BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengingatkan para Ketua RT 12,13,14, dan 15 di Kelurahan Bontang Lestari untuk memberitahukan warganya, agar tidak menjual tanahnya dengan harga murah.

Hal itu karena menurutnya, sudah ada NJOP yang mengatur dengan harga tanah di sana Rp 105 ribu per m².

“Tanah itu yang dulunya lapang, nanti akan berubah, nggak dibeli terus ya sudah. Nanti jadi bangunan, tembok atau bagaimana, itu nanti terasa sekali loh bedanya,” ujarnya.

Hal itulah yang menjadi alasan AH, sapaan akrabnya, mengundang para RT untuk ikut rembuk memikirkan nasib warga sekitar sana.

“Dari yang awalnya danau, pohon bakau, hilang nanti sudah, makanya RT harus berperan juga,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, jika tim penilai sosialisasi AMDAL melihat kondisi lapangan nanti, baiknya para RT ikut turun dan sampaikan jika nantinya tidak memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan, jangan sampai diterima, sekali lagi dampaknya akan ke warga.

“Dasar persetujuan itu dari masyarakat loh, jangan cuma satu dua masyarakat yang terlibat, itu tidak mewakili,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris menyoroti terkait harga tanah yang dijual warga Kelurahan Bontang Lestari khususnya kawasan yang diperuntukkan Industri dengan harga sangat murah hingga Rp 10 ribu per m². (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rapat terkait pembebasan lahan di wilayah Kawasan Industri Bontang (KIB) kembali dilaksanakan di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/7/24).

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mempimpin rapat tersebut didampingi Sekretaris Daerah Bontang, Aji Erlynawati untuk membahas AMDAL pembebasan lahan KIB, yang kemarin telah ditolak mentah-mentah karena isi yang belum lengkap terkait keuntungan bagi warga sekitar serta pemerintah.

AH sapaan akrabnya menjelaskan, kriteria teknis kawasan peruntukan Industri yakni wilayah yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan untuk wilayah Industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan tidak mengubah lahan produktif itu sendiri.

Ia menyayangkan jika wilayah tersebut mau dipihak ketigakan, jika Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) saja belum dibuat.

“Tahun 2017 sudah pernah kami ingatkan itu, malah DLH lagi dua kali dipanggil tidak datang” tegasnya.

Pihaknya berencana akan langsung bersurat kepada Pemkot Bontang, untuk lebih lanjut membahas kajian tersebut. Karena kawasan tersebut bukan akan dilepaskan begitu saja. Tapi harus tetap ada timbal balik antara perusahaan dengan pemerintah.

“Tidak bisa dilepaskan begitu, rugi kita. Harus ada akad di antara kita. Nanti itu masuk provinsi bukan masuk ke Bontang,” tambahnya.

Sekda Aji sangat setuju dengan keberlanjutan rapat ini, ia mengatakan bahwa Industri yang dibangun di Kota Bontang ini harus jelas.

“Kita harus buat panduan untuk itu, tidak sembarangan bisa berinvestasi di sini,” terangnya.

Ia ingin ada peraturan yang menyebutkan bahwa, investasi seperti apa yang dapat dibangun di Bontang, jangan sampai karena tidak ada penjelasan sebelum itu, investor sudah melakukan persentasi terus kita tolak.

“Yang jelas RPPLH sedang dalam kajian di Baperida,” jelasnya.

Ia merasa pemerintah memang harus memikirkan juga dampaknya, tidak hanya melulu soal proses, sehingga pihaknya akan segera memenuhi kebutuhan untuk keberlanjutan KIB. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris merasa kecewa terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, karena tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembebasan lahan Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang Lestari, Senin (15/7/24).

“Rapat pertama sudah tidak hadir, ini lagi, nanti rapat ketiga harus hadir kalau nggak saya ke sana,” ujarnya kesal.

Ia mengatakan, tidak tahu alasan DLH Provinsi tidak hadir dalam pembahasan ini, apakah berhalangan atau memang takut untuk menghadap ke DPRD Bontang.

AH panggilan akrabnya, mengungkapkan, bahwa Lingkungan Hidup sangat berperan dalam analisis pengembangan KIB, sehingga perlu adanya perhatian khusus sehingga dalam jangka panjang tidak akan merugikan.

“Rencana kami akan rapat lagi minggu depan, kita akan panggil lagi,” tambahnya.

Kehadiran mereka sangat penting karena merekalah yang akan melakukan persetujuan AMDAL, dan akan menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas di KIB.

Selain distribusi kepentingan ekonomi, sosial dan tenaga kerja, tapi isu lingkungan juga sangat penting. Karena pengembangan KIB bukan hanya kesejahteraan perusahaan dan pemerintah tapi juga kesejahteraan masyarakat. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Usai menghadiri sidang MK, Rabu (10/7/2024) lalu terkait gugatan Pemkot Bontang atas tapal batas wilayah Kampung Sidrap, DPRD Bontang meminta doa warga Bontang agar perjuangan bisa berhasil. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.

Agus Haris mengajak seluruh warga Bontang, untuk bisa bersama-sama mendoakan perjuangan warga Sidrap agar wilayahnya bisa masuk ke Kota Bontang.

“Saya ingin warga Kota Bontang, nantinya bisa mengadakan doa bersama,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024) kemarin.

Gugatan ini merupakan puncak dari 20 tahun proses yang telah ditempuh, lantaran hingga saat ini belum menemui titik terang.

Sidang yang seharusnya berlangsung pada 10 Juli 2024 kemarin, harus ditunda karena presiden belum siap menjawab materi uji Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Bahkan untuk sidang nantinya akan dilanjutkan pada 18 Juli 2024 mendatang.

AH sapaannya menyatakan, bahwa dukungan dan doa dari warga Bontang sangat dibutuhkan untuk saat ini, guna memperkuat semangat perjuangan warga yang berada di wilayah Sidrap.

“Ini perjuangan terakhir dari seluruh rangkaian perjuangan yang panjang, dengan memakan waktu hampir 20 tahun lamanya,” paparnya.

Perjuangan warga Sidrap telah mencapai puncaknya dengan penunjukan kuasa hukum oleh pemerintah, untuk memperjuangkan hak yang mereka miliki. Jika pun MK mengabulkan seluruh tuntutan yang telah diajukan, maka RT 19 hingga 25 akan resmi masuk ke dalam wilayah Pemkot Bontang.

Ataupun sebaliknya, jika tuntutan tersebut ditolak maka perjuangan panjang yang warga Sidrap miliki akan berakhir tanpa menghasilkan apapun. Sangat penuh harap warga Sidrap menunggu keputusan MK yang akan menentukan nasib mereka. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam beserta jajarannya menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, terkait sengketa tapal batas antara Bontang dan Kutai Timur.

Pihaknya hadir di sidang itu ingin agar MK bisa mengabulkan pernohonan Pemkot Bontang dalam kasus tersebut.

Andi Faiz sapaannya menyampaikan keinginan untuk Hakim MK dapat mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.

“Hingga saat ini belum ada keputusan dari MK, dikarenakan belum ada jawaban dari pemerintah pusat. Presiden RI pun belum siap memberikan keterangan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024) kemarin.

Andi Faiz ingin mengupayakan perjuangan kepentingan masyarakat Sidrap, agar bisa masuk ke wilayah Kota Bontang. Bahkan usai mengikuti sidang di MK, dirinya menyampaikan pentingnya penetapan tapal batas yang jelas. Agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah Sidrap.

“Tentunya, ketika nantinya wilayah Sidrap masuk ke Kota Bontang, pastinya pemerintah akan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tinggal di sana,” jelasnya.

Maka dari itu dirinya sangat berharap MK bisa mengabulkan uji materi yang telah diajukan, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi warga tapal batas di Sidrap. Sehingga apa yang warga di wilayah Sidrap inginkan, daerah mereka masuk ke dalam administrasi di Kota Bontang.

Hal ini juga akan mempermudah Pemkot Bontang untuk memberikan pelayanan dan alokasi anggaran bagi kebutuhan dasar masyarakat setempat. (Dwi/Adv).

Editor: Yusva Alam