BONTANG – Polres Bontang saat ini tengah menangani tindak pidana korupsi pembebasan lahan, untuk pembangunan Laboratorium Kesehatan (Labkes) Bontang yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Labkes itu terletak di Jalan DI Panjaitan RT 2, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Kapolres Bontang, melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Hari Supranoto mengatakan, dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 3,9 milyar. Tindak pidana korupsi saat ini masih dilakukan penyidikan dan pendalaman.

“Masih dilakukan pendalaman kepada terduga, akan kami beritahu ketika ada kenaikan status tersangka,” kata Iptu Hari Supranoto.

Barang bukti yang diamankan Polres Bontang yakni SK Wali Kota Bontang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2012, berita acara pembayaran lahan laboratorium, kwintasi pembayaran sebesar Rp 7 juta, dan pembayaran kepada inisial SM.

“Kronologi kasus yakni pengadaan lahan yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan panitia pengadaan. Kemudian tanah yang dilakukan pengadaan seharusnya dilakukan oleh panitia tanpa adanya perantara. Faktanya tanah yang dibebaskan tersebut dilakukan pada pihak yang tidak sesuai,” kata Iptu Hari Supranoto.

Hari menambahkan, modus operandi saat pengadaan lahan tidak sesuai dengan adanya dugaan pengaturan beberapa pihak dalam pembebasan lahan.

“30 saksi dan 2 saksi ahli diperiksa. Tersangka bisa bertambah. Semua diperiksa dari pemilik lahan dan pejabat sebagai saksi. Tipikor menangani dengan kehati-hatian, kita maksimalkan pengumpulan bukti dan pemeriksaan,” tambah Hari.

Pasal yang disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999  pemberantasan tindak pidana korupsi diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. (yah)

BONTANG – Polres Bontang mengungkap tindak pidana korupsi dana desa. Dilakukan tersangka inisial FS (40), yang menjabat sebagai Pj Kepala Desa 2018-2019 Sambera Baru, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Hari Supranoto mengatakan, FS melakukan korupsi dana desa dan alokasi dana desa pada rentang 2018-2019, yang kemudian mendapati kerugian negara sebesar Rp 885 juta.

“Kerugian negara sebesar Rp 885.289.293 juta. Pelaku melakukan penyelewengan dana desa,” kata Kasat Reskrim Iptu Hari Supranoto, Rabu (21/6/2023).

Adapun barang bukti yang diamankan berupa nota-nota pembelian bahan material, SK Bupati pengangkatan dan pemberhentian PJ dan uang senilai Rp 24 juta.

Modus pelaku memiliki kewenangan dalam penggunaan dana desa. Dari dana desa tahun 2018 senilai Rp 2,1 milyar dan 2019 senilai Rp 2,6 milyar.

“Pada tahun 2018-2019 menggunakan dana desa dengan indikasi tidak sesuai kegiatan dan tidak dilaksanakan kegiatan. Melakukan gelar perkara beberapa kali, sehingga menaikkan status yang bersangkutan menjadi tersangka. Modus melakukan pembuatan laporan fiktif nota-nota bangunan dan stempel palsu,” jelas Iptu Hari.

Fs kemudian disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan pasal 9 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. (yah)

BONTANG – Pengurus Pemuda Ikapakarti dikukuhkan Ketua DPD Ikapakarti Bontang, Harsono, Senin (19/6/2023) malam, di Stadion Bessai Berinta.

Pengukuhan tersebut diisi dengan kegiatan pembacaan naskah pengukuhan Pemuda Ikapakarti oleh Sekretaris DPD Ikapakarti, Sutrisno. Serta pembacaan sumpah oleh Ketua DPD Ikapakarti, Harsono yang diikuti Ketua Pemuda Ikapakarti, Sulistyo bersama anggotanya.

Pembina DPD Ikapakarti, Dasuki menitipkan ke wali kota dan wakil walikota agar dididik, dibina, dan didorong, sehingga programnya berjalan dengan lancar dan sinergi dengan Pemkot Bontang.

Sementara itu Wali Kota Basri Rase dalam sambutannya mengatakan, Pemuda Ikapakarti diharapkan agar bersinergi di segala bidang dengan Pemerintah Kota Bontang.

Hadir dalam pengukuhan tersebut, Kadisdikbud Bambang Cipto Mulyono, para ketua paguyuban di bawah Ikapakarti, ketua komunitas seni di Kota Bontang, Pembina Paguyuban Tosan Aji Besai Berinta (Panji Beber), Tomy Johan Agusta atau yang akrab disapa Begawan Ciptaning Mintorogo.

Di kegiatan tersebut diisi pula dengan penampilan pentas seni dari Minahasa dan seni dari daerah Banyuwangi. (rls)

BONTANG – Tahun 2023 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang memberikan seragam gratis kepada pelajar SD dan SMP yang kini sudah memasuki proses pembuatan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Saparuddin mengatakan, bahwa seragam putih biru untuk pelajar SMP sudah dalam proses penjahitan, dan seragam putih merah untuk SD sudah mulai proses pengukuran.

“Seragam SMP sudah 75 persen dan target bisa dibagikan bulan depan, untuk seragam SD baru pengukuran,” jelasnya saat dihubungi redaksi, Selasa (20/6/23).

Total untuk seragam SD tercatat sebanyak  3.456 pasang dan seragam SMP sebanyak 3.250 pasang. “Untuk seragam SD kemungkinan Juli akan selesai,” tambahnya.

Seragam sekolah ini dikerjakan di LPK Ayulia dengan memberdayakan penjahit-penjahit lokal, dalam membantu untuk membuat seragam sekolah tersebut

“Untuk bahan-bahannya sendiri sudah dipilih, dan memang yang mengerjakannya disebar memberdayakan penjahit-penjahit lokal,” jelasnya.

Dengan adanya program seragam gratis dari pemerintah ini, tentu diharapkan banyak pekerja rumahan yang terbantu dan merasakan manfaat program tersebut. Itu sebabnya, penjahit rumahan ikut tergabung dalam program tersebut. (sya)

BONTANG –Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) mensosialisasikan pesantren ramah anak kepada seluruh pesantren di Bontang, Selasa (20/6/2023) di Auditorium Dispopar Bontang. Hal itu dilakukan sebagai salahsatu upaya mewujudkan raihan predikat Kota Layak Anak (KLA).

Kegiatan ini menghadirkan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara daring (online).

Kepala DPPKB Bontang, Bahauddin mengatakan, nantinya pasca sosialisasi ini pesantren dapat melaksanakan pesantren ramah anak sesuai dengan konvensi hak anak nasional.

Implementasi pesantren ramah anak pun akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun tidak semua pesantren, tapi akan dilihat bagaimana sistem pendidikan dan sarana prasarana yang ada.

“Bukan hanya belajar, tapi ada juga hak anak bermain, berkumpul, bersosialisasi sesama teman, supaya psikologi anak berkembang. Setelah ini akan kita follow up, kira-kira pesantren mana yang akan kita survei dulu mengenai sistem pembelajarannya, dan sarana prasarananya yang akan kita bantu benahi menjadi pesantren ramah anak,” kata Bahauddin.

Bahauddin juga berharap, agar ke depannya peran orang tua dan pondok pesantren dapat memberikan perlindungan bagi siswa pesantren, terlebih ketika pesantren ramah anak sudah terbentuk.

“Orang tua tidak takut lagi memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Sehingga ketika pesantren ramah anak terbentuk, maka benar-benar ramah pada anak. Pengawasannya kita akan berkolaborasi dengan Kemenag dan dinas pendidikan,” tutur Bahauddin.

Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Deddy Hariyanto mengungkapkan, dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA, salah satu indikatornya yaitu penyediaan pendidikan maupun pengasuhan yang ramah anak di lingkungan pesantren.

Deddy menambahkan, kasus kekerasan terhadap anak, terutama berbasis kekerasan seksual masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Kejahatan seperti itu tidak melihat potensi latar belakang pelaku maupun tempat peristiwa, termasuk di institusi berbasis agama, seperti pondok pesantren.

“Kekerasan terhadap santri yang dilakukan oleh oknum sesama santri, oknum tenaga pendidik, maupun lingkungan di sekitar pesantren bisa kita jumpai di pemberitaan media massa. Kekerasan seksual, perundungan verbal maupun fisik, yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, apalagi kematian harus menjadi perhatian bersama dan dicegah,” jelas Deddy.

Melalui pesantren ramah anak, diharapkan pesantren di Bontang dapat tumbuh dan berkembang menjadi tempat yang mampu memperkuat peran orangtua, penghuni pesantren (guru, pendamping asrama dan santri) dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pesantren. (yah)

BONTANG – Usai menangkap pemilik wisma beberapa waktu lalu, Polres Bontang kembali membongkar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Prakla, Berbas Pantai, Selasa (20/6/2023) pukul 00.30 Wita.

Tim Rajawali Polres Bontang menangkap A, pria 41 tahun salah satu pemilik wisma di Prakla. Tersangka ketahuan menjual seorang wanita kepada tamu wismanya seharga Rp 550 ribu.

Dikatakan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Reskrim Iptu Hari Supranoto, sekali kencan tersangka mendapat upah Rp 150 ribu.

“Kami amankan nota dan uang tunai, juga buku list pemandu karaoke,” ungkapnya.

Diketahui, korbannya merupakan warga Sulawesi Selatan. Dia baru 10 hari bekerja di tempat tersangka.

“Untuk berapa banyak korbannya, masih kami dalami, yang jelas korban kali ini baru bekerja sama dia,” katanya.

Tersangka dijerat pasal 2 Ayat 1 UU nomot 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (hms)