BONTANG – Pesta Laut telah dibuka di Bontang Kuala (BK) sejak Selasa (21/11/2023) lalu, namun Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang mengeluhkan kondisi akses jalan menuju panggung utama yang sampai saat ini belum diperbaiki.

“Mana ini hasil sidak yang dilakukan beberapa bulan lalu bersama Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, kenapa tidak ada hasilnya sampai sekarang,” tegasnya saat diwawancarai, Kamis (23/11/2023).

Hal itu karena akses jalan yang bolong-bolong di area sekitar panggung, tapi tidak kunjung diperbaiki. Padahal, Pesta Laut merupakan acara adat dengan penuh kearifan lokal yang dilaksanakan secara turun menurun dan diselenggarakan setiap tahunnya.

“Artinya, pihak PUPRK harusnya sudah memikirkan tentang perayaan ini dan mulai membenahi fasilitas-fasilitas di BK, tetapi nyatanya tidak,” ucapnya.

Pihak Komisi III DPRD Bontang telah meminta pihak Dinas PUPRK untuk memasukkan perbaikan fasilitas di BK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023.

“Sebenarnya kami malu diadakan pesta adat besar seperti itu, dimana masyarakat berbondong-bondong datang, bahkan tamu-tamu penting dari luar Bontang, jika mereka memperhatikan fasilitas yang sangat tidak mendukung,” ungkapnya.

Amir Tosina sangat menghawatirkan banyaknya masyarakat yang hadir dalam pagelaran pesta tersebut, dan nantinya jika ada insiden kecelakaan disebabkan jalan-jalan yang ada di sekitaran panggung yang tidak bagus jalannya.

“Semoga masyarakat tetap aman dengan standar keamanan akses jalan yang seadanya, sangat disayangkan sekali” bebernya.

Amir juga menambahkan, akan memanggil kembali pihak PUPRK untuk menjelaskan tidak adanya progres yang signifikan pada area panggung adat di Bontang Kuala. Terkait sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu hanya sia-sia karena tidak ada tindak lanjutnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Bakhtiar Wakkang, Anggota Komisi II DPRD Bontang menjadi salah satu nama yang terdaftar sebagai warga miskin di Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang.

Katanya, dirinya tercatat sebagai salah satu warga miskin di Kota Bontang. Seharusnya pendataan tersebut tidak bisa sembarangan, karena dirinya merasa tak pernah dikunjungi oleh BPS untuk dilakukan pendataan.

“Ini saya dapat info dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM). Artinya data BPS ini tidak akurat,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/11/2023) kemarin.

Selain dirinya ada beberapa juga profesi lain yang masuk kategori miskin dengan tingkat ekstrim. Seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha dan juga yang lainnya. Seharusnya BPS bisa memvalidasi data agar bisa menjadi akurat. Jangan sampai ada indikasi permainan data.

“Saya hanya heran, datanya lengkap. Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP serta alamat. Ini ada juga yang masuk kategori miskin, justru tercatut namanya sebagai orang mampu,” paparnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Bahtiar Mabe menjelaskan, data tersebut merupakan murni kesalahan teknis di lapangan. Hal itu tidak mungkin untuk sengaja dimasukkan.

“Ini benar-benar murni ada human error,” jelasnya.

Jika pun data tersebut merupakan data dari BPS, namun BPS belum melakukan publikasi. Meski demikian, pihaknya merupakan pengguna data yang juga bertugas melakukan verifikasi mengenai kebenarannya.

“Saat ini kami sedang melakukan validasi data yang tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria, akan dikeluarkan dari daftar,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengkhawatirkan  terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), lantaran serapan anggaran di awal Oktober lalu masih berada di angka 40 persen. Karenanya dia meminta pemkot segera menggenjot serapan anggaran.

“Kami (DPRD) Bontang, maunya pada November serapan anggaran ini sudah mencapai di titik 80 persen,” ucapnya, Senin (20/11/2023) kemarin.

Dengan waktu yang tinggal sebentar lagi, para wakil rakyat meragukan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa tercapai hingga sampai 100 persen.

“Padahal berkaitan dengan hal ini, sebagian sudah banyak yang mempertanyakan sebelum-sebelumnya,” tegasnya.

Wakil rakyat sebenarnya sudah menanyakan kepada beberapa para pejabat Pemkot Bontang, terkait dengan penyebab serapan anggaran yang masih rendah. Hal ini lantaran ada beberapa item pekerjaan yang belum melakukan pembayaran atau pencairan anggaran.

Nantinya, jika serapan ini tidak digenjot maka akan menghasilkan SILPA, berdasarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

“Jumlah anggarannya pun mencapai 2.532.272.667.551, sementara sisa anggaran yakni 1,5 triliun,” ungkapnya.

Angka ini diambil dari 31 OPD, yakni Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan), dan juga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada.

Agus Haris meminta kepada kepala daerah untuk terua menggenjot kinerja OPD dalam penyerapan anggaran. Beberapa program pun terlaksana di akhir tahun, mulai dari pengadaan motor Rukun Tetangga (RT), pembagian laptop untuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta kenaikan insentif ketua RT dan penggiat agama.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang menyesalkan pihak Bontang Citi Mall (BCM) yang belum juga menyelesaikan masalah limbah yang dikeluhkan warga sekitar. Hal itu diketahui saat sidak di BCM, Selasa (21/11/2023) lalu.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menegaskan, persoalan limbah yang dikeluhkan warga ini diduga berasal dari saluran pipa BCM. Pihak BCM membuang di area selokan dekat dengan permukiman. Sehingga menimbulkan aroma tak sedap.

Sidak kali ini merupakan kedua kalinya. Namun manajemen BCM belum juga melakukan tindakan apapun. Sehingga keluhan masyarakat sekitar masih terlontar terkait bau limbah yang sangat mengganggu tersebut.

“Sangat kecewa pastinya, sebab ini bukan peringatan pertama kalinya, saya rasa harus cepat terselesaikan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Bontang, Noni Agetha mengatakan, dari hasil pantauan lokasi, bau tak sedap muncul bermula dari drainase yang terletak di area parkiran lantai bawah.

“Ini karena struktur yang tidak beraturan, sehingga mengakibatkan genangan dan berakhir mengendap. Seharusnya parit tersebut kering,” bebernya.

Sedangkan Manajer BCM, Dito mengungkapkan, saat ini sedang melakukan perbaikan, akan tetapi terdapat terkendala. Sehingga, proses pengelolaan limbah masih mengeluarkan aroma yang tidak sedap.

“Kami pastikan, akan melakukan perbaikan secepat mungkin,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rombongan Anggota Komisi III DPRD Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di area Bontang Citi Mall (BCM) pada Selasa (21/11/2023) kemarin.

Sidak tersebut dipimpin Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang. Rombongan melakukan sidak untuk meninjau secara langsung terkait limbah di BCM.

“Kali ini, kita sidak ke citimall untuk melihat dan memastikan terkait limbah yang dikeluhkan oleh warga sekitar,” ucapnya saat memimpin sidak.

Sidak ini dilaksanakan, terkait adanya keluhan masyarakat sekitar Kelurahan Tanjung Laut. Dimana hingga saat ini masih mengeluarkan bau yang sangat menyengat, bahkan sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Dari keluhan para warga sekitar, makanya kami komisi III mengadakan sidak untuk menindak lanjuti terkait persoalan limbah  tersebut,” ungkapnya.

Amir berharap, dengan sidak kali ini masalah limbah segera cepat teratasi, demi kenyamanan bersama, tidak ada lagi gangguan yang mengganggu sekitar.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi III meminta Pemkot Bontang segera membuatkan parit di RT 14, Kelurahan Gunung Elai. Lantaran di kawasan ini masih sering terjadi banjir. Hal itu terungkap saat sidak Komisi III DPRD Bontang, Selasa (14/11/2023) lalu.

“Semua keluhan warga di sini ialah karena adanya banjir, yang dimana harus ada arus atau parit untuk mengalirnya air,” ucap Abdul Samad, Anggota Komisi III DPRD Bontang.

Permasalahan banjir ini akibat pembuangan air dari area bukit di Jalan Bhayangkara. Keluhan ini sudah lama dirasakan oleh warga sekitar. Akibatnya rumah-rumah warga di Jalan Brokoli Raya kerap tergenang.

“Ini dampaknya ke warga yang pemukimannya berada di pinggir sungai, saya meminta pemkot harus serius menindaklanjuti,” paparnya.

Warga ingin agar pemukimannya tidak lagi terkena banjir, bahkan saat cuaca lagi hujan pun menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga genangan air juga bisa menjadi salah satu tempat terjadinya kumpulan sarang nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Catatan penting yang harus diperhatikan sebelum membuat parit, pastikan terlebih dahulu kepemilikan lahan, jangan sampai ada permasalahan,” bebernya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sanitasi Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PU-PR, Edi Suprapto mengatakan, ada alokasi anggaran untuk pembuatan parit, namun pihaknya harus berkoordinasi dengan Dinas Perkim terlebih dahulu.

“Nantinya parit baru akan dimasukkan ke pintu air, terkait lebar parit masih dalam kajian. Disamping jembatan maupun 100 meter dari jembatan. Jadi nantinya kami bisa bagi dua arah supaya cepat pembuangannya,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam