SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga dan kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi sepanjang Desember 2025. Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Kaltim.

Kepala Bidang Perdagangan DPPKUKM Kaltim, Ali Wardana, mengatakan pengalaman krisis pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Saat itu, harga beras sempat melonjak hingga Rp1 juta per karung akibat terganggunya distribusi.

“Kita tidak ingin kejadian seperti itu terulang. Cuaca ekstrem bisa memutus akses distribusi, stok menipis, dan akhirnya harga melonjak. Ini yang sedang kita antisipasi secara serius,” ujar Ali Wardana dalam jumpa pers Diskominfo Kaltim, Jumat (12/12/2025).

Menurut Ali, gangguan pasokan pangan kerap dipicu oleh hambatan distribusi akibat banjir, cuaca ekstrem berkepanjangan, maupun kondisi geografis yang menyulitkan jalur logistik, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Kaltim mengaktifkan sistem pemantauan harga berbasis aplikasi yang terhubung dengan Dinas Pangan di seluruh kabupaten dan kota. Jika terdeteksi kenaikan harga signifikan selama lebih dari tiga hari berturut-turut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan evaluasi dan intervensi di lapangan.

“Begitu ada tren kenaikan, kita langsung cek penyebabnya, apakah karena pasokan, distribusi, atau faktor lain. Setelah itu kita ambil langkah cepat,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan aplikasi baru bernama Mandau yang akan berfungsi sebagai sistem informasi harga pangan harian sekaligus dilengkapi fitur early warning system. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan peringatan dini dan rekomendasi kebijakan jika terjadi gejolak harga.

“Aplikasi Mandau belum diluncurkan ke publik, tapi ini menjadi program prioritas daerah. Nantinya sangat membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” kata Ali.

Ia juga menyoroti keterbatasan cadangan pangan di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, pengalaman Mahulu menunjukkan pentingnya ketersediaan stok pangan pemerintah daerah untuk menghadapi kondisi darurat.

“Cadangan pangan pemerintah daerah waktu itu sangat terbatas. Karena itu, sekarang kami dorong kabupaten dan kota untuk memperkuat stok minimal sebagai antisipasi krisis,” tambahnya.

Dengan pengawasan harga yang ketat, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan sistem informasi dan peringatan dini, Pemprov Kaltim berharap dampak cuaca ekstrem terhadap stabilitas pangan dapat ditekan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat. (fjr)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Dua isu dinilai tidak bisa lagi ditunda: revisi Pergub 21/2024 yang dinilai bermasalah serta maraknya pembalakan liar di kawasan Tahura Bukit Suharto yang mengancam keselamatan ekologis daerah.

Sikap tegas itu disampaikan Fraksi Demokrat–PPP dalam Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, 29 November 2025, saat pembahasan Nota Penjelasan Keuangan Rancangan APBD 2026. Dalam dokumen resminya, fraksi menilai Pergub 21/2024—yang merevisi Pergub 48/2023—justru menimbulkan persoalan baru di tingkat desa dan kelurahan.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan daerah. Namun di lapangan, fraksi menilai aturan itu terlalu kaku, birokratis, dan tidak adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Akibatnya, berbagai program skala kecil yang sangat dibutuhkan warga—seperti pembangunan jalan lingkungan, sarana pertanian, hingga fasilitas dasar desa—justru tersendat. Beban administrasi yang meningkat juga membuat proses pencairan bantuan semakin lambat dan tidak efisien.

“Desa dan kelurahan di wilayah terpencil menjadi pihak yang paling dirugikan. Aturan yang seragam tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan urgensi kebutuhan di lapangan,” tegas Fraksi Demokrat–PPP dalam dokumen tersebut.

Fraksi menilai, jika tidak segera dievaluasi, Pergub 21/2024 justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan dan melemahkan efektivitas APBD di tingkat akar rumput.

Selain soal regulasi keuangan, Fraksi Demokrat–PPP juga menyoroti ancaman serius pembalakan liar di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto. Aktivitas ilegal ini disebut sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus ditangani sebagai keadaan darurat lingkungan.

Bukit Suharto merupakan kawasan penyangga vital bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kota Samarinda, sekaligus wilayah strategis penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerusakan hutan di kawasan ini dinilai berpotensi memicu bencana ekologis besar, mulai dari banjir hingga longsor.

Fraksi Demokrat–PPP bahkan mengingatkan agar Pemprov Kaltim tidak menunggu tragedi serupa bencana di Tapanuli, Aceh, atau Padang baru bertindak.

“Kawasan ini bukan sekadar hutan biasa. Ini benteng ekologis Kaltim dan IKN. Jika rusak, dampaknya bisa fatal,” tegas fraksi.

Karena itu, Pemprov Kaltim didesak segera memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Otorita IKN, aparat penegak hukum, dan instansi kehutanan, guna menghentikan pembalakan liar secara nyata dan terukur.

Fraksi Demokrat–PPP menegaskan, pembenahan regulasi dan penyelamatan lingkungan adalah dua agenda yang saling berkaitan dan menentukan arah pembangunan Kaltim ke depan.

“APBD yang efektif dan pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai jika regulasi justru menghambat desa dan lingkungan dibiarkan rusak,” demikian penegasan fraksi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta segera bergerak cepat, merevisi kebijakan yang bermasalah, serta memperketat pengawasan lingkungan demi mencegah kerusakan yang lebih luas dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat. (um)

Editor: Agus S

SANGATTA — Hujan deras yang mengguyur wilayah Kutai Timur (Kutim) selama beberapa hari terakhir, menyebabkan Sungai Merban meluap dan merendam pemukiman warga di Desa Batu Timbau Ulu, Kecamatan Batu Ampar, pada Jumat (12/12/2025) sore.

Berdasarkan laporan Polsek Muara Bengkal, sedikitnya 40 rumah warga di RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 ikut terdampak banjir. Ketinggian air dilaporkan mencapai 50 sentimeter, namun warga masih memilih bertahan karena kondisi dinilai belum membahayakan dan tidak memerlukan evakuasi.

Kapolsek Muara Bengkal, AKP Rahmat Hartoyo, mengungkapkan bahwa banjir terjadi akibat curah hujan tinggi disertai buruknya sistem drainase yang menghambat aliran air menuju Sungai Merban.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak desa. Jika debit air kembali meningkat, posko bencana dan lokasi pengungsian akan segera disiapkan demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Situasi ini turut mendapat perhatian Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, yang menekankan agar aparat di lapangan tetap siaga menghadapi potensi memburuknya kondisi.

“Saya minta anggota terus memonitor perkembangan debit air dan memastikan masyarakat mendapat bantuan serta perlindungan. Kehadiran polisi sangat penting di tengah cuaca ekstrem seperti ini,” tegasnya.

AKBP Fauzan juga mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan munculnya hewan buas yang sering keluar ke pemukiman saat sungai meluap.

“Pemantauan akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar pulih dan warga bisa kembali beraktivitas normal,” tambahnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Warga di Desa Lung Melah, Kecamatan Telen mulai mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya bantuan pemerintah menangani banjir yang mereka alami.

Sudah tiga hari air setinggi pinggang orang dewasa menggenangi permukiman. Aktivitas lumpuh, akses antar-RT terputus, dan krisis listrik membuat kondisi semakin sulit.

Hingga Kamis (11/12/2025), air belum menunjukkan tanda-tanda surut. Di tengah upaya warga menyelamatkan barang, mesin pembangkit listrik desa kembali bermasalah. Listrik byar pet, menyala sebentar lalu padam lagi, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Marna Ajang, salah satu warga yang terdampak, menilai pemerintah lamban menangani persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Banjir itu sudah biasa kami hadapi tiap tahun, tapi masalah listrik ini semakin parah. Mesin selalu rusak kalau banjir datang, tapi pemerintah tidak pernah benar-benar memperbaiki. Tiga hari kami gelap, sampai kapan dibiarkan?” tegas Marna kepada Media Kaltim, Jum’at (12/12/2025).

Ia menambahkan bahwa persoalan utama bukan hanya air setinggi pinggang yang merendam rumah, tetapi ketidakmampuan mesin pembangkit untuk bekerja stabil.
“Air kami tahan. Tapi listrik mati-nyala begini lebih menyiksa. Pemerintah kabupaten harus turun segera. Jangan tunggu warga makin terpuruk,” keluhnya.

Sementara itu, Maria, warga lainnya, mengungkapkan kondisi keluarga dan tetangga semakin berat.
“Kami punya anak kecil, orang tua juga. Kalau listrik mati-nyala begini, semua jadi sulit. Masak susah, malam gelap total, HP tidak bisa diisi untuk komunikasi. Kami benar-benar butuh pemerintah hadir, bukan sekadar janji,” tegas Maria.

Menurut Maria, warga sudah berusaha bertahan sebisa mungkin, namun situasi kini semakin tidak menentu.
“Air belum turun, makanan juga mulai habis. Kami berharap ada bantuan cepat. Jangan tunggu sampai warga tidak bisa bertahan lagi,” tambahnya.

Saat ini, sebagian besar warga tetap bertahan di rumah. Aktivitas ekonomi terhenti, warung tidak beroperasi, dan kebutuhan harian semakin menipis. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memperbaiki mesin pembangkit listrik dan mempercepat penyaluran bantuan sambil menunggu banjir benar-benar surut.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam