SANGATTA – Antrian kendaraan kembali mengular di sejumlah SPBU yang ada di Sangatta, salah satunya SPBU Pendidikan dan SPBU Yos Sudarso, Sangatta Utara, Kutai Timur.

Sejak pagi hari, antrean kendaraan roda dua dan roda empat tampak memadati pintu masuk SPBU hingga meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar kawasan pendidikan tersendat, bahkan sempat memicu kemacetan pada jam-jam sibuk.

“Kalau sudah antre begini, bisa habis waktu satu jam lebih. Padahal cuma mau isi BBM,” keluh Sita Nurcholis, warga Sangatta yang mengaku hampir setiap hari harus menghadapi antrean panjang. Menurutnya, persoalan antrean di SPBU Pendidikan bukan hal baru dan tak kunjung menemukan solusi.

Keluhan serupa disampaikan Siti Hamsina, pengendara sepeda motor. Ia menilai antrean panjang kerap terjadi meski stok BBM masih tersedia. “Bukan karena kosong, tapi yang antre banyak. Kadang ada juga yang isi lama, jadi makin panjang,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Warga menduga lemahnya pengaturan dan pengawasan menjadi salah satu pemicu antrean yang tak terkendali. Praktik pengisian berulang hingga dugaan penggunaan tangki modifikasi kembali menjadi sorotan masyarakat setiap kali antrean mengular.

“Kalau tidak ada penertiban yang tegas, ya begini terus. Setiap hari antre, setiap hari macet,” tambahnya.

Hingga siang hari, antrean kendaraan masih terlihat padat di SPBU Pendidikan. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait tidak lagi menormalisasi kondisi ini dan segera menghadirkan solusi konkret agar drama BBM yang terus berulang tidak semakin membebani aktivitas masyarakat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Sepekan pasca kecelakaan bus perusahaan yang merenggut nyawa seorang warga, gelombang protes mulai bermunculan di berbagai sudut Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Spanduk-spanduk bernada kritik terpasang di sejumlah titik strategis, menyuarakan keresahan masyarakat terhadap aktivitas bus perusahaan di jalan raya, sekaligus menyentil sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas.

Protes terbuka itu dinilai sebagai akumulasi kekecewaan publik. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, menyebut kemunculan spanduk sebagai ekspresi kecemasan warga yang selama ini terpendam.

“Kita tak perlu heran dengan spanduk yang bertebaran itu. Itulah bentuk kekecewaan masyarakat, bentuk protes, sekaligus kecemasan warga Sangatta,” ujar Yogi, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, aktivitas bus karyawan yang melintasi kawasan perkotaan bukan hanya memicu kemacetan, tetapi juga berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tragedi yang baru terjadi, kata Yogi, seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih konkret.

Ia menilai, tanpa intervensi serius, pembiaran justru membuka peluang terulangnya kecelakaan serupa di kemudian hari.

Nada kritik serupa disampaikan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim, Zambohari. Ia menyoroti lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap operasional bus karyawan perusahaan di jalan umum.

“Mereka hanya tertib di dalam kawasan tambang. Begitu keluar ke jalan raya, sering kali asal-asalan,” ujarnya.

Zambohari menilai aksi pemasangan spanduk merupakan cara warga menyadarkan pemerintah bahwa keselamatan publik berada dalam kondisi genting. Ia menambahkan, bus pengangkut karyawan perusahaan kerap memadati ruas Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu, mengingatkan agar tragedi tersebut tidak dinormalisasi oleh pemerintah maupun perusahaan.

“Jangan karena sudah terbiasa lalu pemerintah tutup mata dan perusahaan lepas tangan. Ini bukan soal siapa, tapi soal keselamatan semua orang. Kalau harus menunggu korban jiwa lagi baru bertindak, saya rasa tidak ada yang sudi,” tegas Deo.

Menurutnya, persoalan keselamatan di jalan umum yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan merupakan ancaman lintas sektor dan tidak bisa dianggap sebagai isu kelompok tertentu semata.

Tekanan juga datang dari kelompok pemuda. Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada, menilai rangkaian kecelakaan maut di jalan utama Sangatta sebagai alarm keras atas kelalaian sistemik dalam pengelolaan operasional kendaraan perusahaan.

“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengguna sepeda motor justru berubah menjadi jalur industri berisiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” katanya.

Erwin mengungkapkan, fakta bahwa korban berasal dari kelompok rentan menunjukkan keselamatan publik belum menjadi prioritas utama. Ia menegaskan, protes warga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari rentetan kecelakaan yang berulang tanpa perubahan signifikan.

“Jika tidak segera ditanggapi dengan kebijakan nyata, maka yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi korban berikutnya,” pungkasnya.

Penulis : Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantah adanya mahasiswa yang bermasalah dalam pelaksanaan Program Pendidikan GratisPol. Menanggapi laporan LBH Samarinda yang mencatat sedikitnya 39 pengaduan mahasiswa, Pemprov Kaltim menegaskan hasil verifikasi internal menunjukkan tidak ada kendala sebagaimana yang disampaikan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah Pemprov melakukan verifikasi data serta Rapat Koordinasi bersama universitas dan perguruan tinggi se-Kalimantan Timur yang digelar pada Senin (2/2/2026) di Kantor Gubernur Kaltim.

“Dari pihak kami, mahasiswa tidak ada masalah. Kampus-kampus juga sudah kami verifikasi, dan semuanya menyatakan tidak ada kendala,” ujar Dasmiah.

Ia meminta LBH Samarinda menyampaikan identitas mahasiswa yang dimaksud agar Pemprov dapat melakukan penelusuran langsung ke kampus terkait. Hingga kini, menurutnya, tidak ada laporan resmi dari perguruan tinggi mengenai mahasiswa yang ditolak atau mengalami hambatan dalam Program GratisPol.

“Kalau ada yang tertolak, itu biasanya karena tidak memenuhi syarat, seperti domisili atau usia. Syarat kami jelas, mahasiswa harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal dua tahun dan berada dalam batas usia yang ditetapkan, maksimal 25 tahun untuk jenjang S1 dan maksimal 35 tahun untuk jenjang S2,” jelasnya.

Dasmiah menegaskan, penolakan tidak berkaitan dengan status ekonomi, asal kampus, maupun latar belakang mahasiswa, melainkan murni karena ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang sudah ditetapkan sejak awal program.

Ia juga menyinggung isu kelas eksekutif yang kerap disebut sebagai kendala. Berdasarkan data Pemprov Kaltim, hanya dua perguruan tinggi di daerah ini yang memiliki kelas eksekutif, yakni Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Sementara kampus lainnya, hasil pengecekan Pemprov menunjukkan tidak membuka kelas tersebut.

“Kalau disebut ada pemutusan sepihak, siapa saja? Biar kami bisa identifikasi. Kalau hanya angka tanpa nama, tentu sulit diverifikasi,” katanya.

Lebih lanjut, Dasmiah menyebut Pemprov Kaltim telah mengumpulkan data dari seluruh perguruan tinggi serta membuka kanal pengaduan resmi. Dari seluruh proses tersebut, tidak ditemukan permasalahan signifikan.

“Alhamdulillah, dari hasil verifikasi kami dan rapat koordinasi bersama seluruh perguruan tinggi se-Kaltim, tidak ada kampus yang bermasalah dan tidak ada laporan di sistem kami. Bagi kami, ini sudah clear,” tegasnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Dasmiah, akan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada LBH Samarinda sebagai bahan klarifikasi lanjutan.

Sebelumnya, LBH Samarinda menyampaikan adanya sedikitnya 39 mahasiswa yang mengadu terkait Program GratisPol. LBH menilai persoalan tersebut tidak semata bersifat administratif individual, melainkan mengindikasikan potensi masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait kriteria usia dan domisili yang dinilai tidak relevan serta berpotensi diskriminatif. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merespons sikap 117 mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) yang memilih tidak mengikuti Program Pendidikan Gratispol. Pemprov menegaskan, keputusan tersebut merupakan hak masing-masing mahasiswa, namun kesempatan untuk memanfaatkan program pendidikan gratis tetap dibuka hingga batas waktu yang ditentukan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diterima Pemprov Kalimantan Timur, terdapat ratusan mahasiswa Unmul yang belum mendaftarkan diri dalam program Gratispol. Dari jumlah tersebut, 117 mahasiswa tercatat secara eksplisit tidak mengikuti program.

“Kalau memang mahasiswa tidak mau mendaftar, tentu tidak bisa dipaksa. Tapi kami tetap memberikan kesempatan dan mengakomodasi mereka,” ujar Dasmiah, Senin (2/2/2026) di Samarinda.

Ia menjelaskan, meskipun terdapat penolakan, pihak kampus tetap mendaftarkan mahasiswa-mahasiswa tersebut hingga batas waktu tertentu. Pemprov Kaltim pun memilih mengakomodasi langkah tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hak pendidikan.

“Mereka tetap didaftarkan oleh kampus, dan itu kami akomodir. Batasnya sampai bulan Juni. Kalau sampai waktu itu mereka tetap tidak mendaftar atau menolak, itu menjadi pilihan masing-masing,” jelasnya.

Dasmiah menegaskan, Program Gratispol merupakan wujud komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat Kaltim, tanpa terkecuali.

“Satu hal yang perlu dicatat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kalimantan Timur untuk memanfaatkan program pendidikan gratis, termasuk untuk berkuliah,” tegasnya.

Menurutnya, Pemprov Kaltim tidak menginginkan ada mahasiswa yang gagal memperoleh hak pendidikan hanya karena persoalan administrasi atau kesalahpahaman informasi.

“Kami ingin seluruh masyarakat Kalimantan Timur bisa mendapatkan pendidikan dengan baik dan tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Terkait sosialisasi, Dasmiah memastikan Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya, mulai dari peluncuran resmi program, penyediaan panduan, hingga pemanfaatan teknologi digital berupa barcode informasi yang dipasang di seluruh kampus.

“Kami sudah memasang barcode informasi di seluruh kampus. Saat launching di Bukit Pintar juga sudah disampaikan. Informasinya bisa diakses siapa saja,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau mahasiswa dan calon mahasiswa di Kalimantan Timur agar lebih proaktif mencari informasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

“Sekarang semuanya berbasis teknologi. Barcode sudah tersedia, tinggal bagaimana budaya kita untuk mau mencari tahu,” pungkas Dasmiah. (MK)

Editor:Agus S