BONTANG – Program pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan teknologi Wolbachia kini sedang menjadi sorotan publik. Isu inipun mendapat tanggapan dari Kepala Dinkes (Kadinkes) Bontang, drg Toetoek Pribadi Ekowati.

Diketahui Bontang menjadi salahsatu kota sebagai daerah ujicoba teknologi wolbachia ini bersama Jakarta Barat, Bandung, Semarang, dan Kupang. Sebelumnya, metode wolbachia ini sudah diujicobakan di Yogyakarta.

Dikatakan drg Toetoek, bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum merilis program wolbachia tersebut. Pihaknya sudah memberikan pemahaman ke masyarakat, sehingga masyarakat siap sebelum program tersebut dirilis.

“Kami sudah sosialisasi dan pahamkan masyarakat. Masyarakat sudah siap sebelum aplikasi di lapangan. Alhamdulillah masyarakat paham dan mendukung,” ujarnya singkat.

Pers Release Kemenkes RI

Guna mendukung argumennya tersebut, drg Toetoek menambahkan pers release yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta tertanggal 13 November 2023 berjudul ‘Inovasi Wolbachia Efektif Turunkan Kasus DBD.’ Diketahui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

Dijelaskan, bahwa Kementerian Kesehatan menerapkan inovasi teknologi wolbachia untuk menurunkan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Teknologi Wolbachia merupakan salah satu inovasi yang melengkapi strategi pengendalian yang berkasnya sudah masuk ke Stranas (Strategi Nasional).

Sebagai pilot project, dilaksanakan di 5 kota yaitu Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang dan Kota Bontang berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341 tentang Penyelenggaran Pilot project Implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan dengue.

Selain di Indonesia, Pemanfaatan teknologi Wolbachia juga telah dilaksanakan di negara lain (Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuathu, Mexico, Kiribathi, New Caledonia, Sri Lanka) terbukti efektif untuk pencegahan dengue.

Efektivitas wolbachia telah diteliti sejak 2011 yang dilakukan oleh WMP di Yogyakarta dengan dukungan filantropi yayasan Tahija. Penelitian dilakukan melaui fase persiapan dan pelepasan aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas (2011-2015).

Wolbachia ini dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk aedes aegypti, sehingga virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Jika aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan aedes aegypti betina maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblok. Selain itu, jika yang berwolbachia itu nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia.

Sebelumnya uji coba penyebaran nyamuk ber-Wolbachia telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada tahun 2022. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar Wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77 persen, dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86%.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani juga menegaskan adanya penurunan penyebaran Dengue yang signifikan setelah adanya penerapan Wolbachia.

“Jumlah kasus di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Mei 2023 dibanding pola maksimum dan minimum di 7 tahun sebelumnya (2015 – 2022) berada di bawah garis minimum,” terang Emma

“Masyarakat pada awalnya memang ada kekhawatiran karena pemahaman dari masyarakat itu nyamuk ini dilepas kok bisa mengurangi (DBD). Tapi seiring berjalan dan kita sudah ada edukasi, ada sosialisasi, sekarang masyarakat justru semakin paham, bahwa sebenarnya teknologi ini untuk mengurangi DBD,” papar Sigit Hartobudiono, Lurah Patangpuluhan Yogyakarta

Kendati demikian, keberadaan inovasi teknologi Wolbachia tidak serta merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian dengue yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap diminta untuk melakukan gerakan 3M Plus seperti Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Program Wolbachia Ditolak Mantan Kemenkes RI

Di sisi lain, mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari dengan tegas menolak penyebaran nyamuk bionik Wolbachia.

“Penyebaran nyamuk Wolbachia ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Segera hentikan!” ujar Siti Fadilah Supari.

“Ini seperti mengorbankan rakyat kita untuk menjadi kelinci percobaan, hal ini tidak dapat diterima. Siapa yang akan bertanggung jawab atas resiko-resiko yang mungkin muncul,” pungkas Siti Fadilah Supari saat konferensi pers.

Pada hari Minggu (12/11), “Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia” menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait adanya program Pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam jumlah jutaan.

Acara tersebut tak hanya dihadiri oleh Mantan Menkes RI Siti Fadilah, melainkan banyak pembicara lainnya seperti Komjen Pol Drs Dharma Pongrekun SH MM MH, Mirah Sumirat SE (Presiden ASPEK Indonesia) dan Dr Ir Kun Wardana Abyoto, MT.

Penulis/Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kelurahan Satimpo terus berinovasi dan mengajak masyarakat di wilayahnya, untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan rumah masing-masing.

Pemanfaatkan pekarangan kosong tersebut, untuk menanam bunga dan beternak lebah madu jenis lebah kelulut. Warga di Kelurahan Satimpo dinilai cukup aktif dalam program-program yang diinisiasikan.

“Sudah satu tahun berjalan, hampir seluruh RT di Satimpo telah memelihara lebah,” jelas Lurah Satimpo, Maryono, Rabu (15/11/23).

Inovasi tersebut terus berkembang, guna meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat. Target utama ternak lebah ini adalah para pensiunan yang sudah tidak bekerja.

“Kadang mereka malah menawarkan lahan mereka untuk penanaman dan ternak lebah” ungkapnya.

Ia menceritakan, awal program ini berawal dari ide salah satu warganya pensiunan kepala sekolah di Vidatra, lulusan Biologi yang bereksperimen dengan mengawinkan lebah. Karena berhasil, warga tersebut mengusulkan ke kelurahan.

Akhirnya mereka menggabungkan ke dalam Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya (Posyantek) Kelurahan Satimpo, dan berjalan dengan dana stimulan serta swadaya masyarakat satimpo.

Diketahui, hasil dari Kampung Madu ini telah menghasilkan produk madu dari setiap kelompok masyarakat di setiap RT. Dua bulan sekali warga akan memanen madu hasil budidayanya, dan akan dikemas kemudian diberikan kepada orang yang sudah memesan.

“Produk induknya itu Merk Abah, yang pertama kali mencetus budidaya lebah ini. Belum bisa dijual karena stok yang terbatas, jadi rata-rata sudah ada yang pesan,” jelasnya.

Melalui inovasi ini ia berharap akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, dan sebagai upaya penghijauan dari bunga-bunga yang ditanam untuk pakan lebah-lebah tersebut.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang kembali melakukan sidak di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala untuk yang kesekian kalinya, guna mencari solusi terkait fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang dikeluhkan warga, Selasa (14/11/2023).

Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina menjelaskan, sidak kali ini sudah memiliki titik terang. Sebab, developer dengan iktikad baiknya mau menyerahkan ke Pemerintah Kota Bontang.

“Sidak untuk memperjelas segalanya dari pihak warga, developer, lurah, camat, Dinas Pertanahan, dan Dinas Perkim untuk lahan mana saja yang akan dihibahkan,” paparnya.

Selain itu, sertifikat lahan musala yang diberikan hanya sebagian sebelumnya, kini telah diberikan sepenuhnya, bahkan ada penambahan lima meter di bagian kanan kiri.

“Untuk selanjutnya, kami kembalikan ke lurah atau camat bersama warga dan developer untuk menyelesaikan sendiri jika timbul permasalahan di kemudian hari,” ucapnya

Namun, Atos, sapaan akrabnya menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawasi jalannya penghibahan lahan tersebut.

“Kami berharapnya kedua belah pihak bisa terus sejalan dengan adanya hibah lahan ini, jadi tidak ada perselisihan lagi nantinya,” paparnya.

Selain itu, Atos berharap tidak ada lagi omongan buruk warga ke pihak DPRD Bontang yang mengatakan, bahwa pihaknya tidak bekerja, dikarenakan tidak bisa memberikan keputusan di mediasi dan sidak sebelumnya.

“Karena tugas kami hanya memberikan bantuan berupa mediasi, bukan pemberi keputusan. Karena permasalahan ini bersifat bisnis, jadi bukan ranah kami,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rombongan Anggota Komisi III DPRD Bontang meninjau lokasi longsor di daerah Lembah, RT 53, Berebas Tengah, Selasa (14/11/2023) kemarin.

Saat peninjauan berlangsung, terdapat salahsatu rumah warga yang menjadi perhatian anggota komisi III di dekat daerah longsoran tersebut. Rumah warga itu terkategori sangat tidak layak.

Ketua Komisi III, Amir Tosina menegaskan, agar pemkot segera bertindak supaya tidak ada kejadian atau hal yang sangat tidak diinginkan.

Sidak kali ini juga menghadirkan pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang).

“Lahan yang longsor tersebut digunakan warga yang kurang mampu untuk membangun rumah. Maka dari itu, semua dihadirkan bersama, untuk memberikan tindak lanjut sebagai solusi longsor ini,” ungkapnya.

Untuk perencanaan tindak lanjut dan akan mengkoordinasikan dengan pihak Kelurahan Berebas Tengah. Maka dari itu, meminta pihak kelurahan bisa menganggarkan dana untuk rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan longsor tersebut.

“Karena mereka tidak mampu memberikan landasan pada rumah mereka atau melakukan penurapan, jadi mereka asal membangun saja,” ujarnya.

Terlihat celah-celah longsoran di bagian rumah warga sekitar. Amir ingin hal ini diberikan perhatian baik dari pihak Pemerintah Bontang bersama DPRD Bontang. Dirinya berharap pemerintah dapat membantu warganya yang tergolong miskin untuk memenuhi kebutuhan papannya yang lebih baik.

“Nanti kami akan usulkan di Musrenbang selanjutnya, atau rapat-rapat khusus di DPRD bahwa warga Berebas Tengah butuh bantuan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam