BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyesalkan masih adanya beberapa lurah yang acuh tak acuh terhadap permasalahan stunting. Hal itu ditunjukkan dengan tak adanya respon saat anggota dewan menanyakan progres perkembangannya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, bahwa pihaknya selaku bidang terkait masalah stunting ini kerap saat ingin berkoordinasi dengan beberapa kelurahan, namun lurahnya acuh tak acuh. Pihaknya hanya ingin mengetahui bagaimana perkembangan masalah stunting tersebut. Apakah ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi.

“Ditelpon pun kadang sulit. Mohon disampaikan ke lurah-lurah ini, kami ini DPRD bukan sekedar menanyakan, tetapi sama-sama cari solusi. Bagaimana program stunting di daerah masing-masing khususnya di Bontang Selatan bisa turun secepatnya. Sesuai program pemerintah pusat,” keluhnya kepada Wali Kota Bontang.

Wali Kota Bontang pun menanggapi masalah tersebut dengan berencana mengadakan rapat besar. Tidak hanya unsur forkopimda, namun juga dengan DPRD dan perusahaan. Untuk menyikapi masalah stunting dan masalah-masalah kemiskinan lainnya.

“Selama ini kan kita hanya bahas antar forkopimda saja, itupun unsur pimpinannya saja. Nanti kita bikin rapat besar. Kita minta masukan dari semua yang hadir,” ujarnya. (adv/al)

BONTANG – Visi Kampung Selambai, di Kelurahan Loktuan menjadi kampung wisata ke depannya terus mendapat dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal pasca Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan anggota dewan yang berdomisili di Selambai ini, bahwa dukungan nyata sudah ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Untuk pemerintah pusat terbukti dengan kehadiran Anggota Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Bahkan dikatakan Faisal, bantuan pembangunan jalan cor tersebut sudah sampai tahap review DED. Diharapkan bulan 8 ini tahapan tersebut sudah selesai. Pasca Review DED di bulan 9 dan 10 memasuki proses lelang.

“Ini bukti keseriusan pemerintah pusat bantu Bontang, khususnya Selambai. Semoga sebelum Juni Tahun 2024 pembangunan jalan cor itu sudah kelar. Sebelum masa jabatan presiden berakhir,” bebernya.

Bantuan dari pusat ini akan diwujudkan di sepanjang pesisir Kampung Selambai. Mulai dari RT 03 ke RT 02, dan ke RT 01. Dimana rute ini memang rute yang sudah direncanakan sebagai akses wisata ke depannya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah pun ikut mendukung pembenahan kampung di ujung Loktuan ini. perbaikan-perbaikan jembatan kayu ulin terus dilakukan, lalu penataan bak sampah, hingga APAR.

“Kami terus kawal pembenahan di Kampung Selambai. Semoga ke depannya kampung wisata benar-benar terwujud di Selambai,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Wacana jalan tembus di wilayah Kelurahan Loktuan pernah dilontarkan Wali Kota Bontang, Basri Rase. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal pasca mengikuti Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Faisal, beberapa waktu yang lalu wali kota pernah mewacanakan ide membuat jalan tembus dari Masjid Terapung menuju Kantor Kelurahan Loktuan. Rutenya menyusuri sepanjang wilayah pesisir Loktuan dimulai dari Kampung Selambai.

Ide tersebut menurut wali kota bisa menjadi salahsatu solusi untuk kasus-kasus emergency yang terjadi di Loktuan. Apabila sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran dan semacamnya, ataupun kondisi jalanan macet, warga bisa menggunakan jalan tembus tersebut sebagai akses keluar.

Ide itu dibutuhkan lantaran wilayah Loktuan dikelilingi oleh lautan, sehingga dibutuhkan akses alternatif bagi warga Loktuan sebagai langkah pengamanan apabila terjadi sesuatu.

“Walaupun baru sebatas wacana, saya mendukung ide tersebut. Semoga saja ke depan dapat benar-benar terwujud,” ujar Faisal. (adv/al)

BONTANG – Mewakili warga Selambai, Kelurahan Loktuan dan sekitarnya, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mengeluhkan kondisi macet di Pelabuhan Loktuan saat kapal bersandar kepada Wali Kota Bontang.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Diungkapkan Politisi dari Partai Nasdem ini, setiap ada kapal bersandar di Pelabuhan Loktuan, maka kondisi macet tidak terelakkan. Lantaran lalu lintas penjemput penumpang maupun penumpang kapal itu sendiri yang berlalu lalang di pelabuhan menimbulkan kemacetan.

Aktivitas kemacetan di jalanan menuju pelabuhan dikatakannya luar biasa macet. Sehingga membuat warga sekitar pelabuhan terganggu.

“Setiap ada kapal kami merasa terganggu. Warga sekitar kesulitan keluar masuk wilayahnya. Bahkan toko-toko di pinggir jalan pun terimbas,” keluh Faisal.

Wali Kota Bontang menanggapi keluhan tersebut dengan mengatakan, pihaknya akan berusaha melakukan pembebasan lahan di sekitar pelabuhan. Hal itu menjadi solusi kemacetan yang terjadi saat kapal bersandar.

“Parkiran pelabuhan di perubahan ini kami akan lakukan apraisal pembebasan lahan. Ada beberapa yang akan kita apraisal untuk pembebasan lahan di pelabuhan. Lainnya seperti perbaikan folder, sekolah, pemakaman, dsb. Mudahan tahun depan bisa dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan semoga parkirannya semakin bagus,” jelas Basri. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyoroti pendataan warga miskin yang dirasa kurang maksimal. Khususnya pendataan warga miskin yang berada di kawasan pesisir Bontang.

Hal itu diungkapkannya saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, mengapa pendataan di kawasan pesisir dirasa kurang, lantaran masih banyaknya warga pesisir yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Pendataan warga di kampung-kampung pesisir tidak maksimal. Bantuan-bantuan pemerintah yang seharusnya bermanfaat buat masyarakat miskin belum terlalu dirasakan oleh warga pesisir,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota Bontang menanggapi sorotan tersebut, bahwa masalah kemiskinan selalu jadi perhatian bagi Pemkot Bontang. Namun begitu, pemkot menemui kendala terkait pendataan warga miskin ini. Lantaran data yang dipakai pemkot merupakan data dari Kementerian Sosial RI.

“Masalahnya kita gak punya kewenangan untuk pendataan secara objektif dan riil di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kriteria kemiskinan ini juga terkadang menjadi permasalahan sendiri. Karena menurutnya masih banyak orang yang sebenarnya mampu namun mengaku miskin.

“Coba lihat di kantor pos kalau ada yang antri bantuan pakai hape, pakai motor, karena ingin dapatkan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya,” ucap Basri. (adv/al)