SANGATTA – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perlindungan anak. Dalam kegiatan bertema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Minggu (26/7/2026), psikolog anak nasional Seto Mulyadi atau Kak Seto mengajak seluruh elemen masyarakat menghentikan praktik pernikahan usia dini.

Di hadapan peserta, Kak Seto menegaskan masa remaja merupakan periode penting untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, remaja memiliki potensi besar dalam bidang kecerdasan, kreativitas, dan inovasi yang harus terus dikembangkan.

“Jadi intinya, remaja adalah calon penggenggam masa depan gemilang Indonesia. Remaja mempunyai ciri-ciri yang sudah sangat siap untuk menjadi manusia-manusia unggul, baik kecerdasannya, kreativitasnya, inovasinya, dan sebagainya,” ujarnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mengejar cita-cita sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Kak Seto menjelaskan pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan karena sebagian besar remaja belum siap secara fisik, mental, emosional, maupun ekonomi.

“Secara fisik, mental, dan terutama ekonomi mereka belum siap. Hal ini belum dimiliki oleh remaja, sehingga rawan terjadinya perceraian. Pernikahan dini juga berpotensi memperbesar angka kemiskinan di masyarakat,” jelasnya.

Selain meningkatkan risiko perceraian, pernikahan pada usia dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi, kesiapan menjadi orang tua, hingga berpotensi meningkatkan angka stunting pada anak yang dilahirkan.

Untuk itu, Kak Seto kembali mengingatkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Menurutnya, ketentuan tersebut bertujuan memastikan setiap anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memikul tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Di akhir pemaparannya, Kak Seto menegaskan pencegahan pernikahan dini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan kepada remaja.

“Persiapan mental selalu harus disiapkan. Nah, ini perlu bantuan semua pihak, baik itu orang tua, guru, sekolah, maupun sesama remaja untuk saling menyadarkan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pengurus Cabang Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Samarinda menggelar kegiatan Susur Wisata Pecinan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-77 dan Dies Natalis KAGAMA ke-67. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan potensi wisata sejarah sekaligus mendukung pelestarian budaya di Kota Samarinda.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Pemerintah Kota Samarinda dan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT). Rute susur wisata melintasi kawasan Pecinan, mulai dari kompleks Citra Niaga hingga Klenteng Thien Ie Kong Samarinda.

Ketua Pengcab KAGAMA Samarinda, Reynold Tumpu Panggalu, mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu agenda yang dipilih untuk memeriahkan Dies Natalis UGM yang diperingati setiap 19 Desember.

“Ini salah satu rangkaian Dies Natalis UGM ke-77 dan Dies Natalis KAGAMA ke-67. Di daerah, masing-masing cabang diberi kebebasan menyusun kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Kami memilih kegiatan yang berkaitan dengan budaya,” ujarnya.

Menurut Reynold, rangkaian Dies Natalis tidak berhenti pada kegiatan susur kawasan Pecinan. Dalam waktu dekat, KAGAMA Samarinda juga akan melaksanakan reboisasi di kawasan bekas tambang yang telah menjadi agenda rutin selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, KAGAMA berencana mengunjungi para senior dan sesepuh alumni UGM di Kalimantan Timur sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat silaturahmi antaralumni.

Saat ini KAGAMA Samarinda memiliki sekitar 500 anggota aktif, sementara data alumni yang telah dihimpun mencapai lebih dari 1.000 orang dari berbagai angkatan, mulai lulusan era 1960-an hingga alumni muda.

Ia berharap momentum Dies Natalis tahun ini semakin mempererat kekompakan para alumni UGM di Samarinda.

“Harapannya kami semakin kompak dan semakin berguna bagi daerah tempat kami tinggal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyambut baik penyelenggaraan Susur Wisata Pecinan yang dinilai dapat memperkenalkan nilai sejarah Kota Samarinda kepada masyarakat.

Menurutnya, kawasan Pecinan memiliki nilai sejarah yang penting dan layak dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi bagi generasi muda.

“Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk menggali sejarah Samarinda. Ini merupakan peninggalan yang tidak boleh dilupakan maupun dihilangkan. Ke depan bisa menjadi objek wisata yang menambah edukasi bagi anak-anak muda Samarinda dengan konsep wisata yang lebih modern,” ujarnya.

Faisal menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung pengembangan kawasan tersebut. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci agar potensi wisata sejarah di Samarinda dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami siap memberikan dukungan dari provinsi. Membangun kawasan seperti ini harus dilakukan bersama-sama dengan saling merangkul semua pihak,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Hadi Winata
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat upaya pencegahan penularan HIV/AIDS melalui deteksi dini, edukasi, dan penguatan kebijakan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Ismed Kusasih, saat menghadiri Dialog Publik bertajuk “Urgensi RUU LGBTQ: Dukungan Terbuka Samarinda Terhadap MUI untuk Menjaga Generasi Muda Kota Samarinda” di Citra Niaga, Sabtu (25/7/2026) malam.

Dalam forum tersebut, Ismed menyampaikan Pemkot Samarinda menyambut baik ruang dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membahas isu kesehatan dan perlindungan generasi muda.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, menurutnya, pencegahan penyakit menular seksual tidak dapat diselesaikan hanya melalui layanan medis, tetapi juga memerlukan dukungan edukasi dan kebijakan.

“Kasus penderita HIV/AIDS paling banyak memang terdeteksi dari perilaku seksual yang menyimpang,” ujar Ismed.

Ia menjelaskan regulasi di tingkat hulu, termasuk usulan atau Rancangan Undang-Undang (RUU), dapat menjadi payung hukum yang memperkuat implementasi program pencegahan dan pengendalian di lapangan.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda, lanjutnya, menjadikan penanganan HIV/AIDS sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke-12 yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

Dalam dua tahun terakhir, capaian SPM sektor kesehatan untuk penanganan risiko HIV di Samarinda telah melampaui 99 persen.

Upaya tersebut difokuskan pada deteksi dini melalui skrining kepada berbagai kelompok sasaran, mulai dari komunitas rentan, pekerja seksual, hingga masyarakat umum dan ibu hamil.

“Tahun lalu dari target 50 ribu orang, capaian skrining kita hampir 99 persen,” ungkapnya.

Selain memperkuat deteksi dini, Dinkes Samarinda juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada orang dengan HIV/AIDS. Menurut Ismed, penderita harus tetap mendapatkan akses pengobatan sedini mungkin agar kondisi kesehatannya dapat terjaga.

“Kita juga bisa memberikan pengobatan secepat-cepatnya agar tidak sampai masuk ke fase AIDS,” tegasnya.

Saat ini tercatat sekitar 4.000 kasus HIV di Kota Samarinda. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.400 orang aktif menjalani pengobatan secara rutin.

Menurut Ismed, tingginya jumlah kasus juga dipengaruhi karakteristik Samarinda sebagai kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga membutuhkan penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan secara berkelanjutan. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Program Raya Budaya Etam 2026 dinilai menjadi model pengembangan budaya berbasis kolaborasi di Kalimantan Timur. Melalui program ini, penguatan ekosistem budaya dilakukan dengan mendorong sinergi antarkomunitas dan pelaku budaya, bukan melalui kompetisi.

Penilaian tersebut disampaikan Kurator Nasional Raya Budaya Etam 2026, Galih Sedayu, yang juga dikenal sebagai praktisi ekonomi kreatif, kurator event, dan aktivis kota kreatif.

Raya Budaya Etam 2026 menghadirkan tim kurator dari berbagai latar belakang seni, budaya, ekonomi kreatif, hingga penyelenggaraan event. Tim tersebut terdiri atas Syafruddin Pernyata sebagai budayawan Kalimantan Timur, Putri Khaira Ansuri sebagai event strategist, Dwie Arum Meynina sebagai event planner, Muhammad Ami selaku Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Galih Sedayu sebagai Kurator Nasional.

Galih menjelaskan, Raya Budaya Etam dirancang untuk memfasilitasi berbagai gagasan masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan melalui penyelenggaraan event berbasis budaya.

“Program Raya Budaya Etam ini memfasilitasi ide-ide pengembangan budaya di Kalimantan Timur melalui program atau event berbasis budaya,” ujarnya.

Program diawali dengan sosialisasi di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Setelah itu, masyarakat dan komunitas budaya mengirimkan proposal kegiatan yang selanjutnya diseleksi oleh tim kurator.

Sebanyak 115 proposal diterima panitia. Seluruh usulan menjalani proses kurasi awal hingga terpilih 30 proposal terbaik yang kemudian mengikuti wawancara secara daring.

Peserta yang lolos selanjutnya memperoleh pendampingan dan mentoring bersama para mentor dan kurator untuk menyempurnakan konsep kegiatan sebelum memasuki tahap presentasi akhir.

“Peserta mendapatkan pembekalan materi dari masing-masing mentor dan kurator, kemudian menyempurnakan proposalnya hingga tahap presentasi akhir,” jelas Galih.

Dari seluruh proses tersebut akhirnya dipilih 10 event budaya yang memperoleh dukungan pendanaan dengan nilai maksimal Rp5 juta untuk setiap kegiatan.

Namun, Galih menegaskan bantuan pendanaan bukan menjadikan program tersebut sebagai ajang perlombaan.

“Ini bukan program kompetisi, tetapi program kolaborasi. Sepuluh event budaya yang terpilih nantinya diharapkan saling bersinergi sehingga mampu memberikan dampak positif bagi Kalimantan Timur,” katanya.

Menurutnya, budaya merupakan fondasi utama yang mampu melahirkan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Ia mengibaratkan budaya sebagai akar sebuah pohon yang menjadi penopang tumbuhnya ekosistem. Dari akar tersebut akan tumbuh batang, ranting, hingga menghasilkan buah berupa manfaat bagi masyarakat.

“Buahnya adalah dampak, baik dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Karena itu budaya harus menjadi pondasi utama pembangunan,” ungkapnya.

Galih juga mengapresiasi kualitas gagasan yang diajukan para peserta. Menurutnya, beragam ide tersebut menunjukkan besarnya potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki Kalimantan Timur.

Ia berharap Raya Budaya Etam dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Program ini merupakan praktik baik. Harapannya bisa terus konsisten dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mereplikasi pengembangan ekosistem budaya berbasis kolaborasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Galih menilai Kalimantan Timur memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan layak menjadi salah satu contoh pengembangan budaya di Indonesia. Selama melakukan pendampingan di berbagai daerah, ia melihat program di Kaltim benar-benar berfokus pada penguatan budaya, bukan semata sektor pariwisata.

“Kalimantan Timur memiliki budaya yang luar biasa. Isu yang diangkat sangat beragam, mulai dari gastronomi, tradisi, adat istiadat, hingga berbagai potensi budaya lainnya. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan melalui budaya,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan kebudayaan harus menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap. Pesan itu disampaikannya saat membuka kegiatan PKPRIM bertema “Pengembangan Budaya untuk Masa Depan Berkelanjutan” di Hotel Mercure Samarinda, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI itu menghadirkan peneliti, akademisi, pelaku budaya, praktisi ekonomi kreatif, serta perwakilan pemerintah daerah untuk membahas strategi penguatan kebudayaan di Kalimantan Timur. Turut hadir Kepala BRIDA Kaltim Fitriansyah dan Peneliti Ahli Muda BRIN Abdul Rohim.

Dalam sambutannya, Hetifah menilai Indonesia membutuhkan bangsa yang mampu merawat kebudayaannya agar memiliki jati diri yang kuat di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat.

“Kalau pembangunan hanya diukur dari kemajuan teknologi dan angka-angka ekonomi, tanpa budaya, maka pembangunan kita akan kehilangan jiwanya,” ujarnya.

Menurut Hetifah, pengembangan kebudayaan harus menjadi bagian dari seluruh prioritas pembangunan nasional, termasuk dalam implementasi Asta Cita Presiden.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Data Pokok Kebudayaan, Kalimantan Timur memiliki sedikitnya 5.385 entitas kebudayaan yang mencakup cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, hingga sarana dan prasarana budaya.

Potensi tersebut, lanjutnya, harus dikelola melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku budaya dan ekonomi kreatif.

“Investasi pada kebudayaan bukanlah pengeluaran. Dukungan terhadap kebudayaan akan memperkuat ekonomi sekaligus modal sosial masyarakat,” tegasnya.

Hetifah juga menyoroti tantangan pelestarian budaya, mulai dari menurunnya penggunaan bahasa daerah, komersialisasi budaya tanpa perlindungan, hingga masih terbatasnya akses digital bagi pelaku budaya.

Karena itu, ia mendorong digitalisasi sebagai sarana pelestarian melalui pengembangan museum digital, arsip digital, dokumentasi budaya, hingga pemanfaatan teknologi untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda.

Selain itu, Hetifah mengusulkan adanya beasiswa khusus bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang seni dan budaya agar regenerasi pelaku budaya terus berjalan.

“Kita perlu memastikan regenerasi pelaku budaya tetap berjalan. Jangan sampai anak-anak yang memiliki minat di bidang budaya terkendala biaya pendidikan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah mulai mengukur dampak ekonomi dari berbagai festival budaya dan kegiatan seni agar kebijakan pendanaan sektor kebudayaan memiliki dasar yang lebih kuat.

“Kalau manfaat ekonominya dapat diukur dengan baik, pemerintah akan semakin yakin bahwa membangun kebudayaan adalah investasi untuk masa depan, bukan sekadar menghabiskan APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan budaya daerah melalui riset yang berkelanjutan.

Menurutnya, BRIN bersama mitra daerah terus melakukan penelitian, mulai dari inventarisasi tanaman tradisional yang memiliki nilai budaya, perlindungan bangunan bersejarah, hingga pengembangan bahasa daerah.

Ia mengungkapkan hasil penelitian menunjukkan masih banyak bangunan bersejarah yang berubah fungsi sehingga memerlukan perlindungan lebih serius. Penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda juga terus mengalami penurunan.

Sebagai upaya pelestarian, BRIDA Kaltim bersama Politani Samarinda mengembangkan Etam-Edu, sebuah permainan edukatif untuk pembelajaran Bahasa Kutai.

“Kami berharap bahasa daerah tidak punah. Melalui Etam-Edu, anak-anak bisa belajar Bahasa Kutai dengan cara yang menyenangkan sehingga minat mereka terhadap bahasa daerah terus tumbuh,” katanya.

Fitriansyah juga menyebut hasil riset menemukan sedikitnya 108 jenis tanaman tradisional yang perlu didokumentasikan dan dilestarikan sebagai bagian dari pengetahuan lokal masyarakat.

Selain itu, ia menyambut baik gagasan pembangunan museum baru di Kalimantan Timur. Namun, menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kajian akademik yang matang agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kebijakan sebaiknya berbasis riset sehingga pembangunan museum maupun program pelestarian budaya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi bertema “Pengembangan Budaya untuk Masa Depan Berkelanjutan” yang menghadirkan Abdul Rohim, Galih Sedayu, dan Putri Khaira Ansuri sebagai narasumber. Diskusi dipandu moderator Dion, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab, penyerahan cinderamata, dan foto bersama. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Polda Kalimantan Timur mengambil langkah tegas setelah mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ekstasi dan ganja di Tempat Hiburan Malam (THM) Seven Six Balikpapan dalam Operasi Antik Mahakam 2026. Selain memproses para tersangka, kepolisian akan melayangkan surat teguran kepada pengelola THM dan membuka kemungkinan merekomendasikan pencabutan izin usaha apabila pelanggaran serupa kembali ditemukan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol. Romylus Tamtelahitu, mengatakan surat teguran akan dikirim kepada pengelola THM yang terbukti menjadi lokasi praktik peredaran narkotika. Surat tersebut juga akan ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai bahan evaluasi.

“Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim akan membuat surat teguran kepada THM yang di tempatnya ditemukan praktik peredaran narkotika. Surat itu akan ditembuskan kepada Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan,” ujarnya, Minggu (26/7/2026).

Romylus menegaskan, apabila dalam operasi berikutnya polisi kembali menemukan praktik serupa di lokasi yang sama, Polda Kaltim akan merekomendasikan agar tempat hiburan malam tersebut ditutup dan izin operasionalnya dicabut.

“Kalau sampai kedapatan lagi dalam operasi berikutnya, kami akan merekomendasikan tempat hiburan malam tersebut ditutup dan izinnya dicabut,” tegasnya.

Dalam Operasi Antik Mahakam 2026 yang berlangsung pada 25–26 Juli 2026, Ditresnarkoba Polda Kaltim mengungkap dugaan peredaran narkotika di Seven Six Balikpapan. Polisi mengamankan tiga perempuan, menyita puluhan butir diduga ekstasi, paket ganja, uang tunai, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Sementara itu, operasi terbuka juga dilakukan di THM L2C melalui razia dan tes urine terhadap pengunjung maupun pekerja. Hasil pemeriksaan di lokasi tersebut seluruhnya dinyatakan negatif dan tidak ditemukan barang bukti narkotika.

Untuk mengembangkan penyidikan, polisi akan memanggil secara resmi manajemen Seven Six, termasuk general manager hotel dan sejumlah saksi lainnya guna mendalami kemungkinan adanya pihak yang turut terlibat.

“Kami akan memanggil secara resmi pihak manajemen tempat hiburan malam, GM hotel, serta saksi-saksi lain untuk mendalami apakah ada keterlibatan mereka atau tidak,” tambah Romylus.

Ia menegaskan pengungkapan kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola tempat hiburan malam maupun hotel di Kalimantan Timur agar tidak memberikan ruang bagi praktik peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

“Polda Kaltim mengingatkan seluruh THM dan hotel agar jangan bermain-main dengan narkotika. Jika terbukti ada praktik peredaran atau penyalahgunaan narkoba di tempat usahanya, kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kalau terbukti, kami sikat,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

PPU – Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) untuk memberikan edukasi mengenai kesetaraan gender, perundungan, hingga kekerasan di kalangan remaja. Kegiatan tersebut dikemas dalam Study Gender pada Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) yang berlangsung di Aula TPQ Raudhatul Jannah, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Sabtu (25/7/2026).

Analis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB PPU, Enik Herawati Susanti, hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi mengenai konsep gender serta berbagai bentuk ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat.

Dalam paparannya, Enik menegaskan pentingnya membedakan antara jenis kelamin yang bersifat biologis dengan gender yang merupakan konstruksi sosial dan budaya. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi dasar agar tidak terjadi diskriminasi maupun pembatasan peran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

“Ketidakadilan gender kerap memicu stereotype, subordinasi, hingga kekerasan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, generasi muda khususnya para pelajar harus bisa menjadi pelopor kesetaraan yang saling menghargai tanpa membeda-bedakan,” jelas Enik di hadapan puluhan kader IPNU dan IPPNU.

Selain membahas isu gender, diskusi juga menyoroti maraknya kasus perundungan (bullying) dan kekerasan yang dipicu penggunaan media sosial. Pembahasan berlangsung interaktif karena banyak peserta mengaitkan materi dengan kondisi yang mereka temui di lingkungan remaja.

Peserta menyoroti meningkatnya kasus perundungan, baik secara fisik maupun verbal, termasuk aksi cyberbullying yang semakin sering terjadi di ruang digital.

Enik mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi remaja. Tanpa dibekali empati dan pemahaman gender yang baik, media sosial berpotensi menjadi sarana terjadinya perundungan, pelecehan verbal, hingga penyebaran konten yang mendiskreditkan kelompok tertentu.

Melalui kegiatan tersebut, IPNU dan IPPNU bersama DP3AP2KB mendorong para peserta untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Mereka juga diajak menciptakan ruang digital yang aman, berani melaporkan jika menemukan tindakan perundungan maupun kekerasan, serta menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Kegiatan Study Gender ini diharapkan mampu membentuk kader IPNU dan IPPNU yang tidak hanya unggul secara akademik dan keagamaan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dalam mencegah perundungan dan kekerasan, baik di lingkungan nyata maupun di ruang digital. (MK)

Pewarta: Enik Herawati/Atmaja Riski
Editor: Agus S.

SAMARINDA – PT Pegadaian (Persero) Area Samarinda terus mendorong literasi investasi masyarakat melalui rangkaian Bazar dan Literasi Emas yang digelar di sejumlah lokasi strategis di Kota Samarinda. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas inklusi keuangan sekaligus mengenalkan investasi emas sebagai instrumen yang mudah, aman, dan terjangkau.

Kegiatan tersebut telah berlangsung di Bigmall Samarinda pada 3–9 Juli 2026, kemudian berlanjut di Mall Pelayanan Publik Samarinda pada 24 Juli 2026. Selanjutnya, Pegadaian akan kembali menggelar bazar di Kantor Balai Kota Samarinda pada 3–4 Agustus 2026.

Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai manfaat investasi emas sebagai perencanaan keuangan jangka panjang. Pengunjung juga dapat memperoleh informasi berbagai produk investasi emas Pegadaian, membuka Tabungan Emas, berkonsultasi mengenai investasi, hingga melihat langsung pilihan emas batangan yang tersedia.

Deputy Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Samarinda, Andika Dwi Prasetyo, mengatakan bazar dan literasi emas merupakan bentuk komitmen Pegadaian dalam menghadirkan edukasi keuangan secara langsung kepada masyarakat.

“Kami ingin investasi emas semakin dikenal sebagai pilihan investasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Andika menjelaskan, bazar juga menjadi sarana mendekatkan layanan Pegadaian kepada masyarakat. Meski pelaksanaan di beberapa lokasi telah berakhir, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai produk emas, ketersediaan stok, hingga konsultasi investasi dengan mengunjungi outlet Pegadaian terdekat.

“Kami siap memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan berbagai solusi investasi yang ditawarkan Pegadaian,” katanya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, menegaskan penyelenggaraan bazar dan literasi emas merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya investasi.

“Pegadaian terus berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif yang memberikan manfaat nyata. Kami percaya bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui Bazar dan Literasi Emas, kami ingin memberikan pemahaman bahwa investasi emas merupakan pilihan yang aman, mudah, dan relevan untuk berbagai tujuan keuangan, baik untuk pendidikan, kebutuhan keluarga, maupun perencanaan masa depan,” ungkapnya.

Menurut Rinaldi, Pegadaian akan terus memperluas pelaksanaan kegiatan serupa di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Melalui rangkaian Bazar dan Literasi Emas tersebut, Pegadaian berharap semakin banyak masyarakat memahami manfaat investasi emas serta memanfaatkan berbagai layanan Pegadaian sebagai solusi finansial yang terpercaya.

Bagi masyarakat yang belum sempat mengunjungi bazar, informasi mengenai produk emas, ketersediaan stok, maupun layanan investasi tetap dapat diperoleh melalui outlet Pegadaian terdekat di wilayah masing-masing. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.