Beranda blog Halaman 733

Tambahan Insentif RT Dipastikan Naik Oktober 2023, Segini Besarannya!

Penulis
redaksi
-
0
Tambahan Insentif RT Dipastikan Naik Oktober 2023, Segini Besarannya!
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang mengusulkan kenaikan insentif RT. (ist)

BONTANG – Legislatif kembali menyuarakan usulan kenaikan insentif perangkat RT, guru mengaji, hingga Kader Posyandu. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang usai rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Menurut BW sapaan akrabnya, usulan tersebut disampaikannya kembali lantaran mereka kerap menanyakan kepastian kapan Insentif itu bisa segera diberikan

“Mereka sudah sering menanyakan instensif ini kepada saya. Saya tidak bisa jawab karena memang belum bisa memberikan kepastian. Saya minta tindak lanjutnya ini pemerintah seperti apa,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini insentif yang diterima oleh jajaran RT saat ini berkisar Rp1 juta, sedangkan besaran insentif untuk para kader dan guru mengaji saat ini ialah Rp150 ribu.

Menurutnya insentif itu masih terlalu kecil sehingga perlu ditambah.”Harus ditambah, terlalu kecil itu. Ini juga kan sebagai bentuk perhatian pemerintah,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Basri menyebut akan menaikkan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan. Artinya, insentif yang akan diterima sebesar Rp1,1 juta.

“Tambahan Insentif RT kita rata semua Rp 100 ribu termasuk kader posyandu dan guru-guru ngaji,” tandasnya.

Diketahui, saat ini Pemkot Bontang sudah memastikan akan menaikkan insentif RT di Oktober 2023 ini senilai Rp 100 ribu. Perangkat RT itu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, realisasi dengan insentif baru akan dilakukan pada Oktober 2023. Karena alokasi anggaran masuk dalam APBD Perubahan  2023 yang baru saja diketuk Rp 2,5 triliun. (al/adv)

Dispopar Adakan Sosialisasi TDUP untuk Pelaku Sektor Wisata

Penulis
redaksi
-
0
Dispopar Adakan Sosialisasi TDUP untuk Pelaku Sektor Wisata
Seluruh peserta TDUP dan Dispopar berfoto bersama usai sosialisasi. (ist)

BONTANG – Bidang Pariwisata Dispopar Bontang mengadakan sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Rabu (13/9/2023) lalu bertempat di Ruang Rapat Dispopar Bontang.

Kegiatan ini mengundang para pelaku sektor pariwisata Kota Bontang seperti jasa perjalanan wisata, penyedia akomodasi, jasa penyedia makanan/minuman dan lainnya. Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dispopar Bontang, Rita Atin Widiarti.

Sekretaris Dispopar Bontang menyampaikan, kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk para pelaku sektor pariwisata mengetahui pentingnya TDUP, sehingga bisa meningkatkan daya saing usaha pariwisata khususnya di Kota Bontang.

“Manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha dari TDUP ini yaitu, memiliki legalitas resmi yang diakui pemerintah, mendapat perlindungan hukum dalam berusaha, bisa dimanfaatkan sebagai syarat dalam melaksanakan uji kompetensi usaha dan profesi yang dilakukan oleh LSP,” beber Rita.

Ditambahkannya, adanya TDUP juga memudahkan pelaku usaha untuk bisa mengajukan proposal kegiatan juga tender ke para konsumen.

Adapun narasumber yang dihadirkan di antaranya dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimatan Timur, Imam Rusdi Hidayat dan dari Politeknik Negeri Samarinda, I Wayan Lanang Nata. (al/adv)

Rencana Gusung Jadi Objek Wisata, Rustam: Benahi Infrastrukturnya Dulu!

Penulis
redaksi
-
0
Rencana Gusung Jadi Objek Wisata, Rustam: Benahi Infrastrukturnya Dulu!
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam dukung rencana Gusung jadi objek wisata. (ist)

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mendukung rencana pemerintah menjadikan Pulau Gusung sebagai objek destinasi wisata baru di Kota Bontang. Tetapi dirinya meminta agar infrastrukturnya dibenahi terlebih dulu.

“Saya pribadi dukung rencana itu. Potensi sumber daya dan kearifan lokal di Pulau Gusung sangat potensial dimanfaatkan lebih maksimal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, upaya ini sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan pariwisata Bontang.

Karenanya dia meminta agar pemerintah daerah bisa segera membenahi infrastruktur sarana dan prasarana di Pulau Gusung, sehingga layak dijadikan sebagai lokasi wisata.

Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang sejalan dengan rencana pengembangan potensi wisata di sana.

“Jangan sampai kita mau kembangkan wisatanya, tapi masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan justru diabaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang,  Ahmad Aznem mengatakan, rencana pengembangan potensi wisata Pulau Gusung saat ini tengah digodok.

Adapun tahap kajian Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Pulau Gusung hampir rampung.

“Semua daerah yang berpotensi itu akan kami kembangkan. Seperti Tihi-Tihi dan Selangan. Kami inginnya bisa seperti Malahing juga,” terangnya. (al/adv)

Kolaborasi Bersama PI Grup, Pupuk Kaltim Tanam Ratusan Bibit Pohon Program Community Forest

Penulis
redaksi2
-
0

KESINAMBUNGAN komitmen dalam mendorong dekarbonisasi dan mencapai target Net Zero Emission, terus diperluas PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program Community Forest, dengan penanaman berbagai jenis pohon untuk memberi manfaat di masa depan.

Kali ini Pupuk Kaltim mengajak sekaligus melibatkan seluruh perusahaan di Pupuk Indonesia Grup, untuk turut serta berpartisipasi melalui aksi nyata community forest sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pelestarian lingkungan dan kawasan.

Langkah ini pun ditandai penanaman serentak berbagai bibit oleh ratusan karyawan Pupuk Kaltim, bersama perwakilan anak perusahaan Pupuk Indonesia Grup di halaman parkir GOR Pupuk Kaltim, pada rangkaian Pupuk Indonesia Quality Improvement Innovation Convention (PIQI), Senin (11/9/2023).

Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo, mengungkapkan perluasan community forest merupakan salah satu langkah aktif Pupuk Kaltim mendorong dekarbonisasi melalui komitmen penanaman berbagai jenis pohon, dengan target 10 juta bibit di tahun 2030. Langkah ini sejalan dengan prinsip Environment, Social dan Governance (ESG) yang diusung Pupuk Kaltim dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan.

Persebaran penanaman bibit tidak hanya di lingkungan Pupuk Kaltim, tapi juga menyasar berbagai wilayah di Indonesia dengan partisipasi aktif sejumlah pihak yang turut peduli terhadap perbaikan lingkungan. Diantaranya kolaborasi bersama TNI, Pemerintah Daerah maupun organisasi lingkungan bersama masyarakat yang berfokus di kawasan timur Indonesia.

“Program ini tidak hanya menyasar perbaikan lingkungan tapi juga mendorong aspek pemberdayaan untuk pemanfaatan lahan tidur, agar kedepan bibit yang ditanam turut memberi manfaat bagi masyarakat,” terang Soesilo.

Dijelaskan Soesilo, community forest menjadi program tahap pertama dekarbonisasi yang difokuskan Pupuk Kaltim pada carbon offset, dengan target sebesar 600.000 ton CO2 eq per tahun.

Sementara tahap kedua, Pupuk Kaltim akan memfokuskan realisasi pada low carbon sourcing dan carbon capture storage, sebagai kesinambungan langkah korporasi dalam menciptakan iklim usaha yang lebih hijau dan bebas emisi karbon.

Untuk itu, Pupuk Kaltim tidak hanya mendorong peran serta berbagai pihak di lingkup eksternal, tapi juga keaktifan karyawan bersama keluarga besar perusahaan dengan turun langsung melakukan aksi pelestarian lingkungan untuk penanaman hingga perawatan pertumbuhan berbagai jenis bibit.

Dimana dari 10 juta target pohon yang akan ditanam, 6 juta diantaranya difokuskan kepada tanaman mangrove untuk merehabilitasi kawasan pesisir, serta 4 juta lainnya penanaman berbagai jenis bibit pohon hingga buah-buahan.

“Community forest bagian dari komitmen Pupuk Kaltim dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan integratif, sekaligus upaya menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 32 persen,” tambah Soesilo.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, mengapresiasi Pupuk Kaltim yang terus meningkatkan realisasi perluasan program, yang kali ini turut melibatkan perwakilan seluruh perusahaan di lingkungan Pupuk Indonesia Grup untuk secara bersama terlibat aktif dalam perbaikan lingkungan. Rahmad pun mendorong community forest semakin diperluas Pupuk Kaltim, agar lahan tidur maupun kritis yang ada bisa dioptimalkan kembali melalui penanaman berbagai jenis pohon dan komoditas.

“Dari perluasan community forest, perwujudan prinsip ESG yang dikedepankan Pupuk Kaltim dalam mendorong keberlanjutan diharap dapat menjadi tolok ukur kontribusi dunia industri terhadap lingkungan dan sosial,” pungkas Rahmad Pribadi. (ADV)

Bontang Satu-satunya Kota di Kaltim Punya Perwali Pengelolaan Media

Penulis
redaksi
-
0
Bontang Satu-satunya Kota di Kaltim Punya Perwali Pengelolaan Media
Kadiskominfo Bontang, Anwar Sadat (paling kanan) saat menjadi narasumber di FGD Diskominfo Kaltim. (ist)

BONTANG – Kepala Dinas Kominfo (Kadiskominfo) Bontang, Anwar Sadat tampil sebagai narasumber pada Forum Group Discussion (FGD) Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur bertema ‘Pengelolaan Media di Lingkungan Pemerintah Daerah’ di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (15/9).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim, Faisal dan Jasman, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, asosiasi media, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang media.

Anwar Sadat mengatakan, dalam pengelolaan media, Bontang mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Bontang No 23 Tahun 22 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Anwar juga mengungkapkan, bahwa dengan adanya perwali tersebut maka diharapkan kerjasama dengan media dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dengan banyaknya media yang bermunculan khususnya media online, maka mendorong kami untuk membuat perwali ini agar kegiatan publikasi pemkot Bontang bisa berjalan baik sesuai dengan aturannya,” ungkap Anwar mengutip dari ppid.bontangkota.go.id.

Untuk diketahui saat ini Bontang adalah satu satunya Pemerintah Kota di Kalimantan Timur yang memiliki Perwali terkait pengelolaan media.

Editor: Yusva Alam

BBM Naik Lagi, Bagaimana Pandangan Islam?

Penulis
redaksi
-
0
BBM Naik Lagi, Bagaimana Pandangan Islam?
Nayla Majidah, S.Pd. (ist)

Oleh:

Nayla Majidah, S.Pd

Pemerhati Masalah Umat

Tepat 1 September 2023, PT pertamina ( Persero) resmi menaikkan harga BBM non subsidi.  Diantara bahan bakar yang naik adalah pertamax Turbo, Dexlite dan pertamina Dex. Harga Pertamax pada bulan Agustus Rp 12.400 per liter, naik menjadi 13.300 per liter. Pertamax Turbo dari sebelumnya seharga Rp 14.400 per liter, naik menjadi 15.900 per liter.

Selain itu, Dexlite juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp 16.350 per liter, dari sebelumnya Rp 13.950 per liter. Dan yang terakhir, Pertamax DEX naik menjadi Rp 16.900 per liter, dari harga bulan lalu Rp 14.350 per liter.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (MMB) oleh PT Pertamina (Persero) dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Dampak dari kenaikan BBM tersebut, selama dua pekan terakhir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bontang mengalami antrean Panjang. Di antaranya di SPBU Kopkar, PKT Km 6, Akawy dan SPBU Tanjung Laut. Antrean panjang sudah berlangsung sejak awal September 2023 lalu ketika harga  BBM resmi dinaikkan, bahkan antrean mengular cukup Panjang.

Pihak pemerintah daerah sebenarnya cukup heran dengan antrean Panjang tersebut, karena stock BBM sebenarnya cukup untuk dikonsumsi oleh Masyarakat. Analisa sementara, hal ini terjadi   karena  warga panik dan khawatir kehabisan stok BBM subsidi pertalite. Disamping itu, Sebagian warga yang biasa membeli BBM non subsidi, sekarang beralih ke BBM bersubsidi karena kenaikan harga tersebut.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya berdampak kepada antrian Panjang, namun  mulai berdampak ke beberapa sektor, salah satunya kenaikan harga bahan pokok seperti beras. Terjadinya  inflasi pun tidak terelakkan.  Pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap harga-harga pasar dan  selalu  siaga untuk melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga. Bahkan ada  usulan  kepada pemkot Bontang untuk membuat standar harga sebagai upaya mengatasi kenaikan harga karena dampak dari kenaikan BBM.

Kenaikan BBM, Siapa yang diuntungkan?

Penyesuaian harga BBM yang mengikuti harga perkonomian dunia makin menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tunduk pada mekanisme pasar global. Negara hanya sebagai regulator yang mengikuti kepentingan kapitalisme global. Semua hajat publik terkapitalisasi dan dikelola dengan paradigma pasar bebas. Alhasil, pengelolaan BBM yang semestinya ada di tangan Negara pun tergadai. Dari hulu ke hilir, pengelolaannya banyak diserahkan kepada swasta.

Pertamina sebagai representasi pemerintah dalam pengelolaan migas sejatinya bukan pemilik sebenarnya dari BBM. Meski saat ini Pertamina masih terlihat mendominasi sektor hilir, pada faktanya kilang-kilang minyak yang ada banyak dimiliki swasta dan sama sekali tidak berpihak pada masyarakat. Para pemilik modal meraup keuntungan sebesar-besarnya dan menguasai Sebagian besar migas yang ada. Sedangkan rakyat, kehidupannya semakin sempit dan terhimpit.

Mahalnya BBM dan kelangkaannya sebenarnya bukan karena negeri ini tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai khususnya dari segi minyak bumi. Inti persoalannya  terletak pada mindset dan visi misi tata kelola minyak yang ada hari ini  sangat kapitalistik. Para pemilik modal bisa mengeruk dan mengeksploitasi SDA sepuasnya, khususnya migas. Sementara Masyarakat,  sangat kesulitan untuk mendapatkan BBM dengan harga murah, mudah dan terjangkau.

Realitasnya, mereka harus menebus harga BBM dengan harga yang terus  merangkak naik dan disusul kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.  Berbagai operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menekan kenaikan harga barang-barang kebutuhan  tidak mampu menekan laju merangkaknya kebutuhan-kebutuhan pokok yang berlomba-lomba ikut naik. Akibatnya, kesengsaraan hidup semakin dirasakan oleh Masyarakat.

Pengelolaan SDA dalam Islam

Dalam tinjauan syariat Islam, bahwasanya minyak bumi dan gas alam adalah milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kemakmuran rakyatnya. Rasulullah Saw. Bersabda ” kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: yaitu Padang rumput air, dan api (HR.Ahmad)

BBM adalah salah satu energi yang yang dihasilkan oleh api, sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan pada individu, swasta bahkan asing.  Negara yang  mengelola dan mendustribusikannya kepada  masyarakat. Sedangkan hasilnya, akan dikembalikan kepada masyarakat. Rakyat akan diberikan dengan cuma-cuma, atau hanya membayar biaya pengelolaannya  saja. Pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan atas itu.

Jika dibutuhkan, Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara. Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu ditekankan bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Rakyat berhak mendapatkan BBM dengan harga sangat murah atau bahkan gratis jika disubsidi oleh negara

Di sinilah,  subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan.

Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Negara boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula negara  mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak negara berdasarkan pertimbangan syariah,  sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya.

Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi.  Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS al-Hasyr[59] :7) .Nabi Saw. Juga telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi Saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani,2004).

Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i.

Wallahu a’lam.

Relokasi Kantor Lurah Berbas Pantai ke Pujasera Dinilai Bisa Hemat Anggaran dan Sewa Tempat

Penulis
redaksi
-
0
Relokasi Kantor Lurah Berbas Pantai ke Pujasera Dinilai Bisa Hemat Anggaran dan Sewa Tempat
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yasser Arafat. (ist)

BONTANG – Usulan terkait pemindahan Kantor Kelurahan Berbas Pantai ke lantai 2 pujasera mendapat dukungan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yasser Arafat. Menurutnya, langkah itu dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, serta tidak perlu lagi pengeluaran anggaran untuk sewa tempat.

“Saya dukung usulan itu karena bisa menghemat anggaran. Anggaran untuk sewanya bisa dialihkan ke yang lain,” ujarnya Yasser.

Tambahan lagi dikatakannya, apabila kelurahan berada di lantai 2 pujasera nantinya, maka para pedagang semakin meningkat kesadarannya dalam tata kelola jualan mereka, kebersihan juga terjaga.

“Secara tidak langsung bisa bantu perekonomian masyarakat di sekitar pujasera. Fasilitas penunjang seperti air, toilet umum dan listrik juga diperhatikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Berbas Pantai Supriadi mengaku pihaknya akan meninjau ulang usulan tersebut. Namun, kata dia pemindahan baru bisa dilakukan saat masa sewa berakhir, yakni di akhir tahun mendatang.

“Kantor saat ini waktu sewanya masih berjalan. Nanti kami usulkan setelah mendekati masa sewa berakhir,” ucapnya.

Diketahui, pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai tahun ini mengalami penundaan, lantaran berpolemik dengan seorang warga yang  menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Bontang. (al/adv)

DPC ASITA Bontang Dibentuk, Komponen Penting Pengembangan Wisata Bidang Transportasi

Penulis
redaksi
-
0
DPC ASITA Bontang Dibentuk, Komponen Penting Pengembangan Wisata Bidang Transportasi
Struktural DPC ASITA Bontang dan Dispopar Bontang berfoto bersama. (ist)

BONTANG – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang menginisiasi pembentukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Association  of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kota Bontang, Kamis (13/9/2023) lalu.

Kegiatan sosialisasi dan pembentukan DPC ASITA dibuka secara resmi oleh Kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem di Ruang Rapat Dispopar Bontang, dan menghadirkan Ketua ASITA Kalimantan Timur, Syarifudin Tangalindo.

Aznem memberikan arahan kepada pengurus yang terbentuk, agar dapat memberikan dampak baik kepada kemajuan pariwisata di Kota Bontang. Setidaknya menjadi wadah bagi para travel yang ada di Bontang, untuk bisa berkontribusi memajukan pariwisata Bontang.

Menurutnya, ASITA menjadi salahsatu komponen penting untuk pengembangan wisata di bidang transportasi. Kadispopar Bontang juga meminta ASITA menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah, dengan cara membangun komunikasi yang saling bersinergi dan harmonis dalam pengelolaan pariwisata Bontang.

Sebagai informasi, berikut struktural inti kepengurusan ASITA Bontang 2023-2028. ASITA Bontang dinahkodai oleh M Agus Santoso, kemudian wakilnya Hamsah HS dan Widoko Wimbo, selanjutnya Sekretaris Hariyadi dan Bendahara Sumarno.

Pembentukan pengurus lainnya akan dibahas kemudian, dan pelantikan akan segera dilakukan dan difasilitasi oleh Dispopar Bontang. (al/adv)

Trotoar Bontang Kuala Bakal Segera Diperbaiki

Penulis
redaksi
-
0
Trotoar Bontang Kuala Bakal Segera Diperbaiki
Trotoar Bontang Kuala bakal diperbaiki sebagai solusi atasi banjir rob. (ist)

BONTANG – Dalam waktu dekat, trotoar jalan masuk pemukiman Bontang Kuala akan segera diperbaiki. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Junaidi beberapa waktu lalu.

“Dari hasil rapat bersama pemerintah, InsyaAllah pemerintah akan perbaiki trotoar yang rusak di akhir tahun 2023 ini. Hal itu supaya bisa untuk akses masyarakat ketika akan keluar masuk Bontang Kuala saat banjir rob melanda,” kata politisi muda PKB itu.

Dikatakannya, dirinya telah mengusulkan Detail Engineering Design (DED) atau Rancang Bangun Rinci terkait penanganan banjir rob. Namun ditolak oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Tidak patah semangat, pihaknya terus mencari jalan agar usulan itu dapat terealisasi. Pihaknya akan kembali menghadap langsung ke BPJN untuk mendalami apa alasan DED yang diusulkan ditolak. Sebab DED itu merupakan langkah awal untuk mengatasi banjir rob di Bontang Kuala.

“Teknisnya masih dipikirkan pemerintah, tapi pemerintah sudah komitmen trotoar tersebut akan diperbaiki di anggaran perubahan tahun 2023,” ujarnya.

Selain trotoar dan banjir rob, infrastruktur anjungan wisata Bontang Kuala juga menjadi salah satu fokusnya. Tahun depan, anjungan akan diperbaiki.

“Tahun depan itu infrastruktur yang ada di anjungan akan diperbaiki. Saat rapat kemarin pemerintah mengatakan, sudah menganggarkan 8 miliar untuk perbaikan anjungan di tahun 2024,” pungkasnya. (al/adv)

Irfan Ingatkan Kontraktor Perhatikan Keselamatan Pekerja

Penulis
redaksi
-
0
Irfan Ingatkan Kontraktor Perhatikan Keselamatan Pekerja
Sekretaris Komisi I DPRD Bontang, Irfan (baju hijau) saat berdialog dengan Lurah Berbas Candra (baju putih kanan). (Yusva Alam)

BONTANG – Sekretaris Komisi I DPRD Bontang, Irfan mewanti-wanti para kontraktor untuk memperhatikan keselamatan para pekerjanya. Hal itu diungkapkannya usai sidak pada proyek pembangunan Kantor Lurah Satimpo dan Berbas Tengah, Rabu (13/9/2023).

Dikatakan Irfan, para kontraktor harus mengutamakan keselamatan para pekerjanya. Bukan hanya kontraktor di lingkup pemerintahan, namun juga di swasta.

Jangan sampai sudah terjadi sesuatu baru dievaluasi. Sebelum sesuatu itu terjadi, pihaknya sudah mengingatkan terlebih dahulu.

“Nyawa ini tidak bisa dibeli, jadi kontraktor harus prioritaskan keselamatan dan juga kesehatan pekerja,” tegasnya.

Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah Alat Pelindung Diri (APD) atau perlengkapan safety yang harus selalu dikenakan selama bekerja. Karena masalah APD ini yang masih kurang diperhatikan oleh para kontraktor.

Selain itu juga harus mendaftarkan pekerjanya di BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Minimal mendaftarkan dengan sistem kontrak di BPJS, artinya hanya selama proyek berlangsung pekerja dijamin oleh BPJS.

“Sebenarnya tidak semua kontraktor tidak memperhatikan keselamatan pekerjanya. Masih ada yang prioritaskan keselamatan. Kami bukannya mau menghalang-halangi hanya mau mengingatkan saja, karena nyawa itu berharga,” pungkasnya. (al/adv)

1...732733734...1,073Halaman 733 dari 1,073