BALIKPAPAN – Kaltim menghasilkan sekitar 4,3 hingga 4,9 juta ton crude palm oil (CPO) setiap tahun, hampir 10 persen dari produksi nasional. Luas perkebunan sawitnya mencapai sekitar 1,6 juta hektare. Namun, sebagian nilai tambah dari produksi sebesar itu belum dinikmati di daerah. CPO masih banyak dipasarkan sebagai bahan baku, sementara industri pengolahan dan produk turunannya di Kaltim belum berkembang sebanding dengan besarnya produksi.
Di tingkat pekebun, persoalannya berbeda. Pekebun rakyat masih banyak bergantung pada pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan untuk menjual hasil panen. Posisi tawar yang terbatas membuat persoalan harga tandan buah segar (TBS) masih kerap dikeluhkan.
Persoalan itu mengemuka dalam pembukaan 9th Borneo Forum 2026 yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kaltim di Ballroom Platinum Hotel Balikpapan, Kamis (6/8/2026). Forum yang berlangsung hingga 8 Agustus ini menjadi ajang bertemunya pemerintah, pelaku usaha, akademisi, peneliti, investor, hingga penyedia teknologi untuk membahas arah baru industri sawit Kalimantan.
Mengusung tema “Resilience, Innovation and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability”, forum tahun ini tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi. Pembahasan berkembang pada hilirisasi, keberlanjutan, investasi, tata niaga sawit, digitalisasi perkebunan, hingga posisi pekebun rakyat di tengah perubahan kebijakan global.
Wagub Kaltim Seno Aji yang membuka forum secara resmi menyampaikan apresiasi kepada GAPKI Kalimantan Timur yang kembali menghadirkan forum tersebut di Bumi Etam. Menurut Seno, tema yang diusung sangat sesuai dengan kondisi industri sawit saat ini. Ketahanan, inovasi, dan transformasi dinilai menjadi kunci agar industri sawit tetap mampu tumbuh sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Ia menjelaskan, perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor strategis di berbagai daerah. Di Kaltim luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,6 juta hektare, sedangkan di Pulau Kalimantan secara keseluruhan mencapai sekitar 6 juta hektare.
Produksi CPO Kaltim saat ini berkisar 4,3 hingga 4,9 juta ton per tahun, atau hampir 10 persen produksi nasional. Namun, besarnya produksi tersebut, menurut Seno, belum sepenuhnya diikuti pemerataan manfaat bagi seluruh pelaku usaha, terutama pekebun rakyat.
Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pabrik kelapa sawit. “Kebun rakyat umumnya tidak memiliki pabrik kelapa sawit sendiri. Karena itu, forum ini diharapkan dapat membahas dan mengakomodasi berbagai solusi, termasuk tata cara dan standar operasional pendirian pabrik kelapa sawit nonkebun di daerah masing-masing,” ungkapnya.
Menurut Seno, persoalan itu juga berdampak terhadap posisi tawar petani saat menjual tandan buah segar (TBS). Ia mengaku masih sering menerima keluhan dari pekebun rakyat mengenai harga TBS yang lebih rendah ketika dijual ke PKS milik perusahaan.
“Kita perlu mendengarkan aspirasi pekebun rakyat. Forum Petani Kelapa Sawit juga membutuhkan perhatian bersama agar tercipta keadilan dalam tata niaga sawit,” ujarnya.
Selain memperkuat posisi petani, Seno juga mendorong percepatan hilirisasi industri sawit di Kaltim. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya menjadi penghasil tandan buah segar maupun CPO, tetapi juga harus mampu mengembangkan industri pengolahan sehingga nilai tambah dinikmati di daerah.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), lanjutnya, menjadi peluang besar untuk mendorong investasi sekaligus membangun ekosistem industri hilir berbasis sawit di Kaltim.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, ia mengapresiasi hubungan yang selama ini terjalin antara Pemprov Kaltim dan pelaku usaha sawit melalui komunikasi yang intensif bersama Dinas Perkebunan.
TANTANGAN MAKIN KOMPLEKS
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan industri sawit Indonesia kini menghadapi tantangan yang semakin besar. Implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), tuntutan penurunan emisi karbon, kampanye negatif terhadap sawit, hingga persaingan global menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama.
Karena itu, peningkatan produktivitas dinilai jauh lebih penting dibanding terus melakukan perluasan lahan. Industri sawit harus bergerak melalui inovasi, efisiensi, serta penerapan prinsip keberlanjutan agar tetap kompetitif di pasar internasional.
Sementara Ketua GAPKI Kaltim Rahmat Perdana Angga menurutnya Borneo Forum bukan sekadar agenda tahunan. Forum ini menjadi ruang bersama untuk mempertemukan pemerintah, perusahaan, akademisi, peneliti, investor, hingga penyedia teknologi guna mencari solusi atas berbagai persoalan industri sawit. Dari forum ini diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat daya saing industri sawit Kalimantan, sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
Perwakilan Kementerian Pertanian dalam forum tersebut juga mendorong percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan bibit unggul, serta digitalisasi perkebunan guna meningkatkan produktivitas tanpa membuka lahan baru.
Sementara dari Kementerian Keuangan menekankan pentingnya penguatan tata kelola industri, optimalisasi penerimaan negara dari sektor sawit, serta pemanfaatan dana sawit untuk mendukung keberlanjutan dan meningkatkan daya saing industri nasional.
PAMERAN, JOB FAIR HINGGA GAPKI Run
Borneo Forum tahun ini tidak hanya diisi seminar dan pembahasan kebijakan. Selama dua hari, 6–7 Agustus, panitia juga menggelar Palm Oil Exhibition yang mempertemukan perusahaan perkebunan, penyedia teknologi, produk dan jasa pendukung, hingga pelaku industri lainnya.
Pameran menjadi bagian dari upaya mempertemukan pelaku usaha sekaligus membuka peluang jaringan bisnis dan kolaborasi. Berbagai perkembangan teknologi dan inovasi yang berkaitan dengan industri perkebunan sawit turut diperkenalkan selama forum berlangsung.
Rangkaian lainnya yang cukup menyita perhatian adalah Regional Job Fair Kalimantan 2026. GAPKI Kaltim membuka akses langsung bagi pencari kerja, khususnya putra-putri daerah, untuk bertemu perusahaan perkebunan yang sedang membutuhkan tenaga kerja.
Enam grup perusahaan besar ikut membuka lowongan, yakni PT Dharma Satya Nusantara Tbk Group, PT Triputra Agro Persada Group, PT Eagle High Plantations Tbk Group, PT Gawi Makmur Kalimantan atau Wings Group, PT Kencana Agri Group, serta KLK Group atau PT Kuala Lumpur Kepong Group.
Sekitar 34 posisi jabatan ditawarkan. Dua grup perusahaan juga membuka kesempatan khusus bagi lulusan baru melalui program Management Training atau Management Trainee.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Kaltim Dedy Aspian Nur mengatakan job fair tersebut sengaja digelar untuk memperbesar kesempatan tenaga kerja lokal masuk ke industri perkebunan. “Kami membuka akses seluas-luasnya secara langsung bagi putra-putri daerah. Perusahaan anggota kami hadir untuk memfasilitasi kebutuhan ini,” ujarnya.
Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut belum ditetapkan. Masing-masing perusahaan masih menjalankan proses rekrutmen, termasuk di daerah lain.
Selain bursa kerja, rangkaian Borneo Forum juga diisi workshop dan pembahasan pengembangan sumber daya manusia. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan tenaga kerja perkebunan menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Seluruh rangkaian kemudian ditutup dengan GAPKI Run 2026 pada Sabtu (8/8/2026). Lomba lari 5 kilometer itu digelar di kawasan Grand City Balikpapan dengan mengusung tema “Berlari untuk Energi, Bergerak untuk Negeri”.
GAPKI Run terbuka untuk kategori umum dan junior. Panitia menargetkan sekitar 1.200 peserta. Selain medali finisher dan berbagai fasilitas peserta, hadiah juga disiapkan bagi pelari terbaik di masing-masing kategori.
Rangkaian kegiatan tersebut membuat Borneo Forum tidak hanya menjadi tempat membahas kebijakan dan masa depan industri sawit. GAPKI juga membawanya ke persoalan yang lebih langsung: membuka peluang kerja, mempertemukan pelaku usaha, memperkenalkan perkembangan teknologi, sekaligus mendekatkan industri sawit dengan masyarakat.
Reporter: Andrie Aprianto
Editor: Agus S.
