BERAU – Antrean panjang BBM yang berulang di Kabupaten Berau dinilai bukan lagi persoalan sesaat. DPRD Berau mendesak dua pembenahan sekaligus: penambahan kuota yang disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah serta jaminan distribusi agar keterlambatan pasokan tidak terus terulang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau Arman Nofriansyah mengatakan kuota BBM yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan. Penambahan alokasi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi salah satu solusi yang harus dikejar pemerintah daerah.
“Bagaimana kita bisa mendongkrak kuota dari BPH Migas, karena hanya itu solusinya. Kenaikan kuota kemarin itu pertama hanya untuk menutupi kekurangan kuota dari Pertiwi yang ada,” ujar Arman dalam rapat dengar pendapat bersama pihak terkait.
Menurutnya, Pemkab Berau tidak cukup hanya mengirimkan surat permohonan penambahan kuota. Usulan tersebut harus dikawal langsung hingga BPH Migas, termasuk dengan membangun koordinasi bersama DPR RI.
Salah satu persoalan yang menurut Arman perlu masuk dalam perhitungan adalah karakteristik distribusi barang menuju Berau.
Kebutuhan BBM di daerah tersebut tidak hanya berasal dari kendaraan masyarakat setempat. Setiap hari, kendaraan logistik dari luar daerah masuk membawa kebutuhan pokok dan berbagai komoditas untuk masyarakat Berau.
Armada dengan pelat nomor dari luar Berau tersebut ikut melakukan pengisian BBM di wilayah Berau sehingga menambah konsumsi terhadap kuota yang dialokasikan untuk daerah.
“Ada pelat luar daerah, seperti KT luar Berau hingga pelat B, yang ikut mengantre dan memakan kuota BBM kita di Berau. Namun kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya, karena armada tersebut membawa kebutuhan pokok warga Berau,” katanya.
Menurut Arman, kendaraan tersebut membawa berbagai kebutuhan masyarakat, mulai sayuran dari Sulawesi, beras dari Jawa hingga suku cadang dan barang lainnya.
Karena itu, aktivitas kendaraan logistik antardaerah tidak dapat semata-mata dianggap sebagai beban terhadap konsumsi BBM Berau. Keberadaannya merupakan bagian dari rantai pasok kebutuhan masyarakat.
DPRD mendorong aktivitas tersebut ikut diperhitungkan ketika pemerintah mengusulkan kebutuhan kuota BBM. Dengan demikian, penetapan alokasi tidak hanya mengacu pada kendaraan lokal, tetapi juga mempertimbangkan posisi Berau sebagai tujuan distribusi barang.
Namun, Arman menilai penambahan kuota saja belum menyelesaikan persoalan.
Keterlambatan pengiriman BBM dari terminal atau Jobber juga disebut menjadi penyebab antrean panjang. Dia mencontohkan antrean dari SPBU Rawa Indah yang pernah mengular hingga kawasan Hotel Bumi Segah.
“Antrean dari SPBU Rawa Indah pernah tembus sampai Hotel Bumi Segah. Ini bukan kasus pertama, saya lahir dan besar di Berau. Harus ada jaminan dari Jobber bahwa keterlambatan pengiriman seperti ini tidak akan terulang lagi,” tegasnya.
Keterlambatan pasokan berdampak langsung terhadap masyarakat, operasional SPBU hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, Pertamina diminta memastikan kesiapan armada pengangkut dan kontinuitas pengiriman.
Arman juga mempersoalkan prioritas distribusi ketika terjadi keterbatasan armada. Menurutnya, keberadaan fasilitas Jobber di Berau semestinya memberikan jaminan terhadap ketahanan pasokan di daerah tersebut.
“Jobber itu berdirinya di Berau, bukan di Bulungan. Kalau armada bermasalah, jangan malah mendahulukan daerah lain. Utamakan Berau,” ujarnya.
Ia bahkan meminta persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi serius.
“Kalau mau mendahulukan Bulungan, ya bangun saja Jobber di Bulungan,” pungkasnya.
DPRD kini mendorong Pemkab Berau mengawal penambahan kuota sekaligus meminta kepastian dari Pertamina mengenai pola distribusi. Dua persoalan tersebut dinilai harus dibenahi bersamaan agar antrean panjang BBM tidak terus menjadi kejadian berulang di Berau. (MK)
Pewarta: Sahruddin
Editor: Agus S.
