BONTANG — Wacana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 belum memiliki kepastian. Pemerintah Kota Bontang hingga kini masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait pengadaan aparatur sipil negara (ASN) di tahun tersebut.

Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, menegaskan bahwa sampai awal 2026 belum ada regulasi atau sinyal resmi mengenai pembukaan CPNS, termasuk untuk Kota Bontang.

“Untuk pengadaan CPNS, sampai sekarang belum ada kebijakan dari pemerintah pusat. Kemungkinannya justru di 2027,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Selain bergantung pada kebijakan nasional, Pemkot Bontang juga harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, terutama komposisi belanja pegawai. Menurut Sudi, pengadaan ASN tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang karena harus sejalan dengan kondisi fiskal daerah.

Ia menjelaskan, jika ke depan pemerintah pusat membuka kembali pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), maka Pemkot Bontang telah menetapkan skala prioritas. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

“Kalau ke depan ada pengadaan, yang menjadi prioritas utama itu guru dan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis. Karena ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk sektor pendidikan, Sudi memaparkan bahwa pada 2026 terdapat sekitar 31 guru yang akan memasuki masa pensiun. Jika Pemkot Bontang menerapkan kebijakan zero growth, maka minimal jumlah guru yang pensiun tersebut harus ditutup melalui pengadaan ASN baru.

“Guru yang pensiun di 2026 itu ada 31 orang. Artinya, kalau mau menutup dari jumlah yang pensiun saja, minimal kita butuh 31 guru, dengan catatan tidak ada penambahan rombongan belajar,” katanya.

Namun demikian, apabila terjadi penambahan rombongan belajar, maka kebutuhan tenaga pendidik otomatis akan meningkat. Dalam kondisi tersebut, Dinas Pendidikan akan mengajukan tambahan formasi agar beban mengajar tetap seimbang dan seluruh rombel terlayani.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan, khususnya dokter spesialis, kebutuhan akan dihitung kembali secara lebih rinci. Sudi mengakui bahwa pada pengadaan sebelumnya Pemkot Bontang sempat membuka formasi dokter spesialis, namun belum mendapat respons dari pelamar.

“Kemarin sempat dibuka, tapi tidak ada yang daftar dokter spesialis. Jadi nanti bisa kita buka lagi,” ujarnya.

Selain melalui jalur pengadaan CASN, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis juga direncanakan melalui skema tugas belajar. Dokter yang saat ini bertugas di Bontang dapat diberi penugasan untuk menempuh pendidikan spesialis, sehingga kebutuhan layanan kesehatan tetap terpenuhi dalam jangka menengah.

Langkah tersebut dinilai lebih realistis sekaligus berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Bontang, sembari menunggu kepastian kebijakan pengadaan ASN dari pemerintah pusat.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi melantik enam kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Senin (5/1/2026) pagi. Pelantikan tersebut sekaligus diikuti penyampaian arahan dan penugasan strategis kepada para pejabat yang baru dilantik.

Enam kepala dinas yang dilantik masing-masing mengisi posisi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Usai pelantikan, Neni menyampaikan langsung arahan dan tugas khusus kepada masing-masing kepala dinas. Penyampaian tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota dan menekankan pentingnya kerja terukur, fokus, serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Untuk Kepala Dispoparekraf, Neni menekankan agar fokus pada pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan peningkatan prestasi olahraga. Ia meminta potensi wisata pesisir dan ekonomi kreatif digarap secara serius agar sektor pariwisata dapat menjadi mesin ekonomi baru di luar sektor migas.

Sementara kepada Kepala BPKAD, Neni menegaskan pentingnya penatausahaan aset daerah yang tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah, kata dia, harus mendukung efisiensi belanja tanpa mengabaikan dampak sosial bagi masyarakat.

“Pengelolaan keuangan harus rapi dan akuntabel, efisien dalam belanja, tetapi tetap memberi manfaat sosial yang maksimal,” jelasnya.

Kepada Kepala Bapenda, Neni menilai peran badan tersebut sangat strategis sebagai tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Ia meminta agar digitalisasi pajak daerah terus diperkuat, disertai perluasan basis pajak melalui inovasi yang berkelanjutan.

Untuk Kepala Dishub, Neni memberikan penugasan tegas terkait pembenahan transportasi publik dan penataan parkir. Ia menekankan tidak boleh lagi ada praktik parkir yang mengambil hak pejalan kaki, termasuk penggunaan trotoar sebagai area parkir.

“Permasalahan transportasi publik harus segera dituntaskan. Penataan parkir juga harus tegas, jangan sampai trotoar dipakai parkir,” tegasnya.

Di sektor komunikasi dan informatika, Neni meminta Diskominfo menjadi garda terdepan dalam mewujudkan konsep smart city. Keterbukaan informasi publik, penguatan keamanan siber, serta integrasi data satu pintu di lingkungan Pemkot Bontang menjadi fokus utama.

Adapun kepada Kepala DKUMPP, Neni menekankan pentingnya pendampingan serius terhadap UMKM agar mampu naik kelas dan memiliki daya saing tinggi. Produk lokal diharapkan tidak hanya bertahan di pasar daerah, tetapi mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

Pelantikan dan penugasan ini menandai komitmen Pemkot Bontang untuk mendorong kinerja perangkat daerah yang lebih terarah, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi pembangunan kota.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang memastikan proyek pembangunan polder atau kolam retensi di kawasan Tanjung Laut mulai direalisasikan pada tahun 2026. Program strategis ini disiapkan sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan utama di sejumlah wilayah kota.

Wali Kota Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa pembangunan polder Tanjung Laut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta didukung bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Total anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp43 miliar.

Ia menegaskan, seluruh proses pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama kini telah diselesaikan. Dengan rampungnya tahapan tersebut, pemerintah daerah dapat segera memulai pekerjaan fisik di lapangan.

“Mudah-mudahan banjir bisa selesai. Ini sebenarnya sudah direncanakan sangat lama. Alhamdulillah, beberapa proses baru bisa tuntas kemarin, bahkan deadlinenya sampai akhir tahun,” ujar Neni, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, polder Tanjung Laut tidak hanya dirancang sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memiliki fungsi tambahan yang memberi nilai lebih bagi kota. Pemerintah berencana mengintegrasikan kawasan tersebut dengan konsep urban tourism agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik.

“Jadi bukan hanya mengatasi banjir, tapi juga bisa menjadi kawasan yang indah dan bermanfaat bagi masyarakat serta berpotensi menambah PAD,” jelasnya.

Ia berharap keberadaan polder tersebut mampu menekan risiko genangan di wilayah-wilayah rawan banjir, sekaligus menjadi bagian dari penataan kota yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Kota Bontang menargetkan proyek ini dapat memberikan dampak nyata bagi pengendalian banjir dalam jangka menengah hingga panjang.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang resmi mengisi enam jabatan kepala dinas yang sebelumnya kosong melalui pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Senin (5/1/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan penguatan kinerja organisasi perangkat daerah.

Enam pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi terbuka dan ditetapkan untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Pengisian jabatan ini sekaligus menutup kekosongan pimpinan pada sejumlah dinas dan badan yang selama ini dijabat oleh pelaksana tugas.

Untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), posisi yang sebelumnya dijabat Kamilan kini dipercayakan kepada Eko Arisandi. Sementara itu, jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sebelumnya diisi Sony Suwito, kini diemban oleh Muhammad Syahbirin.

Perubahan juga terjadi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Jabatan kepala badan yang sebelumnya dijabat Syahruddin, kini resmi diisi oleh Natalia Trisnawati. Selanjutnya, posisi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) yang sebelumnya dipimpin Rafidah, kini dijabat Eko Mashudi.

Untuk sektor komunikasi dan informasi, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sebelumnya dipegang Anwar Sadat, kini dipercayakan kepada Andi Hasanuddin Akmal. Adapun jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) resmi diisi oleh M. Taupan Kurnia S.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk bekerja profesional, menjaga integritas, serta melaksanakan tugas sesuai sumpah dan janji jabatan.

Pelantikan enam kepala dinas ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan program pembangunan di Kota Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S