SAMARINDA — Insiden tertabraknya Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) sebanyak dua kali dalam kurun dua minggu memicu desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan alur sungai. DPRD Kalimantan Timur menilai, persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan berulang karena berisiko menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan perlunya penyelidikan komprehensif agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia mengungkapkan, sejak jembatan tersebut dibangun, insiden tabrakan tercatat hampir mencapai 90 kali.

“Bayangkan, sudah hampir 90 kali terjadi insiden tabrakan. Setelah diidentifikasi, rata-rata kejadian berlangsung di luar jam pemanduan. Artinya, kalau tidak sesuai prosedur, tentu ada indikasi pelanggaran, bahkan potensi tindak pidana,” ujar Sabaruddin saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, baik KSOP maupun Pelindo selaku pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan alur sungai selama ini mengklaim telah bekerja maksimal. Namun fakta tabrakan tongkang batu bara yang terus berulang menunjukkan adanya kelalaian yang tidak bisa diabaikan.

Sabaruddin menyebut, tabrakan yang terjadi pada 23 Desember 2025 dan 4 Januari 2026 sama-sama melibatkan tongkang yang beroperasi di luar jam pengolongan. Hal tersebut menjadi catatan serius yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

“Sekarang siapa yang mau disalahkan? Mau tidak mau, semua pihak harus dievaluasi, terutama perusahaan-perusahaan dan para pelaksana di lapangan, termasuk kapten kapal. Kalau semua patuh pada aturan KSOP, saya kira kejadian seperti ini bisa dihindari,” tegasnya.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah wacana melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) dalam aktivitas pengolongan. Usulan ini muncul karena pemerintah daerah dinilai tidak memiliki peran signifikan dalam pengelolaan alur sungai saat ini. Dengan masuknya Perusda, pemerintah daerah diharapkan dapat ikut bertanggung jawab jika terjadi insiden.

“Idealnya, KSOP melalui MBS bisa masuk dalam skema perusahaan umum daerah. Kami mengapresiasi wacana itu. Tapi pertanyaannya, kalau BUMD atau Perusda masuk, apakah ada jaminan kejadian serupa tidak terulang?” kata Sabaruddin.

Ia menegaskan, jika tujuan pelibatan Perusda semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Kaltim pada prinsipnya sependapat. Namun aspek keselamatan dan jaminan solusi jangka panjang tetap harus menjadi prioritas utama.

Secara umum, lanjut Sabaruddin, pemerintah daerah dan DPRD sepakat bahwa jalur Sungai Mahakam memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD. Namun, rentetan tabrakan jembatan yang terjadi justru menjadi momentum evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan alur sungai dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional.

“Harapannya, ada evaluasi menyeluruh. Jangan hanya bicara keuntungan, tetapi juga kesiapan mengambil tanggung jawab penuh atas pengelolaan alur sungai,” pungkasnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur mengakui besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak masyarakat. Namun kondisi tersebut dinilai sebagai pilihan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyebut terdapat selisih yang cukup besar antara standar kebutuhan hidup layak dengan UMP yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak di Kalimantan Timur, memang selisihnya cukup jauh. Bahkan selisihnya bisa mencapai sekitar Rp2 juta,” ujar Darlis.

Meski demikian, ia menegaskan penetapan UMP dilakukan dalam situasi ekonomi yang penuh kehati-hatian. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk daya tahan dunia usaha dan potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah tidak bisa hanya melihat satu sisi. Kalau UMP ditetapkan terlalu tinggi dan melampaui kemampuan dunia usaha, justru dampaknya bisa fatal bagi tenaga kerja itu sendiri,” jelasnya.

Menurut Darlis, dalam kondisi tekanan ekonomi dan efisiensi anggaran yang masih berlangsung, pemerintah memilih angka UMP yang moderat agar sektor usaha tetap bertahan dan mampu menyerap tenaga kerja.

“Yang diantisipasi pemerintah adalah jangan sampai dunia usaha melemah. Kalau itu terjadi, risikonya pengangguran meningkat akibat PHK,” katanya.

Ke depan, DPRD Kaltim, lanjut Darlis, akan terus mendorong evaluasi kebijakan pengupahan secara berkala. Tujuannya agar kesenjangan antara UMP dan kebutuhan hidup layak dapat dipersempit secara bertahap, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah.

“Harapannya, ketika ekonomi daerah semakin kuat, UMP juga bisa semakin mendekati angka kebutuhan hidup layak masyarakat,” pungkasnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SANGATTA — Status konservasi Taman Nasional Kutai terus berada di bawah tekanan. Kawasan yang semestinya steril dari segala bentuk eksploitasi justru menjadi sasaran aktivitas ilegal, mulai dari tambang galian C, pembabatan mangrove, hingga pembukaan lahan tanpa izin. Balai TNK menilai, persoalan ini bukan semata soal lemahnya pengawasan, melainkan dampak langsung dari kebijakan enklave yang membuka celah serius bagi perusakan kawasan.

Kepala Balai TNK melalui Kasubbag Tata Usaha Balai TNK, Kristina Nainggolan, menyampaikan bahwa kebijakan enklave yang ditetapkan pada 2014 dan kembali mencuat dalam usulan tahun 2024 telah menciptakan preseden buruk dalam tata kelola kawasan konservasi. Keberadaan wilayah non-kawasan di tengah TNK menyebabkan fragmentasi bentang hutan dan membuka akses keluar-masuk yang sulit dikendalikan.

“Untuk mencapai area enklave, pasti harus melewati kawasan taman nasional. Kondisi ini memberi ruang dan akses bagi aktivitas ilegal, baik di dalam kawasan maupun di wilayah pinggiran TNK,” ujar Kristina, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan, kebijakan enklave kerap dipolitisasi, terutama menjelang agenda politik. Pola yang muncul cenderung berulang, yakni perambahan terjadi lebih dulu, lalu disusul dorongan agar wilayah tersebut dilegalkan melalui mekanisme enklave.

“Seolah ada anggapan, kalau lahan dirambah sekarang, nanti bisa diusulkan menjadi enklave. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kawasan konservasi,” tegasnya.

Balai TNK juga mengungkap bahwa aktivitas ilegal di dalam kawasan konservasi kini tidak lagi bersifat sporadis. Tambang galian C, misalnya, dijalankan secara terorganisir. Satu aktor dapat mengendalikan beberapa titik tambang dengan pekerja berbeda untuk menyamarkan peran utama.

“Mereka sudah memetakan titik-titik potensial. Saat patroli bergerak ke satu lokasi, aktivitas dialihkan ke lokasi lain. Informasi patroli kerap bocor,” ungkap Kristina.

Fakta di lapangan memperkuat pernyataan tersebut. Dalam dua operasi penertiban sepanjang November hingga Desember 2025, Balai TNK bersama tim gabungan menemukan aktivitas tambang galian C serta pembukaan mangrove ilegal di sejumlah titik. Sebanyak delapan unit alat berat disita dan beberapa orang diamankan.

Operasi pertama dilakukan pada 19 November 2025 di Sungai Sirap, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan. Di lokasi ini, petugas menemukan satu unit alat berat yang digunakan untuk tambang galian C ilegal.

Penindakan berlanjut pada 17 Desember 2025 di Desa Sangkima. Di titik ini, pelanggaran dilakukan dalam skala lebih besar. Enam unit alat berat diamankan bersama dua orang yang diduga terlibat langsung dalam aktivitas tambang ilegal di dalam kawasan TNK.

Sehari kemudian, 18 Desember 2025, petugas kembali bergerak ke Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan. Di wilayah pesisir TNK tersebut, ditemukan pembukaan kawasan mangrove untuk revitalisasi tambak tanpa izin. Satu unit alat berat serta dua orang kembali diamankan.

Tekanan terhadap TNK tidak hanya datang dari pelaku ilegal. Balai TNK juga menyoroti masuknya proyek revitalisasi tambak dan pembangunan infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi, khususnya di wilayah selatan Kutai Timur. Kristina menegaskan, kawasan konservasi tidak mengenal mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, termasuk untuk proyek yang bersumber dari APBD.

“Untuk kawasan konservasi, tidak ada izin selain wisata alam dan penelitian. Pembangunan jalan, semenisasi, atau proyek APBD di dalam TNK jelas tidak diperkenankan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, penggunaan APBD untuk proyek di kawasan konservasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena secara tidak langsung membiayai aktivitas yang bertentangan dengan regulasi.

Selama ini, Balai TNK mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi, teguran, hingga pemasangan papan larangan. Namun, karena pelanggaran terus berulang, penegakan hukum menjadi langkah terakhir.

“Kami bukan tidak bertindak. Tapi setiap kali operasi akan dilakukan, informasi sering bocor. Aktivitas ilegal justru meningkat di akhir tahun, terutama untuk mengejar target proyek,” ujarnya.

Terkait kerusakan yang telah terjadi, Balai TNK memastikan para pelaku tetap diproses secara pidana dan dikenakan sanksi denda. Sementara kawasan yang rusak akan dipulihkan melalui program rehabilitasi ekosistem dengan melibatkan mitra serta perusahaan yang memiliki kewajiban rehabilitasi hutan.

“Kawasan konservasi adalah sistem penyangga kehidupan. Jika rusak, dampaknya akan dirasakan luas. TNK harus dijaga dan tidak boleh dijadikan lokasi proyek apa pun,” pungkas Kristina.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

PASER — Kekerasan psikis menjadi ancaman paling serius bagi perempuan di Kabupaten Paser sepanjang 2025. Tekanan emosional yang berkepanjangan tak hanya berdampak pada kondisi kejiwaan, tetapi juga berisiko memicu gangguan kesehatan fisik hingga berujung fatal jika tidak ditangani secara tepat.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, total laporan kekerasan terhadap perempuan selama 2025 mencapai 29 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan psikis mendominasi dengan 18 kasus. Sementara kekerasan fisik tercatat sebanyak 5 kasus, kekerasan seksual 3 kasus, dan jenis kekerasan lainnya sebanyak 3 kasus.

Kepala DP2KBP3A Kabupaten Paser, Amir Faisol, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu berbentuk luka fisik yang tampak. Kekerasan psikis, menurutnya, justru sering luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat berbahaya.

“Kekerasan terhadap perempuan ini didominasi oleh kekerasan psikis. Kekerasan tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga menyasar kondisi emosional dan kejiwaan korban,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan, meski tidak meninggalkan bekas luka, kekerasan psikis dapat mengganggu kesehatan mental secara serius. Dalam kondisi tertentu, tekanan emosional yang terus-menerus bahkan dapat memicu gangguan fisik dan berujung pada kematian.

Amir mencontohkan kasus yang pernah terjadi di Jawa Barat, di mana seorang siswa meninggal dunia akibat tidak mampu menahan tekanan psikis karena perundungan di lingkungan sekolah. Kasus tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kekerasan psikis tidak boleh dianggap sepele.

“Kalau kekerasan psikis ini tidak ditangani, dampaknya bisa ke mana-mana. Korban bisa mudah sakit, kehilangan nafsu makan, hingga akhirnya kondisi fisiknya menurun dan berisiko fatal,” jelasnya.

Meski angka laporan kekerasan tergolong tinggi, Amir menilai hal tersebut bukan sebagai kegagalan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai sinyal positif meningkatnya kesadaran dan keberanian perempuan di Paser untuk melaporkan kekerasan yang dialami.

Menurutnya, perempuan kini semakin memahami hak-haknya serta mengetahui jalur pelaporan yang tersedia, baik untuk kekerasan fisik maupun psikis.

“Banyaknya laporan yang masuk bisa jadi karena perempuan-perempuan di Paser sudah lebih teredukasi. Ketika mengalami kekerasan, mereka tahu ke mana harus melapor dan tidak lagi memilih diam,” pungkasnya.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SAMARINDA — Rentetan kecelakaan di awal tahun 2026 kembali memantik sorotan tajam DPRD Kalimantan Timur. Insiden lalu lintas di Kilometer 28 jalan poros Kaltim pada Senin (5/1/2026) dini hari menjadi alarm bahwa persoalan keselamatan infrastruktur belum sepenuhnya tertangani secara serius.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) langsung di lokasi Kilometer 28 pada Rabu mendatang. Rapat tersebut akan melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Rabu kami akan RDP langsung di lokasi bersama BBPJN dan pihak-pihak terkait. Kemungkinan Wakil Gubernur dan Ketua DPRD juga akan memimpin langsung,” ujar Abdulloh saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).

Selain membahas kecelakaan di jalan poros, DPRD Kaltim juga akan menyoroti kelanjutan pembangunan fender pengaman Jembatan Mahakam I yang dinilai berjalan di tempat. Abdulloh mengungkapkan, sejak enam bulan lalu KSOP telah menyampaikan bahwa proyek fender sudah dilelang dan memiliki pemenang, namun hingga kini belum ada realisasi di lapangan.

“Sampai hari ini belum dikerjakan. Sekarang dijanjikan lagi pemancangan awal akhir Januari atau awal Februari. Yang kami inginkan bukan sekadar pemancangan,” tegasnya.

Menurut Abdulloh, pembangunan fender harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ia mengingatkan, pekerjaan yang hanya bersifat simbolis tanpa tindak lanjut nyata tidak akan menyelesaikan persoalan keselamatan di kawasan sungai Mahakam.

“Kalau hanya dipancang lalu ditinggal, itu sama saja bohong. Itu bukan solusi, hanya formalitas,” ujarnya.

Ia berharap RDP yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dapat membedah persoalan secara terbuka dan menghasilkan langkah konkret. Abdulloh menyebut Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim turut terlibat karena isu ini berkaitan langsung dengan sektor perhubungan, keselamatan alur sungai, dan kewenangan pengelolaan.

Dalam rapat sebelumnya, kata Abdulloh, Gubernur Kaltim telah meminta KSOP dan Pelindo agar pengelolaan tempat sandar kapal serta layanan pemanduan di wilayah Mahakam I dan Mahakam Ulu diserahkan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) apabila dinilai tidak mampu dikelola dengan baik.

“Kalau diserahkan ke Perusda, daerah tentu mendapat manfaat, termasuk peningkatan PAD. Konsekuensinya, kalau terjadi masalah, kita juga siap bertanggung jawab,” jelasnya.

Namun hingga kini, Perusda belum memperoleh manfaat apa pun, sementara pihak lain dinilai telah lama menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut. Abdulloh menegaskan, pihak yang menerima manfaat harus pula siap memikul tanggung jawab penuh.

“Tadi juga ditegaskan oleh Profesor Ayub, kalau tidak sanggup, ya mundur,” katanya.

Menurut Abdulloh, sikap tegas dari pemerintah daerah dan KSOP sudah ditunjukkan. DPRD Kaltim kini menunggu apakah komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata, atau kembali berhenti pada level seremonial.

“Besok masih ada rapat lanjutan dengan KSOP, lalu Rabu kita dalami lebih jauh. Pembahasan sudah masuk ke wilayah teknis, termasuk kemungkinan penggantian pengelola,” pungkasnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S