BONTANG – Kondisi fiskal Kota Bontang yang lebih terbatas menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Dalam nota keuangan yang disampaikan Pemerintah Kota Bontang, pendapatan daerah 2027 direncanakan mencapai Rp1,953 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp390,13 miliar atau 19,97 persen.
Sementara pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar dengan nilai sekitar Rp1,534 triliun atau 78,55 persen dari total pendapatan daerah.
Fraksi Golkar melalui Alfin Rausan Fikry menilai penyusunan anggaran dalam kondisi fiskal terbatas harus dilakukan secara selektif, realistis, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak semestinya menjadi hambatan bagi pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.
Hal senada disampaikan Fraksi PKB. Sekretaris Fraksi PKB Bonnie Sukardi menilai tingginya ketergantungan terhadap transfer menunjukkan penguatan PAD perlu menjadi agenda yang lebih serius.
PKB mendorong peningkatan PAD tidak hanya melalui intensifikasi penerimaan, tetapi juga perbaikan basis data, digitalisasi, optimalisasi aset daerah, penguatan sektor ekonomi lokal dan penciptaan iklim usaha yang sehat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkot Bontang menjelaskan secara rinci sumber PAD yang akan dioptimalkan, termasuk basis dan potensi masing-masing jenis pendapatan, serta indikator untuk mengukur keberhasilannya.
Sementara Fraksi PKS bersama Nasdem meminta penjelasan mengenai target peningkatan PAD, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, estimasi tambahan penerimaan hingga strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.
Sorotan serupa datang dari Fraksi Gerindra. Heri Keswanto menyebut penurunan pendapatan transfer harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi, optimalisasi dan terobosan terhadap sumber-sumber PAD.
Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) juga menilai struktur pendapatan tersebut menunjukkan kapasitas fiskal Bontang masih cukup bergantung pada dana transfer.
Seluruh pandangan tersebut mengarah pada satu perhatian utama, yakni bagaimana pemerintah memperkuat kemandirian fiskal di tengah ruang anggaran yang semakin terbatas.
Selain peningkatan PAD, fraksi-fraksi DPRD juga mendorong Pemkot aktif mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD, baik melalui pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, kementerian/lembaga maupun kontribusi dunia usaha melalui program TJSL.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam
