Beranda blog Halaman 85

Otorita IKN dan BI Latih Pelaku UMKM Kuasai Pemasaran Digital

0
Pelaku ekonomi kreatif di delineasi IKN mengikuti pelatihan pemasaran digital dan transaksi non-tunai di KIPP Nusantara. Foto: Dok. Otorita IKN

NUSANTARA – Puluhan pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) mengikuti pelatihan pemasaran digital dan transaksi non-tunai yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Otorita IKN dan Bank Indonesia guna meningkatkan kemampuan pelaku usaha lokal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem transaksi digital.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mulai dari penggunaan QRIS, pencatatan keuangan digital, hingga strategi pemasaran produk melalui marketplace dan media sosial.

Kepala Sekretariat Kerja Bersama (SKB) Bank Indonesia IKN, Aswin Gantina, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha di era saat ini, termasuk di kawasan Nusantara.

“Bank Indonesia telah menerapkan inovasi di sistem pembayaran melalui QRIS. Semua pembayaran atau transaksi oleh UMKM bisa dilakukan menggunakan QRIS. Jadi tidak perlu lagi menggunakan uang tunai,” ujarnya.

Menurut Aswin, penggunaan QRIS memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha, mulai dari menghindari peredaran uang palsu hingga membantu pencatatan transaksi menjadi lebih rapi dan modern.

“Dengan QRIS keuntungannya sangat banyak, misalnya menghindari uang palsu, pencatatan menjadi jauh lebih rapi, serta kekinian,” katanya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Pahlirungi, menegaskan pembangunan Nusantara tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif dan UMKM harus dipersiapkan agar mampu tumbuh bersama perkembangan IKN sebagai kota modern berbasis teknologi.

“Otorita IKN tidak hanya melakukan pembangunan fisik, tetapi sumber daya manusianya juga kita bangun,” ujarnya.

Muhsin mengatakan Otorita IKN berkomitmen terus mendampingi pelaku ekonomi kreatif agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar melalui platform digital.

“Otorita IKN akan mendampingi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sampai mereka betul-betul bisa menjadi pemain, bukan hanya penonton,” tegasnya.

Pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing pelaku usaha lokal di tengah perkembangan ekonomi kawasan Nusantara.

Selain meningkatkan kualitas produk, pelaku usaha juga didorong memahami pengelolaan usaha modern, termasuk transaksi digital dan strategi pemasaran berbasis internet agar mampu menjangkau pasar lebih luas. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

PPU Mulai Bergerak Benahi Sungai dan Bendungan Hadapi Ancaman Air

0
Bupati PPU, Mudyat Noor, saat diwawancarai terkait penanganan sumber daya air. Foto: Deddypz/MKN

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani persoalan banjir hingga krisis air bersih yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan persoalan sumber daya air kini menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.

“Alhamdulillah respons dari BWS sangat baik. Kita terus berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada, khususnya terkait banjir dan ketersediaan air bersih,” ujarnya.

Menurut Mudyat, persoalan air di PPU saat ini tidak hanya berkaitan dengan banjir musiman, tetapi juga rendahnya debit air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di beberapa wilayah.

Selain itu, kebutuhan irigasi pertanian juga disebut terus meningkat seiring aktivitas pertanian masyarakat.

“Ini saling berkaitan. Kita tidak hanya bicara banjir, tapi juga bagaimana menjamin ketersediaan air bersih dan mendukung irigasi pertanian masyarakat,” katanya.

Pemkab PPU bersama BWS kini mulai melakukan penanganan di sejumlah titik rawan. Kawasan Lawe-Lawe menjadi wilayah awal yang mendapatkan penanganan sebelum program dilanjutkan ke Labangka hingga Sungai Riko.

Langkah yang dilakukan meliputi normalisasi sungai dan penguatan sistem sumber daya air guna mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga suplai air bersih.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan kapasitas bendungan kepada BWS agar daya tampung air dapat diperbesar.

Usulan tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat, sementara ancaman kekurangan air masih terjadi di sejumlah kawasan.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga mencerminkan tantangan infrastruktur dasar di daerah penyangga IKN yang masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari banjir hingga keterbatasan akses air bersih.

Karena itu, Pemkab PPU menilai sinergi antara pemerintah daerah, BWS, hingga pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sumber daya air secara bertahap dan berkelanjutan.

“Harapannya daya tampung air meningkat dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

DPMPTSP Bontang Catat Ribuan Pengajuan NIB Tiap Tahun, Mayoritas Pelaku UMKM

0
Kantor DPMPTSP Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mencatat, pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) masih didominasi pelaku usaha mikro dan kecil.

Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, mengatakan jumlah pengurusan NIB setiap tahun berkisar antara 2.000 hingga 3.000 permohonan.

“Dari ribuan pemohon paling banyak usaha mikro yang membuat pengajuan NIB,” katanya.

Ia menilai tingginya minat pengurusan NIB tidak lepas dari berbagai persyaratan administrasi bantuan pemerintah, yang kini mewajibkan pelaku usaha memiliki legalitas usaha resmi.

Selain itu, sistem perizinan berbasis digital yang diterapkan pemerintah juga membuat proses pendataan usaha menjadi lebih detail dan terukur.

Ia mengatakan, saat ini pemohon wajib melampirkan titik lokasi usaha menggunakan peta poligon beserta alamat lengkap saat mengurus NIB.

“Sekarang usaha harus benar-benar jelas titik lokasinya dan alamatnya lengkap. Jadi tidak bisa asal buat NIB,” ujarnya.

Dia menjelaskan, aturan tersebut diterapkan agar data usaha yang terdaftar benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan.

Walaupun sistem pelayanan seluruhnya dapat dilakukan secara online, DPMPTSP tetap menyediakan bantuan langsung bagi masyarakat yang belum memahami mekanisme digital. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Brace Peralta dan Aksi Heroik Nadeo Bawa Pesut Etam Menang Dramatis

0
Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata kembali menjadi tembok kokoh di pertandingan. Foto: Instagram Borneo FC

SAMARINDA – Borneo FC Samarinda sukses meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United dalam laga panas Liga 1 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (11/5/2026) malam.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal hingga akhir laga. Duel kedua tim diwarnai aksi saling balas gol, intervensi VAR, hingga sejumlah penyelamatan penting dari kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata.

Kemenangan tersebut membuat Pesut Etam kini mengoleksi 75 poin dan menempel ketat Persib Bandung di papan atas klasemen sementara Liga 1.

Memasuki babak kedua, pelatih Borneo FC Pieter Huistra melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Kaio Nunes dan Komang Teguh menggantikan M. Sihran serta C. Santos.

Pergantian itu langsung memberi dampak besar bagi permainan Borneo FC.

Pada menit ke-49, Mariano Peralta mencetak gol penyeimbang lewat aksi individu dan tendangan keras yang gagal diantisipasi kiper Bali United. Skor berubah menjadi 1-1.

Momentum pertandingan kemudian berubah semakin panas. Bali United beberapa kali memperoleh peluang emas, namun berhasil digagalkan Nadeo Argawinata.

Pada menit ke-51, ke-55, hingga menit ke-63, Nadeo tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Borneo FC tetap bertahan dalam laga.

Puncak drama terjadi pada menit ke-69 ketika wasit meninjau VAR akibat dugaan handsball Bagas Adi di kotak penalti.

Setelah pemeriksaan VAR, wasit menunjuk titik putih untuk Borneo FC.

Mariano Peralta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-74 dan membawa Borneo FC berbalik unggul 2-1.

Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Dua menit berselang, Bali United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol bunuh diri Caxambu setelah kemelut di depan gawang.

Borneo FC kembali menunjukkan mental kuat. Pada menit ke-78, Juan Villa sukses mencetak gol kemenangan setelah menerima umpan matang dari Kaio Nunes.

Gol tersebut memastikan kemenangan dramatis 3-2 bagi Pesut Etam.

Laga semakin menegangkan di 10 menit terakhir. Borneo FC sebenarnya sempat mencetak dua gol tambahan melalui Obieta pada menit ke-80 dan Juan Villa pada menit ke-90.

Namun kedua gol itu dianulir VAR karena posisi offside.

Di masa injury time tujuh menit, Borneo FC juga harus kehilangan Alfarezi Buffon akibat cedera salah tumpu dan digantikan Ardi Idrus.

Meski terus ditekan Bali United hingga akhir pertandingan, lini pertahanan Borneo FC yang dipimpin Ahmad Agung berhasil menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Borneo FC dalam persaingan perebutan gelar juara Liga 1 musim 2025/2026. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Kutai Barat Masuk Tiga Besar Kaltim dalam Perlindungan Pekerja Rentan

0

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dan perlindungan pekerja rentan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan berlangsung di Ruang Rapat Koordinasi Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (11/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan itu Plt Kepala Disnakertrans Kutai Barat Welsi, Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Edhardus Pontus, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Disnakertrans Kubar Welsi menyampaikan program perlindungan pekerja rentan di Kutai Barat mengalami peningkatan signifikan.

Pada tahun 2025, jumlah pekerja rentan yang telah tercover program BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 5.000 orang. Kemudian melalui APBD Perubahan, terdapat tambahan sekitar 7.000 peserta yang sebelumnya belum teranggarkan.

“Atas capaian tersebut, Kabupaten Kutai Barat berhasil masuk 10 besar wilayah di Kalimantan dalam pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menempati peringkat ketiga di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp1,137 miliar dengan sekitar 4.651 peserta dibiayai melalui APBD murni dan sekitar 7.000 peserta melalui APBD Perubahan.

“Pada tahun 2026, jumlah pekerja rentan yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Barat tercatat mencapai sekitar 27.000 jiwa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko kerja.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin saat menyampaikan sambutan dalam rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat. Foto: Istimewa

“Dengan adanya program-program BPJS, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya, mulai dari pembiayaan pengobatan dan perawatan medis, biaya kecelakaan kerja, santunan kematian hingga beasiswa bagi keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Bupati juga mengimbau seluruh pihak agar bersama-sama mendukung percepatan target Universal Coverage Jamsostek di Kutai Barat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya masyarakat sektor informal yang rentan terhadap risiko pekerjaan.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko pekerjaan,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Bupati Frederick Edwin menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada ahli waris penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Tim SAR Gabungan Evakuasi Sopir Truk yang Terjepit di Balikpapan

0
Proses evakuasi sopir truk yang terjepit usai kecelakaan di Jalan Siaga, Balikpapan. Foto: Istimewa

BALIKPAPAN – Sebuah truk bermuatan plastik dan tabung LPG terguling di kawasan Jalan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, Senin (11/5/2026) sekitar pukul 20.30 Wita.

Diduga truk tersebut tidak kuat menanjak sehingga mundur dan akhirnya terguling di badan jalan.

Akibat kejadian tersebut, sopir bernama Aswar mengalami luka serius dan tubuhnya terjepit di bagian kabin kendaraan sehingga memerlukan proses evakuasi dari tim SAR gabungan.

Komandan Regu Basarnas Balikpapan, Sianturi, mengatakan sebelum proses evakuasi dilakukan, petugas terlebih dahulu melakukan asesmen untuk memastikan kondisi korban sekaligus menghindari risiko korban semakin terjepit.

“Petugas kemudian menggunakan alat ekstrikasi berupa rescue cutting dan rescue spreader untuk mengangkat bagian kendaraan secara perlahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan bantuan balok penahan agar posisi kendaraan tetap stabil selama penyelamatan berlangsung.

Dengan bantuan alat tersebut, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari bawah kendaraan dalam waktu sekitar lima menit.

“Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung diberikan pertolongan pertama dan bantuan oksigen sebelum dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” jelasnya.

Kondisi lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi dan posisi kendaraan yang melintang di jalan.

Namun setelah korban berhasil diselamatkan dan proses penanganan selesai dilakukan, arus lalu lintas perlahan kembali normal. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Brantas Abipraya Janji Bayar Besok, Truk Vendor Akhirnya Digeser

0
Dump truck yang digunakan memblokade jalan Bendungan Sepaku Semoi dipindahkan ke lokasi parkir bekas proyek usai vendor mengaku mendapat kepastian pembayaran dari PT Brantas Abipraya. Foto: Jufriansyah/MKN

NUSANTARA – Dua dari empat vendor yang melakukan aksi blokade jalan Bendungan Sepaku Semoi akhirnya membuka akses jalan usai mengaku mendapat kepastian pembayaran dari PT Brantas Abipraya (Persero), Senin (11/5/2026) malam.

Kabar tersebut diterima vendor sekitar pukul 19.35 Wita melalui sambungan telepon dari pihak manajemen Brantas Abipraya.

Owner PT Borneo Rent Nusantara (BRN), Rinif Ade Saputra, mengatakan keempat vendor mendapat informasi bahwa pembayaran sebagian tagihan akan dilakukan pada Selasa (12/5/2026).

“Ini ada perkembangan Bang, kami sudah ditelepon Brantas. Besok ada pembayaran. Meski tidak semua lunas,” ujarnya.

Menurut Ade, komunikasi dilakukan oleh pihak manajemen Brantas Abipraya yang disebut bernama Reza serta Project Manager PT Brantas Abipraya, Gerson Simbolon.

Dalam komunikasi tersebut, vendor juga diminta menggeser dump truck roda 10 yang sebelumnya memblokade akses keluar masuk Bendungan Sepaku Semoi.

“Kami diminta menggeser truk. Oke kami iyakan. Tapi kalau sampai lewat tengah hari Brantas meleset, ya kami kembalikan lagi truk ke posisi semula,” tegasnya.

Sementara itu, rencana pelayangan somasi terhadap PT Brantas Abipraya yang sebelumnya disiapkan para vendor dipastikan dibatalkan sementara.

“Sudah sepakat sama Bang Sony tidak usah pakai somasi karena takutnya nanti dijanjikan seperti dulu lagi dan molor-molor terus,” katanya.

Senada dengan Ade, vendor material alam Jufriansyah mengatakan dump truck yang sebelumnya digunakan memblokade akses bendungan kini telah dipindahkan ke area aman.

“Kami pindahkan ke dalam lokasi parkir,” singkatnya.

Sebelumnya, empat vendor lokal berencana melayangkan somasi kepada PT Brantas Abipraya (Persero) akibat tagihan pekerjaan yang belum dibayar selama dua hingga empat tahun dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Aksi pemortalan sempat dilakukan menggunakan dump truck roda 10 yang diparkir melintang di akses utama Bendungan Sepaku Semoi.

Pantauan di lokasi sebelumnya pada pukul 16.15 Wita, dump truck masih bertahan memblokade akses jalan sebelum akhirnya dipindahkan usai adanya perkembangan komunikasi pembayaran dari pihak perusahaan. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

ASN Tetap Wajib Disiplin Meski WFH Setiap Jumat

0
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi. Foto: Hanafi

SAMARINDA — Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang kini diterapkan secara nasional memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional kantor, khususnya penggunaan listrik dan air.

Berdasarkan kebijakan terbaru tahun 2026, pemerintah menetapkan Work From Home (WFH) secara nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk efisiensi energi dan mobilitas serta berlaku di instansi pusat maupun daerah.

Menurut Ririn, meski ASN bekerja dari rumah atau secara fleksibel, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.

Pegawai tetap diwajibkan siap bekerja, menghadiri rapat daring hingga turun ke lapangan apabila diperlukan.

“Cukup signifikan dampaknya untuk penghematan listrik dan air. Tapi tidak mengurangi efektivitas kerja karena teman-teman tetap standby dan bekerja sesuai tugasnya,” ujarnya.

Ririn menjelaskan penerapan work from anywhere bukan berarti pegawai bebas tanpa pengawasan.

Seluruh ASN tetap harus mematuhi aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan WFH nasional setiap Jumat.

Ia menegaskan disiplin menjadi poin utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

ASN harus tetap mudah dihubungi dan siap apabila sewaktu-waktu ada agenda mendadak seperti rapat pembahasan anggaran, audiensi hingga kebutuhan dukungan data saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau memang sulit dihubungi atau tidak responsif tentu ada warning. Karena konsepnya tetap bekerja, hanya tempat kerjanya yang fleksibel,” katanya.

Selain itu, WFH juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan rapat evaluasi internal, monitoring target kerja, serta koordinasi antarbidang melalui platform daring seperti Zoom Meeting.

Meski demikian, pelaksanaan WFH masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait jaringan internet dan aplikasi absensi online yang terkadang mengalami gangguan.

“Masih tahap penyesuaian dan uji coba. Kadang ada kendala jaringan atau aplikasi absensi, tapi secara umum tetap berjalan,” jelasnya.

Ririn menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah lebih dulu menginisiasi pola kerja fleksibel sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara nasional oleh pemerintah pusat.

Dinas Pariwisata Kaltim pun menyatakan mendukung penerapan WFH setiap Jumat selama pelaksanaannya tetap menjaga produktivitas ASN dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

KONI Kubar Diminta Bergerak Cepat Hadapi Porprov Kaltim di Paser

0
Ketua KONI Provinsi Kaltim Rusdiansyah Aras saat dikonfirmasi pewarta di Kutai Barat. Foto: Ichal/MK

SENDAWAR – Ketua KONI Provinsi Kaltim, Rusdiansyah Aras, menegaskan kepengurusan baru KONI Kutai Barat harus segera bergerak cepat mempersiapkan atlet dan strategi menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026 mendatang.

Hal itu disampaikan Rusdiansyah usai menghadiri Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kutai Barat di Hotel Sidodadi, Senin (11/5/2026).

Sedikitnya 54 peserta menghadiri Musorkablub tersebut, terdiri dari 46 pengurus kabupaten cabang olahraga (cabor), delapan pengurus KONI Provinsi Kaltim, peninjau, serta perwakilan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Rusdiansyah turut mengapresiasi kinerja Lidwina selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kutai Barat karena dinilai cepat melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon ketua definitif.

Menurutnya, dengan telah terpilihnya Alsiyus sebagai Ketua KONI Kutai Barat yang baru, maka fokus selanjutnya adalah mempersiapkan organisasi dan atlet menghadapi Porprov.

“Ia mengingatkan bahwa kepengurusan baru nantinya akan menghadapi tantangan besar menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026 mendatang,” ujar Rusdiansyah Aras.

Ia menyebut waktu persiapan yang tersisa cukup singkat sehingga seluruh pengurus harus segera bekerja menyusun program pembinaan dan pemetaan kekuatan atlet.

Lebih lanjut, Rusdiansyah menegaskan target KONI Kaltim kepada Kutai Barat cukup jelas, yakni meningkatkan posisi klasemen Porprov dari peringkat ketujuh menjadi lima besar tingkat Provinsi Kaltim.

“Target kita jelas, Kutai Barat harus mampu meningkatkan peringkat dari posisi ketujuh menuju lima besar tingkat Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.

Menurutnya, target tersebut bukan hal mustahil apabila seluruh pengurus cabang olahraga mampu membangun kekompakan serta fokus melakukan pembinaan atlet sejak dini.

Musorkablub KONI Kutai Barat kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol persatuan dan komitmen seluruh insan olahraga Kutai Barat dalam menyongsong kepengurusan KONI yang baru dan lebih berprestasi. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Nadiem Sebut Tiap Bulan “Rugi” Selama Jadi Menteri

0
Nadiem Makarim, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Foto: Fajri/Media Kaltim

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengaku kondisi finansialnya justru terus menurun selama menjabat sebagai menteri.

Pengakuan itu disampaikan saat dirinya menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menyoroti pemberian tambahan penghasilan kepada sejumlah staf khusus menteri yang disebut berasal dari dana pribadi Nadiem. Nama Jurist Tan dan Fiona turut disebut dalam pemeriksaan tersebut.

Jaksa mempertanyakan apakah pemberian tambahan uang kepada para staf khusus itu berkaitan dengan peran mereka dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Menanggapi hal tersebut, Nadiem membenarkan tambahan penghasilan itu memang berasal dari kantong pribadinya dan diberikan secara rutin selama para staf khusus bekerja mendampinginya di kementerian.

“Ini bukan sesuatu yang saya tutup-tutupi. Ini adalah tambahan dari uang saya pribadi yang saya berikan selama lima tahun mereka menjabat. Tidak pernah berubah jumlahnya dan selalu konsisten tiap bulan,” ujar Nadiem di hadapan majelis hakim.

Dalam sidang itu, jaksa juga menanyakan soal besaran gaji yang diterima Nadiem selama menjadi menteri. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti nominal penghasilannya sebagai pejabat negara.

“Berapa gaji menteri, Pak?” tanya jaksa.

“Saya tidak ingat, Pak Jaksa,” jawab Nadiem.

Jaksa kemudian kembali mendalami jawaban tersebut dengan mempertanyakan bagaimana dirinya bisa lupa terhadap gaji selama lima tahun menjabat di kabinet.

“Selama lima tahun saudara tidak ingat gaji saudara?” cecar jaksa.

“Karena saya bekerja bukan untuk gaji,” kata Nadiem.

Dalam keterangannya, Nadiem menjelaskan dirinya masih memiliki sumber kekayaan lain di luar penghasilan sebagai menteri. Ia mengatakan aset yang dimiliki berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).

“Saya tidak punya sumber kekayaan lain di luar saham saya di PT AKAB,” ujarnya.

Nadiem juga menegaskan dirinya tidak pernah terlalu memperhatikan gaji sebagai menteri. Bahkan, ia mengaku secara finansial justru mengalami kerugian selama berada di pemerintahan.

“Bukan tidak mau, Pak. Saya tidak ingat. Jujur karena saya tidak pernah melihat gaji saya. Yang sudah jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri. Tidak ada penghasilan. Jadi uang saya pasti turun terus,” tutur Nadiem.

Perkara yang menjerat Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Program tersebut disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun.

Selain Nadiem, perkara itu juga menyeret sejumlah nama lain, di antaranya mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, mantan Direktur SMP Mulyatsyah, serta mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief. Sementara itu, eks staf khusus Nadiem, Jurist Tan, masih buron hingga kini. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S