Beranda blog Halaman 389

STITEK Bontang Berpeluang Jadi Universitas

Penulis
redaksi
-
0
Pembicaraan terkait peluang STITEK Bontang menjadi universitas. (Syakurah)

BONTANG — Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang dinilai memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi universitas. Hal tersebut diungkapkan dalam sosialisasi dan diseminasi kebijakan perubahan bentuk STITEK Bontang menjadi universitas, Kamis (18/12/2025).

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa keinginan STITEK untuk berkembang menjadi universitas merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di Kota Bontang dan Kalimantan Timur.

“Ini niat yang sangat baik. Untuk menjadi universitas tentu dibutuhkan kerja keras dan persiapan yang matang, terutama terkait persyaratan perizinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat komunikasi antara pengelola STITEK dan pemerintah pusat, agar berbagai persyaratan yang dibutuhkan dapat dipersiapkan sejak dini. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat, dinilai penting agar proses perubahan bentuk dapat berjalan optimal.

Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Mukhammad Najib, mengatakan STITEK memiliki potensi untuk berubah bentuk menjadi universitas, terutama melihat kebutuhan pendidikan tinggi di wilayah industri seperti Bontang.

“Pemerintah pada prinsipnya mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas perguruan tinggi. STITEK memiliki peluang untuk menjadi universitas, tentu dengan catatan seluruh persyaratan yang ditetapkan harus dipenuhi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, salah satu syarat utama pendirian universitas adalah memiliki minimal tujuh program studi, dengan masing-masing program studi didukung oleh sedikitnya lima dosen tetap, sehingga total minimal diperlukan 35 dosen. Selain itu, aspek sarana prasarana dan lahan kampus juga menjadi perhatian.

Ketua Yayasan Pendidikan Bersama yang menaungi STITEK, Ir. Yhenda Permana, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengembangkan STITEK agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

“STITEK ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak Bontang untuk memperoleh pendidikan tinggi dengan program studi yang relevan dan dibutuhkan dunia kerja,” ungkapnya.

Saat ini STITEK memiliki empat program studi, yakni Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Elektro, dan Bisnis Digital. Ke depan, jumlah program studi tersebut ditargetkan bertambah menjadi tujuh sebagai bagian dari persiapan perubahan bentuk menjadi universitas.

Ia mengakui tantangan terbesar dalam proses tersebut adalah menyinergikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kota Bontang, sektor industri, hingga dukungan dari DPR dan Kementerian Pendidikan Tinggi.

“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis STITEK memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi universitas,” pungkasnya.

Adapun target 7 program studi 2025 dan 2027, pada tahun 2025 telah tercapai 3 jurusan teknik industri, kewirausahaan, dan teknik lingkungan. Pada 2027 diajukan 4 jurusan yakni manajemen bisnis internasional, teknik logistik, hukum bisnis, dan teknik keselamatan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

MB PKT Road to TWMC 2025 (4): Dua Kategori Melaju ke Final, Diakui Masuk Kelas Dunia

Penulis
redaksi
-
0
Pertandingan di babak semi final untuk 2 kategori yang diikuti MB PKT. (Ist)

SISAKET, THAILAND – Usai meraih tropy Drumline Battle Professional Class Champion, Rabu (17/12/2025) kemarin, Marching Band Pupuk Kaltim (MB PKT) kembali membuktikan diri dengan berhasil melaju ke babak final di 2 kategori
Open Field Show – Open Class dan Indoor Marching Arts Winds, Kamis (18/12/2025) kemarin.

Dijelaskan Ketua Umum MB PKT, Dwi Agung Wibowo, di semi final kategori Open Field Show – Open Class MBPKT meraih skor 87.750, sementara lawannya Debsirin Samutprakan 87.550.

“Semi finals berlangsung di Sisaket Stadium Kamis kemarin,” ujarnya.

Di semifinal open field ini kedua tim mencari skor tertinggi, sebagai gambaran untuk menuju final. Di partai final nantinya akan kembali menghadapi lawan yang sama. Dimana yang mampu meraih skor tertinggi pemenangnya.

Pihaknya merasa bangga, lantaran usai bertanding di babak semi final ini, MB PKT dinyatakan naik kelas menjadi world class, lantaran berhasil meraih skor di atas standar internasional.

Untuk skor standar tertinggi di open class adalah 77.00, namun MB PKT meraih skor 87. Itu artinya MB PKT sudah diakui di atas standar dan layak masuk kelas dunia.

“Hal ini sudah terkonfirmasi oleh media publikasi TWMC. Ada ucapan selamat bahwa MB PKT masuk kategori world class,” bebernya.

Hal yang sama juga berlaku di babak semi final kategori Indoor Marching Arts Winds, yang berlangsung di Sommai Stadium. MB PKT berhasil mendapatkan skor 85.000, sementara lawannya Satreesiriket meraih nilai 83.900.

“Kami berhak melaju ke babak final untuk kategori ini,” imbuh Agung.

Dipaparkannya, di kategori Indoor Marching Arts Winds hanya khusus mempertandingkan alat musik brass section.

Diketahui Brass section merupakan kelompok alat musik tiup logam yang menghasilkan suara dari getaran bibir pemainnya, seperti Trumpet, Trombone, French Horn, Tuba, Mellophone, dan Euphonium

“Kami bawakan tema nusantara. Ada 3 lagu medley yang kami bawakan, yaitu Indonesia Pusaka, Kolam Susu, dan Angin Mamiri,” terangnya.

Babak semi final ini dijadikan sebagai evaluasi nilai. Menjadi acuan saat akan berlaga di partai final tanggal 20 Desember mendatang.

“Kami harus bisa lebih baik lagi dan dapat juara,” pungkasnya.

MB PKT menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di ajang Thailand World Music Championship (TWMC) 2025. Dengan kekuatan 135 personel secara keseluruhan, yang terdiri dari pemain, pelatih, serta official.

MB PKT tampil di dalam tiga kategori, meliputi Drumline Battle (Professional), Indoor Marching Arts – Winds (Independent), serta Marching Field Show (World Class).

Penulis/Editor: Yusva Alam

Musim Hujan Berkepanjangan Tekan Angka Karhutla di Bontang

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG — Intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Bontang tahun ini mengalami penurunan tajam. Faktor cuaca yang didominasi hujan berkepanjangan, dinilai menjadi penyebab utama meredanya kasus kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang mencatat, sepanjang tahun ini hanya terjadi delapan kejadian karhutla. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 40 kejadian.

Kepala Pelaksana BPBD Bontang Usman melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Ismail, menyebut tren penurunan ini cukup signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut turut meringankan upaya penanganan bencana di lapangan.

“Jumlah kejadian karhutla tahun ini jauh berkurang dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Penurunan tersebut tidak terlepas dari perubahan pola cuaca ekstrem. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bontang, Eko Mashudi, menjelaskan bahwa musim hujan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari biasanya.

“Sejak akhir Agustus sudah sering hujan, bahkan pada September lalu Bontang sempat mengalami banjir cukup besar,” jelasnya.

Eko menambahkan, eskalasi cuaca ekstrem ini dipengaruhi oleh aktivitas siklon di wilayah Pasifik dan Australia, yang berdampak pada pola iklim di Kalimantan Timur, termasuk Bontang.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor pendukung. Warga dinilai semakin memahami risiko membuka lahan dengan cara membakar, maupun membakar sampah di area yang mudah terbakar.

“Kesadaran masyarakat mulai tumbuh, ini sangat membantu menekan potensi karhutla,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Empat ASN Terindikasi Gunakan Sabu Usai Tes Urine Mendadak di Pendopo Wali Kota

Penulis
redaksi
-
0
Tes urin mendadak yang dilaksanakan BNN. (ist)

BONTANG – Tes urine mendadak digelar Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (18/12/2025). Dalam kegiatan tersebut didapati empat Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi menggunakan narkoba.

Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga 16.30 Wita, diikuti 253 pegawai dari empat OPD, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang.

Kepala BNNK Bontang, Lulyana Ramdhani, menyebutkan hasil pemeriksaan menunjukkan empat pegawai positif mengandung zat amfetamin dan metamfetamin, yang mengarah pada penggunaan narkoba jenis sabu.

“Yang terindikasi ada tiga pegawai Disdamkartan dan satu pegawai dari Dinas Perhubungan,” jabarnya

Ia menambahkan, seluruh hasil tes urine akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk ditindaklanjuti.

Asisten I Setda Kota Bontang, Dasuki, menegaskan bahwa penanganan dan pemberian sanksi terhadap ASN yang terindikasi narkoba sepenuhnya menjadi kewenangan BKPSDM.

“Keputusan sanksi pasti ada. Kami serahkan prosesnya ke BKPSDM,” katanya.

Tes urine mendadak ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengarahan Siaga Aparatur Pemerintah Jelang Akhir Tahun 2025. Untuk memastikan seluruh pegawai mengikuti pemeriksaan, pintu utama pendopo sempat ditutup sementara.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

DKUMPP Temukan Banyak Penjual Rokok Ilegal

Penulis
redaksi
-
0
DKUMPP saat menggelar pengawasan barang tertentu ekspor dan impor ilegal. (Ist)

BONTANG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang menggelar Pengawasan Barang tertentu Ekspor dan Impor Ilegal, Khususnya produk rokok ilegal tidak bercukai, Kamis (18/12/2025).

DKUMPP di bawah tusi bidang perdagangan memimpin monitoring gabungan tim satgas. Dihadiri pula Kecamatan Bontang Selatan dan Utara.

Kabid Perdagangan DKUMPP, Sunita Sinaga menjelaskan, bahwasanya dalam menjalankan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi salah satunya ialah pencegahan ekspor dan impor ilegal.

Kota Bontang telah membuat SK Walikota Bontang Tim Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan Tata Niaga Impor Tahun 2025. Sebagai Koordinator Pokja, Sunita kali ini memimpin tim untuk monitoring peredaran rokok yang diduga ilegal.

Dijelaskannya, dari hasil monitoring sampel toko klontongan, ternyata cukup banyak ditemukan produk rokok berbagai merk, baik impor maupun produk dalam negeri, yang tidak memiliki pita cukai rokok.

Pihaknya pun menghimbau, agar pelaku usaha pedagang rokok tidak memperjualbelikan rokok – rokok tersebut, karena memang produk tersebut ilegal dan melanggar hukum.

Dalam upaya Pemkot Bontang mendukung produk yang skalanya industri rumahan dan memiliki legalitas lengkap, maka himbauan ini perlu diluaskan kepada masyarakat Kota Bontang, khususnya agar juga ikut menjadi konsumen cerdas, dimana memakai atau mengkonsumsi produk buatan Indonesia, memiliki legalitas yang lengkap, sehingga tidak merugikan konsumen sendiri nantinya.

“Kasihan kan usaha kecil produk rokok yang sudah berkontribusi ke negara dengan memenuhi pajak cukai nya, jika harus kalah bersaing dengan produk ilegal apalagi produk yang impor ato kita biasa sebut rokok kapal!, Kalau bisa sih ya jangan merokok,” sarannya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Trisno Ajukan Konsep “KAKs Mantap” di Awal Menjabat

Penulis
redaksi
-
0
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim), Trisno. (Ramlah)

SANGATTA – Trisno baru saja dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim). Ia langsung memperkenalkan kerangka kerja “KAKs Mantap” sebagai upaya memutus pola lama birokrasi yang dinilai kerap membuat program pemerintah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.

KAKs Mantap, akronim dari Koordinasi, Asistensi, dan Konsolidasi diklaim sebagai pendekatan kerja holistik dan terukur untuk menopang 50 program unggulan Bupati Kutim. Program-program tersebut melibatkan sedikitnya 18 organisasi perangkat daerah (OPD), 18 kecamatan, 21 puskesmas, serta tiga rumah sakit, sebuah struktur besar yang selama ini kerap menyisakan persoalan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sinkronisasi.

“Koordinasi harus jelas. Siapa bertanggung jawab, apa yang digaransikan, dan bagaimana rencana aksinya. Asistensi dan konsolidasi tidak boleh abstrak,” jelas Trisno kepada awak media, Rabu (17/12/2025).

Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap praktik birokrasi yang selama ini lebih sibuk mengejar serapan anggaran ketimbang memastikan dampak nyata di masyarakat. Trisno menegaskan, tanpa kerangka koordinasi yang tegas, program hanya akan menjadi daftar kegiatan tahunan yang berulang tanpa evaluasi mendalam.

Ia mencontohkan program Satu Kartu Keluarga (KK) Satu Sertifikat sebagai pekerjaan rumah serius. Program tersebut menuntut keterlibatan lintas lembaga, mulai dari Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Tanpa data yang valid dan terintegrasi, target program dinilai rawan meleset.

“Jumlah KK, bidang tanah, target jangka panjang, sampai ketersediaan anggaran harus terang sejak awal. Kalau tidak, kita hanya memindahkan masalah dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya,” tegasnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada Beasiswa Kutim Tuntas. Menurut Trisno, keberhasilan program beasiswa tidak bisa diukur semata dari besarnya alokasi anggaran. Ukuran utamanya adalah seberapa banyak warga Kutim yang benar-benar terakomodasi dan terbantu mengakses pendidikan tinggi.

Ia menilai, selama ini perencanaan sering kali berhenti pada angka anggaran, tanpa ditopang data lulusan SMA dan proyeksi riil potensi masuk perguruan tinggi. Akibatnya, kebijakan pendidikan kerap tidak tepat sasaran.

Sebagai langkah awal, Trisno menjanjikan pembangunan big database sebagai fondasi koordinasi dan perencanaan lintas sektor. Ia mengakui, Kutim sejatinya sudah memiliki berbagai data, namun masih tersebar di masing-masing unit dan belum terintegrasi.

“Ini bukan soal siap atau tidak siap. Tanpa data yang terintegrasi, program pemerintah daerah sulit dikawal agar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Saipul: Deforestasi di Kaltim Bukan Lagi Risiko, tapi Kepastian Bencana

Penulis
redaksi
-
0
Dr Saipul, S.Sos.,M.SI

KAMIS (18/12) hari ini, Tim Redaksi Media Kaltim Network (MKN) secara khusus menyajikan liputan mendalam tentang deforestasi sistemik di Kaltim. Liputan ini menjadi penting karena tidak lagi berbicara soal potensi, melainkan realitas yang sudah kita hadapi bersama: banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan yang kian sulit dikendalikan.

Rabu (17/12), saya berdiskusi cukup panjang dengan Dr Saipul, S.Sos.,M.SI, akademisi sekaligus dosen Universitas Mulawarman. Diskusi itu berlangsung dari sore hingga malam, termasuk saat ia singgah ke kantor Media Kaltim. Salah satu topik yang paling mengemuka adalah kerusakan hutan di Kaltim dan kegagalan kebijakan dalam membaca tanda-tanda alam.

Menurut Saipul, kita seharusnya sudah belajar dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. “Bencana seperti banjir dan longsor itu bukan datang tiba-tiba. Ia bisa dimitigasi sejak awal jika kita serius memperhatikan kondisi alam, terutama hutan,” bebernya.

Saya bersama Dr. Saipul, S.Sos., M.Si. (kiri) di Kantor Media Kaltim, Bontang.

Ia menegaskan, berbeda dengan tsunami yang membutuhkan sistem deteksi khusus, bencana ekologis di daratan justru sangat bergantung pada kebijakan manusia. Karena itu, alasan bahwa bencana hari ini merupakan akibat kebijakan masa lalu tidak bisa diterima begitu saja. Negara, kata Saipul, tidak pernah berhenti berjalan. Pemerintahan boleh berganti, tetapi tanggung jawab institusional tetap melekat.

Dalam konteks Kalimantan Timur, Saipul melihat pola yang sama dan terus berulang. Penebangan kayu, tambang batu bara, dan ekspansi sawit memiliki satu benang merah: pembabatan hutan secara besar-besaran.

Hutan dibuka, ekosistem rusak, lalu diganti dengan fungsi yang tidak pernah mampu menggantikan peran ekologis hutan alami. “Hutan Kalimantan sejak awal berfungsi mengatur air, menahan longsor, dan menjaga keseimbangan iklim. Ketika ditebang, apalagi diganti sawit, fungsi itu hilang. Sawit tidak akan pernah menggantikan hutan,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi narasi investasi yang selalu dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, selama investasi dikuasai sektor swasta murni, klaim kesejahteraan itu kerap menjadi pembohongan publik. Pajak yang diterima negara tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditanggung masyarakat sekitar.

“Kita punya batu bara, migas, sawit, LNG. Tapi siapa yang benar-benar sejahtera? Yang sejahtera itu pemilik perusahaan dan pemegang saham, bukan warga yang rumahnya terendam banjir,” ujarnya lugas.

Fenomena banjir yang semakin tinggi dan tidak terprediksi di Samarinda, Kutai Timur, dan wilayah lain di Kaltim, menurut Saipul, merupakan tanda terganggunya siklus alam. Curah hujan yang kian ekstrem bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan peringatan bahwa daya dukung lingkungan telah melemah.

Ironisnya, di tengah berbagai program penanggulangan banjir, kondisi justru semakin memburuk. “Kalau banjir terus meningkat, berarti ada yang salah secara mendasar. Masalahnya bukan hanya di hilir, tetapi di kebijakan hulunya,” katanya.

Yang paling ia sesalkan adalah kecenderungan kepala daerah mencari pembenaran. Alam dan cuaca disalahkan, sementara izin tambang dan sawit terus berjalan. Padahal, jika dilihat secara objektif, kerusakan lingkungan merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang disengaja.

Dalam pandangan akademiknya, kondisi ini bahkan telah menyentuh wilayah tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga. Rumah rusak, lahan terendam, mata pencaharian hilang, tetapi kompensasi hampir tidak pernah sebanding dengan kerugian nyata yang dialami masyarakat.

“Negara yang memberi izin, negara pula yang harus bertanggung jawab. Kalau perusahaan tidak mampu, negara wajib memulihkan kerugian rakyat,” tegasnya.

Dengan luasan konsesi tambang dan sawit yang telah menembus jutaan hektare di Kalimantan Timur, Saipul menyimpulkan satu hal yang tidak bisa lagi dihindari: alih fungsi lahan telah berlangsung secara sistemik. Reklamasi berjalan setengah hati, lubang tambang dibiarkan, dan jaminan pemulihan lingkungan lebih sering berhenti di atas kertas.

Kesimpulan ini sejalan dengan liputan khusus Tim Redaksi Media Kaltim Network yang dihimpun dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Data lapangan, kesaksian warga, hingga temuan visual menunjukkan pola yang sama: kerusakan hutan berjalan paralel dengan meningkatnya risiko bencana.

Artinya, deforestasi di Kalimantan Timur bukan lagi soal kemungkinan. Ia telah menjadi kepastian bencana, selama kebijakan tidak berubah dan tanggung jawab terus dihindari.

Liputan lengkap mengenai kondisi hutan dan dampaknya di berbagai wilayah Kaltim dapat dibaca dalam Liputan Khusus Media Kaltim Network. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Kota Layak Anak Bontang, Tapi Kekerasan Masih Marak

Penulis
redaksi
-
0

Predikat Kota Layak Anak yang disandang Bontang menghadapi tantangan serius. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi dan menunjukkan bahwa perlindungan, pencegahan, serta penanganan belum berjalan optimal. Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara nyata, bukan sekadar label kebijakan.

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Radar Bontang?
Langsung baca e-paper lengkapnya di link berikut:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb18des2025/mobile/

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

Pemkot Bontang Instruksikan Ayah Ambil Rapor Anak ke Sekolah

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi. (ist)

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang resmi mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan Gerakan Ayah atau Orang Tua mengambil rapor anak ke sekolah.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 14 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak Sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan serta pendidikan anak sejak dini.

Dalam edaran itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menginstruksikan seluruh kepala sekolah jenjang KB/TK/RA, SD/MI, hingga SMP/MTs se-Kota Bontang agar menyampaikan kepada orang tua peserta didik, khususnya para ayah, untuk hadir langsung ke sekolah saat pengambilan rapor pada akhir semester.

Selain itu, pelaksanaan gerakan ini disesuaikan dengan jadwal pembagian rapor di masing-masing sekolah. “Pentingnya keterlibatan orang tua, terutama ayah, agar mereka turut memantau perkembangan pendidikan anak,” katanya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, wali kota juga meminta seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan instansi, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta para lurah, agar memberikan dispensasi kepada orang tua yang bekerja saat hendak mengambil rapor anak ke sekolah.

Tak hanya itu, para lurah di seluruh wilayah Kota Bontang juga diminta aktif mengimbau warganya, khususnya para ayah, agar berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 100.3.4.3/2434/DP3AKB/2025 dan mulai dilaksanakan pada Desember 2025.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

3 Pekerja TA di Bontang Kedapatan Positif Narkoba

Penulis
redaksi
-
0
Ketiga pekerja kontraktor yang positif narkoba telah berhasil diamankan. (Ist).

BONTANG – Tim Security Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di salah satu perusahaan proyek Turn Around (TA) mendapati tiga pekerja kontraktor yang positif narkoba, dimana dari ketiga pekerja tersebut diduga ada yang telah mengkonsumsi minuman keras (miras), serta membawa alat hisab sabu.

Ketiga pekerja tersebut, dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan dari hasil tes urine. Maka ketiganya langsung diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bontang, untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Kapolres Bontang, AKP Widho Anriano, melalui Kasat Resnarkoba Polres Bontang, Iptu Larto menegaskan, bahwa dalam penanganan kasus ini tidak hanya semata-mata berorientasi pada penindakan hukum saja, akan tetapi juga sebagai upaya pemulihan dan pencegahan.

“Kami tidak hanya fokus pada proses hukum, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pemulihannya. Ketiga orang yang bersangkutan, akan kami serahkan ke BNN Kota Bontang untuk menjalani assessment oleh tim assessment terpadu,” tegasnya.

Saat ini, Sat Resnarkoba tengah menelusuri dari mana asal-usul narkotika yang dikonsumsi para pekerja, sekaligus berkoordinasi untuk menyerahkan mereka secara langsung ke BNN Kota Bontang guna menjalani assessment terpadu.

Sebelumnya, perlu diketahui ketiga pekerja yang mengalami positif narkoba berinisial DSN, AR, dan J, dengan latar belakang profesi sebagai driver, helper, dan pekerja painting di perusahaan.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, seperti alat hisap, pipet kaca, sedotan plastik, serta plastik bening kosong yang disimpan di dalam sarung tangan hitam.

Saat ditanyakan, salah satu pekerja mengaku mengonsumsi sabu karena ajakan dari rekan kerjanya. Sedangkan yang lainnya menyebutkan alasan klasik di dunia kerja, agar kuat begadang saat menjalani shift malam.

Sementara itu, untuk satu pekerja lainnya mengaku mengonsumsi narkotika karena telah terpengaruh dengan pergaulan saat membantu rekannya di kawasan pelabuhan. Sehingga, tak satu pun dari mereka mengetahui secara pasti, dari mana asal barang haram tersebut.

Maka dari itu, untuk nama-nama yang sempat disebut sebagai pemberi atau perantara kini berada di luar jangkauan dan berpindah kota. Mereka ternyata bekerja sebagai nelayan yang kerap melaut keluar daerah.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

1...388389390...1,198Halaman 389 dari 1,198