SAMARINDA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 tersendat setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemukan titik temu terkait penyusunan ulang postur belanja pembangunan. Koreksi besar-besaran terhadap proyeksi anggaran membuat seluruh skema yang telah disusun sebelumnya harus ditata ulang.

Kebuntuan ini dipicu keputusan Pemerintah Pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan. Akibat pemangkasan tersebut, proyeksi APBD yang semula dipatok Rp21,3 triliun dalam dokumen KUA-PPAS harus direvisi turun tajam menjadi sekitar Rp15 triliun.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim yang juga anggota Banggar, M. Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa pembahasan menjadi tersendat karena sejak awal Pemprov Kaltim masih optimistis pemangkasan bisa dicegah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Pemprov sempat berharap pemotongan bisa dihindari lewat lobi dan audiensi dengan Kementerian Keuangan. Tapi ketika pemotongan dipastikan tetap ada, pembahasan langsung tersendat. Untuk sementara harus ditunda dulu,” ujar Darlis.

Banggar berharap pemerintah pusat memberi kelonggaran, setidaknya dengan mengurangi besaran pemangkasan sehingga penyesuaian tidak terlalu drastis.

“Bayangkan, yang terpotong itu Rp6,3 triliun. Tentu kami sangat tidak siap,” tegasnya.

Banggar dan TAPD sebelumnya telah menjadwalkan pembahasan maraton selama tiga hari. Namun perubahan angka yang begitu besar membuat diskusi tidak bisa dilanjutkan sesuai rencana dan harus diperpanjang dengan penyesuaian jadwal.

“Masih butuh pembahasan yang lebih mendalam,” kata Darlis.

Politikus PAN itu menegaskan bahwa pembahasan APBD tidak benar-benar berhenti. Saat ini, Banggar dan TAPD tengah menjadwalkan rapat internal di masing-masing pihak sebelum kembali duduk bersama dengan bahan dan skenario yang lebih matang.

“Akan ada pembahasan ulang dengan persiapan yang lebih matang,” ujarnya.

Darlis mengingatkan bahwa perubahan ekstrem pada struktur anggaran akan berimbas langsung pada berbagai program pembangunan yang sudah diproyeksikan untuk tahun 2026. Pemerintah daerah kini dituntut menyusun prioritas baru agar manfaat pembangunan tetap dirasakan masyarakat meski ruang fiskal menyempit.

“Termasuk program Gratispol, kemungkinan besar juga terdampak pengurangan,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Kalimantan Timur semakin mendesak untuk diatasi. Ia menyebut ketimpangan itu sebagai pekerjaan besar yang berkaitan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.

“Problem utamanya adalah ketidaksetaraan antarwilayah. Data BPS menunjukkan bahwa pemilik pendidikan tinggi masih terpusat di kota-kota,” ungkap Hetifah saat berdialog dengan para pegiat pendidikan Kaltim dalam kegiatan “TKA Sebagai Arah Baru Pendidikan Nasional: Tantangan, Peluang, dan Implementasi” di Hotel FUGO Samarinda, Kamis (20/11).

Ia menuturkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa dan pedalaman Kaltim masih didominasi lulusan sekolah dasar. Ketertinggalan ini berdampak langsung pada kemampuan akademik peserta didik. Mulai dari literasi membaca, numerasi, hingga kesiapan mereka mengikuti standar kurikulum nasional.

Untuk memutus rantai persoalan ekonomi yang ikut membentuk kualitas pendidikan, pemerintah pusat mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Di tingkat daerah, Pemprov Kaltim memperluas akses pendidikan melalui beasiswa Gratispol bagi pelajar dan mahasiswa.

Hetifah menjelaskan bahwa pemetaan kualitas pendidikan melalui tes kemampuan akademik tidak dimaksudkan untuk membuat daerah tertinggal merasa terpinggirkan. Sebaliknya, pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan strategi peningkatan mutu secara merata.

“Pemetaan hasil evaluasi justru penting agar strategi peningkatan mutu bisa diterapkan secara setara di semua wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pusat harus disusun berdasarkan aspirasi daerah, terutama dari guru dan kepala sekolah. Tanpa masukan langsung dari lapangan, kebijakan berpotensi tidak efektif dan memicu kegaduhan saat diterapkan.

“Kebijakan strategis yang disusun tanpa menyerap aspirasi daerah sering menimbulkan kegaduhan saat diimplementasikan,” tegasnya.

Saat ini Komisi X DPR RI tengah memproses revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Regulasi baru tersebut diharapkan mampu memperkuat pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang selama ini tertinggal.

“Revisi regulasi ini kami harapkan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah agar standar pendidikan di pedalaman bisa setara dengan perkotaan,” tutup Hetifah. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Komnas Perempuan menyoroti serius dugaan kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan adat di Muara Kate, Kabupaten Paser. Temuan ini menjadi salah satu perhatian utama selama rangkaian kunjungan kerja mereka di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustini, seusai menghadiri Aksi Kamisan Kaltim di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis sore (20/11/2025).

Sri menjelaskan bahwa laporan yang diterima pihaknya menunjukkan perempuan adat di Muara Kate menghadapi tekanan berlapis. Selain kehilangan ruang hidup akibat konflik agraria dengan perusahaan, mereka juga mengalami kekerasan serta dugaan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

“Di Muara Kate, perempuan menghadapi tekanan berlapis. Mereka bukan hanya kehilangan ruang hidup akibat konflik agraria, tetapi juga mengalami kekerasan dan kriminalisasi dari aparat,” ujar Sri.

Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai konflik biasa antara warga dan perusahaan. Menurutnya, situasi ini mencerminkan masalah struktural yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, terutama perempuan yang berada pada posisi paling rentan.

Sri mengungkapkan bahwa dari lebih dari 230 komunitas adat di Kaltim, hanya tujuh yang memperoleh pengakuan resmi melalui SK Gubernur. Minimnya pengakuan ini membuat masyarakat adat tidak memiliki pijakan hukum yang kuat saat berhadapan dengan konflik lahan, perusahaan, maupun aparat.

“Selama pengakuan adat tidak berjalan, perempuan adat seperti di Muara Kate akan terus berada di posisi rentan. Mereka tidak punya perlindungan hukum yang jelas,” tegasnya.

Komnas Perempuan telah menyiapkan surat rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kaltim. Rekomendasi itu memuat temuan lapangan terkait kekerasan, kriminalisasi, dan dampak konflik agraria terhadap perempuan adat.

“Kami ingin negara melihat persoalan ini secara jernih. Ini bukan kasus yang berdiri sendiri dan berpotensi terus berulang jika tidak ada perlindungan hukum yang kuat,” ujarnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Sri mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Menurutnya, aturan tersebut akan menjadi payung hukum nasional yang melindungi masyarakat adat dari perampasan ruang hidup hingga tindakan represif yang sering terjadi.

“RUU ini sangat penting. Kalau tidak disahkan segera, konflik seperti di Muara Kate akan terus muncul, dan perempuan adat akan menjadi pihak yang paling dirugikan,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendesak percepatan perbaikan fender Jembatan Mahakam yang hingga kini tak kunjung menunjukkan progres jelas. Ia menilai kondisi fender yang rusak merupakan ancaman serius bagi keselamatan jembatan, terutama ketika kapal melintas di bawahnya.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Komisi II DPRD Kaltim, pengerjaan fender semestinya sudah tuntas pada September atau paling lambat November 2025. Namun hingga hari ini, tidak ada kejelasan mengenai progres pekerjaan.

“Sampai sekarang kita belum tahu juga, itu sudah jadi atau belum. Kalau belum, berapa persen?” ujarnya seusai rapat di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Rabu (19/11/2025).

Untuk mencari kepastian, Komisi II menjadwalkan hearing pada 26 November 2025. Rapat itu akan menghadirkan KSOP, Pelindo, Perusda MBS, kepolisian, Polair, dan Kejaksaan. DPRD ingin memastikan seluruh pihak memahami urgensi perbaikan serta mempercepat penyelesaiannya.

Hasanuddin menegaskan bahwa fender adalah sistem pertahanan utama bagi struktur jembatan. Tanpa fender yang layak, benturan kapal berisiko langsung mengenai tiang utama dan berpotensi memicu kerusakan besar.

“Fender itu penahan utama kalau ada kapal lepas kendali. Kalau tiang utama yang ditabrak, saya yakin itu paling tidak miring. Dan kalau sudah miring, itu bencana nasional,” tegasnya.

Ia mengingatkan kembali tragedi runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2011 sebagai pelajaran penting. Menurutnya, kegagalan fender Jembatan Mahakam akan berdampak luas, mulai dari macetnya arus masyarakat hingga terhambatnya mobilitas logistik di Samarinda.

“Kapal tidak bisa lewat, masyarakat tidak bisa menyeberang. Dampaknya sangat luas.”

DPRD Kaltim juga telah mengusulkan pembatasan sementara operasional kapal berbobot di atas 500 Gross Register Tonnage (GRT) selama perbaikan berlangsung. Namun, Hasanuddin menilai kebijakan itu belum dijalankan maksimal.

“KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator mestinya bisa menghentikan aktivitas satu atau dua hari untuk memastikan fender sudah layak. Ini malah terus jalan,” kata dia.

Hasanuddin memastikan DPRD Kaltim tidak ingin menunggu hingga terjadi insiden berikutnya. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian perbaikan fender hingga benar-benar tuntas demi keselamatan masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam. (um/MK)

Editor: Agus S