SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menerima penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda pada Penganugerahan Penghargaan Donor Darah bagi Pendonor 10x, 25x , 50x, 75x dan 100x dalam rangka HUT Ke-77 PMI, yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Kamis (15/9/2022).

Wagub Hadi Mulyadi menerima penghargaan Donor Darah untuk kategori Pendonor 10x. Karena berdasarkan data dari PMI Kota Samarinda orang nomor dua di Benua Etam ini telah mendonorkan darahnya secara sukarela sebanyak 14x. Piagam penghargaan diserahkan oleh Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun.

Wagub Hadi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya dari PMI Kota Samarinda. Menurut Hadi, sudah menjadi kewajiban bagi sesama untuk saling perduli dan berbagi, salah satunya melalui donor darah, yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Terima kasih kepada PMI Kota Samarinda, semoga penghargaan ini mampu memotivasi seluruh masyarakat untuk bisa aktif mendonorkan darahnya. Karena dengan aktif mendonorkan darah, maka secara bersama-sama membangun kesehatan masyarakat dan membangun Kaltim, serta membangun Indonesia.

“Dengan donor darah maka kita berbagi kepada sesama dan kita harapkan darah kita bermanfaat sebesar-besarnya bagi yang membutuhkan,” harap Hadi.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengapresiasi aktivitas PMI Kota Samarinda yang telah berkontribusi dalam pembangunan di sektor kesehatan. Khususnya bagi para pendonor penerima penghargaan yang telah menyumbangkan darahnya secara sukarela untuk membantu kepentingan masyarakat banyak.

“Terima kasih Pak Wagub yang sudah mendonorkan darahnya secara sukarela untuk membantu masyarakat. Terima kasih juga kepada PMI Kota Samarinda yang telah berjuang mengumpulkan darah untuk kebutuhan masyarakat Samarinda, karena setetes darah bisa menyelamatkan nyawa seseorang,” ucap Andi Harun.

Ketua Pengurus PMI Kota Samarinda Decky Zulkiflie mengatakan penerima penghargaan donor darah pada peringatan HUT ke-77 PMI untuk kategori pendonor 10x sebanyak 5 orang, pendonor 25x (5 orang), pendonor 50x (30 orang), pendonor 75x (20 orang) dan pendonor 100x (8 orang). Termasuk untuk 5 perusahaan/instansi/lembaga/perusahaan/komunitas penghimpun donor darah terbanyak 2022.

“Ini juga sekaligus untuk menjalin silaturahmi pendonor darah sukarela dan menjaring pendonor darah baru,” katanya.

Pada kesempatan ini disediakan doorprize berupa 10 unit sepeda gunung sumbangan dari Wagub Hadi Mulyadi, 2 unit kulkas masing-masing 1 unit dari Anggota DPD RI H Nanang Sulaiman dan 1 unit dari Sekda Kota Samarinda Hero Mardanus, serta 1 unit motor sebagai hadiah utama dari Wali Kota Samarinda Andi Harun. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang profesional di bidang pemerintahan, khususnya para camat dan calon camat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim melaksanakan sosialisasi program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, yang secara resmi dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi, yang digelar Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (15/9/2022).

Riza Indra Riadi mengatakan, pamong praja jangan langsung diasosiasikan ke Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), tapi kepamongprajaan maknanya luas. Pamong praja adalah aparatur penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, serta tugas lainnya.

“Kepamongprajaan adalah sistem nilai yang menunjukkan kondisi dan karakter mengenai pamong praja. Sedangkan Profesi Kepamongprajaan adalah keahlian aparatur pemerintahan dalam menerapkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan, etika, teknologi, seni atau keterampilan dan nilai-nilai lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,” kata Riza.

Riza Indra Riadi mengatakan sosialisasi program profesi kepamongprajaan ini sangat penting, khususnya bagi peserta sosialisasi baik camat maupun calon camat dari kabupaten dan kota se-Kaltim, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam semua sektor pembangunan guna memenuhi kepuasan masyarakat.

“Alumni IPDN yang bekerja dalam pemerintahan, harus mampu meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas diri, baik kompetensi keahlian, pengetahuan, sikap, dan kompetensi manajerial, bekerja dan berkarya dalam upaya membangun dan meningkatkan kemajuan daerah,” pesannya.

Riza Indra Riadi menambahkan, pemerintah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam semua sektor pembangunan guna memenuhi kepuasan masyarakat. Alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang bekerja dalam pemerintahan, harus mampu meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas diri, baik kompetensi keahlian, pengetahuan, sikap, dan kompetensi manajerial.

“Untuk menjawab tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat dan pertanggungjawaban publik yang harus dilaksanakan dengan cepat, efektif dan efisien harus didukung SDM aparatur yang berkualitas yang salah satunya dengan peningkatan kapasitas para camat maupun calon camat,” tegasnya.

Riza Indra Riadi juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber, Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN Dr Riza MBA, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan IPDN Sumedang Dr Mulyadi, Sekretaris pada Sub Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol Ade Fatahilah, yang telah meluangkan waktunya datang ke Provinsi Kaltim untuk memberikan pembekalan kepada peserta, sehingga menambah wawasan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, yang nantinya bisa diimplementasikan untuk pembangunan dan kemajuan daerah. (adv/diskominfokaltim)

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah bersepakat menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sebagai aplikasi satu-satunya yang dapat menampung partisipasi masyarakat, baik aspirasi pengaduan  dan permohonan informasi.

Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Katim Muhammad Faisal meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih mempunyai kanal pengaduan di masing-masing untuk bisa melebur ke SP4N-LAPOR!.

“Karena kita sudah buat kesepakatan kepala OPD dengan Gubernur, kemudian kesepakatan Gubernur dengan Kabupaten dan Kota dimana setiap Kabupaten dan Kota terhubung dengan SP4N-LAPOR!,”sebutnya mewakili Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pengaduan dan Pelatihan SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Pemprov Kaltim, yang dilaksanakan di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (15/9).

Oleh karena itu, dirinya berharap OPD segera menutup kanal-kanal pengaduan dan meleburnya jadi satu di SP4N-LAPOR!.

Sambungnya, jika tidak bisa ditutup juga dan ada keterkaitan masih bisa di akomodir salah satunya harus menginput manual ke SP4N-LAPOR!, sehingga bisa terkontrol sampai ke pusat pengaduan yang masuk dari masyarakat.

“Saya rasa sudah semua yang belum Ini BUMD kita harapkan juga sudah terhubung secepatnya melalui SP4N-LAPOR!,”terangnya.

Tentunya melalui monitoring keterhubungan pelayanan pengaduan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui SP4N-LAPOR! pengelolaan pengaduan di Kaltim ke depannya dapat mencapai sasaran strategis nasional yaitu mewujudkan aistem penhlgelolaan pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpecaya.

Sementara Koordinator Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Andi Abd Razaq dalam laporannya memgatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan-kebijakan Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM yaitu Admin dari SP4N-LAPOR!.

Di samping itu, kegiatan ini juga dapat menjadi momentum yang baik dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kerjasama antar Perangkat Daerah sehingga mencapai tujuan yaitu terselenggaranya pelayanan pengaduan di Kalimantan Timur yang cepat, terpercaya berdasarkan transparansi dan akuntabilitas.

Monitoring Pengaduan Dan Pelatihan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dilaksanakan selama 2 hari yakni ditanggal 15 hingga 16 September 2022 diikuti 40 peserta dari OPD Kaltim maupun Kabupaten dan Kota.

Narasumber yang dihadirkan dari Pusat Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Republik Indonesia Alfian Afan Ghafar dan Kasi Pengelolaan Opini Diskominfo Kalsel.

Tampak Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur Kusharyanto, Direktur Utama (Dirut) RSUD AW Sjahranie dr David Hariadi Masjhoer serta Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Iwan Setiawan. (adv/diskominfokaltim)