BALIKPAPAN — Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Balikpapan pada Selasa (3/2/2026) sore mengakibatkan sejumlah pohon tumbang serta genangan air di beberapa titik ruas jalan. Kondisi tersebut sempat mengganggu aktivitas warga dan arus lalu lintas, namun berangsur normal setelah dilakukan penanganan oleh petugas gabungan bersama masyarakat.

Personel Pamapta Polresta Balikpapan, Ipda Yunus Setiawan, mengatakan berdasarkan laporan di lapangan, sedikitnya terdapat tiga titik pohon tumbang. Dua di antaranya berada di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan. Pohon-pohon tersebut sempat menutup sebagian badan jalan dan menghambat mobilitas warga.

“Alhamdulillah, penanganan pohon tumbang berjalan lancar. Kami dibantu berbagai unsur, termasuk masyarakat sekitar yang ikut bergotong royong melakukan pembersihan,” ujar Ipda Yunus.

Selain pohon tumbang, genangan air juga dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Beller. Petugas melakukan pemantauan serta penanganan guna mencegah genangan berkembang menjadi banjir yang lebih luas, mengingat tingginya intensitas hujan saat itu.

Cuaca ekstrem tersebut turut berdampak pada kepadatan arus lalu lintas, terutama di jalur menuju dan dari arah pusat kota. Kepadatan terjadi akibat badan jalan yang tergenang air. Petugas kemudian melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional serta memberikan imbauan kepada pengendara, khususnya pengguna sepeda motor.

Pengendara yang kendaraannya dinilai tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan diminta untuk berbalik arah guna menghindari kemacetan dan potensi kecelakaan.

“Kami mengingatkan pengendara agar tidak memaksakan diri. Jika kendaraan tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan, sebaiknya putar balik agar tidak menghambat arus lalu lintas,” jelasnya.

Arus lalu lintas yang sempat tersendat berasal dari dua arah utama, yakni dari pusat kota dan dari arah sebaliknya. Pengaturan dilakukan secara bertahap hingga kondisi lalu lintas kembali normal tanpa penumpukan berkepanjangan.

Secara umum, situasi Kota Balikpapan pada petang hari dilaporkan berangsur kondusif. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera melaporkan kejadian darurat agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Air mata Surianti jatuh perlahan. Wajahnya menyimpan lelah, duka yang belum usai, sekaligus kecemasan menanti kepastian hukum. Ia adalah istri dari WP, korban penikaman yang meregang nyawa di Jalan Otto Iskandardinata, Gunung Mangga, Kecamatan Sambutan, Samarinda.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Senin, 5 Januari 2026. Siang hari yang seharusnya berjalan biasa berubah menjadi hari paling gelap bagi Surianti dan keluarganya. Di tengah keramaian jalan, WP tergeletak bersimbah darah akibat luka tusukan tepat di ulu hati. Lebih memilukan, saat tubuhnya tak lagi berdaya, pelaku disebut masih melayangkan tendangan.

Beberapa jam sebelum kejadian, tak ada firasat buruk. WP sempat mengantar istri dan anaknya ke tempat cukur rambut—rutinitas sederhana seorang kepala keluarga.

“Dia sempat bawa kami potong rambut sama anaknya,” ucap Surianti lirih.

Usai mengantar mereka pulang, WP kembali keluar rumah untuk bekerja. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali.

Duka Surianti berlapis. Saat tragedi terjadi, ia tengah mengandung besar. Fokusnya kala itu bukan pada proses hukum, melainkan pada suaminya yang terbaring tak bernyawa.

“Waktu itu saya hamil besar, jadi tidak fokus ke pelaporan. Saya fokus ke almarhum,” tuturnya.

Alih-alih menyiapkan kelahiran dengan sukacita, Surianti justru berdiri di depan pusara. Kini, anak mereka telah lahir—seorang penerus yang seharusnya tumbuh dalam pelukan ayahnya.

“Tidak pernah dia bermasalah. Saya tanya teman kerjanya, bosnya, tidak pernah,” katanya sambil terisak.

Surianti tak menuntut apa pun selain keadilan. Ia berharap hukum ditegakkan setegak-tegaknya agar luka itu tidak semakin menganga saat ia membesarkan anak-anaknya seorang diri.

“Harapan kami, pelaku dihukum sesuai perbuatannya dan keadilan benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

Di tengah duka yang belum kering, Surianti bersama kuasa hukumnya, Kadek Indra, mendatangi Polresta Samarinda untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara.

“Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Kedatangan kami untuk menanyakan sejauh mana perkembangan perkara ini,” kata Kadek Indra.

Ia mengungkapkan, sejauh ini polisi baru menetapkan satu orang tersangka. Namun, berdasarkan keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdapat potensi keterlibatan pihak lain.

“Tersangka yang sudah diamankan menyebutkan adanya keterlibatan pihak lain,” ujarnya.

Keyakinan tersebut diperkuat oleh informasi keluarga, termasuk rekaman video yang beredar. Dalam video itu, diduga pelaku tidak hanya satu orang.

“Jika dilihat dari video, terlihat jelas pelaku lebih dari satu. Namun kami sepenuhnya menyerahkan pengungkapan perkara ini kepada kepolisian,” tambahnya.

Surianti berharap penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ia percaya, keadilan—meski datang perlahan—pada akhirnya akan tiba. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan aktivitas tambang batubara di Kabupaten Berau. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, melakukan kunjungan lapangan ke area tambang milik PT Supra Bara Energi (PT SBE) yang berada di Desa Rantau Panjang dan Pagar Bukur, Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Jumat (30/1/2026).

Peninjauan ini dilakukan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap potensi risiko ekologis akibat aktivitas penambangan yang berdekatan dengan Sungai Kelay, salah satu sumber air utama bagi masyarakat Berau. Pemerintah daerah menilai perlindungan sungai dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.

Bambang Arwanto menjelaskan bahwa secara kewenangan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan teknis PT SBE berada di bawah Kementerian ESDM RI. Namun demikian, pemerintah provinsi tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan pertambangan di daerah berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

“Kami melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan seluruh arahan Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM telah dijalankan perusahaan. Ini penting untuk menjamin keselamatan warga dan menjaga lingkungan sekitar,” ujar Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (3/3).

Selain menyoroti aspek lingkungan, kunjungan tersebut juga difokuskan pada pemenuhan standar keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat di sekitar tambang. Pemerintah ingin memastikan tidak ada aktivitas penambangan yang berpotensi membahayakan warga, khususnya yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Kelay.

Dalam peninjauan lapangan, tim Dinas ESDM Kaltim memeriksa langsung kondisi lereng tambang, sistem pengelolaan air, serta langkah-langkah pengamanan yang diterapkan perusahaan. Pemerintah menegaskan setiap kegiatan pertambangan wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Melalui pengawasan ini, Dinas ESDM Kaltim berharap kepercayaan publik tetap terjaga dan potensi konflik lingkungan di sekitar Sungai Kelay dapat diminimalkan melalui kontrol yang ketat dan berkelanjutan.

Bambang menambahkan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan aktivitas tambang di wilayah tersebut serta berkoordinasi dengan Kementerian ESDM apabila ditemukan potensi pelanggaran atau risiko yang mengancam keselamatan publik.

“Kami ingin kegiatan ekonomi tetap berjalan, tetapi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan,” tegasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pengamanan lingkungan dan keselamatan di kawasan tambang batubara Berau menjadi sorotan. PT Bara Kelay Mandiri (BKM) mempercepat penguatan lereng dan penutupan lubang bekas tambang (void) menyusul evaluasi lapangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah daerah menegaskan, langkah teknis harus memastikan keselamatan warga sekaligus menjaga badan sungai di sekitar area operasi.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyatakan serangkaian tindakan mitigasi telah diterapkan perusahaan untuk menekan risiko geoteknik dan hidrologi. Fokus utama diarahkan pada stabilitas lereng bukaan tambang dan pengendalian air.

“Penguatan lereng dilakukan melalui grouting dan sistem drainase. Ini krusial untuk mengurangi potensi pergerakan tanah dan melindungi lingkungan serta masyarakat sekitar,” ujar Bambang.

Di sisi teknis, BKM menerapkan grouting—injeksi semen ke dalam massa tanah—dengan kedalaman lubang mencapai 600 meter di sisi timur pit. Metode ini berfungsi sebagai penahan gerakan tanah dan meningkatkan kestabilan lereng guna meminimalkan potensi longsor.

Perusahaan juga membangun drain hole untuk menurunkan tingkat kejenuhan material pada dinding bukaan. Sistem tersebut mengendalikan aliran air dan tekanan hidrostatik di lereng, sehingga risiko keruntuhan struktur tanah dapat ditekan.

Seiring penguatan lereng, proses penutupan void dilakukan bertahap. Hingga kini, elevasi area tambang telah naik sekitar 40 meter—setara ±2,6 juta BCM overburden yang ditimbunkan. Namun, untuk penutupan menyeluruh masih dibutuhkan tambahan ±10 juta BCM overburden.

Pemprov Kaltim menargetkan penutupan rampung sesuai rencana pada Agustus 2026. “Kami terus memantau progresnya agar tidak ada lagi void tersisa dan area tambang menjadi lebih aman,” kata Bambang.

Pada tahap akhir, BKM menargetkan penutupan mencapai level pertama -90 mdpl di seluruh pit, lalu dinaikkan hingga +5 mdpl dengan lebar ±500 meter sebagai penguatan bekas bukaan. Skema ini memastikan backfilling 100 persen sehingga tidak ada lubang terbuka yang tertinggal.

Manajemen BKM menegaskan komitmen menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta patuh pada seluruh ketentuan keselamatan dan perlindungan lingkungan yang berlaku. Pemerintah daerah menegaskan pengawasan akan terus dilakukan hingga seluruh target keselamatan dan pemulihan terpenuhi. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Seorang pria di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim), tewas mengenaskan setelah tertindih pohon ulin yang ditebangnya sendiri, Senin (3/2/2026).

Korban diketahui bernama Jianto (58), warga Desa Tepian Langsat. Ia meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) usai tertimpa batang pohon ulin saat melakukan penebangan menggunakan mesin chainsaw di kebun miliknya.

Kapolsek Bengalon, AKP Asriadi menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sejak pagi hari. Korban berangkat ke kebun bersama istrinya untuk membersihkan lahan dan menebang sejumlah pohon.

“Korban dan istrinya berada di lokasi yang berbeda. Saat menebang pohon terakhir, diduga arah robohnya tidak terkendali sehingga batang pohon ulin menimpa korban,” sebut AKP Asriadi saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Istri korban baru menyadari kejadian nahas itu setelah suara mesin senso yang digunakan korban tiba-tiba berhenti. Curiga dengan kondisi tersebut, sang istri kemudian mendatangi lokasi korban bekerja.

“Setelah didatangi, korban sudah dalam kondisi tertindih batang pohon dan tidak sadarkan diri,” lanjutnya.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan bantuan. Bersama Ketua RT dan Kepala Dusun, warga mengevakuasi korban dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Bengalon. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Petugas Polsek Bengalon yang menerima laporan langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa mesin chainsaw.

“Hasil pemeriksaan luar oleh tenaga medis menunjukkan korban mengalami luka serius akibat benturan keras,” jelas AKP Asriadi.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menyatakan penolakan dilakukan autopsi terhadap jenazah korban.

Kapolsek Bengalon pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat melakukan aktivitas berisiko, khususnya pekerjaan menebang pohon.

“Gunakan alat pelindung diri dan pastikan perhitungan arah robohnya pohon agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupa alokasi Rp 250 juta per RT dipastikan tidak bisa dijalankan sembarangan. Tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim memasang pengawasan ketat dengan menerjunkan petugas pendamping sejak tahap perencanaan hingga realisasi di lapangan.

Pendamping tersebut bertugas memastikan setiap usulan kegiatan RT benar-benar sesuai regulasi. Usulan yang dinilai keluar dari ketentuan, meskipun telah disepakati dalam musyawarah warga, dipastikan langsung dicoret.

“Fungsi pendamping ini sebagai penyaring. Kalau ada usulan di luar ketentuan, meskipun disepakati warga, tetap tidak diperbolehkan,” tegas Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, Selasa (3/2/2026).

Tak hanya memperketat pengawasan, Pemkab Kutim juga mengubah mekanisme penyaluran anggaran. Jika sebelumnya dana Rp 250 juta per RT disalurkan melalui skema hibah, kini program tersebut menyatu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kebijakan baru ini diambil untuk memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan masuk ke APBDes, seluruh proses pengadaan, penggunaan hingga pelaporan anggaran akan mengikuti sistem keuangan desa yang berlaku.

“Pertimbangannya aspek pertanggungjawaban. Kalau melalui RT sebagai lembaga, metodenya harus hibah. Karena ini program melekat, maka penyalurannya menjadi pendapatan dalam APBDes,” jelas Basuni.

Meski secara administratif dikelola oleh desa, peran RT tetap menjadi kunci. RT diberi kewenangan penuh dalam tahap perencanaan melalui musyawarah warga untuk menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya, selama tetap mengacu pada regulasi.

Basuni menyebut, perencanaan penggunaan anggaran Rp 250 juta per RT wajib berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2023.

“RT melakukan perencanaan detail. Mereka mengundang warga untuk mengalokasikan anggaran, lalu usulan itu dimasukkan ke desa,” bebernya.

Adapun alokasi dana tersebut difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, serta pembangunan sarana dan prasarana skala kecil yang belum terakomodasi APBD.

Dengan pengawasan berlapis dan perubahan skema penyaluran ini, Pemkab Kutim berharap program Rp 250 juta per RT benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan minim celah penyimpangan, sekaligus tetap mendorong partisipasi aktif warga di tingkat RT.

Basuni menegaskan, pengawasan ketat ini bukan untuk membatasi kreativitas warga, melainkan memastikan program berjalan sesuai tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.

“Intinya kami ingin dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sepanjang sesuai regulasi, silakan direncanakan dan dijalankan. Tapi kalau melenceng dari aturan, pasti kami hentikan,” tandasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam