BONTANG – Seorang warga Teluk Pandan, Kutim ditangkap Tim Rajawali Polres Bontang pada Jumat (7/7/2023) pukul 01.00 Wita. Pria berinisial APP (30) itu ditangkap lantaran membeli HP curian.

Dikatakan Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Reskrim, Iptu Hari Supranoto, APP membeli HP dari seorang pria tak dikenalnya di SPBU.

“APP ini sopir, di pom bensin ditawari HP harga Rp 900 ribu dia beli,” sebutnya.

Dia mengaku kasihan kepada penjual HP itu, karena beralasan motor rusak.

“Sementara katanya mau pulang ke Sangatta,” ujarnya.

APP akhirnya kini mendekam di penjara. Sementara maling ponsel itu masih diburu polisi.

Awalnya pada Kamis (8/6/2023) pukul 14.00 wita, korban kehilangan HP saat tertidur di bengkel tempatnya bekerja, di Kelurahan Belimbing, Bontang Barat.

Atas kejadian ini korban mengalami kerugian senilai Rp 3 juta.

APP kini telah ditahan di Mapolres Bontang dan dijerat pasal 480 KUHPidana tentang penadahan.

“Ancaman hukuman 4 tahun penjara,” pungkasnya. (hms)

BONTANG – Sulitnya beberapa kepengurusan berkas dikarenakan tidak adanya buku nikah dikeluhkan oleh beberapa warga Bontang. Hal itu dinilai sejak perubahan Kartu Keluarga (KK) yang sekarang sudah menggunakan barcode.

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan data, Muhammad Thamrin menjelaskan, terdapat pembaruan status kawin pada KK. Dimana status kawin akan ditulis dengan keterangan pernikahannya Kawin Tercatat atau Kawin Tidak Tercatat.

“Jadi kalau dapat pembaruan KK, dan keterangan pernikahannya masih belum tercatat, warga bisa membawa buku nikah mereka ke capil untuk perubahan status tersebut,” jelasnya saat ditemui redaksi, Kamis (6/7/23).

Hanya dua faktor yang menyebabkan status kawin tidak tercatat. Pertama, karena nikah siri dan kedua hanya belum memberikan bukti buku nikah ke capil.

“Kami sudah melakukan beberapa sosialisasi terkait KK terbaru. Sebenarnya yang nikah siri ini kami sarankan untuk isbat nikah, agar resmi oleh negara dan mendapatkan buku nikah,” lanjutnya.

Dengan pembaruan KK tersebut juga merupakan usaha Disdukcapil untuk membantu masyarakat, agar pernikahannya diakui negara sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi.

“Nikah siri juga ada yang sah ada yang tidak sah. Tugas kami hanya membuatkan KK berdasarkan data yang kami terima, karena kalau ada yang tidak sah nikah sirinya, kasihan anak mereka, pembuatan akta kelahiran, atau misal pendaftaran BPJSnya bisa bermasalah,” jelasnya.

Disdukcapil juga telah melakukan jemput bola ke kecamatan untuk melakukan pembaruan KK. Hal tersebut dilakukan agar warga tersosialisasi dan pihak kecamatan juga dapat memberikan arahan kepada warganya.

Di Bontang sendiri tercatat sebanyak 25.093 pencatatan perkawinan dengan status pernikahan kawin belum tercatat.

“Jadi sederhananya, jika di KK yang baru status pernikahannya masih kawin belum tercatat, yang muslim tinggal membawa buku nikah, dan yang non muslim membawa akta pernikahan. Kami akan langsung ganti,” tutupnya. (Sya)

BONTANG – Penyakit rabies pada hewan belakangan cukup membuat masyarakat resah, namun untuk masyarakat Bontang sendiri tidak perlu khawatir, karena tidak didapati hewan-hewan peliharaan ataupun hewan liar yang terjangkit rabies.

Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan (DKP3) Bontang, drh Riyono mengatakan, di Bontang tidak ada hewan yang terjangkit rabies.

“Dari kami tidak pernah mendapati hewan yang rabies,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (6/7/23).

DKP3 dikatakan cukup rutin melaksanakan vaksin rabies untuk hewan peliharaan masyarakat Bontang, terutama untuk hewan peliharaan yang sering ditemui seperti kera, anjing, dan kucing.

“Kegiatan rutin ini bisa mengurangi rasa was-was warga terhadap hewan rabies,” tambahnya.

Kegiatan vaksin rabies pada hewan ini biasanya dilakukan tiap tahun dan tidak dipungut biaya. Karena Kota Bontang wilayahnya tidak terlalu besar, penyelenggaraan vaksin rabies dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

“Biasanya kami menyelenggarakannya di tiap-tiap kelurahan sehingga dapat dijangkau seluruh wilayah,” jelasnya.

Untuk masyarakat Bontang jika sudah terlanjur tergigit hewan biasa ataupun terduga terkena rabies, dapat ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa dan diberikan suntik rabies.

Namun, yang tidak digigit oleh hewan yang berkemungkinan rabies tidak diwajibkan untuk melakukan suntik rabies. (Sya)

BONTANG – Penemuan hewan liar kembali terjadi di Kota Taman sebutan Kota Bontang, Rabu (5/7/2023) kemarin. Kali ini ditemukan 3 ekor ular piton beserta telur-telurnya, dan berhasil diamankan Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan).

Berdasarkan dari rilis Disdamkartan Bontang, 3 ekor ular piton beserta telurnya tersebut awalnya ditemukan oleh para pekerja proyek di Jalan Jenderal Achmad Yani, Kelurahan Api-Api sekira pukul 14.00 wita. Ditemukannya saat para pekerja tersebut sedang bekerja melebarkan parit di sisi jalan dekat jembatan depan Toko Roti Wish Bakery.

Para pekerja menemukan 3 ekor ular piton yang sedang bertelur sebanyak 28 biji. Para pekerja proyek tersebut berusaha mengevakuasi sendiri ular-ular tersebut. Ular-ular itu tampak lemas dan tanpa perlawanan pasca bertelur.

Pasca evakuasi tersebut, seorang pekerja bernama Karno melaporkan penemuan itu kepada petugas damkar. Lalu petugas damkar dari Regu 4 Delta datang membawa perlengkapan standar untuk mengamankan ular bersama telurnya.

“Sekira jam 14.30 wita kami datang ke lokasi untuk mengamankan ularnya dan telur. Sekarang sudah kami amankan di markas damkar,” ujar Herman, Komandan Regu yang sedang bertugas. (al)

BONTANG – Akibat korsleting listrik dari mesin cuci, sebuah rumah di Jalan Otista, Gang Bakau Indah RT 26, Kelurahan Tanjung Limau nyaris ludes dimakan api, Kamis (6/7/2023) sekira pukul 07.30 wita.

Kapolsek Bontang Utara Iptu Tri Sudiantoro mengatakan, awalnya NS suami korban terbangun dari tidur di kamar utama karena merasakan panas dan mencium bau asap.

“Saat NS keluar ia melihat api dan asap tebal dari dapur rumah,” ungkapnya.

Kemudian NS keluar rumah mematikan saklar serta berteriak “kebakaran” kepada masyarakat sekitar, untuk ikut membantu memadam kan api.

“Langsung saya siram pakai air. Dibantu sama warga juga,” ucap Iptu Tri Sudiantoro meniru ucapan korban.

Berdasarkan informasi, steker mesin cuci tetap dalam posisi masuk di stopkontak, sehingga terhubung terus menerus dengan aliran listrik.

“Kayaknya gak ada sakelarnya itu. Makanya dialiri listrik nonstop,” kata salah satu petugas di lokasi.

“Api tidak menjalar ke area lain namun perkakas dapur di sekitar kobaran api meleleh terkena panas,” imbuhnya. (hms)

BONTANG – Penyebab kelangkaan elpiji 3 kg dikarenakan keterlambatan pengiriman dan pengisian di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SBPE) Samarinda dan Sangkulirang beberapa waktu lalu. Hal ini dijelaskan Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekda Bontang, Moch Arif Rochman usai memantau agen dan pangkalan elpiji 3 kg.

Penyebab terjadinya kelangkaan disebabkan tidak adanya pengiriman pada saat Hari Raya Iduladha dan bertepatan cuti bersama. Selain itu penyebab lainnya, ada antrean di SPBE selama dua hingga tiga hari.

“Kadang-kadang agen yang mengambil dari Bontang ke SPBE ada antrean, kita harapkan dua tiga hari ini sudah normal. Karena kalau dari sisi penimbunan kecil kemungkinan, karena akan ada potensi kebocoran bagi pedagang akan merugi,” kata Arif saat pemantauan, Kamis (6/7/2023).

“Secara umum pengiriman tidak ada masalah dan dari sisi jumlah tidak ada masalah. Masyarakat jangan panik membeli secara berlebihan,” imbuh Arif.

Diketahui, Diskop UKMP bersama Kabag Perekonomian Sumber Daya Alam, Sekretaris Daerah (Sekda) bersama kepolisian melakukan pemantauan ke beberapa agen gas elpiji 3kg dan pangkalan-pangkalan.

Pemantauan gas elpiji melon tersebut dilakukan berdasar kelangkaan yang terjadi sepekan terakhir.

Salah satunya agen PT. Pantai Subur, Loktuan sebagai agen gas LPG 3kg. Agen Pantai Subur sendiri menaungi 38 pangkalan di Kota Bontang.

Admin Agen Pantai Subur, Hernisa mengatakan, untuk pasokan gas LPG dari Pertamina ke agen pantai subur sebanyak 2.200 hingga 2.800 tabung gas per hari. Untuk distribusi sendiri ke pangkalan tidak mengalami kenaikan.

“Agen tidak boleh mengecer, hanya boleh menyalurkan ke pangkalan,” kata Hernisa saat pemantauan.

Abdullah, Pemilik Pangkalan LPG Rusma di Loktuan mengatakan, pangkalannya mendata setiap pembeli gas LPG 3kg. Di mana setiap pelaku usaha hanya diberi jatah 2 tabung dalam sepekan.

“Kalau masyarakat sini sesuai saja. Kita data dan terapkan pembelian satu KTP satu tabung,” kata Abdullah.

Ia melanjutkan, bahwa jatah dari agen ke pangkalan hanya diberikan sebanyak 50 sampai 100 tabung per hari dengan izin dari agen langsung. Masyarakat sulit mendapatkan gas, bisa terjadi karena distribusi dari SPBE lambat sehingga suplai kurang hingga aturan tanggal merah atau libur tidak ada pengiriman atau suplai tabung gas.

“Kalau per bulan dibatasi hanya 2.000 tabung, tidak boleh lebih. Kalau per harinya hanya bisa 50 atau 70 tabung. Bisa 100 tabung kalau dari agennya yang memberikan. Salah satu alasan sulitnya tabung gas karena pemakaian gas masyarakat meningkat,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Rohani pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg Adaruddin mengatakan telah menerapkan skema pembelian tabung gas 1 KK satu tabung kepada masyarakat. (yah)

BONTANG –  Banyaknya keluhan masyarakat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Timur kembali mengimbau masyarakat ekonomi mampu, agar tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.

Berbeda dengan LPG non subsidi yang stoknya banyak, LPG 3 kg bersubsidi memiliki jumlah penyaluran didasarkan pada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk wilayah Kota Bontang, hingga akhir Juni 2023 kemarin telah tersalur sekira 700 ribu tabung LPG dari kuota sebanyak 1,2 juta tabung di tahun 2023 atau over 11%. Hal ini juga sama dirasakan di seluruh wilayah Kalimantan Timur yang over kuota 8% dari total kuota Kaltim 2023 sebanyak 37 juta tabung telah tersalur 19 juta tabung.

“Pertamina juga mengingatkan kepada Lembaga penyalur resmi yaitu agen dan pangkalan LPG, agar tidak melakukan penyelewengan dan menaikkan harga di atas HET (harga eceran tertinggi) di lapangan,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Patra Niaga Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, dalam keterangan persnya hari Selasa (4/7/23).

Sejauh ini, Pertamina telah berkoordinasi dengan Pemkot Bontang dan menetapkan beberapa hal. Di antaranya, akan dilakukan penertiban kepada usaha-usaha di masyarakat yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, dan langsung melakukan trade in ke LPG Non Subsidi di tempat.

Lalu, Pertamina juga akan membina kepada agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg yang tidak menyalurkan sesuai aturan.

“Pertamina juga akan kembali menawarkan program tukar tabung 2 tabung melon ke 1 tabung Bright Gas 5,5 kg untuk masyarakat di Kota Bontang. Akan memberlakukan kepada seluruh pangkalan resmi LPG 3 kg untuk menjual produk non subsidi yaitu Bright Gas guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga,” tambah Arya.

Pertamina juga menghimbau kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi, untuk tidak panik agar stok di lapangan tetap terjaga.

“Panic buying menjadi salah satu alasan juga ketersediaan di lapangan cepat habis. Pertamina memastikan bahwa kuota LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah akan cukup, jika penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang ada. Jika masyarakat membutuhkan informasi atau melaporkan lebih lanjut dapat menghubungi kontak Pertamina 135,” pungkas Arya.

Sementara itu, Sales Brand Pertamina Kalimantan, Roby menambahkan, bahwa penukaran 2 tabung melon ke satu tabung gas bright 5,5 kg akan mulai dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023

“Dapat dilakukan di agen-agen seperti PT Irama Dunia dan PT Sepinggan yang ada di Bontang,” jelasnya. (sya)

BONTANG – Camat Bontang Selatan, Kamsal mengusulkan agar Kelurahan Berbas Pantai tidak perlu lagi menyewa gedung untuk dijadikan kantor sementara. Melainkan memanfaatkan lantai dua Pujasera Kelurahan Berbas Pantai.

Usulan tersebut pun didukung Komisi III DPRD Bontang. Menurut Komisi III, usulan itu bisa lebih menghemat anggaran, sekaligus memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, namun tidak terpakai.

“Gunakan saja fasilitas yang ada sembari menunggu lahan baru. Secepatnya akan kami tindaklanjuti permasalahan ini di Banggar (Badan Anggaran) DPRD,” kata Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina di sela-sela melakukan peninjauan lapangan, Selasa (4/7/2023).

Menanggapi usulan itu, Lurah Berbas Pantai Supriadi mengaku akan meninjau ulang usulan tersebut. Dikatakannya, walaupun disetujui, pemindahan baru bisa dilakukan saat masa sewa berakhir, yakni di akhir tahun mendatang. Sebab proses sewa gedung yang dipakai kantor sementara saat ini, durasinya selama setahun pemakaian.

Diketahui, pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai tahun ini mengalami penundaan. Sebab lahan yang akan dimanfaatkan, digugat oleh seorang masyarakat ke Pengadilan Negeri (PN) Bontang.

Sengketa telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bontang dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2023/PN Bon. Penggugat menyatakan tergugat dalam hal ini Pemkot melakukan perbuatan melawan hukum. Dia mengklaim lahan seluas 1.045,5 meter persegi itu merupakan miliknya. Dilandasi dengan surat akta jual beli tanah tahun 1982 silam.

Penggugat pun meminta pembayaran kerugian kepada tergugat sebesar Rp 2.613.750.000. Ditambah biaya kerugian materiil sebesar Rp 1 miliar. Selain itu membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

Mediasi pun telah dilakukan oleh hakim tetapi upaya itu tidak berhasil. Saat ini proses peradilan masih dalam tahapan pembuktian dokumen surat yang dimiliki penggugat dan tergugat. (al)

BONTANG –  Wali Kota Bontang menanggapi masalah rencana proyek pembangunan Kantor Lurah Berbas Pantai yang menemui hambatan, lantaran terjadi sengketa dengan pemilik lahan. Tanggapan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Bontang beberapa waktu lalu.

Basri Rase menyebutkan, pihaknya lebih memilih mencari alternatif lahan baru ketimbang memperjuangkan lahan yang saat ini masih bersengketa. Sebab lahan tersebut hingga kini belum ada kepastian dan membutuhkan proses yang sangat panjang.

“Lahan di situ (sengketa) tidak bisa kita pastikan. Kalau pemkot menang akan digugat lagi oleh pemilik lahan. Begitu juga kalau pemkot kalah, akan menggugat lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi perjalanannya masih akan panjang. Mending cari lahan lain,” ucap Basri.

Orang nomor satu di Bontang itu mengaku lebih condong ke lahan pokmas (kelompok masyarakat) milik Adam Malik. Sebab lokasinya dinilai representatif lantaran cukup luas dan telah berpagar.

“Saya sudah minta ke Bu Sekda di perubahan nanti agar dianggarkan untuk appraisal (penaksiran harga) lahannya. Saya juga minta Kadis PUPRK untuk selalu berkoordinasi dengan pihak hukum terkait legalitasnya,” tandasnya.

Sementara itu, saat sidak di Kantor Lurah Berbas Pantai, DPRD Bontang pun mendesak Pemkot Bontang segera mencari alternatif lokasi lain untuk pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan. Hal itu disampaikan rombongan Komisi III saat melakukan kunjungan lapangan ke lahan yang sebelumnya akan dibangun kantor kelurahan tersebut, namun berujung sengketa.

“Jelas ini sangat disayangkan. Termasuk total anggaran Rp 7 miliar yang sudah dialokasikan. Dengan tertundanya pembangunan kantor kelurahan (Berbas Pantai) ini, tentu pelayanannya akan semakin tertinggal dengan kelurahan lain. Apalagi saat ini di Kelurahan Satimpo dan Berebas Tengah pembangunannya sudah mulai berjalan,” papar anggota Komisi III, Yassier Arafat, Selasa (4/7/2023). (al)