SAMARINDA – Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar di Jalan AM Sangaji RT 3, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, tidak hanya menjadi ajang penyampaian regulasi, tetapi juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, mulai dari dampak banjir hingga kebutuhan perbaikan sarana ibadah.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, bersama Pakar Komisi III, Dr. Ahmad Thomas Robert Hutauruk, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Thomas mengatakan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari bantuan tunai, tetapi juga dari rasa aman dan berkurangnya kerugian akibat bencana yang berulang.

“Sejahtera itu enggak hanya bagi-bagi uang, Pak,” ujarnya.

Ia menjelaskan banjir yang rutin terjadi membawa dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, terutama warga yang bekerja di sektor swasta maupun pelaku usaha kecil.

“Di situ kan orang bekerja, terutama swasta, karena banjir kan enggak masuk kerja dia, berarti potong gaji. Yang kedua, warung-warung makan enggak ada yang beli. Belum lagi kerusakan material, mulai dari kulkas, TV, perabotan rumah tangga, baju hancur semuanya. Jadi kita totalkan Rp1,4 miliar,” jelas Thomas.

Dalam sesi dialog, perwakilan warga RT 3 Kelurahan Bandara juga menyampaikan kondisi atap langgar di lingkungan mereka yang telah mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu kenyamanan serta keselamatan masyarakat saat beribadah.

“Kami mau menyampaikan kalau kondisi atap langgar di lingkungan kami ini sudah mengalami kerusakan, sehingga dapat mengganggu kenyamanan, keamanan masyarakat saat beribadah,” ujar salah seorang warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Arie Wibowo menyatakan siap membantu perbaikan langgar melalui bantuan pribadi agar prosesnya dapat segera dilakukan tanpa terkendala persyaratan administratif.

“Kalau buat masjid, insya Allah oke. Bismillah lah Bu ya, insya Allah malam Jumat kita bersedekah,” kata Arie.

Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Kelurahan Bandara karena pernah menghabiskan masa kecil di kawasan tersebut. Karena itu, ia berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah bisa kembali lagi, siapa tahu apa yang bermanfaat di sini saya bisa bantu,” ujarnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan mengoptimalkan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebagai solusi memperluas akses air bersih di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT).

Komitmen tersebut disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, saat menghadiri Silaturahmi dan Rilis Program Perumda Air Minum Danum Taka Tahun 2026 di Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Sabtu (25/7/2026).

Mudyat mengatakan penyediaan air bersih masih menjadi tantangan besar di Kabupaten PPU karena keterbatasan sumber air baku, luasnya wilayah pelayanan, serta persebaran penduduk yang tidak merata.

“Persoalan utama kita adalah ketersediaan air baku. Karena itu perkembangan Perumda AMDT tidak bisa secepat daerah lain yang memiliki sumber air melimpah. Selain itu wilayah PPU sangat luas dengan persebaran penduduk yang berjauhan, sehingga pembangunan jaringan membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan Pamsimas menjadi solusi bagi masyarakat di daerah-daerah yang secara teknis belum memungkinkan dilayani melalui jaringan perpipaan.

Di sisi lain, Pemkab PPU terus berupaya menambah sumber air baku melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Sejumlah rencana yang disiapkan antara lain pembangunan embung baru di kawasan Lawe-Lawe yang akan dihubungkan dengan embung eksisting, serta pemanfaatan sumber air di Kecamatan Waru untuk meningkatkan kapasitas produksi air bersih.

Mudyat menegaskan, meski kondisi fiskal daerah masih menghadapi tantangan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Walaupun kondisi fiskal kita sedang tidak mudah, kami akan terus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih adalah pelayanan yang sangat penting dan harus terus kita tingkatkan,” katanya.

Saat ini cakupan pelayanan Perumda AMDT telah melampaui 40 persen. Pemerintah Kabupaten PPU menargetkan angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 60 persen dalam beberapa tahun mendatang melalui pengembangan jaringan perpipaan dan optimalisasi Pamsimas.

“Kami berharap kualitas maupun kuantitas pelayanan terus meningkat. Target kami ke depan cakupan layanan bisa mencapai lebih dari 60 persen sehingga semakin banyak masyarakat yang menikmati akses air bersih,” tambah Mudyat.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, mengatakan penguatan Pamsimas menjadi salah satu program prioritas perusahaan pada 2026. Program tersebut akan berjalan bersamaan dengan pengembangan jaringan distribusi di Kecamatan Waru, Babulu, dan Penajam, pembangunan jaringan bersama OIKN di Kecamatan Sepaku, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lokal dan Regional Long Kali, serta pendampingan optimalisasi SPAM pedesaan.

Selain itu, Perumda AMDT juga akan melanjutkan program pemasangan sekitar 800 sambungan rumah gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta pemberian subsidi pemakaian air bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah ibadah, yayasan, panti asuhan, dan posyandu.

“Melalui berbagai program tersebut, Perumda AMDT berharap akses masyarakat terhadap layanan air bersih semakin merata sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten PPU,” pungkas Abdul Rasyid. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Sendawar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), resmi menggelar Lomba Pentas Seni dan Budaya 2026. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 24 hingga 27 Juli 2026, dipusatkan di panggung utama Taman Budaya Sendawar (TBS), Kecamatan Barong Tongkok.

Pembukaan kegiatan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat, Erik Victory, yang mewakili Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Jumat (24/7/2026) malam.

Ajang tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam melestarikan seni, adat, dan budaya sebagai identitas daerah, sekaligus memberikan ruang bagi para seniman dan sanggar budaya untuk menampilkan karya terbaiknya.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Erik Victory, disampaikan apresiasi kepada panitia, para seniman, budayawan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan.

Menurutnya, Pentas Seni dan Budaya bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga jati diri dan warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

“Esensi pelestarian budaya tidak berhenti pada sebuah pertunjukan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga jati diri daerah agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Erik membacakan sambutan Bupati.

Dalam sambutan tersebut, Bupati menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, seni dan budaya harus menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman suku dan etnis di Kutai Barat.

Kedua, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat karakter generasi muda agar tetap mencintai dan bangga terhadap budaya daerah sehingga tidak tergerus arus modernisasi.

Ketiga, sektor seni dan budaya diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah melalui pengembangan pariwisata serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kreatif.

Pemerintah daerah juga mengajak generasi muda, khususnya para pelaku sanggar seni, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kutai Barat kepada masyarakat yang lebih luas.

“Jadilah pewaris budaya yang aktif. Manfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkenalkan keindahan adat dan budaya Kutai Barat kepada dunia. Budaya yang kita miliki adalah kekayaan yang harus terus dijaga dan dibanggakan,” lanjutnya.

Bupati berharap Lomba Pentas Seni dan Budaya menjadi wadah ekspresi para seniman sekaligus memperkuat persatuan masyarakat, melestarikan warisan budaya, serta mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif di Kutai Barat.

Sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian perlombaan, Sekda Erik Victory melakukan pemukulan gong sebanyak tiga kali.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Kutai Barat, Kepala Disdikbud Kamius Junaidi, Plt Kepala Dinas Pariwisata FX Sumardi, Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus, Kepala Dispora Gamas Laden, sejumlah camat, Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat Yurang, serta Ketua KONI Kutai Barat Alsiyus. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

SENDAWAR – Festival Luuq Melapeh 2026 resmi berakhir setelah ditutup Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, di Lapangan Sepak Bola Benteng Putra, Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Sabtu (25/7/2026). Penutupan ditandai dengan pemukulan keratung sebagai simbol berakhirnya rangkaian festival budaya tahunan tersebut.

Festival yang berlangsung selama beberapa pekan itu tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak Tunjung, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata, olahraga, dan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Panitia Festival Luuq Melapeh 2026, Lucius Marten, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan potensi wisata Kampung Linggang Melapeh kepada masyarakat yang lebih luas.

Menurutnya, penyelenggaraan festival secara berkelanjutan diharapkan mampu menjadikan Linggang Melapeh sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Kutai Barat.

“Festival Luuq Melapeh diharapkan terus berkembang dengan berbagai inovasi sehingga menjadi agenda unggulan Kabupaten Kutai Barat yang mampu menarik wisatawan, membuka peluang investasi, memperkuat UMKM, sekaligus menjaga kelestarian adat, budaya, dan lingkungan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nanang Adriani menyampaikan apresiasi kepada panitia, masyarakat Kampung Linggang Melapeh, sponsor, peserta, dan seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan festival.

Ia menjelaskan Festival Luuq Melapeh telah diawali sejak 12 Juli 2026 melalui ritual adat di kawasan wisata Jantur Tabalas sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan komitmen masyarakat Kutai Barat dalam menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.

“Festival ini membuktikan bahwa budaya tetap hidup dan menjadi perekat masyarakat. Kehadiran peserta dari berbagai daerah menunjukkan Festival Luuq Melapeh semakin dikenal sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus mempererat persaudaraan,” katanya.

Salah satu agenda yang paling menyedot perhatian adalah Jelajah Alam Melapeh (JAM) Seri 6. Sebanyak 400 rider dari 40 klub dan komunitas trail se-Kalimantan Timur ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu menjadi peserta terbanyak sejak kegiatan pertama kali diselenggarakan.

Dengan lintasan sekitar 70 kilometer, para peserta tidak hanya menghadapi tantangan olahraga otomotif, tetapi juga menikmati panorama alam Kutai Barat yang masih asri.

Nanang berharap kegiatan tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda sport tourism berskala nasional bahkan internasional.

Selain menyuguhkan hiburan dan olahraga, Festival Luuq Melapeh juga menghadirkan kegiatan sosial berupa penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi warga, khususnya pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum festival untuk memasarkan produknya.

Menurutnya, kolaborasi antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, olahraga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kekuatan utama Festival Luuq Melapeh.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan terus mendukung kegiatan yang mampu mengangkat potensi daerah, melestarikan budaya, mengembangkan sport tourism, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Festival Luuq Melapeh menjadi contoh nyata bagaimana budaya, pariwisata, olahraga, dan ekonomi masyarakat dapat berkembang secara bersama,” tegasnya.

Penutupan Festival Luuq Melapeh 2026 turut dihadiri Anggota DPRD Kutai Barat Yudi Hermawan, Asisten I Setkab Kutai Barat Nopandel, unsur Forkopimda, Kepala Satpol PP Yustinus Giri, Kepala Dispora Gamas Laden, Plt Kepala Dispar Sumardi, Plt Kepala Dinkes Barnabas, Kabag Kesrasos Suwila Erpina, Sekretaris DPMPTSP Efrizal Ramadani, serta Camat Linggang Bigung Kristian. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mematangkan persiapan pembangunan Sentra Pariwisata Batoq Tenevang melalui penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah tahap II. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh lahan yang akan digunakan berstatus *clean and clear* sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Presentasi Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tahap II Sentra Pariwisata Batoq Tenevang Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tebing, yang mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan.

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Mahulu Nor Lili Bulan, anggota Komisi II DPRD Mahulu, Tim TP3D Mahulu, perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Lembaga Pengembangan Kerja Sama dan Usaha (LPKU) ITN Malang, Maranatha Wijayaningtyas.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kristina Tebing, disebutkan bahwa pengembangan Sentra Pariwisata Batoq Tenevang merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Mahakam Ulu.

Menurutnya, kepastian status lahan menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan hukum di kemudian hari.

“Seluruh tahapan pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sesuai regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Pemkab Mahulu juga menegaskan seluruh proses pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam arahannya, Bupati meminta laporan akhir penyusunan dokumen perencanaan mampu memastikan seluruh aspek administratif maupun teknis telah terpenuhi. Komunikasi dengan masyarakat terdampak juga harus dilakukan secara humanis dengan mengedepankan validitas data kepemilikan lahan, kepastian status hukum, serta penetapan nilai ganti kerugian secara objektif dan akuntabel.

“Setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan ketepatan waktu,” jelasnya.

Bupati juga meminta Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parpora) Mahulu sebagai perangkat daerah teknis memiliki target dan proyeksi yang jelas dalam pengembangan kawasan tersebut.

Sentra Pariwisata Batoq Tenevang diproyeksikan menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mahakam Ulu.

Melalui penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah tahap II ini, Pemkab Mahulu berharap pembangunan kawasan wisata Batoq Tenevang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Parpora Mahulu, LPKU ITN Malang, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah Sentra Pariwisata Batoq Tenevang. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

KUTAI BARAT – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) meraih Juara I Kategori Stand Terbaik pada ajang Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XII Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penutupan kegiatan yang berlangsung di Taman Budaya Sendawar (TBS), Kabupaten Kutai Barat, Kamis (23/7/2026).

Penghargaan diterima dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, yang hadir mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan dalam rangkaian acara penutupan.

Gelar TTG XII Kaltim diikuti oleh sembilan kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Kegiatan secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, serta dihadiri kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, peserta, dan masyarakat.

Dalam malam penutupan, panitia mengumumkan para pemenang berbagai kategori lomba inovasi teknologi tepat guna serta menyerahkan penghargaan kepada daerah-daerah berprestasi.

Keberhasilan Mahulu meraih Juara I Stand Terbaik menjadi salah satu capaian yang membanggakan. Penilaian tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam menampilkan potensi, inovasi teknologi tepat guna, serta produk unggulan masyarakat melalui konsep penyajian yang informatif, menarik, dan mudah dipahami pengunjung.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, Pemkab Mahulu berharap semakin banyak solusi kreatif yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ajang TTG XII Kaltim juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah, inovator, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha untuk saling berbagi pengalaman serta memperkenalkan berbagai teknologi yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Dengan predikat sebagai Stand Terbaik, Mahulu menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya ditampilkan dalam pameran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

BERAU – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) berupa satu unit mobil yang terjadi di wilayah Tanjung Redeb. Setelah melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan, polisi menangkap seorang pria berinisial AM (35) beserta kendaraan hasil curiannya.

Tersangka diamankan di kawasan Jalan Pemuda, Gang Amal, Kelurahan Tanjung Redeb, Sabtu (25/7/2026) sekitar pukul 19.30 Wita. Penangkapan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah petunjuk sejak laporan kehilangan diterima dari korban.

Kasi Humas Polres Berau, AKP Suradi, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang kehilangan mobil di Jalan Rambutan, Kelurahan Tanjung Redeb. Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Berau pada 18 Juni 2026.

“Laporan itu langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan secara intensif,” ujarnya, Minggu (26/7/2026).

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, penyidik menelusuri sejumlah rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi. Rekaman tersebut menjadi petunjuk penting untuk mengidentifikasi pelaku.

Berdasarkan hasil analisis, polisi mengetahui pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah hitam saat menjalankan aksinya. Informasi itu kemudian dikembangkan oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Berau melalui penyelidikan selama lebih dari satu bulan.

Setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di kawasan Jalan Pemuda, Gang Amal, tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyisiran.

“Setelah mendapatkan informasi yang dianggap valid, tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyisiran,” kata Suradi.

Saat berada di lokasi, petugas menemukan sebuah mobil Nissan Grand Livina yang terparkir di pinggir jalan dalam kondisi tertutup cover mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan nomor identitas kendaraan, polisi memastikan mobil tersebut merupakan kendaraan milik korban yang sebelumnya dilaporkan hilang.

“Mobil yang ditemukan dalam kondisi tertutup cover itu dipastikan merupakan kendaraan hasil tindak pidana pencurian,” jelasnya.

Selain mobil, petugas juga menemukan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah yang diduga digunakan pelaku saat melakukan aksi pencurian. Penemuan itu semakin menguatkan dugaan keberadaan pelaku di sekitar lokasi.

Polisi kemudian melakukan pengamatan terhadap rumah yang diduga menjadi tempat tinggal tersangka. Setelah memastikan keberadaannya, petugas langsung melakukan penangkapan.

Dalam pemeriksaan awal, AM mengakui telah mencuri mobil milik korban. Tersangka yang diketahui beralamat di Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kemudian dibawa ke Mapolres Berau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Tersangka diketahui beralamat di Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun tindak pidana lainnya,” ungkap Suradi.

Selain mengamankan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Nissan Grand Livina milik korban, satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 bernomor polisi KT 3217 GQ yang diduga digunakan saat beraksi, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, AM dijerat Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (MK)

Pewarta: Sahruddin
Editor: Agus S.

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperluas pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah pesisir. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bersama UPT Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Program Desa Binaan Pendidikan Kesetaraan resmi diperkenalkan di tiga kampung, yakni Biduk-Biduk, Giring-Giring, dan Teluk Sulaiman.

Program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal, khususnya anak putus sekolah, remaja, hingga warga dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan.

Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah, mengatakan pembentukan Desa Binaan Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah menekan angka putus sekolah sekaligus memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh terhenti hanya karena faktor usia, kondisi ekonomi, maupun keterbatasan geografis. Karena itu, pemerintah menghadirkan layanan pendidikan kesetaraan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di kawasan pesisir.

“Program ini merupakan strategi pemerintah daerah untuk memangkas angka anak putus sekolah sekaligus memberikan kesempatan belajar bagi warga dari berbagai kelompok usia,” ujarnya.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengikuti Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, maupun Paket C secara gratis. Lulusan program akan memperoleh ijazah yang sah dan memiliki kedudukan setara dengan lulusan sekolah formal sesuai jenjang pendidikannya.

Sebagai tahap awal pelaksanaan, tim UPT SPNF SKB melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Berbagai informasi disampaikan, mulai dari persyaratan pendaftaran, mekanisme pembelajaran, jadwal belajar yang fleksibel, hingga sistem pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

“Ini sengaja dilakukan agar calon peserta mendapatkan gambaran utuh tentang kemudahan proses belajar yang akan mereka jalankan,” katanya.

Selain memberikan sosialisasi, tim SKB juga melakukan pendataan terhadap anak-anak dan remaja usia sekolah yang tidak sedang mengenyam pendidikan atau terpaksa berhenti di tengah jalan.

Pendataan tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat di masing-masing kampung.

“Data awal ini krusial agar program tepat sasaran. Dari sini, kami bisa menyusun strategi pembelajaran yang paling pas dengan kondisi dan kebutuhan warga di tiap kampung,” jelasnya.

Untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan, Disdik bersama SKB juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kampung. Pokja ini akan menjadi mitra sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Keberadaan Pokja diharapkan dapat membantu proses validasi data calon peserta, memperluas sosialisasi, serta mendampingi warga selama mengikuti proses pembelajaran.

Mardiatul menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, SKB, dan dukungan aktif masyarakat di wilayah pesisir.

“Ini berkat sinergi antara pemkab, pemerintah kampung, dan warga pesisir Biduk-Biduk serta dukungan masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap Program Desa Binaan Pendidikan Kesetaraan mampu membuka kembali kesempatan bagi masyarakat yang belum sempat menyelesaikan pendidikan. Dengan layanan yang gratis dan mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas peluang kerja, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Dan kami akan terus mengawal pemerataan kualitas pendidikan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tandasnya. (MK)

Pewarta: Sahruddin
Editor: Agus S.

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau memilih mengembangkan homestay berbasis masyarakat sebagai solusi memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan tanpa harus membangun hotel atau penginapan baru. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), rumah-rumah warga yang layak huni akan dioptimalkan menjadi tempat menginap bagi para wisatawan.

Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantoso, mengatakan konsep tersebut tidak hanya bertujuan menambah kapasitas akomodasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Menurutnya, pemerintah tengah mempelajari skema dukungan bagi warga yang bersedia membuka homestay. Jika memungkinkan untuk dianggarkan, pemerintah akan membantu penyediaan berbagai fasilitas penunjang agar pelayanan kepada wisatawan memenuhi standar kenyamanan.

“Kami akan mempelajari skemanya terlebih dahulu. Jika memungkinkan untuk dianggarkan, kami akan membantu penyediaan fasilitas seperti springbed, seprei, bantal, guling, dan perlengkapan lainnya yang sesuai standar,” jelas Yudha.

Ia menegaskan pembangunan hotel baru bukan satu-satunya solusi dalam meningkatkan daya tampung wisatawan. Optimalisasi rumah-rumah warga dinilai lebih efektif karena manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Selain memperoleh pendapatan dari penyewaan kamar, warga juga dapat mengembangkan berbagai usaha pendukung, seperti penyediaan makanan, penyewaan perlengkapan wisata, hingga layanan jasa lainnya.

“Warga juga bisa mengembangkan usaha lain, seperti penyediaan makanan, penyewaan perlengkapan wisata, hingga berbagai jasa pendukung lainnya,” ujarnya.

Program pengembangan homestay akan diprioritaskan di kawasan pesisir daratan Berau yang selama ini kerap mengalami kekurangan kapasitas penginapan saat musim liburan dan lonjakan kunjungan wisatawan.

Sementara itu, untuk destinasi wisata di Pulau Maratua dan Pulau Derawan, Disbudpar menilai kapasitas akomodasi yang tersedia masih memadai sehingga belum menjadi fokus utama pengembangan.

Yudha berharap strategi tersebut tidak hanya mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga menciptakan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata.

“Kami berharap pertumbuhan pariwisata tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi bagi masyarakat lokal,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Sahruddin
Editor: Agus S.