BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bakal mengevaluasi ulang bimbingan belajar (bimbel) gratis di program wajib belajar (wajar). Hal itu mengingat efisiensi anggaran yang saat ini dialami banyak daerah termasuk Bontang.

Awalnya Pemerintah Bontang (Pemkot) Bontang merencanakan akan mengadakan bimbel gratis di tahun 2026 mendatang, sebagai bagian dari penunjang program wajar.

“Nantinya akan kita evaluasi ulang, dan kita akan lihat dulu semuanya. Kalau semuanya bisa dijalakan dengan sukarela, atau ada dari para alumni yang ingin membantu bisa aja semuanya berjalan. Pastinya nanti pemerintah akan bantu,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/12/2025).

Program wajar merupakan kegiatan wajib bagi para pelajar untuk mendisiplinkan waktu, dimana seluruh pelajar harus berada di rumah dengan kegiatan belajarnya mulai pukul 19.00-21.00 Wita.

Hal ini dilakukan sebagai upaya, agar para pelajar bisa melakukan kegiatan produktif dan tidak berkeliaran di waktu malam hari. Terlebih lagi, pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun masih melakukan patroli, jika menemukan pelajar yang keluyuran di jam belajar maka nantinya akan ditertibkan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rencana penerapan Wajib Belajar 13 Tahun pada tahun ajaran 2025/2026 mulai dikaji. Di Bontang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengakui, masih merumuskan teknis pembiayaan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang menjadi titik awal dari kebijakan nasional tersebut.

Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparudin, menyebut kajian pendanaan masih berlangsung dan belum ada angka pasti kebutuhan anggaran. Pemerintah daerah diminta menyesuaikan aturan baru itu dengan pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, namun hingga kini rumusan pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya tuntas.

“Model pembiayaan sedang dikaji, agar jenjang PAUD bisa digratiskan, termasuk di sekolah swasta. Masih dihitung bersama tim,” ujar Saparudin.

Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang menjadi program super prioritas dalam RPJMN 2025–2029, mewajibkan pendidikan mulai usia 5–6 tahun hingga tingkat SMA/sederajat. Namun, di level daerah, penyiapan fasilitas, tenaga pendidik, dan perhitungan biaya operasional menjadi tantangan tersendiri.

Sejumlah pengelola PAUD swasta bahkan mulai mempertanyakan mekanisme pembiayaan yang akan diberlakukan, mengingat selama ini operasional sekolah kecil sangat bergantung pada iuran orang tua.

Meski Disdikbud memastikan pembiayaan akan mulai disisipkan dalam perubahan APBD 2025, belum ada penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana skema pembiayaan bagi PAUD swasta akan berjalan.

Pemerintah daerah juga belum menjabarkan sejauh mana kemampuan fiskal bisa mengakomodasi tambahan satu tahun wajib belajar tersebut.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai memperketat pendataan organisasi kemasyarakatan (ormas), menyusul instruksi pemerintah pusat terkait penanganan premanisme dan ormas bermasalah.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang, Deddy Haryanto, dalam rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Premanisme dan Ormas Bermasalah, Jumat (12/12/2025).

Deddy menjelaskan, hingga saat ini terdapat 124 ormas yang terdaftar di Bontang. Namun, dari jumlah tersebut baru 24 ormas yang rutin menyampaikan laporan aktivitas setiap enam bulan sekali sebagaimana diwajibkan.

“Masih banyak ormas yang tidak melaporkan keberadaannya maupun kegiatannya. Secara administrasi, itu berarti mereka tidak taat aturan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah bisa menjatuhkan sanksi administratif bagi ormas yang tidak patuh, termasuk tidak memperpanjang legalitas saat masa izin berakhir.

“Kalau tidak jelas kegiatannya, tentu kami tidak bisa memperpanjang. Ini kan menyangkut tertib administrasi,” tambahnya

Kesbangpol juga mencatat adanya ormas yang terpaksa dibekukan, yakni PL2KB, karena dualisme kepengurusan yang menimbulkan kebingungan, terutama saat ada perusahaan yang hendak memberikan bantuan.

“Karena ribut soal kepengurusan, kami akhirnya membekukan sementara sampai mereka sepakat menyelesaikan secara internal sesuai AD/ART,” terangnya.

Meski begitu, pemerintah memastikan sejauh ini tidak ditemukan tindakan premanisme yang mengganggu keamanan atau investasi di Bontang. Konflik yang muncul sebagian besar bersifat internal atau terkait penyampaian aspirasi di sektor industri.

“Selama penyampaian aspirasi tidak mengganggu ketertiban umum, itu masih wajar. Tapi kalau menyimpang dari AD/ART, tentu akan kami tindak,” ujarnya.

Pihaknya terus melakukan pembinaan melalui pengecekan sekretariat ormas, serta sosialisasi untuk memastikan kesesuaian aturan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menggelar rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Premanisme dan Ormas Bermasalah, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden terkait penanganan gangguan keamanan, serta potensi ancaman terhadap investasi dan dunia usaha, Jumat (12/12/2025).

Asisten I Setda Bontang, Dasuki, yang mewakili wali kota, menyampaikan bahwa pembentukan satgas terpadu ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor mulai dari unsur pencegahan, intelijen, komunikasi publik, hingga rehabilitasi.

“Satgas ini didesain untuk memperkuat integrasi informasi dan efektivitas penanganan di lapangan. Data ormas sudah kami verifikasi, seluruhnya tertuang dalam SK,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya peningkatan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan ideologi maupun gangguan keamanan, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat atau mengganggu
investasi.

“Kita harus antisipatif. Kota harus aman dan nyaman, terutama bagi dunia usaha,” tegasnya.

Dasuki juga menyoroti perlunya digitalisasi dalam pendataan dan pelaporan organisasi masyarakat.
“Saya tanya tadi, aplikasi pendataan ormas belum ada. Ini harus segera dibenahi agar koordinasi lebih cepat dan akurat,” tambahnya.

Kepala Kesbangpol Bontang, Deddy Haryanto, menjelaskan bahwa Instruksi Presiden pada Mei 2025 menjadi dasar penguatan satgas di daerah. Saat itu, muncul berbagai kasus gangguan investasi di sejumlah wilayah yang melibatkan kelompok masyarakat yang berperilaku menyerupai praktik premanisme.

Ia memaparkan data terbaru ormas di Indonesia yang mencapai lebih dari 614 ribu organisasi, dan di Bontang sendiri terdapat 124 ormas yang terdaftar. Namun, kewajiban pelaporan kegiatan masih rendah.

“Padahal pelaporan itu penting untuk pembinaan dan validasi legalitas,” ungkapnya.

Terkait kategori ormas bermasalah, Deddy menjelaskan beberapa indikator seperti ketidaklengkapan administrasi, ketidaktertiban pelaporan, hingga aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.
“Kita tidak melarang ormas menyampaikan aspirasi. Itu diatur undang-undang. Namun harus tetap dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga mendorong satgas segera menyelesaikan Rencana Aksi 2026 sebagai pedoman penanganan premanisme dan pembinaan ormas secara terukur.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kegiatan peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran yang berlangsung di Markas Komando Damkar Bontang, diikuti oleh puluhan relawan, Kamis (11/12/2025).

Para relawan yang mengikuti hal tersebut dinilai memiliki profesi yang sangat mulia, dimana mereka telah memiliki keberanian, keterampilan, serta respon yang cepat untuk dapat menindaklanjuti kejadian yang mendesak.

Terlebih lagi, para relawan tidak hanya sekedar untuk memadamkan api saja. Akan tetapi mereka juga melakukan penanganan pada hewan liar, seperti ular dan buaya. Adapun kegiatan bersosialisasi ke masyarakat-masyarakat, agar paham benar mengenai bahayanya kebakaran.

“Pastinya saya sangat mengapresiasi kegigihan para relawan semua, yang dimana mereka berupaya untuk membantu masyarakat dalam keadaan darurat,” ucap Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, Amiluddin mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung memiliki banyak relawan yang bersedia membantu petugas damkar, dalam mengatasi kecemasan masyarakat saat keadaan darurat terjadi.

Karena untuk saat ini, petugas Disdamkartan tidak hanya melakukan pemadaman api di pemukiman saja. Pihaknya juga melakukan pemadaman kebakaran lahan, penangkapan hewan buas, mengevakuasi pohon tumbang, serta memberikan pertolongan ke korban kecelakaan lalu lintas.

“Yang jelas untuk saat ini, petugas kami tidak hanya memadamkan api saja. Banyak hal yang kami lakukan, selama masyarakat meminta bantuan ke kami. Pastinya kami upayakan untuk bisa meresponnya dengan cepat,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam