovasi berbasis ekonomi sirkular dan ketahanan pangan ini tumbuh tanpa sentuhan pemerintah daerah. Seluruh infrastruktur utama, mulai dari kandang hingga sistem pengolahan limbah, berdiri melalui dukungan sektor swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan.

Agus menyebut, bantuan fasilitas sepenuhnya berasal dari PT Kaltim Prima Coal, sementara pasokan utama sampah organik diperoleh dari PT Pama Persada.

“Kandang 12×30 meter dan operasional pengolahan limbah ini semuanya bantuan perusahaan. Sampahnya kami kelola dari Pama Persada. Sampai sekarang memang belum ada keterlibatan atau bantuan dari pemerintah daerah,” ujar Agus Prawoto saat ditemui, Selasa (6/1/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan kontras antara wacana kebijakan dan praktik nyata di lapangan. Saat isu pengelolaan sampah, ekonomi hijau, dan ketahanan pangan kerap disuarakan, implementasi justru dijalankan oleh warga dengan sokongan dunia usaha.

Bagi Agus, “emas” yang dimaksud bukan semata hasil penjualan ayam kampung. Nilai terbesar terletak pada kepuasan mampu menghadirkan solusi lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi Kota Sangatta.

Tanpa seremoni dan minim sorotan, aktivitas di kandang Gang Batri terus berlangsung setiap hari. Limbah diolah, maggot dipanen, ayam dibesarkan, dan beban sampah kota perlahan berkurang. Sebuah bukti bahwa inovasi sering kali telah hadir di tengah masyarakat, bahkan sebelum kebijakan menyentuhnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Sepanjang tahun 2025, laju inflasi di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tercatat relatif stabil dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mencerminkan terjaganya keseimbangan antara pasokan dan permintaan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Balikpapan pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen secara bulanan (month to month/mtm). Dengan capaian tersebut, inflasi Balikpapan secara tahunan (year on year/yoy) dan tahun kalender (year to date/ytd) sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,71 persen.

Angka ini berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy), meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur sebesar 2,68 persen (yoy). Kendati demikian, realisasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025, yakni 2,5 persen ±1 persen.

Menurut Robi, tekanan inflasi Balikpapan pada Desember 2025 terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,37 persen (mtm). Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi utama antara lain angkutan udara, cabai rawit, ikan layang, bawang merah, dan daging ayam ras.

“Kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi oleh meningkatnya harga tiket penerbangan, khususnya rute Balikpapan–Surabaya dan Balikpapan–Makassar, seiring tingginya mobilitas masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Ia menambahkan, kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah dipicu terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa, Sulawesi, dan Banjarmasin akibat tingginya curah hujan. Sementara itu, harga ikan layang meningkat karena pasokan dari nelayan berkurang akibat gelombang laut tinggi, di tengah permintaan yang meningkat. Harga daging ayam ras turut naik seiring menurunnya pasokan ayam beku dari Jawa dan ayam segar dari wilayah Balikpapan dan sekitarnya menjelang periode Nataru.

Di sisi lain, Balikpapan juga mencatat deflasi yang bersumber dari kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil 0,02 persen (mtm). Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti kacang panjang, tomat, ketimun, buncis, dan udang basah turut menjadi penyumbang deflasi terdalam, didorong meningkatnya pasokan dari produksi lokal maupun daerah sentra produksi, dengan permintaan yang relatif stabil.

Sejalan dengan Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Desember 2025 mencatat inflasi sebesar 0,41 persen (mtm). Secara tahunan dan tahun kalender, inflasi PPU sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,08 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional maupun inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur, serta masih berada dalam sasaran inflasi nasional.

Inflasi di PPU juga didominasi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,38 persen (mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan ikan layang, dengan faktor pendorong yang relatif serupa, yakni keterbatasan pasokan akibat cuaca serta meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru.

Sementara itu, deflasi terdalam di PPU berasal dari komoditas beras, tomat, kacang panjang, buncis, dan bayam. Penurunan harga tersebut didorong oleh meningkatnya stok dan pasokan dari Jawa, Sulawesi, maupun produksi lokal.

Ke depan, Bank Indonesia mencermati sejumlah risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, antara lain puncak musim hujan pada akhir 2025 dan awal 2026 yang disertai gelombang laut tinggi serta potensi banjir di beberapa wilayah, termasuk Balikpapan dan PPU. Selain itu, masuknya periode Ramadan dan HBKN Idulfitri 2026 diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat.

Meski demikian, optimisme konsumen di Balikpapan masih terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis sebesar 122,7. Daya beli masyarakat juga tetap kuat, ditunjukkan oleh pertumbuhan transaksi QRIS yang tinggi di Balikpapan dan PPU.

Robi Ariadi mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga inflasi di Balikpapan, PPU, dan Paser sepanjang 2025 dapat terkendali.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan bersama TPID akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pemantauan harga, mitigasi risiko, penguatan kerja sama antar daerah, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, pemanfaatan lahan pekarangan, serta penguatan pasokan pangan, guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional 2026 sebesar 2,5 persen ±1 persen.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk retribusi parkir di tepi jalan umum. Kebijakan ini menjadi langkah konkret Pemkot dalam mendorong transformasi digital layanan publik sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah.

Peresmian elektronifikasi retribusi parkir tersebut dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi. Program ini merupakan bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang selama ini didorong untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.

Agus Budi menjelaskan, penerapan sistem parkir non-tunai bukan sekadar perubahan cara pembayaran, tetapi merupakan strategi untuk menutup celah kebocoran retribusi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melalui elektronifikasi retribusi parkir, kita ingin memastikan PAD dapat dikelola secara lebih akuntabel, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (6/1/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dituntut terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi pengelolaan parkir juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Balikpapan sebagai kota pintar.

Namun demikian, Agus Budi mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bertumpu pada kesiapan sistem dan teknologi. Faktor sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun petugas parkir di lapangan, dinilai memegang peran penting dalam memastikan layanan berjalan optimal.

“Komitmen, integritas, dan kesiapan SDM menjadi kunci. Sistem yang baik harus diimbangi dengan pelaksana yang profesional dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pendampingan dan sinergi yang terjalin dalam percepatan implementasi ETPD di Kota Balikpapan. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) serta seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Agus Budi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar sistem parkir non-tunai dapat dipahami dan digunakan secara luas. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan parkir yang tertib dan profesional untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.

“Dengan kolaborasi yang kuat dan dukungan semua pihak, elektronifikasi parkir ini diharapkan menjadi contoh nyata transformasi digital pelayanan publik di Kota Balikpapan,” tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kepolisian bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam yang menewaskan seorang pria di Jalan Sultan Sulaiman, Samarinda. Hingga Selasa (5/1/2026), satu orang telah diamankan dan ditetapkan sebagai pelaku utama, sementara motif kejadian masih terus didalami.

Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Proses pendalaman motif menemui kendala karena keterangan yang disampaikan pelaku belum konsisten.

“Sementara ini satu orang yang kami amankan sebagai pelaku. Motifnya masih kami dalami karena keterangan yang disampaikan berubah-ubah,” ujar Hendri Umar kepada awak media.

Insiden berdarah tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WITA dan sempat menggegerkan warga sekitar. Korban dilaporkan meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam setelah terlibat cekcok dengan pelaku di lokasi kejadian.

Selain memeriksa pelaku, polisi juga melakukan serangkaian langkah penyidikan untuk mengungkap kasus secara menyeluruh. Sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi telah dipanggil guna dimintai keterangan. Aparat juga mengamankan senjata tajam yang digunakan serta barang bukti lain yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Penyidik turut menyusun kembali kronologi kejadian secara rinci, termasuk menelusuri kemungkinan adanya unsur perencanaan sebelum penganiayaan terjadi. Pendalaman ini dilakukan untuk memastikan konstruksi hukum perkara sebelum berkas dilimpahkan ke tahap selanjutnya.

Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolresta Samarinda untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak berspekulasi, serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.

“Penyidik masih bekerja untuk mengungkap secara utuh kronologi dan motif di balik penganiayaan fatal ini,” pungkas Hendri Umar.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

PPU — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mulai melangkah lebih serius membenahi wajah Pelabuhan Speedboat Penajam. Revitalisasi pelabuhan yang selama ini menjadi pintu utama keluar-masuk masyarakat PPU diawali dengan pendataan legalitas tanah di kawasan sekitar pelabuhan hingga batas pipa Pertamina.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menegaskan bahwa penataan kawasan pelabuhan sudah tidak bisa ditunda. Menurutnya, kondisi pelabuhan saat ini belum mencerminkan wajah daerah, padahal fungsinya sangat strategis sebagai gerbang utama PPU.

“Pelabuhan ini adalah pintu masuk daerah. Kalau pelabuhannya tertata dengan baik, kesan pertama orang datang ke PPU juga akan lebih baik,” ujar Waris Muin, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, pendataan legalitas lahan akan difokuskan di wilayah RT 6, RT 7, dan RT 8, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam. Proses ini menjadi fondasi penting sebelum pemerintah melangkah ke tahap penataan fisik dan pengembangan kawasan pelabuhan.

Pemkab PPU menargetkan pendataan tersebut dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2026. Setelah itu, pemerintah akan membuka ruang dialog dengan masyarakat yang terdampak, terutama terkait rencana relokasi maupun skema ganti rugi yang akan ditempuh.

“Pendataan kita tuntaskan tahun ini. Setelah itu baru kita masuk ke dialog bersama masyarakat. Luas kawasan yang akan ditata kurang lebih sekitar lima hektare,” jelasnya.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Sejumlah perangkat daerah akan dilibatkan, mulai dari Dinas PUPR dan Perkim, Dinas Perhubungan, pihak kelurahan, hingga kecamatan, agar penataan berjalan terkoordinasi dan transparan.

Waris mengakui, sejak PPU berdiri, kawasan Pelabuhan Penajam nyaris tidak mengalami perubahan berarti. Akibatnya, kawasan tersebut terkesan kumuh dan tidak sebanding dengan perannya sebagai wajah daerah.

“Sudah lama tidak ada perubahan signifikan. Padahal ini pelabuhan utama PPU. Pemerintah berkomitmen menjadikannya lebih tertata, indah, dan layak,” tegasnya.

Selain persoalan tampilan, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan, saat air pasang, kawasan pelabuhan kerap terendam sehingga berisiko terhadap keselamatan penumpang dan aktivitas transportasi.

“Setiap air pasang, kawasan ini sering tergenang dan cukup membahayakan. Karena itu revitalisasi menjadi penting, agar pelabuhan lebih aman, nyaman, dan benar-benar pantas menjadi gerbang utama PPU,” pungkasnya.

Pewarta: Deddy
Editor: Agus S

SANGATTA — Dukungan solid dari perusahaan media siber kembali mengantarkan Dedy memimpin Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Kutai Timur periode 2025–2028. Dedy terpilih secara aklamasi setelah mengantongi lebih dari 30 rekomendasi media anggota, menandai kepercayaan penuh di tengah tantangan berat industri pers digital lokal.

Di balik soliditas organisasi, media siber di Kutai Timur masih menghadapi persoalan klasik: keberlanjutan bisnis, kepatuhan terhadap standar perusahaan pers, hingga praktik kompetisi tidak sehat yang kerap mengaburkan batas antara kerja jurnalistik dan kepentingan ekonomi. Tantangan ini menuntut kepemimpinan yang tegas sekaligus adaptif.

Pada periode sebelumnya, Dedy dinilai mampu menjaga kohesi internal SMSI Kutim. Namun periode kedua ini menjadi ujian yang lebih kompleks. Arus informasi yang kian cepat, maraknya media instan tanpa badan hukum jelas, serta praktik jurnalisme yang mengabaikan kode etik menjadi ancaman nyata bagi kredibilitas pers lokal.

Dalam keterangannya, Dedy menegaskan bahwa penguatan kualitas akan menjadi fokus utama kepemimpinannya. Ia mendorong media anggota untuk tidak sekadar bertahan, tetapi naik kelas secara profesional—baik dari sisi etika, manajemen, maupun tanggung jawab sosial.

“SMSI tidak boleh hanya menjadi wadah administratif. Kita harus menjadi filter kualitas bagi media siber, dari etika jurnalistik, manajemen perusahaan pers, sampai tanggung jawab sosial,” ujar Dedy, Senin (5/1/2026).

Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi di tengah upaya membangun kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi tidak boleh berujung pada kompromi terhadap sikap kritis pers.

“Sinergi perlu, tapi independensi adalah harga mati. Media harus tetap berani mengkritik jika kebijakan tidak berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.

Dedy turut mengumumkan pembukaan pendaftaran keanggotaan SMSI Kutim mulai Januari hingga Juni 2026. Ia menegaskan, keanggotaan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen untuk mematuhi Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, dan prinsip pers yang bertanggung jawab.

Ke depan, tantangan SMSI Kutim bukan hanya memperluas keanggotaan, tetapi memastikan media siber lokal mampu bertahan secara bisnis tanpa mengorbankan integritas. Di tengah banjir informasi dan krisis kepercayaan publik, peran SMSI dituntut semakin tegas sebagai penjaga marwah pers digital di daerah.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SANGATTA — Hari pertama masuk sekolah semester II di Kabupaten Kutai Timur diwarnai penyaluran program susu gratis bagi siswa sekolah dasar. Program ini terpantau berlangsung di sejumlah sekolah, antara lain SD Negeri 006 dan SD Negeri 007 Sangatta Utara, Senin (5/1/2026).

Di halaman sekolah, para siswa tampak antusias menerima susu yang dibagikan langsung oleh pihak sekolah. Program tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan gizi anak usia sekolah sekaligus menekan risiko kekurangan gizi.

Susu gratis ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kutai Timur dan Dinas Kesehatan Kutai Timur. Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor tersebut penting untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan seimbang, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga kesehatan.

Namun di balik keceriaan siswa, muncul catatan terkait kesinambungan program. Hingga hari pertama pelaksanaan, belum ada penjelasan terbuka mengenai durasi program, frekuensi pembagian susu, maupun cakupan sekolah yang akan menerima manfaat secara berkelanjutan.

Kepala SD Negeri 006 Sangatta Utara, Sukarmi, menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu siswa, khususnya bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan atas bantuan susu, seragam, hingga sepatu bagi siswa,” ujarnya.

Ia menilai dukungan tersebut tidak hanya meringankan kebutuhan dasar siswa, tetapi juga berdampak positif pada semangat dan kepercayaan diri anak dalam mengikuti pembelajaran.

“Anak-anak terlihat sangat senang. Hari pertama masuk sekolah jadi lebih berkesan karena mereka merasa diperhatikan,” katanya.

Meski demikian, pihak sekolah berharap program susu gratis tidak berhenti sebagai agenda awal semester. Tantangan pemenuhan gizi anak usia sekolah, khususnya di wilayah pinggiran dan pelosok Kutai Timur, dinilai membutuhkan intervensi yang konsisten dan terukur.

Tanpa skema berkelanjutan dan pemerataan distribusi, program ini berpotensi hanya menjadi kebijakan sesaat. Publik pun menunggu komitmen pemerintah daerah agar program susu gratis benar-benar hadir sebagai kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S