BONTANG – Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2022, Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Bontang mengadakan pentas seni dan budaya bagi siswa-siswi, Kamis (22/12/2022). Ajang ini sebagai bentuk menampilkan kemampuan siswa secara mandiri.

Imas Nurfathonah menjelaskan, bahwa peringatan HDI ini sebenarnya diperingati setiap tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Namun SLBN Bontang baru bisa melaksanakannya hari ini.

Kegiatan yang berlangsung sejak Rabu (21/12/2022) kemarin ini memperlombakan berbagai kategeori, yaitu Lomba mewarnai, fashion show, puisi, tari, bernyanyi.

“Dengan ajang ini anak-anak bisa memperlihatkan kemampuan mereka, bahwa mereka bisa seperti orang pada umumnya. Tidak ada perbedaan apa pun, dan mereka mampu dengan membuktikannya,” ujar Imas saat dijumpai Radarbontang.com.

Memaknai HDI, pihaknya memberikan ruang kepada kaum difabel. Selalu diperingati karena kaum difabel memiliki hak yang sama. “Mereka ada dan memiliki hak yang sama di masyarakat dan di lingkungannya,” urai Imas.

Dengan memberikan ruang menampilkan kreasi, pihaknya menekankan keterampilan pada siswa sesuai dengan kurikulum merdeka belajar, yang saat ini telah diterapkan. “Kami sesuaikan dengan keterampilannya. Ini mengacu pada merdeka belajar yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa,” bebernya.

Dirinya mengharapkan, melalui pelaksanaan HDI ini ke depannya siswa dapat hidup mandiri. Dapat berkontribusi di masyarakat sesuai dengan keterampilan. “Kami berharap masyarakat dapat menerima keberadaan anak difabel sama seperti anak lainnya, dan bisa merangkul kaum difabel,” harapnya. (yah)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase berupaya meminimalisir terjadinya gesekan antara petugas dan pedagang, di penertiban pedagang di sepanjang Jalan KS Tubun, dekat Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin).

Namun Basri mengatakan, hingga saat ini belum menerima laporan langsung terkait penertiban pedagang. Dirinya tetap memantau perkembangan penertiban pedagang yang dilakukan dinas terkait. “Sampai saat ini belum ada laporan, namun saya tetap pantau di grup Pemkot Bontang,” ungkapnya, Kamis (22/12/2022).

Dirinya akan tetap berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah (Forkopimda) terkait permasalahan ini. Membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan, tanpa melukai masyarakat.

Dirinya akan meminimalisir terjadinya gesekan antara petugas dengan masyarakat. “Yang pasti kita minimalisir terjadinya gesekan,” jelas Basri.

Upaya meminimalisir gesekan ada mekanisme yang telah dilakukan Pemkot Bontang. Mulai tahap 1, 2, hingga 3. “Yang jelas memberikan surat itu kan dengan maksud kenyamanan bersama dan ketertiban bersama,” tambahnya.

Basri pun meminta para pedagang untuk membongkar sendiri lapak jualan sebelum petugas. “Artinya kalau keputusan wali kota itu kan keputusan bersama. Sudah dipikirkan melalui aspek sosial, aspek masyarakatnya, ekonominya, hingga keamanannya,” urai Basri. (yah)

BONTANG – Asosiasi Travel Bontang (ATB) mengeluhkan adanya indikasi kecurangan oleh oknum pengetap ataupun oknum SPBU. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan anggota DPRD Bontang, Senin (19/12/2022).

Antrian panjang yang terjadi beberapa minggu ini, menimbulkan tanda tanya. Kemana habisnya Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

Putra Prayogi, Humas ATB mengatakan, pihaknya menginginkan adanya pendataan yang jelas mengenai pembelian BBM seluruh kendaraan di tiap SPBU Bontang. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan munculnya para pengetap.

“Coba ini didata dengan jelas, seperti siapa yang ngisi sampe 400 liter hingga 500 liter. Truknya bolak balik ke sana ke sini. Itukan jelas di data tiap ada yang beli,” ujar perwakilan ATB tersebut.

Selain masalah pengetap, masalah lain juga disampaikan oleh salah satu anggota ATB. Disebutkan terjadi tindakan penyimpangan di SPBU Bontang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya waktu itu empat hari di Balikpapan, saya mau ngisi pertalite gak bisa. Katanya plat saya hari itu sudah digunakan di Bontang. Padahal saya aja di luar. Jadinya saya isi yang lain,” ujarnya.

Para driver menuntut solusi dari pemerintah, serta adanya perbaikan sistem. Meminta penegasan pengawasan dari pihak kepolisian dalam masalah kecurangan yang terjadi di SPBU.

Terkait hal tersebut, Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang meminta masyarakat, agar jangan takut mengabadikan setiap adanya indikasi kecurangan, agar menjadi data valid guna menjadi bahan laporan.

“Kalau teman-teman melihat ada yang begitu di foto-foto aja, itu juga buat data kalau memang ini laporan valid,” ujarnya. (sc)

BONTANG – PKK Kelurahan Gunung Elai menerima kunjungan PKK Samarinda, Rabu (21/12/2022). Kunjungan PKK Samarinda tersebut dalam rangka melakukan studi banding.

PKK Kelurahan Gunung Elai, khususnya pokja 3 pernah meraih Juara 2 dalam lomba Aku Hatinya PKK tingkat provinsi pada 16 September 2022 lalu.

“Kebetulan PKK kami juara 2 dan PKK Samarinda juara 3. Jadi mereka ke sini untuk melihat-lihat,” Jelas Ana, kader kelompok kerja (Pokja) 3 Kelurahan Gunung Elai.

Kunjungan dilaksanakan di wilayah RT 12, Kelurahan Gunung Elai. Turut dihadiri Lurah Gunung Elai dan Camat Bontang Utara, Sutrisno.

“Menangnya Pokja 3 ini tidak lepas dari peran ketua RT yang rajin berkomunikasi dengan warganya. Selain itu tokoh masyarakat juga ikut mendukung, sehingga RT 12 bisa juara. Karena ini se-Kaltim kemungkinan teman-teman dari provinsi lain juga akan berkunjung ke sini,” ungkap Sutrisno.

Sementra itu Sela, salah satu warga RT 12 menjelaskan mengenai pemanfaatan pekarangan yang sudah ia lakukan sejak 2 bulan terakhir.

“Kami benar-benar memanfaatkan lahan untuk menanam seperti kangkung, daun sop, dan lain-lain. Kami juga memanfaatkan barang-barang bekas seperti stereofoam, tidak harus wadah baru. Kami juga pakai sampah tanaman untuk dijadikan kompos, jadi sudah pasti hemat,” Jelas Sela. (sya)

BONTANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagikan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Bontang, Rabu (21/12/22).

“Kegiatan ini bertujuan memberikan sertifikat, bagi warga yang memiliki bangunan atau usaha di atas tanah yang belum memiliki sertifikat. Kemungkinan sudah lama ditempati tapi belum ada kepemilikan,” Jelas M. Irwansyah, Kepala BPN Bontang.

Dikatakannya, terdapat 1512 tanah warga yang diprioritaskan untuk dikeluarkan sertifikatnya. Selama tahun 2022, PTSL mencakup seluruh kelurahan di Bontang kecuali Kelurahan Kanaan, Bontang Baru, dan wilayah Area Penggunaan Lain.

“Target sebenarnya 1500, tapi ternyata melebihi, jadi lebih bagus. Warga bisa lebih cepat memiliki sertifikat tanah mereka,” pungkas Irwansyah. (sya)

BONTANG – Aturan jam operasional pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dianggap berjalan efektif. Lantaran mampu mengurai antrian panjang di beberapa SPBU, khususnya SPBU Kilometer 3. Hal ini disampaikan AKP Yurizca Musiardhillah, Kasat Intelkam, Senin (19/12/ 2022).

Dikatakannya, semenjak diberlakukannya jam operasional, antrian kendaraan sudah mulai dapat dikurangi.

“Sejauh ini selama ada jadwal pembagian itu, sebenarnya sudah mulai terurai khususnya di Kilo 3. Kemaren memang sempat agak macet. Tapi dikarenakan ada jadwal tersebut sudah agak terurai, itu berdasarkan pengamatan kami” ujar AKP Yurizca.

Penumpukan antrian kendaraan memang tidak dapat secara langsung dapat diatasi sepenuhnya. Tetapi setidaknya, dengan adanya aturan ini dapat sedikit memberikan pengaruh terhadap berkurangnya kepadatan badan jalan di sekitar SPBU Kilometer 3.

“Mungkin bagi masyarakat umum masih banyak antrian. Tetapi menurut kami yang setiap hari di sana mengawasi, walaupun tidak 24 jam, sudah mulai terurai,” ujarnya kembali.

Sebelumnya, antrian panjang kendaraan di SPBU Kilometer 3 khususnya truk dapat memakan setengah badan jalan. Hal tersebut sempat dikeluhkan oleh masyarakat sekitar, maupun para pengguna jalan di area dekat SPBU tersebut.

Adapun jam operasional pengisian ialah, bagi kendaraan yang mengisi BBM jenis pertalite pada pukul 06.00 Wita hingga 13.00 Wita. Dapat kembali mengantri pada pukul 18.00 Wita hingga 22.30 Wita. Sementara, BBM jenis solar pada pukul 13.00 Wita hingga 18.00 Wita. (sc)

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang akan membuka posko pengaduan. Posko ini ditujukan bagi karyawan yang ingin mengadukan perusahaan  pelanggar Upah Minimum Kota (UMK), yang telah ditentukan beberapa waktu lalu.

Kadisnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, leading sektor dari posko ini adalah bagian Hubungan Industrial (HI), Disnaker Bontang. Selain menyampaikan aduan ke HI, karyawan juga bisa melaporkan langsung ke Kadisnaker Bontang.

“Setiap aduan pasti akan ditindaklanjuti,” ucap Safa.

Lanjutnya, survei telah dilakukan Disnaker bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko) mengenai pengupahan. Bagi perusahaan atau pengusaha yang mengupah sesuai dengan kuota pengupahan, namun masih di bawah UMK, akan membentuk forum komunikasi guna mencari penyebab dan solusi yang harus dilakukan

“Di forum komunikasi ini akan dicarikan solusi. Karena batasannya tadi, tidak bisa kurang dari 50 persen,” imbuhnya.

Dengan begitu, Safa mengharapkan bagi perusahaan-perusahaan besar dapat memenuhi UMK, dengan mempertimbangkan aspek-aspek perusahaan.

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Bontang, Supriyadi mengatakan, kenaikan UMK sudah sesuai dengan kesepakatan yang masuk dalam Depeko.

“Semua sudah sesuai kesepakatan. Di sana (Depeko) sudah dibicarakan secara objektif. Sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya,” kata Supriyadi kepada Radarbontang.com.

Dirinya mengungkapkan, ketika ditanyakan mengenai kenaikan yang diinginkan, Ia menyebutkan meminta untuk kenaikan sebesar 15 persen.

“Kalau secara subjektif ditanyakan kita maunya kenaikan sebesar 15 persen. Semakin tinggi semakin kuat juga daya beli buruh. Upah jadi kekuatan bagi buruh untuk mencapai kesejahteraannya,” tutupnya. (yah)