BONTANG – Kembali marak kasus kekerasan fisik dan seksual kepada anak-anak. Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Tri Ismawati.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bontang harus benar-benar tidak membuat celah dalam penanganannya.

Diketahui, berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bontang, tercatat hingga Mei 2024 kekerasan pada anak dengan kekerasan fisik berada pada urutan pertama, sebanyak 16 kasus setelah kekerasan seksual sebanyak 13 kasus.

Kemudian kekerasan psikis 6 kasus, kekerasan hak nafkah anak 2 kasus, bulying 2 kasus, Anak Berhadapan dengn Hukum (ABH) 2 kasus dan seksual (pornografi) 2 kasus.

Padahal pada tahun 2023 lalu, kasus kekerasan tersebut sempat berkurang, “Data bisa bertambah kalau nanti sampai akhir tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa anak-anak masih rentan menghadapi kekerasan, yang terkadang datang dari orang terdekat. “Bisa jadi dari dalam rumah, lingkungan sekitar, maupun sekolahan,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa pengetahuan terkait pelaporan kekerasan sejak dini juga harus dilakukan kepada anak, jadi mereka dapat mengerti bahwa hal tersebut harus segera dilaporkan. Karena terkadang orang sekitar belum tentu peka terhadap keadaan anak tersebut. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Adrofdita menyoroti jumlah bonus yang diberikan kepada atlet disabilitas Bontang berbeda dengan jumlah bonus yang diberikan pada atlet biasa.

Ia menyebutkan, atlet disabilitas tersebut juga mengikuti ajang olahraga bergengsi dalam National Paralympic Committee (NPC) yang tingkatannya sama dengan Porprov dan sama-sama membawa nama daerah, namun jumlah bonus yang diterima oleh mereka berada di bawah nominal atlet pada umumnya.

“Peraih medali juara satu yang disabilitas bonusnya bisa setengah yang biasa, kenapa tidak sama atau paling tidak mendekati,” terangnya, Selasa (9/7/24).

Adrof membahas itu dalam konsultasi publik terkait Raperda Disabilitas. Oleh sebab itu dengan konsultasi publik itu diharapkan peran OPD untuk dapat menyetarakan dan memberdayakan para disabilitas.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Andi Parenrengi mengatakan, bahwa pihaknya meminta maaf jika ada diskriminasi tersebut, ia menyebutkan bahwa anggaran mereka belum mencukupi.

Namun, ia mengungkapkan akan ada SK yang mengajukan bahwa mereka akan melakukan pengadaan tambahan bonus di APBD perubahan, dan itu telah disetujui dengan total anggaran Rp 1.5 miliar.

“Insyallah di perubahan akan cair, sehingga tidak ada perbedaan di antara para atlet,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pembebasan lahan di Kelurahan Bontang Lestari menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris. Pasalnya tanah warga Loktunggul, Kelurahan Bontang Lestari sempat ditawar dengan harga Rp 10 ribu per m2 untuk dijual ke perusahaan.

AH pangglian akrabnya mengatakan, bahwa penawaran tersebut sangatlah rendah. Harga tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, sehingga pemerintah jangan sampai menyetujui hal tersebut.

“Keterlaluan kalau sampai ditawar segitu, kalau saya pemerintah saya akan menolak keras, harus!,” tegasnya saat diskusi dengan Badan Pertanahan, Dinas Perkim, DPMPTSP, Lurah Bontang Lestari dan Camat Bontang Selatan.

Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat di sana harus dijunjung tinggi. Pembelian tanah tersebut bukan hanya ganti rugi, tapi harus menjadi hak yang menguntungkan.

Adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) wilayah tersebut mencapai Rp 100 ribu per meternya. Sehingga ia menegaskan, agar pemerintah dapat memperjuangkan harga tersebut. Karena walaupun wilayah itu sudah ditetapkan sebagai kawasan industri bukan berarti bisa ditawar sejauh itu.

“Ini beli tanah kayak beli kacang saja, masih mahal harga ikan bawis sekilo daripada tanah,” contohnya.

Pemerintah Kota Bontang diminta untuk lebih peka dalam melindungi hak-hak masyarakat. Jangan sampai nantinya banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan sedikitnya kompensasi yang didapatkan.

“Kami minta pemerintah mengkaji ulang, masyarakat harus terlindungi dalam kajian tersebut,” tambahnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi II DPRD Kota Bontang bersama dengan PT Bontang Migas dan Energi (BME) mengadakan rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah, Senin (8/7/24) di Sekretariat DPRD Bontang.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PT BME dinilai tidak merinci.

Dalam Raperda tersebut tidak dijelaskan dengan rinci siapa pemilik saham dari PT tersebut, dan bagaimana pembagiannya. Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari masalah, jika ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

“Tidak ada dasarnya. Kemudian, jika ingin masuk tentang persentase saham, mereka tidak dijelaskan anggaran dasarnya,” jelasnya

Raperda yang diajukan juga merupakan perubahan dari Perda tahun 2012 dan 2019. Pada saat itu PT BME juga tidak melampirkan Raperda, oleh sebab itu ia meminta penjelasan apakah itu dokumen lama atau perubahan dari yang sebelumnya.

Ia meminta agar Perda tersebut dapat disempurnakan, karena ia ingin perda tersebut dapat bertahan lama, dan tidak terus menerus melakukan perubahan. Jika perda ini berhasil maka akan menjadi contoh bagi kota lain.

“Kalau berhasil kan kita bisa menjadi contoh, sehingga mereka dapat melakukan studi banding,” jelasnya.

Dalam Perda tersebut juga tidak menjelaskan apa tugas dari seorang direksi, bagaimana itu RUPS, tapi mereka menjelaskan bahwa itu nanti akan dibahas di anggaran dasar yang bersifat statis, berarti tergantung dari penguasa, dan bisa berubah-ubah.

Menanggapi hal tersebut, Supervisor Layanan Umum dan Legal PT BME, Bursan mengatakan, pihaknya akan segera memberikan lampiran baik secara langsung ataupun melalui soft copynya secara langsung kepada komisi II.

“Nanti pembahasan selanjutnya kami akan lampirkan dengan detail sebagai perbaikan,” tambahnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Adrofdita mengatakan, salah satu perusahaan terbesar di Kota Bontang, PT Pupuk Kaltim telah melakukan rekruitmen kepada masyarakat Bontang penyandang disabilitas. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konsultasi publik Peraturan Daerah (Perda) perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Selasa (9/7/24) di Sekretariat DPRD.

Ia mempertanyakan apakah hal tersebut dapat dilakukan juga oleh PT Badak NGL sebagai tindak lanjut perusahaan atas Perda yang akan ditetapkan tersebut.

“Kalau perda nanti diberlakukan, apakah 1 persen dari jumlah karyawan itu dapat dipenuhi, apakah ada keberatan atau mudah saja,” tanyanya.

Menanggapi pernyataan itu, Ravito, HRD Departmen PT BADAK NGL mengatakan bahwa perusahaan sendiri pasti akan mematuhi peraturan yang berlaku di Kota Bontang.

Sehingga apabila nanti ada keputusan dari undang-undang maupun perda yang sudah menetapkan suatu batasan, maka perusahaan akan berusaha untuk menyanggupi.

“Insyaallah pihak perusahaan akan mengikuti Perda terbaru, dan akan berusaha untuk melakukan perekrutan itu,” jelasnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang menghadirkan Tim Raperda konsultasi publik Kota Bontang terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Selasa (9/7/24).

Anggota Komisi I, Adrofdita mengatakan, Raperda ini merupakan tindak lanjut dari perda nomor 8 tahun 2016, yang cakupannya cukup luas serta kurang mendetail.

Tujuan Perda ini adalah penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara
penuh dan setara.

Kemudian menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Melindungi penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan segala bentuk tindak kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Terakhir, memastikan pelaksanaan upaya enghormatan, pemajuan, pelindungan
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya, untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara
optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wakil Ketua Komisi I, Tri Ismawati menyebutkan beberapa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik

Pelindungan dari Bencana, Habilitasi dan Rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan segala bentuk tindak kekerasan.

Kemudian penyelenggaraan dan fasilitas pendidikan juga ditetapkan, yakni program wajib belajar 12 tahun, fasilitasi mendapatkan ijazah kesetaraan, menyediakan beasiswa untuk disabilitas, fasilitasi pengadaan pelatihan guru pendamping disabilitas di sekolah.

Kemudian pendampingan karir untuk disabilitas yakni mengikuti keterampilan pelatihan kerja di lembaga kerja pemerintah daerah atau swasta, pemerintah daerah darah badan usaha milik daerah mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai yang bekerja, lalu perusahaan swasta wajib memperkerjakan 1 persen disabilitas dari jumlah pegawai yang bekerja .

“Diharapkan dengan adanya Raperda ini mewujudkan kedudukan dan hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk hidup maju, sejahtera, dan berkembang secara bermartabat dan adil tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat lain,” jelasnya (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam