SAMARINDA – Tidak semua jalan di Kaltim berstatus jalan provinsi (kewenangan provinsi). Sebagian merupakan kewenangan pusat atau status jalan nasional. Sebagian jalan yang rusak dan hancur adalah jalan nasional. Lantas apakah Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi berdiam diri dengan kondisi itu?

“Jalan nasional itu murni kewenangan pusat. Tapi Pak Gubernur tidak pernah berhenti berjuang meminta agar usulan Kaltim disegerakan. Apa yang beliau minta disegerakan? Ya, penanganan seluruh jalan nasional. Terutama yang rusak-rusak itu,” ungkap Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Ahad (27/11/2022).

Beberapa jalan nasional yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja dan banyak dikeluhkan antara lain jalur Sangatta – Kaliorang, Tenggarong (Kutai Kartanegara) – Barong Tongkok (Kutai Barat). Jalur Samarinda – Bontang, dan Bontang – Sangatta.

Perjuangan Gubernur Isran Noor agar pusat menyegerakan kemantapan jalan nasional di Kaltim dilakukan dalam banyak kesempatan. Salah satunya dalam forum para gubernur yang juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa. Begitu pun saat rapat-rapat bersama Presiden Joko Widodo.

Nanda menyebutkan, tidak sedikit dari permintaan Gubernur Isran Noor yang ditindaklanjuti pusat. Antara lain jalan pendekat Jembatan Pulau Balang dari sisi Balikpapan. Sekarang kelanjutan proyek jalan yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan melalui Jembatan Pulau Balang itu sudah diambil alih pemerintah pusat.

“Alhamdulillah. Itu kalau daerah sendiri yang melanjutkan pasti berat. Pembebasan lahan saja bisa mencapai Rp300 miliar. Belum lagi pembangunan fisik bisa mencapai Rp1 triliun lebih,” ungkap Nanda.

Pemerintah pusat juga terus melakukan perbaikan jalan Samarinda – Bontang dengan beton dan aspal. Sebagian besar kondisinya saat ini sudah lebih baik, meski sebagian masih dalam proses pekerjaan. Demikian pula untuk jalur ke Kutai Barat. Tahun ini APBN juga terus digelontorkan untuk peningkatan kualitas jalan di kawasan itu.

Beberapa waktu lalu sambung Nanda, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menyampaikan target 2024 jalan nasional di Kaltim 90 persen mantap. Posisi sekarang masih 82 persen.

“Jadi semua tidak ujug-ujug. Tapi disuarakan oleh Pak Gubernur. Sebab kalau menunggu daerah menyelesaikan sendiri, pasti sulit. Pak Gubernur itu terus berjuang untuk rakyatnya,” tegas Nanda.

Perhatian besar Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi juga diberikan untuk pembangunan jalan di kawasan perbatasan dengan membangun jalan dan puluhan jembatan.

“Untuk ruas jalan Tering (Kutai Barat) – Ujoh Bilang (Mahakan Ulu) total penanganan tahun 2019 – 2021 dalam bentuk perkerasan aspal 24,93 km, cut/fill dan timbunan pilihan 14,36 km. Kita juga bangun 6 jembatan panel,” jelas Nanda.

Total alokasi anggaran untuk penanganan 2019 – 2021 sisi Kutai Barat, pembangunan jalan sebesar Rp119,3 miliar dan pembangunan jembatan Rp23,2 miliar. Total Rp142,5 miliar.

Alokasi juga dikucurkan untuk pembangunan jalan dari Mahulu untuk ruas jalan Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai. Total penanganan jalan tahun 2015 – 2021 berupa cut/fill dan timbunan pilihan sepanjang 89,50 km. Total penanganan jembatan tahun 2015 – 2021 terdapat 20 titik (bailey) jembatan panel. (adpim/adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim membuat terobosan baru dengan dilaksanakannya launching Akselerasi Nilai-nilai Inti melalui Agen Perubahan (Aksi Mapan) yang dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Hotel Gran Senyiur, Senin (28/11/2022).

Acara dirangkai penganugerahan Employee of the Month Setdaprov Kaltim, dan kegiatan penguatan perencanaan menghadirkan Sekdaprov Sri Wahyuni dan Plt Kepala Bappeda Yusliando sebagai narasumber, dimoderatori Dr Moh Jauhar Effendi Widyaiswara BPSDM Kaltim.

“Saya memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih,” kata Sekda Sri Wahyuni yang mengharapkan Aksi Mapan agar terus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kongkret dan berkelanjutan.

Pada acara yang juga dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Hj Syarifah Alawiyah itu Employee of the Month diberikan kepada Maheza Jenar. PNS Golongan III-c pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dalam tugas pekerjaannya dinilai terbaik di bulan ini. Tupoksinya selama ini adalah menangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPPD dan LKPJ). “Saya tidak menyangka terpilih,” katanya singkat namun berjanji akan terus bekerja dengan baik.

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setdaptov Kaltim Inni Indarpuri di kesempatan itu menjelaskan, pemilihan Employee of the Month adalah salah satu output dari aksi perubahan yang dimulai dari terpetakannya permasalahan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim yang dihimpun sebagai sumbatan yang harus dicarikan solusinya.

“Pedoman dan Pembentukan Tim Penetapan Employee of the Month pada Ekosistem Agen Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, berupa Surat Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Nomor 893/11258/Adpim-I tanggal 11 November 2022,” jelasnya.

Persyaratan meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus yakni memiliki gagasan atau ide kreatif sebagai solusi masalah dalam pekerjaan sehari-hari.

Persyaratan lainnya, senantiasa menggali potensi diri dengan mengikuti bimbingan teknis/pelatihan, sharing session dan membagi pengalaman serta ide kreatif kepada lingkungan sekitarnya, bahkan di luar organisasinya.

Menurut Inni Indarpuri, Employee of the Month sebagai anggota Ekosistem Agen Perubahan Sektretariat Daerah Provinsi Kaltim merupakan katalis, pemberi solusi, penggerak perubahan, mediator, penghubung dan motivator, pendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja yang akan menjadi role model, contoh keteladanan dan menularkannya kepada pegawai lainnya di lingkungannya.

“Semoga dengan aksi perubahan Aksi Mapan ini terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju ASN yang berkinerja tinggi,” harapnya. (adpim/adv/dikominfokaltim)

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus meresmikan Gedung Detasemen Polisi Militer (Denpom) VI/1 Samarinda Jalan Slamet Riyadi, Senin (28/11/2022).

Peresmian dihadiri juga dilakukan oleh Komandan Pusat POM Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen TNI Tjandra Warsenanto Sukotjo bersama Gubernur Isran Noor dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo ditandai dengan pemotongan pita, diawali penandatanganan prasasti.

“Semoga ini pasti bermanfaat,” ucap Gubernur Isran Noor mengawali sambutannya, seraya mengapresiasi atas diresmikannya gedung bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim ini.

Pemerintah Provinsi Kaltim, tegas orang nomor satu Benua Etam ini, telah dan terus berkomitmen serta bekerja sama dengan pihak mana pun, termasuk instansi vertikal di daerah.

Walaupun diakuinya, dari segi peraturan perundang-undangan ada pembatasan dalam hal pemerintah daerah membantu instansi vertikal.

“Tapi kalau itu (membantu) tidak dilakukan pemerintah daerah, maka banyak fungsi-fungsi instansi vertikal yang kepentingannya untuk masyarakat di daerah, tidak berjalan secara optimal,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim juga kabupaten dan kota terus berkomitmen, bekerja sama dan membantu instansi vertikal di daerah.

“Baik dalam hal pembangunan fisik maupun infrastruktur, sehingga instansi vertikal mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal di daerah untuk mendukung kegiatan pemerintah dan masyarakat,” tegas mantan Bupati Kutai Timur ini.

Danpuspomad Letjen TNI Tjandra Warsenanto Sukotjo mengungkapkan rasa syukur dan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Gubernur Isran Noor atas dibangunnya Gedung Denpom VI/1 Samarinda.

“Kami menyampaikan salam hormat Bapak Gubernur dari Bapak Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Kami sudah lapor Sabtu kemarin ke Beliau, kalau kita akan berangkat ke Samarinda untuk peresmian Gedung Denpom ini,” ujarnya.

Menurut Jenderal Bintang Tiga ini, kehadiran jajaran Pomdam VI Mulawarman harus dirasakan positif oleh seluruh masyarakat Kaltim.

“Dibangunkannya markas Denpom Samarinda melalui anggaran Pemprov Kaltim ini menandakan masyarakat Kalimantan Timur menerima kehadiran Pomdam VI Mulawarman ditengah-tengah mereka,” ucapnya, seraya memerintahkan seluruh jajaran dan prajurit Pomad untuk mengabdikan diri bagi kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan masyarakat Kaltim.

Gedung Denpom VI/1 Samarinda dibangun menggunakan dana APBD Kaltim selama 2 tahun anggaran sebesar Rp16,68 miliar berdiri dilahan 4.157 m2 dengan luas bangunan 1.044 m2 berlantai 3, terdiri basement, kantor, ruang tahanan dan pos jaga serta fasilitas pendukung lainnya.

Peresmian Gedung Denpom VI/1 Samarinda dirangkai penganugerahan dan pengukuhan Warga Kehormatan Keluarga Polisi Militer kepada Gubernur Isran Noor oleh Danpuspomad Letjen TNI Tjandra Wibowo Sukotjo dengan menyerahkan piagam serta pin.

Hadir jajaran Forkopimda Kaltim, Wali Kota Samarinda H Andi Harun, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Dendi Suryadi, Kabinda Kaltim Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli, Sekkot Samarinda Hero Mardanus, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda serta tokoh masyarakat dan swasta. (adpim/adv/diskominfokaltim)