SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-49. Ada empat agenda dalam rapat tersebut, salah satunya pengumuman penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra sisa masa jabatan 2019-2024.

“Pengumuman PAW anggota DPRD Kaltim Mashari Rais digantikan oleh A. Komariah . Hal itu sudah menjadi kesepakatan mereka berdua sebelum menduduki kursi DPRD dan sudah mengikuti prosedur dari Kemendagri,” kata pimpinan rapat , Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji di Samarinda, Senin (14/11).

Ia mengatakan, agenda pelantikan A. Komariah akan ditetapkan setelah diterbitkannya SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk saat hanya penyampaian pengumuman tentang PAW DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra sisa masa jabatan 2019-2024.

Sebelumnya Seno Aji, pada Rapat Paripurna ke-49 itu menyampaikan rapat menggelar empat agenda yakni pertama, pengesahan revisi kegiatan DPRD Provinsi Kaltim masa sidang III Tahun 2022. Kedua, pembacaan surat keputusan penetapan pembahas perubahan peraturan DPRD Provinsi Kaltim tentang tata beracara, kode etik dan tata tertib.

Ketiga, pengumuman penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra dan ke empat penyampaian laporan.

Pada Rapat Paripurna tersebut, sekretaris dewan, Muhammad Ramadhan membacakan pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Provinsi Kaltim masa sidang III tahun 2022, pembacaan SK pembahas perubahan peraturan DPRD Kaltim tentang tata beracara, kode etik dan tata tertib.

Kemudian menetapkan pergantian antar waktu anggota DPRD serta penyampaian laporan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim terhadap Propemperda tahun 2022 dan Propemperda tahun 2023.

Sementara dalam Rapat Paripurna tersebut penyampaian laporan Bapemperda langsung dibacakan Ketua Bapemperda Rusman Ya’qub. (adv/dprdkaltim)

SAMARINDA – DPRD dan Pemprov Kaltim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna ke-50, Senin (14/11/2022) malam. APBD Kaltim disetujui senilai Rp 17,2 triliun.

Jumlah itu terdiri dari sumber pendapatan direncanakan sebesar Rp 13,99 triliun, dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 8,04 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 5,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13,85 miliar. Kemudian, penerimaan pembiayaan pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 3,2 trillun.

Sementara, pengeluaran yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 17,2 triliun. Pengeluaran melalui belanja daerah sebesar Rp 17,03 triliun yang telah direncanakan.

Menanggapinya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, mengatakan besaran APBD Kaltim 2023 tersebut patut diapresiasi. Hal ini menandakan kinerja Pemprov Kaltim dalam menggenjot pendapatan daerah sudah optimal. Hanya saja menurutnya ada beberapa catatan yang juga harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim.

“Berarti pendapatan daerah bagus, tetapi ada pendapatan Silpa yang cukup besar Rp 1,65 triliun berarti tidak terserap, itu ada masalah, nanti kita coba tanyakan. Banyak hal yang tidak bisa saya sebut satu persatu,” ucap politisi Golkar ini.

Lebih lanjut ia meminta pada tahun anggaran 2023 ada pembenahan yang dilakukan Pemprov Kaltim, agar serapan anggaran optimal dengan memperhatikan sejumlah catatan yang dilayangkan melalui interupsi sejumlah legislator Karang Paci.

“Kita berharap seperti yang disampaikan teman-teman dalam paripurna diadakan lelang awal. Karena masalah waktu, kondisi cuaca, bisa berpengaruh kepada pembangunan yang tidak tepat waktu dan terjadi Silpa, kedepan mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang mengapresiasi DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah membahas mendalam APBD 2023 hingga akhirnya dapat disetujui senilai Rp 17,2 triliun.

Ia mengklaim bahwa besaran APBD 2023, adalah yang tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan Bumi Etam. Dengan nilai tersebut ia mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim.

“Kalau saya salah coba di cek, seingat saya dulu pernah Rp 15 triliun tertinggi, lalu turun naik. Sekarang Rp 17 triliun terbesar sepanjang sejarah. Harapan kita anggaran besar ini semoga bermanfaat serta mensejahterahkan untuk masyarakat,” kata mantan legislator DPR RI tersebut.

Namun menurut Hadi, besaran APBD Kaltim 2023 belum cukup untuk ikut serta dalam upaya menunjang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sehingga ia mendorong pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau proyek investasi skala besar.

“Rp 17 triliun tetap kecil dibanding provinsi kita yang luas, oleh karena itu kita berharap tetap bantuan dari pusat dalam bentuk DAK. Proyek-proyek investasi yang besar, karena kita ‘kan menjadi IKN. Kalau bicara IKN Rp 17 triliun tidak ada apa-apanya,” jelasnya.

“Tapi kita tetap bersyukur, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembangunan di kabupate/kota di daerah-daerah yang memerlukan anggaran,” sambungnya.

Tak luput ia menyatakan, catatan dari DPRD Kaltim terkait realisasi PAD, hingga dorongan untuk melakukan lelang lebih awal agar realisasi serapan anggaran optimal, akan menjadi perhatian khusus Pemprov Kaltim dibawah pimpinan Isran-Hadi.

“Saya dari dulu ingin begitu (lelang diawal), cuman ada persoalan dari pusat mengenai proses atau sistem, kalau prinsip saya lebih cepat lebih baik,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)

SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke – 49 masa sidang 2022 dengan agenda pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Kaltim masa sidang III tahun 2022, pembacaan surat keputusan penetapan pembahas perubahan peraturan DPRD Kaltim tentang tata beracara, kode etik dan tata tertib, dan pengumuman penggantian antar waktu Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi partai Gerindra sisa masa jabatan 2019-2024, serta penyampaian laporan Bapemperda DPRD Kaltim terhadap Propemperda tahun 2022 dan penyampaian Propemperda tahun 2023, Senin (14/11).

Memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo. Seno Aji mengatakan bahwa seluruh Fraksi-fraksi DPRD Kaltim telah menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap nota penjelasan perubahan peraturan DPRD Kaltim tentang tata beracara, kode etik dan tata tertib dan telah disepakati bersama pada rapat paripurna sebelumnya, bahwa pembahasnya yaitu kepada badan yang membidangi.

“Dan terkait dengan agenda pengumuman pengganti antar waktu Anggota DPRD Kaltim sebagaimana tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum, DPRD Kaltim nomor 676/py.03-sd/64/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal penggantian antar waktu Anggota DPRD Kaltim dari partai Gerindra,” sebut Seno Aji.

Seno Aji berharap, Bapemperda dan Badan Kehormatan yang membidangi dapat segera bekerja menyelesaikan perubahan peraturan DPRD Kaltim tersebut. “Dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi kondisi saat ini demi menjalankan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.

Selanjutnya, Rusman Yaqub selaku Ketua Bapemperda dalam penyampaian laporan mengatakan, sebagai bahan evaluasi bersama, bahwa capaian indeks demokrasi provinsi Kaltim dalam kelompok penetapan Perda masih dalam kategori rendah. Hal itu disebabkan capaian penyelesaian pembahasan Ranperda yang masuk dalam Propemperda pada setiap tahunnya tidak sesuai target yang ditetapkan.

“Maka akan membentuk persepsi buruk di masyarakat terhadap kinerja Anggota DPRD dan Lembaga DPRD itu sendiri. Untuk itu, Ranperda yang masih dalam pembahasan, Bapemperda meminta kepada Pansus dan Komisi yang membahas dapat segera menyelesaikan pembahasan Ranperda tersebut,” kata Rusman Yaqub.

Menurutnya, seluruh produk hukum yang dibuat oleh daerah, baik berupa Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD serta Propemperda wajib didaftarkan atau dipermohonkan dahulu melalui aplikasi e-Perda Direktorat Produk Hukum Daerah-Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan. Proses e-Perda, lanjutnya, dimaksudkan agar tidak terjadi Hyper Regulation isu hukum, tumpang tindih kebijakan, inskonsistensi, multitafsir, dan disharmonisasi.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Bapemperda dengan Biro Hukum Setda Kaltim tanggal 12 November 2022, disampaikan bahwa aplikasi e-Perda telah ditutup pertanggal 11 November 2022. “Untuk itu, Bapemperda akan mengusulkan kembali melalui mekanisme rancangan Perda diluar Propemperda Tahun 2023 pada tahun berjalan,” pungkasnya. (Hms/Adv/DPRDKaltim)

SURABAYA – Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan menghadiri acara Forum Ilmiah Nusantara (FIN) Seri I dengan tema “Strategi Penguatan Dan Pemerataan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur Untuk Nusantara” yang digagas dari kolaborasi Balitbangda Kaltim bersama Bappeda Kaltim di Ballroom Hotel Leedon Surabaya, Rabu (9/11).

Hadir dalam forum, mewakili Gubernur Kaltim, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang membuka acara sekaligus keynote speech. Kemudian narasumber yang hadir langsung, Deputi Lingkungan Hidup Badan Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Raden Wijaya Kusumawardhana. Sedangkan narasumber yang hadir melalui video tapping yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Anies Rasyid Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Kepala Balitbangda Kaltim Fitriansyah selaku ketua panitia pelaksana mengatakan, tujuan utama diadakan forum ini adalah untuk memberikan rumusan, ide, gagasan, konsep atau temuan yang dapat dijadikan dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah kedepan.

“Balitbangda sebagai lembaga penelitian dan pengembangan yang sebentar lagi akan berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau Brida memiliki tugas utama dalam melahirkan kebijakan daerah yang berdasarkan kajian ilmiah atau science based policy Adapun rangkaian acara FIN ini melalui beberapa tahap, antara lain perumusan tema, Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi maupun praktisi yang ada di Kalimantan Timur,” sebutnya.

Selanjutnya, Sri Wahyuni, saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim mengatakan, pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang hebat, berkualitas, berdaya saing, berintegritas dan profesional untuk menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Benua Etam.

“Karena kita tidak mungkin terus bergantung pada kekayaan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas dan batu bara yang pada saatnya pasti akan terus berkurang. Sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan ekonomi Kaltim di masa depan, terutama menghadapi pembangunan IKN,” ujar Sri Wahyuni.

Ia berharap, dari forum ini dapat menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang nantinya dapat diterapkan di Kaltim dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan profesiaonal guna menghadapi pembangunan di segala bidang.

“Melalui kesempatan ini, saya sangat berharap agar lembaga penelitian dan pengembangan daerah lebih meningkatkan peran strategisnya sebagai lembaga think-tank dalam menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas dan terukur. Oleh karena itu, peran dan fungsi lembaga litbang daerah perlu diperkuat dan dikembangkan,” tandasnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekwan Muhammad Ramadhan menyampaikan harapan agar forum dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan masukan-masukan terhadap penelitian dan pengembangan daerah dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Saya harap, SDM kita mampu dan punya daya saing yang tinggi dan mempunyai strategi penguatan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini, kata Muhammad Ramadhan saat diminta tanggapannya usai acara. (adv/dprdkaltim)

BALIKPAPAN – Pansus RTRW menggelar rapat kerja bersama sejumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim guna membahas pasal per pasal, kemudian penyandingan antara draf awal dengan draf usulan penyempurnaan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim tahun 2022 – 2042 serta membahas kesepakatan substansi Ranperda Provinsi Kalimantan Timur tentang RTRW Provinsi Kaltim 2022 – 2042 di Hotel Platinum Balikpapan, Jumat (11/11/22).

Kegiatan yang digelar secara langsung dan daring selama dua hari tersebut, Kamis – Jumat (10- 11/11/2022), dibuka Ketua Pansus RTRW Baharuddin Demmu didampingi Wakil Ketua Pansus RTRW Sapto Setyo Pramono dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Tampak hadir anggota Pansus RTRW yakni Harun Al Rasyid, H Baba, Jawad Sirajuddin, dan Bagus Susetyo, Tenaga Ahli DPRD Kaltim, serta Dinas PUPR-PERA Kaltim, Dinas Perhubungan Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, Bappeda Kaltim dan Biro Hukum Setda Kaltim.

Wakil Ketua Pansus RTRW Sapto Setyo Pramono mengatakan, mulai dari dua hari pertemuan banyak ditemukannya pasal-pasal yang harus diperbaiki, seperti pasal yang mengatur bagaimana di provinsi Kaltim harus menjaga kesediaan bahan pangan. “Bagaimana kita mengunci lahan dan meminta untuk dibuatkan kajiannya. Kajian itu harus jelas oleh data, selama ini datanya tidak ada,” ucap Sapto.

Selanjutnya Sapto panggilan akrabnya mengatakan, bahwa di dokumen KLHS Kalimantan Timur itu rentan akan pangan. Maka dari itu harus lebih konsen untuk daerah-daerah pertanian. “Jangan sampai ahli fungsi menjadi tambang. Intinya kami tidak akan memihak koporasi yang merugikan Kaltim,” pungkasnya. (Hms/adv/DPRD Kaltim)