Salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Lempake, Samarinda. Foto: Istimewa/MKN
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu menjadi penggerak baru perekonomian desa dan kelurahan di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan KDKMP diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun pengembangan usaha lokal.
“Kita harap KDKMP mampu mendorong bergeraknya perekonomian desa dan mampu memberdayakan peran-peran desa. Karena mereka sendiri yang akan mengupayakan bahan baku dan kebutuhan di desa untuk keperluan masyarakat desa,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (16/5/2026).
Pemprov Kaltim saat ini terus mempercepat kesiapan operasional koperasi di berbagai daerah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DP2KUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menyebut sebanyak 61 unit KDKMP di Kaltim telah siap beroperasi.
“Dari total keseluruhan 450 unit KDKMP yang terbangun, saat ini sudah siap beroperasi sebanyak 61 unit. Target kita akhir Juli keseluruhan sudah beroperasi, karena progresnya sudah mencapai 80 persen bahkan 90 persen,” jelas Heni.
Menurutnya, keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi kebutuhan masyarakat, memperluas akses usaha mikro, hingga mendukung sektor pertanian dan perikanan di daerah.
Diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan melaporkan sebanyak 531 unit koperasi berada di Jawa Timur dan 530 unit lainnya tersebar di Jawa Tengah.
Pemerintah pusat juga menargetkan 30 ribu manajer KDKMP direkrut untuk mendukung operasional koperasi, termasuk 5.476 orang untuk koperasi nelayan Merah Putih.
Presiden juga menegaskan koperasi desa akan menjadi salah satu penopang program pembangunan nasional, termasuk mendukung sektor pertanian dan program makan bergizi gratis (MBG) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (MK)
Komisi B DPRD Bontang saat menggelar pertemuan dengan PGRI. (Dwi S).
BONTANG – Persoalan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta, menjadi perhatian dalam audiensi Komisi Gabungan DPRD Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam mengusulkan agar, pemerintah daerah tidak lagi menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri, demi menjaga keberlangsungan sekolah swasta di wilayah Bontang.
Menurutnya, peningkatan kapasitas sekolah negeri tanpa pengendalian, berpotensi bisa membuat sekolah swasta kehilangan peserta didik dan berdampak terhadap nasib para guru.
“Jangan lagi menambah rombel. Penduduk kita ini ada sekitar 197 ribu, sementara untuk jumlah siswa yang keluar setiap tahun juga tidak terlalu banyak. Kalau sekolah negeri terus ditambah kapasitasnya, sekolah swasta nanti bisa kehilangan murid,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, Rustam mengatakan bahwa dewan tetap berkomitmen mempertahankan alokasi mandatory spending sektor pendidikan, minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, ia mengingatkan penggunaan anggaran pendidikan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan bagi seluruh sektor pendidikan, termasuk dengan sekolah swasta.
“Kalau anggaran pendidikan hanya fokus membangun sekolah negeri, nanti yang menjadi polemik sekolah swasta. Mereka juga harus tetap hidup,” tambahnya.
Rustam mencontohkan saat dewan melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 7 Bontang, yang dimana disana masih ditemukan fasilitas belajar yang perlu dibenahi, seperti meja dan kursi model lama.
“Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas sekolah dinilai lebih penting, dibanding terus menambah kapasitas baru,” paparnya.
Kesempatan yang sama, Ketua PGRI Kota Bontang, Saparudin sangat menerima serta mendukung untuk pembatasan penerimaan siswa di sekolah negeri, agar keberlangsungan di sekolah swasta tetap terjaga dan berimbang.
“Kalau sekolah negeri tidak dibatasi penerimaannya, sekolah swasta tidak bisa hidup. Ini juga menyangkut nasib piring nasi guru-guru swasta,” tutupnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat menyerahkan bantuan. (Ist).
BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni kembali menjalankan program ‘Tengok Tetangga’, sebagai bentuk kepedulian sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terhadap masyarakat yang kurang mampu.
Program Tengok Tetangga merupakan inisiatif sosial berbasis digitalisasi, yang bertujuan memperkuat pendataan warga sekaligus menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Neni turut menyerahkan bantuan dana dan sembako secara langsung ke lima anak yatim dan yatim piatu, di wilayah Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Selatan.
Selain itu, Neni juga ikut menanyakan kondisi pendidikan anak-anak penerima bantuan, dan memberikan motivasi ke anak-anak tersebut agar tetap semangat belajar, bahkan tidak putus sekolah meski berada dalam keterbatasan ekonomi.
“Kita ingin seluruh warga saling peduli terhadap tetangga yang membutuhkan bantuan. Ketua RT harus aktif mendata agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Tengok Tetangga bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan upaya memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian pemerintah,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Selain menyerahkan bantuan, Neni juga meninjau kondisi drainase, kebersihan lingkungan, hingga aliran air di sejumlah titik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara warga, ketua RT, dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui program ‘GESIT’, serta kegiatan kerja bakti rutin seperti Jumat Bersih.
“Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, demi mewujudkan Bontang yang bersih dan nyaman,” tambahnya.
Sehingga, Neni menginstruksikan untuk seluruh pihak kelurahan dan ketua RT setempat, untuk lebih proaktif melakukan pendataan warga yang membutuhkan bantuan.
Tak berhenti sampai disitu, untuk validasi data bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), agar bantuan pemerintah semakin tepat sasaran, melalui data yang akurat dan terintegrasi.
Ratusan warga mengikuti nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi, Sabtu (16/5)/2026 malam. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA – Ratusan warga menghadiri kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, yang digelar Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kutai Timur di Kantor Biro Kaltim Post Kutai Timur, Jalan APT Pranoto, Sangatta Utara, Sabtu (16/5/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi publik terkait isu lingkungan, ruang hidup masyarakat, hingga dampak pengelolaan sumber daya alam yang dinilai masih relevan dengan kondisi di berbagai daerah, termasuk Kutai Timur (Kutim).
Film dokumenter investigatif itu mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi ancaman eksploitasi lahan dan krisis ekologis di tengah aktivitas industri dan pengelolaan sumber daya alam.
Usai pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik bersama Kepala Biro Kaltim Post Kutim Edwin Agustyan dan aktivis lingkungan Erwin F Syuhada. Diskusi dipandu Rahma Putri W. Dalam kegiatan tersebut, panitia juga membuka penggalangan donasi untuk pengungsi Papua.
Koordinator Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kutai Timur, Jufriadi, mengatakan film tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
“Film ini bukan hanya bicara soal Papua, tetapi juga memberi ruang untuk melihat persoalan lingkungan dan ruang hidup yang banyak dirasakan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan seperti pencemaran sungai, banjir, hingga konflik lahan masyarakat masih menjadi isu yang sering dibicarakan di Kutim.
Ia menilai forum seperti nobar dan diskusi publik penting untuk membuka ruang percakapan masyarakat mengenai arah pembangunan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
“Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama agar masyarakat bisa melihat bagaimana pembangunan, lingkungan, dan kepentingan ekonomi saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan hasil kolaborasi Greenpeace Indonesia bersama Jubi, Watchdoc, Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru, dan Pusaka Bentala Rakyat. Film tersebut disutradarai Dandhy Laksono bersama Cypri Dale.
Saya bersama Bambang Janu Isnoto (kiri) saat berbincang di warung Nasi Pecel Madiun Prasmanan miliknya di Balikpapan. Foto: Istimewa
Dulu wartawan bisa deg-degan kalau Bambang Janu mulai evaluasi berita sore hari. Sekarang, sosok yang pernah keras di newsroom itu justru lebih sering berdiri di warung “Nasi Pecel Madiun Prasmanan” miliknya di Jalan MT Haryono Balikpapan.
Saya masih ingat bagaimana ritme kerja saat itu. Tahun 2006 sampai 2009, ketika saya masih aktif turun langsung ke lapangan sebagai wartawan, Bambang Janu adalah pemimpin redaksi sekaligus “bos” saya di Kaltim Post.
Orangnya disiplin. Sangat serius urusan produk redaksi. Dan yang paling saya ingat, dia hampir tidak pernah lepas memantau perencanaan berita.
Setiap pagi, ia sudah melihat berita apa saja yang harus ditindaklanjuti. Sore hari dicek lagi satu per satu. Wartawan dapat perkembangan atau tidak. Kalau belum dapat, evaluasinya bisa panjang.
Saat itu suasana newsroom memang terasa berbeda. Wartawan tidak cukup hanya setor berita. Semua harus dikejar. Kedalaman isu. Sudut pandang. Kelanjutan berita. Judul diperiksa. Angle dipertanyakan. Bahkan cara wartawan melihat persoalan ikut dibentuk.
Dan Jumat (15/5/2026) kemarin, saya kembali bertemu dengannya. Tapi bukan lagi di kantor media.
Saya bersama rombongan Media Kaltim Network Biro Balikpapan menyempatkan singgah ke usaha barunya di Jalan MT Haryono, tepat di belakang bangunan Auto 2000 Balikpapan.
Rombongan Media Kaltim Network Biro Balikpapan saat singgah dan makan bersama Bambang Janu Isnoto di warung Nasi Pecel Madiun Prasmanan miliknya di Jalan MT Haryono Balikpapan. Foto: Istimewa
Di kawasan yang di antaranya terdapat gudang, bengkel, hingga usaha cucian mobil itu, berdiri warung sederhana dengan konsep semi terbuka. Tidak terlalu besar. Meja kursinya masih sedikit. Bagian depannya langsung menghadap jalan. Sementara di sisi dalam terlihat meja prasmanan lengkap dengan penutup stainless yang tertata rapi.
Di situlah Bambang Janu kini menghabiskan waktunya. Warung nasi pecel itu baru dibuka awal Mei 2026 lalu.
Mantan Pemimpin Redaksi Kaltim Post, Bambang Janu Isnoto, kini menekuni usaha kuliner di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN
Di depan warung masih terlihat karangan bunga dari komunitas IMBI Kaltim. Saya sempat tersenyum melihatnya. Biasanya karangan bunga seperti itu muncul saat ulang tahun media atau acara perusahaan. Kali ini, ucapan selamat itu datang untuk warung nasi pecel milik Bambang Janu. “Coba usaha kecilan-kecilan aja ini ketua,” katanya sambil tertawa.
Ia masih memanggil saya “ketua”. Kebiasaan sejak saya menjabat Ketua Bawaslu Bontang tahun 2017 lalu. Sampai sekarang panggilan itu masih melekat.
Penampilannya pun sekarang jauh lebih santai dibanding saat masih aktif memimpin media. Kemeja motif bunga, celana jeans, dan topi hitam yang hampir tidak pernah lepas dari kepalanya.
Bahkan saat saya hendak mengambil fotonya, ia sempat meminta waktu sebentar hanya untuk memakai topinya lebih dulu. “Sebentar dulu ketua, saya pakai topi dulu,” ucapnya sambil tertawa.
Saya jadi ikut tertawa. Karena memang sejak dulu Bambang Janu punya gaya khasnya sendiri. Dan rupanya sekarang topi sudah menjadi bagian dari penampilannya sehari-hari.
Meski suasananya santai, kebiasaannya memastikan semuanya rapi ternyata masih terlihat. Ia beberapa kali mengecek posisi lauk di meja prasmanan. Memastikan penutup makanan tertutup rapat. Sesekali memperhatikan pekerjanya saat melayani pembeli. Tiga pekerja dilibatkannya. Tidak ada hubungan keluarga. Semua profesional.
Bahkan untuk urusan pengelolaan warung, ia memilih turun langsung setiap hari. Ia belum ingin terlalu banyak menyerahkan pengelolaan kepada orang lain, termasuk istrinya sendiri. “Istri di rumah saja,” katanya.
Menurutnya, karena usaha itu masih baru, ia merasa harus terus melihat semuanya sendiri. “Masih baru buka. Saya harus tiap hari lihat,” ujarnya.
Bambang Janu Isnoto saat melayani pembeli di warung Nasi Pecel Madiun Prasmanan miliknya di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN
Cara berpikirnya rupanya masih sama seperti dulu. Semua ingin dipastikan berjalan rapi. Bahkan untuk sistem pembayaran pun sudah dibuat modern. Pembeli bisa langsung menggunakan pembayaran digital dan sistem online. “Ini mau saya jadikan laboratorium belajar. Siapa tahu nanti bisa berkembang lagi,” ujarnya.
Saat ini warungnya buka mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Tapi ia sudah punya rencana lebih jauh. “Ke depan pengennya jadi kafe juga,” katanya.
Konsep pecelnya juga dibuat berbeda. Pengunjung bebas menambah bumbu sendiri sesuai selera. Lauknya lengkap. Ada ayam, paru, ati, telur, hingga peyek. “Biasanya orang makan kadang kurang bumbu atau kurang pedas. Nah di sini bisa nambah sendiri. Jadi saya siapkan dua bumbu, yang pedas dan sedang,” tuturnya. Ia sengaja menggunakan konsep prasmanan tertutup agar lebih higienis.
Saya melihat Bambang Janu memang sedang mencoba menjalani hidup yang benar-benar baru.
Setelah pensiun dari dunia media akhir 2024 lalu, perlahan ia mulai meninggalkan rutinitas yang puluhan tahun melekat dalam hidupnya. Kini ia kembali menekuni profesi lawyernya. Bersamaan dengan itu, ia juga mulai merintis usaha kuliner. “Pengen hal baru. Masa orang lain bisa, kita nggak bisa,” katanya.
Dan dari cara dia bercerita siang itu, saya melihat satu yang tidak berubah dari Bambang Janu. Dia bukan tipe orang yang gampang menyerah.
Ia juga bercerita, sejak tak lagi aktif di dunia media, justru banyak kawan-kawan lamanya kembali berdatangan. Salah satunya dari komunitas motor IMBI Kaltim.
Namanya kembali dimasukkan ke grup komunitas itu. Padahal, sekarang ia sudah tidak memiliki motor lagi. “Saya sudah bilang nggak punya motor,” katanya sambil tertawa.
Tapi rupanya teman-temannya tetap memaksanya ikut touring. “Tinggal ikut aja katanya. Motor disiapkan,” ujarnya lagi.
Obrolan siang itu akhirnya membawa kami kembali ke cerita-cerita lama soal media.
Bambang Janu lalu bercerita bagaimana dirinya dulu ditarik masuk ke jajaran manajemen Jawa Pos Group hingga akhirnya dipercaya menjadi General Manager yang membawahi pengembangan kualitas redaksi media-media daerah jaringan Jawa Pos di Indonesia.
Nama Bambang Janu memang cukup dikenal di lingkungan pers Kaltim dan Jawa Pos Group. Ia termasuk salah satu orang yang ikut membangun kultur newsroom media daerah saat jaringan Jawa Pos berkembang besar di berbagai daerah.
“Saya tiap hari evaluasi wartawan. Judulmu begini, anglemu begitu,” katanya sambil tertawa mengenang masa itu.
Suasana warung Nasi Pecel Madiun Prasmanan milik Bambang Janu Isnoto di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN
Ia bercerita bagaimana awal dirinya diminta pindah ke Surabaya juga terjadi tiba-tiba. Bahkan keputusan itu, menurutnya, muncul setelah rapat di Bali. “Saya juga kaget ditunjuk,” ujarnya.
Saat itu tugasnya tidak ringan. Ia harus berkeliling ke banyak daerah, melatih newsroom, mengevaluasi produk media, sampai mencari calon-calon redaktur dan pimpinan media daerah. Kurang lebih 11 tahun ia menjalani pekerjaan itu.
Tapi dari sekian banyak cerita yang disampaikan, ada satu hal yang paling lama dibahas: perubahan dunia jurnalistik saat ini.
Menurutnya, media sekarang terlalu cepat berubah karena pengaruh media sosial. “Wartawan sekarang banyak terpapar gaya medsos. Itu bahaya,” katanya.
Ia menilai banyak media online sekarang terlalu sibuk mengejar viral dan cepat tayang, tapi mulai meninggalkan kualitas jurnalistik. “Sudah nggak ada power-nya,” ucapnya.
Saya hanya mendengarkan. Karena saya melihat, Bambang Janu sebenarnya tidak banyak berubah. Orangnya masih rapi, masih suka memastikan semuanya berjalan baik, dan tetap senang mencoba hal baru.
Mungkin yang berubah sekarang hanya tempat kerjanya. Dulu sibuk memeriksa halaman koran. Kini lebih sering memastikan bumbu pecelnya pas untuk pembeli. (*)
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, saat memberikan keterangan terkait program Kartu Penajam Cerdas. Foto: Deddypz/MKNN
PPU – Di tengah kondisi defisit anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memastikan program Kartu Penajam Cerdas (KPC) tetap berjalan dan menjadi salah satu prioritas daerah pada tahun 2026.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan program tersebut merupakan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya para pelajar yang baru memasuki jenjang pendidikan.
Menurutnya, keberlanjutan program itu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Ini merupakan program yang meringankan adik-adik kita yang sedang bersekolah. Program ini menjadi skala prioritas karena langsung menyentuh masyarakat, terutama anak-anak yang baru masuk sekolah,” ujarnya.
Ia mengatakan meski kondisi fiskal daerah masih mengalami tekanan, pemerintah tetap mengalokasikan bantuan pendidikan tersebut agar masyarakat tetap merasakan manfaat program pemerintah secara langsung.
Mudyat juga membuka peluang perluasan bantuan apabila kondisi keuangan daerah membaik di masa mendatang.
Namun untuk sementara, bantuan masih diprioritaskan bagi siswa baru yang memasuki jenjang pendidikan.
“Kalau kondisi fiskal keuangan kita membaik, tentu kita ingin membantu semuanya sesuai kebijakan Pemerintah PPU. Namun sementara ini kita fokus membantu siswa yang baru masuk sekolah,” ungkapnya.
Untuk besaran bantuan, Pemerintah PPU masih mempertahankan nilai bantuan Kartu Penajam Cerdas sebesar sekitar Rp600 ribu per siswa, sama seperti tahun sebelumnya.
Selain memastikan keberlanjutan program, Pemkab PPU juga tengah menyelesaikan pembaruan data penerima bantuan.
Sebelumnya, proses penyaluran sempat terkendala karena adanya ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.
Mudyat menjelaskan terdapat sejumlah anak yang tidak tinggal bersama orang tua kandungnya, melainkan bersama keluarga lain seperti paman atau kerabat sehingga data Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengalami kendala saat proses verifikasi.
“Nah, dulu kendalanya bukan pada anggaran, tetapi pembaruan data. Banyak anak yang tidak memiliki orang tua dan tinggal dengan pamannya, sehingga data NIK-nya tidak cocok,” jelasnya.
Ia menambahkan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama pemerintah daerah telah melakukan pembaruan data penerima bantuan dan proses tersebut kini hampir rampung.
“Bank BPD sudah mulai melakukan pembaruan data kembali dan insyaallah sekarang sudah beres,” pungkasnya. (MK)
Ilustrasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah tekanan global. Foto: Pinterest
JAKARTA – Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memprediksi nilai tukar rupiah masih berpotensi mengalami tekanan dalam waktu dekat.
Bahkan, ia memperkirakan rupiah bisa menyentuh level Rp22.000 per dolar Amerika Serikat apabila pelemahan terus berlanjut hingga akhir Mei 2026.
Menurut Ibrahim, saat ini belum ada sentimen kuat yang mampu menopang penguatan rupiah terhadap dolar AS.
Kondisi geopolitik global yang masih memanas serta penguatan dolar Amerika disebut menjadi faktor utama tekanan terhadap mata uang domestik.
Ia menilai level Rp18.000 per dolar AS berpotensi ditembus lebih dahulu dalam waktu dekat.
“Dalam perdagangan di bulan Mei ini kemungkinan besar Rp18 ribu akan tembus. Saya kalau seandainya Rp18 ribu tembus di bulan Mei ini ada kemungkinan besar rupiah itu akan menembus level Rp22 ribu,” ujar Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Meski demikian, Ibrahim menilai pelemahan rupiah masih bisa diredam melalui langkah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.
Salah satu opsi yang dinilai memungkinkan ialah kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mendatang.
“Ya bisa saja 25 basis poin sampai 50 basis poin, tujuannya adalah untuk menestabilkan mata uang rupiah,” katanya.
Namun, ia mengingatkan kebijakan kenaikan suku bunga juga memiliki risiko terhadap perlambatan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, Bank Indonesia saat ini berada dalam posisi dilematis karena harus menjaga stabilitas rupiah di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Memang ya dalam kondisi saat ini sangat sulit Bank Indonesia apakah tetap mempertahankan suku bunga atau menaikkan suku bunga,” ujarnya.
Meski rupiah terus mengalami tekanan, Ibrahim menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat.
Salah satu indikatornya ialah dominasi investor domestik dalam kepemilikan obligasi pemerintah.
“Walaupun rupiah terus mengalami pelemahan tetapi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup bagus, karena 90 persen obligasi yang membeli adalah domestik,” pungkasnya. (MK)
BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang memastikan seluruh pelaku usaha toko kosmetik wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai jenis usaha yang dijalankan.
Jafung Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Sofyansyah mengatakan, pengawasan dari pihaknya lebih menitikberatkan pada legalitas usaha, sementara pengawasan produk kosmetik menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan.
“Kalau kami dari sisi perizinannya, apakah usaha mereka sudah sesuai. Tapi untuk izin edar, masa kedaluwarsa produk, itu kewenangan BPOM,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap toko kosmetik wajib mencantumkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai saat mengurus NIB melalui sistem OSS.
Menurutnya, secara umum pelaku usaha kosmetik di Bontang telah memiliki NIB. Namun, pengawasan terhadap isi produk tetap dilakukan instansi teknis terkait.
“Kalau izin usaha mereka ada semua sih, NIB-nya ada. Tapi kalau produknya, itu BPOM dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Sofyansyah menambahkan, izin usaha memiliki masa berlaku cukup panjang, sekitar lima tahun, dan proses pengurusannya tidak dipungut biaya.
“Gratis. Kecuali usaha tertentu yang memang perlu uji sampel seperti depot air minum,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan seluruh kegiatan usaha pada dasarnya wajib memiliki legalitas. Hanya saja, untuk usaha dengan risiko rendah, masih ada pelaku usaha yang belum mengurus izin karena merasa prosesnya tidak terlalu mendesak.
“Semua kegiatan usaha wajib berizin. Tapi karena ada yang risikonya rendah, kadang tidak diurus,” tandasnya. (Sya/adv)
E-Paper Lengkap
