SAMARINDA — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menegaskan perlunya langkah tegas dan terukur dari pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas tempat hiburan malam serta praktik prostitusi terselubung yang terus bermetamorfosis, termasuk melalui layanan daring.

Baharuddin menyatakan, penutupan lokalisasi tidak otomatis menghentikan praktik prostitusi. Sebaliknya, aktivitas tersebut kerap berpindah dan menyaru dalam berbagai bentuk di tempat lain.

“Kita tidak mengharuskan ada lokalisasi, tapi faktanya ketika tidak ada, justru menjamur di tempat lain. Kalau ada yang rutin memeriksakan diri mungkin ada pencegahan dini. Tapi kalau cuek, potensi penularannya besar,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Kamis (11/12/2025).

Ia mencontohkan penutupan salah satu lokalisasi di Samarinda yang justru diikuti maraknya praktik serupa di wilayah lain, termasuk fenomena “kopi pangku” yang kerap terjaring razia. Menurutnya, persoalan mendasar tidak akan selesai hanya dengan menutup lokasi, karena risiko kesehatan tetap muncul ketika pelaku dan pengguna jasa kembali berinteraksi dengan keluarga maupun lingkungan sekitar.

Selain itu, Baharuddin juga menyoroti menjamurnya prostitusi berbasis online serta aktivitas klub malam yang dinilai masih beroperasi tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

“Kalau sekarang sudah berubah jadi online, kenapa klub-klub malam tidak dicek juga? Walaupun lokalisasi tidak ada, klub tetap menjamur,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewenangan besar untuk mengendalikan situasi melalui pengetatan dan seleksi perizinan usaha hiburan malam.

“Kalau pemerintah tidak mengeluarkan izinnya, selesai itu. Tapi pemerintah juga mempertimbangkan aspek ekonomi. Banyak resistensinya, karena tempat hiburan ramai dikunjungi,” kata legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dalam konteks pencegahan, Baharuddin mengingatkan bahwa risiko penularan penyakit tidak hanya berasal dari aktivitas seksual berisiko, tetapi juga dari penggunaan jarum suntik yang masih kerap ditemukan di masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran individu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila pernah melakukan aktivitas berisiko.

Terkait regulasi, Komisi I DPRD Kaltim saat ini mendorong lahirnya payung hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga mampu diterapkan secara efektif di lapangan.

“Kita nanti bikin payung hukumnya. Tinggal bagaimana perda itu bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa upaya mitigasi terbesar tetap berada pada kesadaran masing-masing individu.

“Kalau sayang orang-orang di sekitar, silakan periksakan diri,” pungkasnya. (um)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga dan kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi sepanjang Desember 2025. Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Kaltim.

Kepala Bidang Perdagangan DPPKUKM Kaltim, Ali Wardana, mengatakan pengalaman krisis pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Saat itu, harga beras sempat melonjak hingga Rp1 juta per karung akibat terganggunya distribusi.

“Kita tidak ingin kejadian seperti itu terulang. Cuaca ekstrem bisa memutus akses distribusi, stok menipis, dan akhirnya harga melonjak. Ini yang sedang kita antisipasi secara serius,” ujar Ali Wardana dalam jumpa pers Diskominfo Kaltim, Jumat (12/12/2025).

Menurut Ali, gangguan pasokan pangan kerap dipicu oleh hambatan distribusi akibat banjir, cuaca ekstrem berkepanjangan, maupun kondisi geografis yang menyulitkan jalur logistik, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Kaltim mengaktifkan sistem pemantauan harga berbasis aplikasi yang terhubung dengan Dinas Pangan di seluruh kabupaten dan kota. Jika terdeteksi kenaikan harga signifikan selama lebih dari tiga hari berturut-turut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan evaluasi dan intervensi di lapangan.

“Begitu ada tren kenaikan, kita langsung cek penyebabnya, apakah karena pasokan, distribusi, atau faktor lain. Setelah itu kita ambil langkah cepat,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan aplikasi baru bernama Mandau yang akan berfungsi sebagai sistem informasi harga pangan harian sekaligus dilengkapi fitur early warning system. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan peringatan dini dan rekomendasi kebijakan jika terjadi gejolak harga.

“Aplikasi Mandau belum diluncurkan ke publik, tapi ini menjadi program prioritas daerah. Nantinya sangat membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” kata Ali.

Ia juga menyoroti keterbatasan cadangan pangan di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, pengalaman Mahulu menunjukkan pentingnya ketersediaan stok pangan pemerintah daerah untuk menghadapi kondisi darurat.

“Cadangan pangan pemerintah daerah waktu itu sangat terbatas. Karena itu, sekarang kami dorong kabupaten dan kota untuk memperkuat stok minimal sebagai antisipasi krisis,” tambahnya.

Dengan pengawasan harga yang ketat, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan sistem informasi dan peringatan dini, Pemprov Kaltim berharap dampak cuaca ekstrem terhadap stabilitas pangan dapat ditekan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat. (fjr)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Dua isu dinilai tidak bisa lagi ditunda: revisi Pergub 21/2024 yang dinilai bermasalah serta maraknya pembalakan liar di kawasan Tahura Bukit Suharto yang mengancam keselamatan ekologis daerah.

Sikap tegas itu disampaikan Fraksi Demokrat–PPP dalam Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, 29 November 2025, saat pembahasan Nota Penjelasan Keuangan Rancangan APBD 2026. Dalam dokumen resminya, fraksi menilai Pergub 21/2024—yang merevisi Pergub 48/2023—justru menimbulkan persoalan baru di tingkat desa dan kelurahan.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan daerah. Namun di lapangan, fraksi menilai aturan itu terlalu kaku, birokratis, dan tidak adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Akibatnya, berbagai program skala kecil yang sangat dibutuhkan warga—seperti pembangunan jalan lingkungan, sarana pertanian, hingga fasilitas dasar desa—justru tersendat. Beban administrasi yang meningkat juga membuat proses pencairan bantuan semakin lambat dan tidak efisien.

“Desa dan kelurahan di wilayah terpencil menjadi pihak yang paling dirugikan. Aturan yang seragam tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan urgensi kebutuhan di lapangan,” tegas Fraksi Demokrat–PPP dalam dokumen tersebut.

Fraksi menilai, jika tidak segera dievaluasi, Pergub 21/2024 justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan dan melemahkan efektivitas APBD di tingkat akar rumput.

Selain soal regulasi keuangan, Fraksi Demokrat–PPP juga menyoroti ancaman serius pembalakan liar di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto. Aktivitas ilegal ini disebut sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus ditangani sebagai keadaan darurat lingkungan.

Bukit Suharto merupakan kawasan penyangga vital bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kota Samarinda, sekaligus wilayah strategis penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerusakan hutan di kawasan ini dinilai berpotensi memicu bencana ekologis besar, mulai dari banjir hingga longsor.

Fraksi Demokrat–PPP bahkan mengingatkan agar Pemprov Kaltim tidak menunggu tragedi serupa bencana di Tapanuli, Aceh, atau Padang baru bertindak.

“Kawasan ini bukan sekadar hutan biasa. Ini benteng ekologis Kaltim dan IKN. Jika rusak, dampaknya bisa fatal,” tegas fraksi.

Karena itu, Pemprov Kaltim didesak segera memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Otorita IKN, aparat penegak hukum, dan instansi kehutanan, guna menghentikan pembalakan liar secara nyata dan terukur.

Fraksi Demokrat–PPP menegaskan, pembenahan regulasi dan penyelamatan lingkungan adalah dua agenda yang saling berkaitan dan menentukan arah pembangunan Kaltim ke depan.

“APBD yang efektif dan pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai jika regulasi justru menghambat desa dan lingkungan dibiarkan rusak,” demikian penegasan fraksi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta segera bergerak cepat, merevisi kebijakan yang bermasalah, serta memperketat pengawasan lingkungan demi mencegah kerusakan yang lebih luas dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat. (um)

Editor: Agus S