BONTANG – Pemerintah Kota Bontang, melalui UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) akan kembali membebaskan lahan untuk pembuangan limbah Pasar Taman Citra, Kelurahan Loktuan.

Kepala UPT Pasar Nurfaidah menyebutkan, bahwa pembuangan limbah pasar saat ini masih belum jelas. Selama ini pembuangan mengarah ke lahan yang berada di belakang pasar, dan lahan tersebut merupakan kepemilikan seseorang.

“Dari dulu sudah disarankan adanya pembebasan lahan, tapi sampai sekarang masih belum dilakukan,” katanya, Senin (14/4/2025).

Ia khawatir pemilik lahan akan menutup lahan tersebut sehingga pembuangan limbah jadi tidak ada. Untuk itu setidaknya pemerintah pada tahun ini dapat membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) terlebih dahulu.

“Tahun ini buat kajian dulu terus DPPT, tahun depan pembebasan lahan, saya berharapnya seperti itu,” tambahnya.

Ia menggambarkan pembuangan limbah selama ini, hanya menyebar tanpa ada aliran yang jelas, karena aliran limbah yang menyebar membuat aromanya tidak terlalu mengganggu, namun ia tidak ingin ada bom waktu hingga muncul adanya keluhan.

Pemilik lahan juga telah meminta jika memang ingin menggunakan lahan tersebut ada baiknya melakukan pembebasan secepatnya.

“Saya sudah bicara dengan Komisi B DPRD semoga secepatnya ditindak,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang telah melakukan pembebasan lahan perusahaan untuk parkiran Pasar Taman Citra Loktuan.

Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Nurfaidah menjelaskan, pada awal 2025 ini pihaknya telah membebaskan 18.200m² lahan milik PT Kaltim Industrial Estate (KIE).

“Setelah beberapa tahun akhirnya kami bisa lakukan pembebasan lahan ini lewat UPT Pasar,” terangnya.

Pemkot membebaskan lahan tersebut dengan anggaran Rp 2.1 miliar, letak lahan tersebut berada di bagian samping pasar yang tembus langsung ke Jalan NPK Pelangi. Namun untuk pembangunan, pihaknya belum dapat memastikan kapan akan dilakukan.

“Kami sudah usulkan, harapannya tahun ini di perubahan bisa dibangun,” ujarnya, Senin (14/4/2025).

Ia menceritakan sempitnya lahan parkir yang ada, belum lagi masih terdapat pedagang yang menggelar dagangannya di lahan tersebut. Dengan adanya lahan baru ia berharap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terhambat bisa mencapai target.

“Karena banyak penjual, parkiran tidak maksimal, akhirnya kendaraan hanya sedikit yang bisa masuk PAD kita belum mencapai target,” terangnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang melakukan pengundian petak bagi pedagang ikan, ayam dan daging untuk 80 lapak baru di Pasar Taman Citra kelurahan Loktuan, Senin (14/4/2025).

Kepala UPT Pasar, Nurfaidah menjelaskan, lapak baru tersebut dibangun berdasarkan data jumlah pedagang yang terdaftar di lapak sebelumnya. Ia menjelaskan perlu adanya perbaikan pada lapak lama yang kondisinya tidak baik.

“Hari ini dilaksanakan pengundian kepada pedagang, terkait lapak mana yang mereka dapat,” terangnya.

Rincian terdapat 59 lapak penjual ikan, 17 lapak penjual ayam, 3 lapak penjual daging serta satu lapak untuk penggilingan daging. Pembangunan gedung ini menggunakan anggaran perubahan 2024 sebesar Rp 939 juta.

Nantinya setelah lapak lama selesai dilakukan pemeliharaan, pihaknya akan meminta kepada pedagang yang membuka lapak diluar gedung untuk bisa ikut masuk mengisi lapak yang kosong tersebut.

“Sebelum pemindahan kami sudah sosialisasi, kita cek apakah ada perubahan status terkait apa yang mereka jual,” tambahnya.

Ia menegaskan, lapak pasar dipinjam pakaikan oleh pemerintah, untuk itu yang sudah mendapatkan lapak dilarang untuk kembali menyewakan atau memindah tangankan lapak tanpa sepengetahuan UPT Pasar.

Retribusi juga diberlakukan kepada pemakai lapak, bulanan maupun harian, “Terbaru tarif perhari itu Rp 2 ribu,” jelasnya.

Untuk pedagang Pasar Taman Citra Loktuan yang belum terdaftar, bisa melakukan pendaftaran langsung ke UPT Pasar, selanjutnya akan dikeluarkan surat izin jika ingin mengisi lapak kosong yang akan dilakukan pemeliharaan tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa dengan memberikan lapak pada pedagang yang membuka lapak di luar gedung, diharapkan dapat memperluas area parkir, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan parkiran pasar yang sangat terbatas.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang mengamankan 15 pelajar SMA dan SMP yang sedang berkumpul di warung kopi (Warkop) di waktu jam sekolah.

Pengamanan berlangsung di dua lokasi berbeda, pertama di Jalan Alor, samping Masjid Al Muhajirin, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, dan di Jalan Awang Long, tepat depan Cafe Kedai Hitam Putih (KHP), Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.

Kepala Satpol PP Bontang, Ahmad Yani, melalui, Kepala Bidang (Kabid Penegakan Perundang-undang Daerah (PPUD), Arianto mengatakan, saat dilakukan penjaringan, pelajar yang tengah nongkrong di warkop tersebut sambil merokok dan bermain game online.

“Mereka nongkrong di warkop di jam sekolah, dan masih menggunakan pakaian sekolah. Jadi kami tindak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (14/4/225).

Petugas yang melakukan penjaringan di lokasi pun langsung membawa ke 15 pelajar tersebut ke Kantor Satpol PP, guna para pelajar membuat surat pernyataan.

“Kami kembalikan ke pihak masing-masing sekolah, dan untuk sanksi biar sekolah yang memberikan,” ungkapnya.

Diketahui, pelajar yang kedapatan berada di warkop mengklaim bahwa, tidak ada pelajaran yang berlangsung, hanya saja di sekolah melaksanakan halal bi halal, maka siswa-siswi dipulangkan dengan cepat.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Terjadi kecelakaan di Jalan R Suprapto, lebih tepatnya di Simpang Tiga Ramayana, Senin (14/4/2025), sekitar pukul 11.45 Wita.

Pantauan langsung di lokasi kejadian oleh redaksi radarbontang, pengendara motor Honda jenis ADV yang tengah membonceng anak sekolah, menabrak motor Yamaha NMAX yang sedang melintas.

Alhasil, kedua pengendara saling terpental ke sudut jalan dari motor masing-masing.

Pengendara motor NMAX merasa tidak terima, sehingga pihaknya meminta langsung ganti rugi ke penabrak.

“Saya meminta ganti rugi, saya juga mengalami luka-luka di sini,” ucapnya.

Usai bertabrakan, penabrak dalam keadaan panik dan berupaya menenangkan anaknya yang juga syok dan trauma. Sang anak pun mengalami patah gigi di bagian depan.

“Saya minta maaf mbak, pastinya nanti akan saya ganti rugi semunya,” ucap penabrak.

Orang-orang sekitar yang merasa suasana menjadi riuh, turut menenangkan korban dan penabrak satu sama lain, agar tidak saling tersulut emosi.

“Sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja, jangan sampai panggil polisi. Untuk mbaknya jangan bahas ganti rugi dulu, anaknya trauma dan mau di bawa ke rumah sakit dulu,” ungkap salah satu warga yang menolong.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi C DPRD Bontang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau wilayah-wilayah terdampak banjir beberapa waktu lalu.

Dimulai dari pemantauan di lokasi pembangunan polder penanggulangan banjir, Jalan Ahmad Yani, Gang. Selat Karimata, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan.

Kepala Dinas (Kadis) PUPR Bontang, Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, tahun ini untuk pembebasan lahan dipastikan akan rampung. Kajian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pun telah selesai.

“Kemungkinan, untuk proyek pembangunannya akan berjalan tahun depan,” ungkapnya, Sabtu (12/4/2025).

Edy menambahkan, untuk anggaran yang diperlukan dalam proyek pembangunan polder tersebut mencapai Rp 45 miliar.

“Anggarannya cukup besar, semoga nantinya kami mendapatkan dana bantuan dari pihak lain,” paparnya.

Untuk proses pembangunan polder nantinya, memiliki ukuran mencapai 15.067 meter persegi, dengan luas 10.018 meter.

“Semoga ke depan, untuk pembangunan polder ini bisa berjalan dengan lancar,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib meminta dengan tegas, proyek pembangunan di 2025, harus diawasi mulai awal hingga akhir. Sebab, dirinya tak ingin terjadi kembali seperti proyek yang gagal di 2024 lalu.

“Intinya saya ingin, semua proyek yang berjalan di tahun ini bisa diawasi mulai awal sampai selesai. Saya tidak mau lagi ada proyek yang gagal, seperti di 2024 lalu. Harus diawasi dengan ketat,” ungkapnya saat sidak beberapa hari lalu.

Diketahui, Komisi C DPRD Bontang mengklaim banyak sekali proyek yang gagal di 2024 lalu, seperti pembangunan drainase dan trotoar di Jalan P Suryanata, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.

Adapun proyek pembangunan Tugu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang berada di Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, dewan menilai hasilnya sangat kurang memuaskan sebelum dilakukan masa pemeliharaan.

“Jangan sampai kecolongan lagi, pokoknya harus dipantau dan diawasi sampai pengerjaan selesai,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Sahib mengimbau ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, untuk proyek besar agar bisa lelang di jauh-jauh hari, kalau bisa pun lelang di awal tahun. Agar kontraktor yang mengerjakan tidak terburu-buru dengan waktu yang terbatas.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi galian C yang berada di wilayah Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kamis (10/4/2025).

Kepala Dinas (Kadis) ESDM Kaltim, Bambang Arwanto menuturkan, bahwa pihaknya baru mengunjungi lokasi ilegal galian C di wilayah Kota Bontang, sebab adanya laporan dari Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Padahal, aktivitas galian C tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan, aktivitas ilegal ini pun berlokasi sangat dekat dengan pemukiman.

“Kenapa kami baru datang sekarang sekarang, padahal diketahui aktivitas galian C ini sudah berlangsung sejak lama, karena kami datang atas laporan yang masuk dari bu wali kota,” ucapnya.

Setelah menelusuri empat titik lokasi galian C di wilayah Kelurahan Kanaan, Bambang menyampaikan jika aktivitas galian C ini telah memakan lahan seluas 36,89 hektar, dengan sekitar tiga hektar yang masuk ke kawasan Hutan Lindung (HL).

“Aktivitas ini masuk di kawasan HL, ini sangat tidak dibenarkan, dan provinsi tidak pernah mengizinkan,” tutupnya.

Tidak hanya itu, lokasi aktivitas galian C pun berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan wilayah penyangga ekologis.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam