TENGGARONG – Setelah genap enam bulan menjabat, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan penataan birokrasi sebagai langkah percepatan realisasi program dan janji politik. Salah satu agenda yang disiapkan adalah rotasi serta pelantikan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan berlangsung pada Januari 2026.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa rotasi baru dapat dilakukan setelah melewati masa enam bulan sejak pelantikan dirinya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin pada 23 Juni 2025.

“Hari ini tepat enam bulan sejak saya bersama Haji Rendi Solihin dilantik. Sesuai ketentuan, setelah enam bulan barulah kami diperbolehkan melakukan rotasi atau pelantikan,” ujar Aulia, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, enam bulan pertama menjadi fase evaluasi kinerja birokrasi. Rotasi dipandang sebagai kebutuhan organisasi untuk memastikan OPD berjalan searah dengan visi dan prioritas pembangunan daerah.

“Rotasi ini adalah sebuah keniscayaan dalam organisasi, sebagai bagian dari proses penyegaran agar kinerja organisasi semakin baik,” jelasnya.

Aulia menegaskan, langkah penataan OPD tidak terlepas dari komitmen politik yang telah disampaikan kepada masyarakat Kukar saat Pilkada. Pemerintah daerah, kata dia, kini memasuki fase implementasi.

“Apa yang kami janjikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara saat pemilihan kemarin, itulah yang membuat masyarakat memilih kami. Sekarang waktunya untuk mewujudkan janji-janji tersebut,” tegasnya.

Dalam upaya itu, peran OPD dinilai krusial. Pemerintah membutuhkan perangkat daerah yang solid, adaptif, dan mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program yang nyata dan terukur.

“Ini bagian dari strategi memastikan seluruh janji politik kami bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, rotasi dan pelantikan pada Januari mendatang merupakan tahap awal. Evaluasi kinerja aparatur dan pemetaan potensi ASN akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Ini langkah awal. Ke depan kami akan terus melihat potensi terbaik yang ada. Insyaallah pelantikan-pelantikan berikutnya akan segera menyusul,” ujarnya.

Aulia juga menegaskan prinsip penempatan pejabat akan mengedepankan kompetensi dan kesesuaian jabatan.

“Kami berprinsip the right man in the right place, agar setiap aparatur bisa bekerja maksimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” jelasnya.

Saat ini, terdapat lebih dari sembilan jabatan kepala OPD yang masih kosong. Pemkab Kukar akan menanganinya secara bertahap, diawali dengan reposisi internal sebelum membuka seleksi terbuka.

“Jumlah jabatan kosong lebih dari sembilan. Tahap awal kita lakukan reposisi dan penyegaran, setelah itu baru kita buka seleksi terbuka,” pungkas Aulia. (ady)

Editor : Agus S.

TENGGARONG — Dinamika pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kian menghangat menjelang pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) ke-III. Empat kandidat resmi telah mengantongi nomor urut dan mulai memanaskan kontestasi dengan membawa gagasan seputar peningkatan kesejahteraan serta penguatan profesi wartawan di Kukar.

Pengundian nomor urut calon ketua digelar di Sekretariat Penjaringan Calon, Tenggarong, Rabu (24/12/2025). Tahapan ini menjadi bagian penting dari rangkaian akhir menuju Konferkab PWI Kukar yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (28/12/2025) di Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPK).

Berdasarkan hasil pengundian, Ufqil Mubin ditetapkan sebagai calon Ketua PWI Kukar dengan nomor urut 1. Andi Wibowo menempati nomor urut 2, disusul Bambang Irawan sebagai nomor urut 3, dan Muhammad Rafi’i dengan nomor urut 4.

Keempat calon hadir membawa visi dan misi masing-masing. Meski memiliki latar belakang dan pendekatan berbeda, seluruh kandidat memiliki benang merah yang sama, yakni mendorong peningkatan kesejahteraan wartawan Kukar melalui penguatan kompetensi, profesionalisme, serta perlindungan dan advokasi profesi wartawan.

Kontestasi pemilihan Ketua PWI Kukar ini pun dipandang bukan sekadar perebutan posisi kepemimpinan, melainkan ajang adu gagasan tentang arah dan masa depan organisasi. Isu kesejahteraan wartawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan peran organisasi menjadi tema utama yang mengemuka.

Menariknya, meski berada dalam arena kompetisi, keempat calon menunjukkan komitmen menjaga iklim kebersamaan dan soliditas organisasi. Mereka sepakat bahwa Konferkab harus menjadi momentum konsolidasi, bukan ajang perpecahan, demi kemajuan PWI Kukar ke depan.

Ketua Panitia Konferkab PWI Kukar, Syaiful Aulia, mengatakan penetapan nomor urut sekaligus penyampaian visi dan misi calon merupakan tahapan terakhir sebelum pelaksanaan Konferkab.

“Penetapan nomor urut dan sosialisasi visi-misi ini adalah tahapan terakhir. Selanjutnya panitia akan melakukan sosialisasi gambar calon, kemudian pelaksanaan Konferkab pada 28 Desember nanti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan persiapan telah dilalui panitia sesuai jadwal. Mulai dari pendaftaran dan verifikasi bakal calon ketua, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga sosialisasi tata tertib Konferkab. Saat ini, panitia fokus mematangkan kesiapan teknis agar pelaksanaan Konferkab berjalan tertib dan lancar.

Syaiful berharap Konferkab ke-III PWI Kukar tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

“Kami berharap Konferkab ini melahirkan ketua terbaik yang bisa menjadikan PWI Kukar sebagai rumah besar dan rumah aman bagi seluruh wartawan untuk berkembang, berproses, dan mendapatkan perlindungan,” pungkasnya. (Ady)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan meskipun kegiatan belajar mengajar tengah memasuki masa libur sekolah. Namun, kebijakan tersebut dinilai kurang efektif dan berpotensi membebani siswa maupun orang tua karena penerima manfaat tetap harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil paket makanan.

Kepala SMP Negeri 1 Tenggarong, Imam Huzaini, menyampaikan bahwa selama libur panjang Natal dan Tahun Baru, distribusi MBG di sekolahnya tetap berjalan dengan pola tertentu yang menyesuaikan kalender libur.

“Di SMP 1 selama liburan ini masih dibagikan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Karena Kamis dan Jumat libur Natal. Minggu berikutnya juga Senin, Selasa, dan Rabu lagi. Jadi total selama libur ini sekitar enam kali pembagian,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pembagian MBG tidak dilakukan setiap hari secara berturut-turut, melainkan dirangkap sesuai jadwal distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Secara prinsip setiap hari dapat jatah, hanya saja karena minggu ini terpotong libur Natal, maka dibagikan Senin sampai Rabu, tanggal merah libur, lalu dilanjutkan lagi Senin berikutnya,” ujarnya.

Karena siswa sedang menjalani libur sekolah, mekanisme pengambilan MBG dilakukan secara mandiri. Sebagian siswa datang langsung ke sekolah, sementara sebagian lainnya diwakili oleh orang tua.

“Ada anak-anak yang datang sendiri, ada juga yang diwakili orang tua. Tapi memang tidak semuanya, karena ada juga yang sedang liburan ke luar kota sehingga tidak bisa mengambil,” katanya.

Terkait paket MBG yang tidak diambil siswa, pihak sekolah menyebutkan bahwa umumnya tidak dikembalikan ke pihak SPPG.

“Biasanya tidak dikembalikan. Ada teman-teman di sekolah yang ikut membantu, kemungkinan dibagikan ke mereka,” ungkapnya.

Meski distribusi MBG tetap berjalan, Imam Huzaini menilai pelaksanaan program tersebut saat masa libur sekolah kurang tepat jika dilihat dari sisi efektivitas dan beban bagi siswa maupun keluarga.

“Menurut saya, kalau mau lebih efektif, sebaiknya MBG diberikan di hari-hari efektif sekolah saja. Kalau libur, ya libur sekalian, sehingga siswa tidak merasa terbebani harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil MBG. Itu bisa memberatkan anak maupun orang tuanya,” tegasnya.

Namun demikian, pihak sekolah tetap menjalankan kebijakan tersebut karena mekanisme distribusi MBG sepenuhnya berada di bawah ketentuan SPPG.

“Karena kebijakannya saat ini masih dibagikan saat libur, maka kami tetap menerima dan menyesuaikan. Untuk teknisnya, kami hanya mengikuti,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa meskipun siswa libur, distribusi MBG di sekolah tetap didampingi petugas.

“Setelah MBG dari SPPG tiba di sekolah, ada petugas dari guru dan tata usaha yang piket harian untuk mendampingi pembagian,” jelasnya.

Adapun waktu pembagian MBG tidak mengalami perubahan, yakni tetap dilaksanakan pada pukul 10.00 hingga 11.00 Wita.

Sementara itu, masa libur panjang siswa SMP Negeri 1 Tenggarong dijadwalkan berlangsung hingga 3 Januari 2026, dan kegiatan belajar mengajar akan kembali aktif pada 5 Januari 2026. (Ady)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Selama masa libur sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panjaitan Tenggarong tetap melanjutkan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema dirapel atau digabung per dua hari. Skema ini diterapkan agar distribusi bantuan gizi tetap berjalan optimal tanpa membebani sekolah, guru, maupun siswa selama periode libur.

Kepala SPPG Panjaitan Tenggarong, Idamayah, menjelaskan bahwa selama libur sekolah pihaknya tetap melayani sebanyak 3.403 penerima manfaat yang berasal dari enam sekolah di wilayah Tenggarong.

“Kami tetap mendistribusikan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang sama seperti sebelum libur sekolah, totalnya 3.403 siswa dari enam sekolah,” ujarnya.

Enam sekolah yang menjadi sasaran penyaluran MBG tersebut meliputi SMP Negeri 1 Tenggarong, SMP Negeri 2 Tenggarong, SD Negeri 01, SD Negeri 03, SD Negeri 11, dan SD Negeri 18 Tenggarong. Seluruh proses distribusi ditangani oleh dapur SPPG Panjaitan yang berlokasi di Tenggarong, dengan jarak distribusi terjauh sekitar tiga kilometer dari dapur.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Panjaitan memilih mekanisme penyaluran dirapel meskipun pemerintah pusat memberikan fleksibilitas, baik untuk penyaluran harian maupun digabung.

“Di SPPG kami memilih dirangkap. Misalnya jatah hari Senin dan Selasa, kami bagikan sekaligus di hari Senin. Jadi tidak setiap hari, tetapi per dua hari sekali,” jelas Idamayah.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi libur sekolah agar aktivitas sekolah dan para guru tidak terganggu serta tetap memiliki waktu istirahat.

“Kalau setiap hari sebenarnya bisa saja, tetapi kami juga mempertimbangkan pihak sekolah dan guru-guru supaya bisa menikmati masa libur. Jadi kami pilih pola yang paling tepat,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan penyaluran MBG secara dirapel justru mendapat respons positif dari pihak sekolah. Kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi, sementara sekolah tidak harus menyesuaikan aktivitas setiap hari.

“Pihak sekolah menyambut baik. Anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi, tapi sekolah juga tetap punya jeda libur. Mereka cukup antusias,” ungkapnya.

Terkait jenis makanan yang disalurkan selama masa libur, SPPG Panjaitan menerapkan kombinasi antara makanan siap santap dan makanan kering. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan ketahanan makanan.

“Pada hari-hari tertentu, seperti Senin dan Kamis, kami berikan makanan siap santap. Di hari lainnya kami kombinasikan dengan makanan kering. Minggu ini misalnya, Kamis bertepatan dengan Hari Natal, jadi kami sesuaikan,” jelasnya.

Idamayah menegaskan bahwa secara kebijakan, jatah MBG tetap dihitung harian. Skema rapel hanya berkaitan dengan teknis distribusi, bukan pengurangan hak penerima manfaat.

“Jatahnya tetap harian, hanya cara penyalurannya yang kami rangkap. Itu diperbolehkan karena memang ada opsi dari pusat,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tugas SPPG Panjaitan sebatas mengantarkan paket MBG ke sekolah. Jika terdapat paket yang tidak terambil oleh siswa selama libur, pengelolaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pihak sekolah.

“Kami tidak menarik kembali MBG yang sudah diantar. Penanganannya diserahkan kepada pihak sekolah untuk dibagikan sesuai kebijakan mereka,” ujarnya.

Untuk jadwal penyaluran berikutnya, Idamayah menyampaikan bahwa distribusi MBG selama libur sekolah berlangsung hingga akhir Desember 2025 dan akan dihentikan sementara setelah itu.

“Setelah tanggal 31 Desember kami break sementara. Informasi sementara, distribusi normal kembali mulai 8 Januari, namun tetap menunggu arahan dari pusat. Kalau dipercepat, kami siap menyesuaikan,” pungkasnya. (ady)

Editor: Agus S

PASER — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026. Dalam usulan tersebut, UMK Paser diproyeksikan naik sebesar Rp185.432 dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp3.776.998.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser, Rizky Noviar, menjelaskan bahwa besaran UMK 2026 tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Paser. Pembahasan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, serikat pekerja, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

“Hasil kesepakatan ini telah dituangkan dalam surat rekomendasi Bupati Paser Nomor 500.15.14.1/984/DTKT/XII/2025 dan telah kami sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan,” ujar Rizky, Rabu (24/12/2025).

Ia menerangkan, dalam proses penentuan kenaikan UMK, Dewan Pengupahan menggunakan tiga instrumen utama, yakni pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser, inflasi Provinsi Kalimantan Timur, serta indeks tertentu atau nilai alpa. Penetapan nilai alpa dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Dewan Pengupahan Kabupaten Paser menyepakati penggunaan nilai alpa maksimal sebesar 0,9 sebagai dasar perhitungan UMK 2026.

Selain UMK, Pemkab Paser juga mengusulkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sektor-sektor unggulan di daerah tersebut, khususnya perkebunan dan pertambangan, sebagai bentuk perhatian terhadap karakteristik ekonomi daerah Bumi Daya Taka.

Berdasarkan surat rekomendasi Bupati Paser Nomor 500.15.14.1/986/DTKT/XII/2025, UMSK sektor perkebunan kelapa sawit tahun 2026 diusulkan naik sebesar Rp174.018 atau 4,79 persen, sehingga menjadi Rp3.810.018. Sementara itu, UMSK sektor pertambangan batu bara diusulkan naik Rp192.478,96 atau 5,16 persen menjadi Rp3.920.523.

“Untuk sektor tambang batu bara digunakan nilai alpa 0,9, sedangkan sektor perkebunan menggunakan nilai alpa 0,8,” jelas Rizky.

Meski seluruh usulan telah disepakati di tingkat kabupaten, Rizky menegaskan bahwa keputusan final mengenai besaran UMK dan UMSK yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026 sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Timur.

“Kami sudah menyampaikan seluruh rekomendasi. Saat ini tinggal menunggu penetapan resmi dari Gubernur Kaltim,” pungkasnya. (nash)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polresta Balikpapan melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) di pasar tradisional menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan tetap terjaga selama momentum Nataru.

Pengecekan dilaksanakan pada Rabu (24/12/2025) mulai pukul 08.30 Wita di Pasar Pandan Sari, Kota Balikpapan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Balikpapan dan melibatkan sejumlah instansi lintas sektor.

Instansi yang terlibat antara lain Satgas Pangan Polresta Balikpapan, Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Dinas Perizinan Kota Balikpapan, serta Dinas Pangan Kota Balikpapan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan, Zeska Taruna Wijaya, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk mengawasi stabilitas harga Bapokting agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan RI. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada ketersediaan stok untuk mengantisipasi kelangkaan barang.

“Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat agar bisa memperoleh bahan pokok dengan kualitas yang baik dan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan di lapangan, Satgas Pangan memastikan harga Bapokting di Kota Balikpapan masih relatif stabil dan belum ditemukan adanya lonjakan harga yang signifikan. Ketersediaan stok bahan pokok juga dinyatakan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polresta Balikpapan, Sangidun, mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying yang dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan. Stok Bapokting menjelang Natal dan Tahun Baru dipastikan dalam kondisi aman dan cukup,” ujarnya.

Kegiatan pengecekan pasar berlangsung dengan aman dan lancar hingga selesai. Polresta Balikpapan bersama instansi terkait berkomitmen terus melakukan pengawasan guna menjaga stabilitas pangan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru. (ap)

Editor: Agus S

JAKARTA — Fakta dugaan penambangan ilegal yang diduga dilakukan PT Position mencuat ke ruang publik setelah terungkap dalam persidangan sengketa lahan patok PT Wana Kencana Mineral (WKM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Koalisi Save Maba Sangaji mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan tersebut secara serius dan menyeluruh.

Koordinator Koalisi Save Maba Sangaji, Musa Naim, menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pengusutan dugaan tambang ilegal PT Position. Menurutnya, informasi tersebut tidak boleh berhenti hanya sebagai catatan persidangan semata.

“Kami kira semua fakta hukum soal PT Position yang terungkap di PN Jakarta Pusat harus segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum, baik Satgas PKH, Kepolisian, maupun Kejaksaan,” kata Musa kepada awak media, Selasa (23/12/2025).

Ia menyebutkan, risalah persidangan telah memuat data penting terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut, mulai dari lokasi kegiatan, skema penambangan, hingga luas wilayah yang diduga telah dieksploitasi tanpa izin.

“Semua informasi yang dibutuhkan penegak hukum sebenarnya sudah tersedia di dalam risalah persidangan. Sekarang tinggal soal keberanian aparat untuk menindaklanjuti,” tegasnya.

Perkara sengketa lahan PT WKM sendiri telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 17 Desember 2025. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan 25 hari kepada dua pekerja PT WKM, yakni Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang.

Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) terkait perintangan kegiatan usaha pertambangan. Namun, Majelis Hakim tidak memasukkan dugaan penambangan ilegal oleh PT Position sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Dalam risalah persidangan setebal 154 halaman, Ketua Majelis Hakim Sunoto secara eksplisit menyinggung adanya dugaan aktivitas penambangan ilegal PT Position di wilayah Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Meski demikian, Majelis Hakim menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak dijadikan dasar putusan karena dianggap sebagai perkara terpisah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kalaupun terdapat dugaan pelanggaran oleh PT Position, hal tersebut merupakan perkara terpisah yang harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri,” ujar Sunoto sebagaimana tertuang dalam risalah persidangan.

Sebelumnya, kuasa hukum PT WKM juga telah melampirkan sejumlah bukti pendukung dalam persidangan, antara lain peta citra satelit, rekaman video aktivitas penambangan, serta laporan penegakan hukum (Gakkum) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Laporan tersebut disebut mengonfirmasi adanya aktivitas penambangan ilegal di wilayah yang disengketakan.

Koalisi Save Maba Sangaji menilai, pemisahan perkara oleh Majelis Hakim tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses penegakan hukum. Mereka mendesak agar aparat segera membuka penyelidikan baru terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Position demi menjaga keadilan, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum di sektor pertambangan. (fj)

Editor: Agus S