BONTANG – Bawaslu Kota Bontang menggelar kegiatan Rapat fasilitas pengelolaan administrasi dan konsolidasi Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Bontang dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 di Hotel Bintang Sintuk pada 26 November 2022.

Kegiatan ini  menghadirkan Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Syahril.

Syahril menyampaikan mengenai reformasi birokrasi pada penyelenggara Kesekretariatan dalam Fasilitasi Pengawas Pemilu. Pentingnya Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan struktur dan sistem pemerintahan yang adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, netral dan yang paling penting adalah teguh akan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

“Reformasi birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk perbaikan strukturnya, organisasinya kemudian SDM-nya. Sekarang yang saya rasakan teman-teman yang menjabat sebagai ASN di Kota Bontang ini sudah orang-orang yang sudah luar biasa,” ujarnya

Reformasi birokrasi sendiri adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencapai good governance sebagai bentuk pembaharuan secara mendasar terhadap sistem pemerintahan yang meliputi SDM dan struktur organisasi dalam pemerintahan.

Terdapat 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Organisasi melalui penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana berupa kualitas pengelolaan arsip, SOP dan keterbukaan informasi publik, peraturan perundang-undangan agar tercapai harmonisasi dan ketertiban dengan teraturnya sistem tanpa ada yang tumpang tindih.

Selanjutnya ada mengenai sumber daya manusia yang profesional, pengawasan yang kuat terhadap segala bentuk aduan masyarakat maupun gratifikasi, akuntabilitas, pelayanan publik mengikuti standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dan terakhir mengenai mindset dam culture set aparatur.

jika hal-hal tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan menciptakan pola pikir, pola kerja maupun budaya kerja yang tereformasi dengan baik. Hal yang paling penting adalah perubahan terhadap mindset atau pola piker dari SDM ke arah yang lebih baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua Bawaslu Kota Bontang, ketua Panwascam dan seluruh staf Panwascam dari berbagai Kecamatan di Kota Bontang. (sc)

BONTANG – Bawaslu Kota Bontang menggelar kegiatan Rapat fasilitas pengelolaan administrasi dan konsolidasi Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Bontang dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 di Hotel Bintang Sintuk pada 26 November 2022.

Kegiatan ini  menghadirkan Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Syahril.

Syahril menyampaikan mengenai reformasi birokrasi pada penyelenggara Kesekretariatan dalam Fasilitasi Pengawas Pemilu. Pentingnya Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan struktur dan sistem pemerintahan yang adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, netral dan yang paling penting adalah teguh akan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

“Reformasi birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk perbaikan strukturnya, organisasinya kemudian SDM-nya. Sekarang yang saya rasakan teman-teman yang menjabat sebagai ASN di Kota Bontang ini sudah orang-orang yang sudah luar biasa,” ujarnya

Reformasi birokrasi sendiri adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencapai good governance sebagai bentuk pembaharuan secara mendasar terhadap sistem pemerintahan yang meliputi SDM dan struktur organisasi dalam pemerintahan.

Terdapat 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Organisasi melalui penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana berupa kualitas pengelolaan arsip, SOP dan keterbukaan informasi publik, peraturan perundang-undangan agar tercapai harmonisasi dan ketertiban dengan teraturnya sistem tanpa ada yang tumpang tindih.

Selanjutnya ada mengenai sumber daya manusia yang profesional, pengawasan yang kuat terhadap segala bentuk aduan masyarakat maupun gratifikasi, akuntabilitas, pelayanan publik mengikuti standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dan terakhir mengenai mindset dam culture set aparatur.

jika hal-hal tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan menciptakan pola pikir, pola kerja maupun budaya kerja yang tereformasi dengan baik. Hal yang paling penting adalah perubahan terhadap mindset atau pola piker dari SDM ke arah yang lebih baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua Bawaslu Kota Bontang, ketua Panwascam dan seluruh staf Panwascam dari berbagai Kecamatan di Kota Bontang. (sc)

BONTANG – Salah satu program yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) tahun ini adalah Pencatatan Keluarga 2022 (PK22). Program ini telah berjalan dengan menggelar PK22 di 11 Kelurahan di Kota Taman—julukan Kota Bontang.

Kesebelas kelurahan tersebut di antaranya Kelurahan Bontang Baru, Gunung Elai, Bontang Kuala, Guntung, dan Kelurahan Loktuan.

Lalu, Kelurahan Bontang Lestari, Berbas Pantai, dan Tanjung Laut, Belimbing, Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan.

Sub Koordinator Pengelolaan Data, Publikasi, Dokumentasi, dan KIE DPPKB Bontang, Andi Dwi Riyanto menjelaskan, program PK22 ini tidak hanya dijalankan oleh DPPKB Bontang, melainkan berjalan bersama DPPKB lainnya se-Indonesia.

“Program berjalan serentak sesuai instruksi pemerintah pusat,” jelas Andi singkat.

Andi kembali menjelaskan, PK22 memiliki tujuan mempercepat penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pendataan keluarga juga berfungsi untuk operasionalisasi Program Intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Kenapa hanya di 11 kelurahan saja. Karena 4 kelurahan lainnya sudah dinyatakan lengkap. Semoga cepat selesai,” ucap Andi.

Pendataan dilakukan by name by address, serta dilaksanakan oleh kader-kader KB di tingkat desa di bawah supervisi Petugas Penyuluh Lapangan PKB/PLKB.

“Kami optimis program ini cepat selesai seperti 2021 lalu. Bahkan sukses tercepat nomor satu tingkat Kaltim, dan nomor 7 tingkat nasional,” pungkasnya. (al/adv)

BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang punya cara untuk menangkal kenakalan remaja. Dengan melakukan pendampingan remaja di organisasi-organisasi kepemudaan.

Strategi tersebut diwujudkan DPPKB dengan membentuk beragam jenis organisasi kepemudaan. Dengan terbentuknya organisasi kepemudaan ini, diharapkan para remaja yang tergabung di dalamnya memiliki kegiatan positif dan produktif.

DPPKB membentuk organisasi kepemudaan mulai tataran tingkat sekolah, independen, hingga gerakan pramuka. Seperti PIK Remaja, Forum Anak Bontang, Forum OSIS Bontang, Saka Kencana, dan organisasi lainnya.

Kepala DPPKB Bontang, Bahauddin mengatakan, mencegah kenakalan remaja sejak dini sangatlah penting. Selain itu, pencegahan melalui organisasi juga akan memudahkan DPPKB mendampingi secara massal.

“Kita dampingi organisasi itu, agar mampu membina remaja yang menjadi anggota di dalamnya. Remaja binaan ini yang diharapkan mencegah diri dari kenakalan, bahkan mencegah rekan sejawatnya,” kata Bahauddin, beberapa waktu lalu.

Dilanjutkan Bahauddin, pemuda yang memiliki kegiatan positif serta produktif memiliki peran penting di tengah masyarakat. Mereka akan mampu menjauhi perilaku-perilaku negatif semacam narkoba, sex bebas, berjudi, hingga kegiatan mencoreng lainnya.

“Untuk itu penting adanya pendampingan dari Pemkot Bontang,” imbuhnya.

Ia menegaskan, Pemuda Bontang harus menjadi yang terbaik. Generasi dini harus didampingi, kemudian mereka akan mandiri menjauhi kenakalan yang berujung pada kerusakan masa depan. (al/adv)

BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang merupakan salahsatu dinas yang ikut memikirkan cara menurunkan kasus stunting di Kota Taman—julukan Kota Bontang. Lantaran angka stunting di Bontang masih cukup memprihatinkan.

Menurut survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementrian Kesehatan, angka stunting di Kota Bontang per Juli 2022 mencapai 20,21 persen. Presentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni 19,6 persen.

Salahsatu upaya yang dilakukan DPPKB dengan menggelar audit kasus dan manajemen stunting. Kali ini DPPKB bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Kaltim, guna mensukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan digelar di Ruang Pertemuan Hotel Grand Raodah 1 beberapa waktu lalu.

Kepala DPPKB Bontang Bahauddin mengatakan, pihaknya rutin melakukan audit dan manajemen penekanan angka stunting. Bahkan kegiatan ini terus masif dilakukan.

“Kasus semacam ini perlu dipecahkan bersama. Tidak hanya Dinkes, tapi kami dan stakeholder lainnya juga harus berperan aktif,” tegasnya.

Ditambahkannya, DPPKB Bontang cukup intens menggelar pertemuan-pertemuan semacam ini. Hal itu ditujukan khusus membahas stunting. Agar solusi dapat dipecahkan bersama-sama.

Dari kegiatan tersebut, diharapkan timbul kesadaran masyarakat, agar bisa memperhatikan pola asuh anak sejak dini. Bahkan saat masih berada di kandungan.

Misalnya, melakukan pengecekan berkala kesehatan, pola makanan bergizi bagi ibu hamil, serta anak bayi. Khususnya, masyarakat yang ada di pesisir menjadi konsen utama.

“Kami berharap dari kegiatan ini, dapat mendukung kelurahan agar dapat memberikan edukasi tentang pola asuh anak bagi orang tua, di wilayah yang akan menjadi titik utama,” pungkasnya.

Perlu diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun), akibat kekurangan gizi kronis. Mengakibatkan anak terlalu pendek untuk usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan, pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. (al/adv)

BONTANG – Bawaslu Kota Bontang pada 26 November 2022 mengadakan rapat fasilitas pengelolaan administrasi dan konsolidasi Sekretariat Panwaslu Kecamatan sekota Bontang dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 di Hotel Bintang Sintuk.

Dalam kegiatan kali ini salah satu narasumber yang dihadirkan adalah Tim Trainer Bota Edukasi Indonesia yang menyampaikan materi melalui beberapa games guna memperkuat kerjasama tim dan kepemimpinan dari kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kota Bontang.

Siti Marlina selaku Trainer Bota Edukasi menyampaikan bahwa pentingnya pemahaman yang benar mengenai kepemimpinan akan berguna bagi semua peserta rapat kedepannya

“Leader itu akan bertumbuh dengan tim dan yang perlu digaris bawahi adalah kita sebagai anggota tim yang kelak mungkin akan memimpin harus dapat memahami peran sebagai seorang leader,” ujarnya.

Beberapa games yang dimainkan adalah seperti tebak gerak, pembuatan yel-yel, pembuatan jembatan dari solasi dan sedotan serta beberapa permainan lainnya.

Tujuan dari games yang dimainkan adalah memberikan pemahaman secara langsung bagaimana untuk meningkatkan team work atau kerja sama tim, meningkatkan kepercayaan antara pemimpin dan anggota, meningkatkan pemahaman pentingnya cara penyampaian pesan, penangkapan pesan dan konfirmasi serta klarifikasi akan pesan yang ada agar terjadi integrasi dalam badan pengawasan Kecamatan Kota Bontang.

“Terkadang dalam berkomunikasi pasti ada miskomunikasinya. Yang perlu digaris bawahi adalah cara menyampaikan pesan harus benar dan jelas, cara menangkap pesan juga harus benar dengan menghargai teman dan anggota tim agar pesan tidak salah kita tangkap, dan kalau kita tidak tahu kita harus mengkonfirmasi agar apa yang kita tangkap tida mentah,” ujarnya.

Kegiatan ini selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya kerjasama, juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya untuk mengenal potensi diri guna membantu proses kerja sama tim ke depannya. Ketika setiap orang sudah mengenal potensi dirinya maka ketika ada pembagian tugas, setiap orang akan lebih mudah memahami peran masing-masing guna memperlancar pemilu tahun 2024. Dengan adanya kegiatan training ini juga semakin mempererat dan meningkatkan hubungan antar panwaslu kecamatan sekota Bontang. (sc)