BONTANG–  Untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) Polres dan paguyuban di Bontang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD).

Narasumber dari acara yang digelar di pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (9/12/2022), berasal dari kepolisian, akademisi, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bontang.

Yopie Turang, sebagai akademisi Bontang, menjelaskan, soal optimalisasi peran tiga pilar guna penanggulangan konflik sosial untuk menjaga harkamtibmas. Selain itu, dia menjelaskan tujuan harkamtibmas yakni memberikan rasa aman perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Membatasi ruang gerak terjadinya konflik,” katanya.

Yopie menyebutkan, ada yang harus dilakukan bersama Polri maupun masyarakat (komunitas), dengan target mewujudkan masyarakat yang aman dan harkamtibmas. “Identifikasi risiko gangguan harkamtibmas. Tujuannya masyarakat aman dan Budaya Harkamtibmas,” tambahnya.

Sementara, Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya mengatakan, ada 3 sasaran Harkamtibmas yakni global, nasional dan lokal. Dalam global ada permasalahan perkembangan Informasi Teknologi (IT), terorisme, radikalisme dan intoleransi hingga krisis pangan dan energi.

“Nasional dan lokal ada tahun politik jelang pemilu 2024, SARA dan konflik sosial, sengketa lahan dan Nataru (Natal dan Tahun Baru),” jelas Yusep.

Yusep menambahkan, untuk pelaksanaannya dengan mitra masyarakat, ada Perpol nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

Sementara, Wali Kota Bontang Basri Rase mengungkapkan, melalui diskusi bersama paguyuban akan menambah semangat dalam kebersamaan dengan perbedaan menjadi perekat bersama, serta membangun sinergi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bontang.

“Tantangan kita ke depan ini sungguh luar biasa di era industri 4.0. Di mana begitu banyak permasalahan yang kita hadapi begitu banyak contoh yang kita lihat dan ini tentu harus membawa kedewasaan untuk bertindak dan berpikir untuk kita semua,” pungkas Basri. (yah)

BONTANG– Wakil Wali Kota Bontang Najirah  meminta seluruh pelayanan publik untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar atau pungli. Terlebih, saat ini semua pelayanan publik di  Bontang sudah menerapkan zona integritas. “Apalagi kita sudah zona integritas korupsi. Kalau pungli pasti korupsi,” kata Najirah kepada awak media, (8/12/2022).

Untuk mengantisipasi terjadinya pungli, lanjut dia, semua pelayanan di Bontang telah berbasis digital. “InsyaAllah semua sudah tidak, sekarang pembayaran melalui digital,” kata Najirah.

Diakuinya, semua pelayanan publik berpotensi rawan pungli. Namun terjadi tidaknya pungli tergantung dari faktor manusianya (SDM).“Semua rawan tergantung faktor manusianya. Di manapun, bahkan  di bukan tempat pelayanan publik pun bisa ada pungli,” sebut Najirah.

Ditanyakan sektor mana saja yang rawan pungli, menurut Najirah,  bisanya terjadi di perizinan, pajak, dan pembuatan surat-surat administrasi kependudukan.“Kadang-kadang ingin cepat. Jadi biasa cepat, mungkin saja ada,” tambahnya.

Selain memperkecil potensi terjadinya pungli dengan digitalisasi pelayanan, Najirah juga akan selalu siap memberi sanksi terhadap oknum pegawai pemerintahan yang tetap menjalankan praktik lancung itu.

“Kami harus melakukan tindakan tegas. Kalau hal ini terjadi pada aparat ASN kita, akan dilakukan tindakan maka akan kita buat jera agar menjadi pengingat yang lain,” jelas Najirah. (yah)

BONTANG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang mengadakan sosialisasi dengan pengusaha kijing dan nisan di Bontang

Sosialisasi ini dilaksanakan pada Kamis (1/12/22) di ruang rapat Dinas Perkim Bidang Pemakaman. Membahas terkait pembuatan kijing dan nisan yang telah diatur dalam Perda Kota Bontang Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan  ada satu persepsi antara Dinas Perkimtan dengan pengusaha kijing atau nisan tentang tata kelola pemakaman, standar kijing atau pemakaman, hal-hal yg dilarang di pemakaman dan hal teknis lainnya” Ungkap Andi Ilham Kepada Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas. (adv/sya)

BONTANG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang melakukan visitasi sekaligus pengecekan aset pada Selasa (7/12/22).

Lokasi pengecekan aset terdapat di Pulau Malahing dan Selangan dipimpin oleh sekretaris Dinas Perkimtan didampingi Kabid  Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Pemakaman.

Rombongan Vitisasi terdiri dari tim bidang (PSU), tim sekretariat bendahara barang yang mengelola aset OPD.

1 dari 4

Perkimtan melakukan penelusuran dan pengecekan pada pergantian 7 lampu,  pemeliharaan bantuan dari PLN baterai 19 watt, Pengadaan 1 buah genset, pengecekan papan plang komunal, pengecekan swadya masyarakat rumah genset, perencanaan peningkatan pariwisata pulau serta memperindah, dan pembuatan proposal, Juga membahas pertemuan dengan PLN terkait permohonan penggatian PLTS ke PLN khusus yang diawali oleh pulau selangan.(adv/sya)

BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang, Senin, 28 Oktober2022 menggelar konsultasi publik terhadap Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Raperda ini mengatur landasan atau pondasi dalam kegiatan perusahaan yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di Kota Bontang

“Dalam menyempurnakan raperda yang ada maka dilaksanakan konsultasi publik ini,” kata Maming, anggota Komisi I DPRD Bontang.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dari bawah terutama dari perusahaan.

“Kami menginginkan ada masukan dari perusahaan-perusahaan terkait dengan raperda ini. Untuk menyempurnakan pasal perda ini kami meminta masukan dari semua stekholder di Kota Bontang terutama perusahaan. Ini karena  yang menjadi objek pelaksanakan nanti perusahaan-perusahaan,” ujarnya.

Perencanaan perusahaan dan proyek pemerintah harus diselaraskan agar kegiatan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat secara maksimal.

“Jadi disinkronkan dengan perencanaan-perencanaan perusahaan supaya tidak tumpang tindih di saat implementasi,” ujarnya.

Tujuan dari adanya raperda ini agar tercipta transparansi terhadap bantuan-bantuan perusahaan serta menjadi landasan hukum untuk memperkuat jaminan bagi perusahaan maupun masyarakat.

Harapan ke depan ketika raperda ini telah disahkan, dapat memberikan manfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan dan masyarakat. (sc)

BONTANG –  Untuk menumbuhkan rasa cinta Pancasila, siswa-siswi telah dibekali dengan pembelajaran profil pelajar Pancasila dalam implementasi Kurikulum Merdeka belajar di sekolah. Untuk itu, siswa dituntut  menjalankan 6 komponen dalam profil Pancasila.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengungkapkan, Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memahami bagaimana profil pelajar Pancasila bagi siswa-siswi.

“Pelajar-pelajar kita bisa memahami profil Pancasila. Ada 6 komponennya, berketuhanan yang maha esa, berkebhinnekaan global, berpikir kreatif, mandiri, gotong royong dan kreatif,” kata Bambang saat ditemui, Selasa (6/12/2022).

Hal lain dikatakan Bambang,  dalam implementasi kurikulum akan menguatkan profil Pancasila bagi internal siswa-siswi. “Karena rohnya Kurikulum Merdeka belajar ini Profil Pancasila. Agar siswa dapat berperilaku Pancasila,” jelasnya.

Untuk penguatan pembelajaran profil Pancasila, maka sekolah atau satuan pendidikan akan melakukan proyek pembelajaran atau pembelajaran berbasis proyek yang diajarkan langsung. “Bukan hanya teori di sekolah, tapi juga siswa-siswi diajarkan di lapangan,” jelasnya.

Bambang berpesan kepada siswa-siswi Bontang saat ini Kurikulum Merdeka sudah diterapkan, sehingga mereka harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. “Kita ada Kurikulum Merdeka Belajar, tidak terkungkung kurikulum, siswa dibebaskan untuk belajar dan siswa menyesuaikan,” katanya.

Namun, tantangan tetap ada, di mana, sebelumnya menerapkan pembelajaran atau kurikulum yang ketat, dengan adanya Kurikulum Merdeka belajar siswa maupun guru akan menyesuaikan. (yah)