BONTANG – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Asdar Ibrahim mengatakan, dalam waktu dekat terdapat investasi yang bakal masuk maupun mulai mengaktifkan usahanya di Kota Bontang.

Total terdapat 5 investasi. Pertama, pembangunan pabrik CO2 Liquefaction Plant atau Pabrik Pencairan CO2. Dirancang untuk pencairan dan pemurnian gas karbon dioksida untuk memperoleh CO2 tingkat makanan, dari gas CO2 bertekanan rendah yang tidak murni dari gas produk samping pabrik amonia dan menghasilkan karbon dioksida cair bertekanan tinggi yang dimurnikan.

Biasanya dapat dijadikan bahan pendingin terutama dalam industri makanan, yang digunakan saat pengangkutan dan penyimpanan es krim dan makanan beku lainnya.

“Pabrik ini sudah melakukan peletakan batu pertama pada tahun 2022 lalu, dan mungkin sedang dalam pembangunan, kami belum terima kelanjutan progresnya,” jelasnya.

Kedua, pembangunan gerai McDonald’s yang pembangunannya sudah selesai dan siap untuk dioperasikan, “McD juga salah satunya, memang penyelesaiannya cukup cepat, tinggal tunggu grand opening saja,” jelasnya.

Ketiga, perluasan pabrik dan pelabuhan PT. Black Bear Resources Indonesia (BBRI) yang terdapat di Kelurahan Loktuan. Pada tahun 2023 ini diketahui mereka telah melaksanakan tahap perizinan.

“Mereka tinggal menunggu rekomendasi dari PUPR kemudian kami keluarkan izin. Setelah itu mereka sudah bisa melakukan perluasan,” katanya.

Keempat, Pabrik Soda Ash yang akan mulai pembangunan pada tahun 2024 mendatang. Asdar mengatakan, besar harapan mereka kepada pabrik tersebut untuk bisa memberikan efek domino.

“Soda Ash ini bisa jadi bahan untuk pembuatan kaca, mie, jadi pinginnya pabrik-pabrik itu hadir juga di Bontang,” harapnya.

Terakhir adalah pabrik pengolahan limbah B3 yang sebelumnya sudah melakukan kunjungan untuk mengecek lahan yang akan mereka tempati.

“Mereka tinggal menunggu pembebasan lahan pada tahun 2024,” jelasnya. (sya/adv)

BONTANG – Para Pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), lantaran mengacu pada data atau perubahan perizinan berusaha, termasuk data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.

Hal itu diungkapkan Pejabat Fungsional Ahli Madya Analisis Kebijakan DPMPTSP Kota Bontang, Karel.

Ia juga menjelaskan, LKPM merupakan sebuah laporan yang wajib disampaikan secara berkala oleh penanam modal untuk menginformasikan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Hasil dari pengisian LKPM atau pelaporan tersebut nantinya akan menjadi perhitungan realisasi investasi dalam setahun, dan hal tersebut merupakan salah satu indikator sebuah usaha aktif atau tidaknya.

DPMPTSP Bontang pun menyediakan loket pendampingan pengisian LKPM bagi pelaku usaha di Kota Bontang. Pihaknya menyiapkan petugas khusus untuk membantu pelaku usaha yang kesulitan dalam mengisi LKPM.

“Ada beberapa perubahan dalam mengisi LKPM dari pusat, kita sediakan petugas khusus untuk membantu,” jelasnya. (sya/adv)

BONTANG – Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan perijinan usaha, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menyiapkan beragam jenis pelayanan agar mudah diakses.

Berikut jenis-jenis pelayanan yang disiapkan DPMPTSP Bontang:

Pertama, menyiapkan Pojok Layanan (Pola PTSP) di kelurahan-kelurahan.

Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim mengatakan, dalam mengembangkan pelayanan pihaknya menyediakan konter pelayanan perizinan di 7 Kelurahan. Di antaranya Kelurahan Guntung, Loktuan, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Kanaan, Bontang Lestari, dan Gunung Telihan.

“Saat ini kami masih menyasar 7 kelurahan, sementara kalau kelurahan yang lain itu kan masih dekat dengan kantor DPMPTSP,” katanya.

Kedua, membuka pelayanan terpadu perizinan malam (Padu Prima) sejak Mei 2022 lalu.

Pelayanan dibuka setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 19.30 sampai 20.30 Wita. Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan menjelaskan, bahwa pelayanan itu dibuka untuk memudahkan masyarakat yang akan mengurus perizinan.

“Tentu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kami buka malam, karena kita tahu tidak semua orang bisa ngurus pagi atau siang,” jelasnya.

Ketiga, membuka perizinan online sejak 2018 lalu.

Pelayanan ini milik pemerintah daerah namun dikelola oleh DPMPTSP. Beberapa perizinan sebenarnya telah dialihkan ke Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) mulai 2019, sehingga dalam perizinan digital terdapat 46 jenis kepengurusan sisanya.

Beberapa jenis yang dapat diurus di perizinan digital yakni izin bongkar trotoar, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin mendirikan rumah sakit pemerintah, izin operasional klinik pemerintah, izin operasional laboratorium kesehatan, izin operasional puskesmas, izin operasional rumah sakit pemerintah dan masih banyak lagi.

Kepengurusan ini dapat dilakukan di rumah dengan membuka website https://pd.bontangkota.go.id atau datang langsung ke DPMPTSP, nantinya jika datang ke PTSP akan diberikan arahan terkait berkas-berkas yang harus diupload.

Keempat, membuka pelayanan Hari Sabtu di Mall Pelayanan Publik (MPP), yang berlokasi di lantai 4 Pasar Tamrin. Sudah dimulai sejak Oktober 2021 lalu, dan masih tetap aktif hingga kini.

“Pelayanan ini kita buka mulai dari pukul 08.00 hingga 11.30 wita,” ungkap Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahin. (adv/sya/al)

BONTANG – Kecamatan Bontang Utara menjadi wilayah yang memiliki sebaran proyek usaha terbanyak, di antara kecamatan yang lain. Hal itu diungkapkan Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan.

“Sekali lagi DPMPTSP menerbitkan ini berdasarkan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) kami selalu berpatokan dengan sistem tersebut,” jelasnya.

Data ini terhitung berdasarkan OSS-RBA sejak 4 Agustus 2021 hingga 16 Oktober 2023. Dengan banyak 8.591 proyek usaha di Kecamatan Bontang Utara, kemudian sebanyak 4.713 proyek usaha di Kecamatan Bontang Selatan dan terakhir sebanyak 2.045 sebaran proyek usaha di Bontang Barat.

“Kemungkinan masih ada yang belum membuat NIB sehingga belum terdaftar dalam OSS-RBA tersebut, tapi karena kita rutin melakukan kontrol lapangan memastikan tiap usaha mendaftarkan usahanya ke DPMPTSP,” tutupnya. (sya/adv)

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) rutin melakukan pengawasan usaha di berbagai bidang. Terdapat beragam indikator dalam pengawasan usaha tersebut.

Hal ini sesuai dengan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peran pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis resiko, sangat diperlukan sebagaimanan yang diamanatkan dalam peraturan di atas.

Isma Istihari, Japfung Penata Perizinan DPMPTSP Kota Bontang menjelaskan, saat ini DPMPTSP Kota Bontang mengawasi sekitar 40 unit usaha.

Berikut ragam indikator pengawasan usaha yang dilakukan DPMPTSP Bontang:

Indikator pengawasan yakni, tata ruang dan standar bangunan gedung, standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, standar pelaksanaan kegiatan usaha, persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

“Kami awasi itu mengenai jenis-jenis izinnya. Seperti apakah izin dan usaha yang dilakukan itu sama. Semisal dia izinnya kontruksi ternyata yang dijalani itu usaha ikan,” katanya.

Pengawasan juga dilakukan untuk melihat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), perusahaan yang sudah memiliki izin diwajibkan untuk membuat LKPM. Hal ini dikarenakan tujuan dari adanya LKPM adalah untuk meningkatkan realisasi investasi Kota Bontang.

Bila pada saat pengawasan perusahaan atau pelaku usaha terbukti tidak membuat laporan kegiatan, maka perusahaan tersebut akan dijatuhi sanksi.

Adanya pengawasan juga ditujukan untuk melihat perkembangan dari perusahaan yang ada. Seperti, apakah perusahaan tersebut mengalami kendala dalam usahanya, atau apakah ada masalah dalam usaha maupun dalam pembuatan LKPM-nya.

Pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha dan rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha. (adv/sya)

BONTANG – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menjelaskan, bahwa setiap perusahaan yang akan berinvestasi di Bontang terlebih dahulu harus mengurus perizinan, sesuai dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Sebelum memulai pengurusan perijinan, para pengusaha terlebih dahulu melakukan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dokumen prinsip, Amdalalin hingga terbitnya Persetujuan Bangungan Gedung (PBG).

Hasil verifikasi dari pendaftaran perizinan berusaha akan dinotifikasi melalui Sistem OSS meliputi persetujuan, catatan kelengkapan persyaratan, atau penolakan atas penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.

PKKPR sendiri memiliki dua fungsi, yakni sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. PKKPR juga berfungsi sebagai pengganti izin lokasi dengan memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi pelaku usaha.

“PKKPR ini merupakan dasar untuk semua perizinan bagi pengusaha yang akan melakukan aktivitas pembangunan,” kata Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim

Ia juga menjelaskan pelaku usaha yang  melakukan kegiatan usaha wajib memiliki NIB yang nantinya penerbitan berada di OSS-RBA berdasarkan tingkat resikonya.

“Dari sekian banyak persyaratan, mereka harus memenuhi semuanya, jika ada lewat satu persyaratan dan bangunan sudah dibangun, tentu kami suruh mereka lengkapi dulu,” tutupnya. (sya/adv)

BONTANG – Di Bontang banyak berdiri usaha dengan tingkat resiko berbeda-beda. Mulai dari usaha beresiko rendah hingga resiko tinggi.

Berdarkan data dari DPMPTSP Bontang, terdapat 15.563 sebaran proyek usaha dengan tingkat resiko yang berbeda-beda. Pertama, 10.256 dengan usaha berisiko rendah biasanya ini adalah UMKM. Kedua, 3.180 dengan usaha menengah tinggi seperti usaha konstruksi.

Ketiga, 1.317 dengan usaha berisiko menengah rendah hampir mirip dengan menengah tinggi, namun surat pernyataan tidak memerlukan verifikasi. Terdapat pula 810 usaha dengan resiko tinggi seperti apotik yang memiliki apoteker harus bersertifikasi.

“Jadi sambil persiapan mengurus sewa toko, pegawai, kontrak supplier, mengurus izin apotek ke kemenkes, kalau sudah keluar baru bisa berjalan,” ujarnya.

Data ini dikeluarkan oleh Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sejak 4 Agustus 2021 hingga saat ini. (adv/sya)