Beranda blog Halaman 530

Pemkot Hibahkan Lahan ke Bulog untuk Pembangunan Gudang Pangan Strategis

0
Penyerahan Hibah Lahan Pemkot Bontang kepada Perum Bulog (Dok. Prokompim)

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang resmi menyerahkan hibah lahan kepada Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kamis (9/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Bontang, Aji Erlynawati mewakili Pemkot Bontang menandatangani Akta Pelepasan Aset, disaksikan oleh Notaris PPAT Andi Mulyana serta Musazdin Said, perwakilan dari Perum Bulog Kanwil Kaltim–Kaltara.

Menurut Aji, hibah ini merupakan program nasional ketahanan pangan. Ia berharap keberadaan gudang baru tersebut dapat memperkuat rantai pasok pangan, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Bontang dan sekitarnya.

“Kita ingin memastikan ketersediaan pangan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan luar daerah. Kehadiran gudang Bulog ini akan menjadi fondasi penting bagi sistem distribusi pangan di Bontang,” ujar Aji.

Lahan yang diserahkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan gudang pangan strategis di kawasan Bontang Lestari. Fasilitas tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas tiga hektare, dengan dua unit bangunan berkapasitas seribu ton masing-masing. Tidak hanya beras, gudang juga akan menampung komoditas lain seperti daging, ayam potong, dan ikan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang, Ahmad Aznem, menyebutkan bahwa gudang bulog ini nantinya akan berstatus sebagai Pimpinan Cabang (Pincab) yang membawahi wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau. Dengan begitu, Bontang akan memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi pangan di kawasan timur Kalimantan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Warga Jalan Pemakaman Keluhkan Aktivitas Galian C: Dari Rumah Retak sampai Banjir Lumpur

0
Saini menunjukkan dampak getaran lalu lalang truk pengangkut material yang selalu melewati depan rumahnya. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Warga di Jalan Pemakaman, Kampung Ramah RT 01, Kelurahan Kanaan mengeluhkan aktivitas tambang galian C. Juga truk yang berlalu lalang membawa bahan baku pasir dari aktivitas tambang tersebut.

Saini salah seorang warga yang sudah tinggal di sana sejak 10 tahun yang lalu, merasakan dampaknya sejak tahun 2015.

Tangkapan layar, penutupan akses keluar masuk gang pemakaman menggunakan material pasir yang menyebabkan warga tidak bisa beraktifitas. (Istimewa)

Ia menceritakan, sejak aktivitas tambang berlangsung, debu tanah akibat lalu lalang truk yang lewat selalu ia terima, bahkan hingga mengalami gangguan pernapasan dan penglihatan.

“Sudah minta tolong sama mereka untuk disiram aja jalannya nggak mau. Padahal biar debunya nggak betebaran,” ungkapnya

Ia juga menjelaskan, getaran dari kendaraan yang berlalu lalang cukup lama menyebabkan pergeseran tanah, sehingga beberapa titik di rumahnya retak.

Lokasi tambang galian C yang dikeluhkan warga berada di ujung Gang Pemakaman RT 01, Kampung Ramah, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat.

“Di tembok dan di lantai ada retak, gara-gara tanah geser dua pintu juga sulit ditutup, itu pintu depan salah satunya,” tambahnya.

Meskipun setelah dilakukan mediasi antara warga dan penambang oleh Kapolsek Bontang Barat, aktivitas tambang telah dihentikan, Jum’at (10/10/2025) lalu, ia pesimis aktivitas itu tidak dihentikan sepenuhnya. Lantaran alat berat untuk mengeruk tanah material tidak ditarik dari lokasi penambangan.

“Paling tiga sampe empat hari mereka kembali,” ketusnya

Warga lainnya Akbar mengatakan, lokasi tambang berada di ujung gang pemakaman. Selain debu aktivitas pengerukan tanah menyebabkan banjir disertai lumpur. “Makanya kami protes soalnya sudah berdampak ke warga,” jelasnya

Kata dia setelah mediasi dilakukan, aktivitas tambang memang berhenti. Tetapi setelah mediasi dilakukan pada Jumat lalu, jalan depan gang tersebut ditutup dengan menggunakan material tanah. Sehingga aktivitas warga terhambat.

“Belum tau siapa yang menutup, apakah pemilik lahan yang tanahnya dikelola penambang, atau penambang itu sendiri,” terangnya

Ia berharap kepada pemerintah, untuk turun menyelesaikan persoalan akses warga yang tertutup. Lantaran jalan gang tersebut merupakan akses satu satunya agar warga bisa ber-aktivitas.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Seno Aji: Lobi Gubernur Rudy ke Pusat Mulai Berbuah, Pemotongan TKD dan DBH Kaltim Berpeluang Diringankan

0
Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji

SAMARINDA – Pemprov Kaltim mulai melihat titik terang dalam pembahasan rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menyebut hasil lobi yang dilakukan Gubernur H. Rudy Mas’ud ke pemerintah pusat, khususnya ke Kementerian Keuangan, mulai menunjukkan sinyal positif.

“Sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan dan insyaallah kita bisa mendapatkan lebih dari DBH yang sebelumnya direncanakan dipotong 75–80 persen,” ungkap Seno Aji di Samarinda.

Ia menegaskan, Pemprov Kaltim terus berupaya keras agar besaran pemotongan tidak memberatkan daerah. “Kita berharap paling banyak pemotongan hanya 25 sampai 30 persen. Jangan sampai 75 persen, karena akan berdampak besar terhadap fiskal daerah,” tegasnya.

Menurut Seno, hasil negosiasi Gubernur Rudy dengan jajaran kementerian menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Ia optimistis, keputusan akhir akan berpihak pada Kaltim. “Proses negosiasi berjalan bagus sekali. Saya yakin ke depan bisa bertambah lagi bagi hasil yang diterima Kaltim,” ucapnya.

Seno memastikan bahwa Pemprov Kaltim terus memantau pembahasan di tingkat pusat terkait formulasi akhir dana yang akan dikembalikan ke daerah. “Pemerintah pusat sedang merumuskan berapa besaran yang bisa diberikan lagi kepada Kaltim. Kita kawal terus agar hasilnya maksimal,” pungkasnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Wawali Ingatkan ASN Terlibat Narkoba: Langsung Pecat!

0
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat kegiatan konferensi pers. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan bahwa, bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkungan Pemkot Bontang, jika masih ada yang terlibat narkoba akan dipastikan mendapatkan sanksi pemecatan.

“Iya saya ingatkan lagi, bagi pegawai ASN maupun TKD yang masih saja terlibat dengan narkoba, sudah dipastikan mendapatkan sanksi pemecatan secara langsung. Apalagi sebagai pengedar,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dinyatakan dengan mutlak, bahwa tidak ada lagi toleransi terkait dengan narkoba. Sebab seseorang yang sudah terjerumus dengan narkoba, pemikirannya tidak akan lagi pernah jernih, dan juga bisa merusak fisik serta mental.

Adapun siapa yang bertanggung jawab atas adanya kasus narkoba tersebut, Wawali menyatakan ialah negara yang seharusnya bertanggung jawab penuh. Karena barang haram ini masih saja bebas keluar masuk, baik pengiriman lewat udara maupun laut.

“Jelas yang bertanggung jawab negara, ini produk manusia. Asalnya dari manapun masih saja bisa masuk ke negara kita. Artian pemerintah belum benar-benar ada ketegasan dalam pemberantasan narkoba,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Disdikbud Bakal Distribusikan 3.000 Tablet Pintar untuk SMP se-Bontang di November 2025

0
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha saat ditemui. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bakal mendistribusikan sebanyak 3.000 tablet pintar untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Bontang. Penyaluran tablet tersebut akan berlangsung di November 2025 mendatang.

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha menyampaikan, bahwa penggunaan tablet sebagai salah satu pendukung dalam pembelajaran, yang dimana saat ini pembelajaran digital telah berjalan mulai kelas delapan dan sembilan.

Tablet tersebut nantinya tidak dibagikan secara langsung ke para siswa-siswi. Akan tetapi tablet akan diserahkan ke pihak sekolah, dan digunakan saat pembelajaran berlangsung.

“Jadi tablet dipakai untuk belajar, dan juga bakal disimpan di sekolah. Sehingga tak boleh dibawa pulang,” ucapnya saat dihubungi, Sabtu (11/10/2025).

Anggaran dalam pengadaan tablet tersebut berkisar Rp 29 miliar, dengan spesifikasi 5G dan RAM 6 GB, ditambah dengan ruang penyimpanan 128 GB.

“Saya tambahkan mengapa tablet tidak diperbolehkan bawa pulang, takutnya dipakai untuk game atau sebagainya, bukan buat belajar. Maka lebih baik disimpan di sekolah, dan digunakan saat pembelajaran,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Capai 49 Persen, Lapangan Mini Soccer Satimpo Ditargetkan Selesai Desember 2025 Mendatang

0
Kondisi pembangunan mini soccer di Kelurahan Satimpo. (Ist).

BONTANG – Progres proyek pembangunan lapangan mini soccer yang berada di Lapangan Hop 1, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, telah mencapai 49 persen. Target penyelesaian tepat di Desember 2025 mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Edy Prabowo mengatakan, proyek tersebut dimulai sejak Juli 2025 lalu, dengan masa pengerjaan selama 170 hari kalender.

Pembangunan mini soccer tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot), dalam mewujudkan setiap kelurahan yang ada di Bontang memiliki satu lapangan mini soccer.

“Iya kami sudah targetkan kalau pembangunan mini soccer ini akan selesai di Desember mendatang, dimana semua pekerjaan yang ada harus rampung dengan target kami,” ucapnya saat dihubungi, Sabtu (11/10/2025).

Diketahui, proyek pembangunan mini soccer tersebut menggelontorkan anggaran sekitar Rp 10,9 miliar, yang dikerjakan langsung oleh PT Samudra Prima Mandiri.

Anggaran itu sudah termasuk dengan pembangunan lapangan basket, lapangan voli, jalan penghubung di sekitaran area antara perkantoran, serta pembuatan drainase.

“Iya itu sudah semuanya dengan target penyelesaian di Desember, harapan kami pun tidak cepat terselesaikan di jatuh temponya saja. Bangunannya pun sesuai dengan keinginan kita, tidak asal-asalan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

1.433 PPPK Paruh Waktu Siap Dilantik

0

Sebanyak 1.433 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Bontang dipastikan siap dilantik dalam waktu dekat. Proses administrasi telah rampung dan kini memasuki tahap akhir verifikasi dokumen. Pemerintah Kota Bontang berharap pengangkatan ini dapat memperkuat kinerja layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
👉 Versi Mobile

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

Retak Menganga di Flyover Air Hitam, Warga Samarinda Cemas Jembatan Ambruk

0
Retakan besar tampak di dinding bawah Flyover Air Hitam, Samarinda, hingga bisa dimasuki tangan orang dewasa. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Flyover Air Hitam yang dulu menjadi kebanggaan warga Samarinda kini justru memunculkan kekhawatiran. Struktur jembatan yang diresmikan pada 22 Juli 2016 itu tampak mulai rapuh. Di bagian bawahnya terlihat retakan memanjang dengan celah cukup besar hingga dapat dimasuki tangan orang dewasa.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi memprihatinkan tersebut belum mendapat penanganan berarti. Warga sekitar, Siko, mengaku cemas setiap kali melintas. “Dalam sekali retaknya, bisa dimasuki tangan orang dewasa. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, truk-truk besar kerap melintas setiap malam, memperburuk kondisi jembatan. “Yang bikin heran, tidak pernah ada petugas yang memeriksa. Sejak diresmikan, seolah dibiarkan begitu saja,” tambahnya.

Kondisi Flyover Air Hitam di Jalan AW Syahranie, Samarinda, yang mulai mengalami kerusakan di beberapa titik. (Foto: Hanafi)

Jembatan Layang Air Hitam dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan padat Samarinda dan sempat disebut sebagai simbol kemajuan kota. Namun, hampir satu dekade kemudian, struktur beton itu tampak menua tanpa perawatan. Cat dinding memudar, bagian bawah retak, dan keindahan yang dulu dibanggakan kini berubah menjadi kekhawatiran publik.

Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun dinas terkait soal kondisi flyover ini. Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kerusakan pada infrastruktur utama di Samarinda justru menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak cukup diukur dari proyek baru, melainkan juga dari kepedulian terhadap yang sudah ada.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

OIKN Matangkan Konsep Pemdasus IKN Bersama Jimly School of Law

0
Deputi PP OIKN dan jajaran konsen garap konsep Pemdasus, persiapkan diri jelang jadi ibu kota negara baru. (Atmaja Riski)

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah fokus menyiapkan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) sebagai bagian dari transformasi tata kelola Nusantara. Deputi Pengendalian Pembangunan (PP) OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menjelaskan bahwa Presiden menginginkan konsep pemerintahan yang benar-benar baru dan berbeda dari daerah lain.

“Jadi jangan samakan kita dengan Pemda hari ini. Itulah mengapa Pak Presiden meminta sesuatu yang baru, termasuk soal bentuk pemerintahan di dalamnya,” ujar Thomas usai kegiatan penanaman 1.010 bibit kopi Liberika di IKN, Jumat (10/10/2025).

Thomas mengatakan, arah menuju Pemdasus tidak bisa dilakukan secara instan. Saat ini OIKN telah menyusun peta jalan (roadmap) dan memperkuat pendampingan bersama Jimly School of Law and Government (JSLG) untuk memastikan prosesnya matang.

“Sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan UGM dan Udayana, tapi untuk memperkuat arah hukum dan tata kelola, kami melibatkan Jimly School of Law and Government,” jelasnya.

OIKN kini membentuk sejumlah kelompok kerja (Pokja) yang fokus pada berbagai bidang, seperti kelembagaan, keuangan, aset, SDM, pembangunan, serta pengawasan dan evaluasi. “Pokja-pokja ini sudah jalan, tinggal kami perkuat saja agar lebih terarah,” tambahnya.

Targetnya, konsep Pemdasus sudah siap sebelum tahun 2028, bertepatan dengan momen pemindahan resmi pusat pemerintahan ke IKN. “Kita ingin saat Keppres pemindahan keluar, semua perangkat sudah siap. Delineasi batas wilayah juga hampir rampung,” tegas Thomas.

Sebagai informasi, 7 Oktober lalu, OIKN resmi menandatangani nota kesepahaman dengan JSLG yang dipimpin Prof. Jimly Assiddiqie untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola IKN.

Dalam kesempatan itu, Jimly menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam membangun pemerintahan daerah khusus:
“Harus memiliki constitution rules (aturan konstitusional), constitution institution (kelembagaan konstitusional), dan constitution culture (budaya konstitusional),” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari visi pemerintah menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028 — pusat pemerintahan dengan model baru yang modern, efisien, dan berbasis tata kelola konstitusional.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Rp1 Miliar Hibah Ormas Terancam, Kesbangpol Kutim Coret 4 Organisasi ‘Dadakan’

0
Kepala Badan Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA—Penyaluran dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kutai Timur (Kutim) diterpa masalah. Total anggaran Rp1 miliar yang disiapkan, terancam tidak terserap penuh setelah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim mencoret empat dari 11 ormas pengaju.

Pencoretan ini dilakukan, karena ditemukan indikasi ormas tersebut hanya “organisasi dadakan” dan tidak memiliki legalitas operasional yang memadai.

Kepala Badan Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, menegaskan pihaknya memberlakukan seleksi ketat untuk memastikan dana hibah jatuh ke tangan organisasi yang benar-benar aktif.

“Dari 11 yang diajukan, setelah kita verifikasi di lapangan tinggal 7. Yang empat itu bermasalah,” ungkap Tejo kepada awak media.

Tejo menjelaskan, verifikasi lapangan menemukan sejumlah pelanggaran fatal pada empat Ormas yang dicoret. Pelanggaran terbesar adalah ketidakjelasan alamat dan operasional.

“Ada yang tempatnya tidak ada, ada juga yang terlihat seperti organisasi dadakan,” jelasnya.

Menurutnya, proses verifikasi yang dilakukan Kesbangpol sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana hibah. Setiap ormas wajib membuktikan keberadaannya dengan melengkapi dokumen fisik dan administrasi.

“Ormas harus punya tempat, ada plang nama, akta notaris, susunan pengurus, serta KTP. Semua kita cek satu per satu untuk memastikan keabsahannya,” tegas Tejo.

Dengan dicoretnya empat ormas tersebut, anggaran Rp1 miliar kini hanya akan dialokasikan kepada tujuh ormas yang lolos. Jumlah dana yang diterima setiap organisasi pun bervariasi, tergantung hasil penilaian, berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per ormas.

Di tempat terpisah, Tejo memastikan penyaluran dana hibah untuk partai politik (Parpol) berjalan tanpa hambatan, karena didasarkan pada regulasi yang jelas.

“Kalau Parpol, per suara sah itu Rp7.000. Itu sudah ditetapkan, dan kita memiliki 10 Parpol penerima,” pungkasnya.

Penyaluran dana untuk Parpol tidak membutuhkan verifikasi fisik seperti ormas, karena mengacu pada perolehan suara sah pemilu.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam