SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan fiskal pada pertengahan tahun anggaran 2026. Hingga pertengahan Juni, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 34 persen atau masih jauh di bawah target semester pertama.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

“Memang sedikit banyak ini berpengaruh terkait dengan daya beli masyarakat, kemampuan untuk membayar pajak,” kata Sri Wahyuni usai mengikuti rapat di DPRD Kaltim, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, capaian PAD saat ini masih berada di bawah target ideal yang seharusnya sudah mencapai sekitar 50 persen pada semester pertama tahun berjalan.

“Sampai sekarang PAD kita sekitar 34 persen. Jadi memang terkoreksi. Harusnya di Juni sudah 50 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap berupaya mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah agar target pendapatan tidak meleset terlalu jauh dari rencana yang telah ditetapkan.

“Kita berusaha supaya bisa terpenuhi meskipun tidak 100 persen. Tapi PAD kita bisa mengimbangi kebutuhan belanja kita,” tambahnya.

Kondisi tersebut terjadi di tengah tekanan terhadap APBD 2026 yang juga dipengaruhi perlambatan penerimaan daerah dan belum adanya kepastian sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat.

Situasi itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Di satu sisi, pemerintah harus tetap menjalankan program prioritas dan pelayanan publik, sementara kemampuan pendanaan menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi.

Selain itu, ketidakpastian sejumlah skema transfer pusat juga membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan anggaran.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Pemprov Kaltim memastikan pelayanan publik dan program strategis daerah tetap menjadi prioritas. Optimalisasi PAD serta efisiensi belanja menjadi langkah yang terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Ancaman defisit APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 mendorong pemerintah daerah dan DPRD mencari berbagai langkah penghematan. Salah satu opsi yang kini dibahas adalah efisiensi belanja hingga Rp2 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengatakan kebutuhan efisiensi tersebut disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat bersama DPRD Kaltim.

“Kita mendapat informasi bahwa pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi kurang lebih Rp2 triliun. Saat ini TAPD sedang menggodok langkah-langkahnya,” kata Sarkowi.

Menurutnya, rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari di tengah tekanan fiskal daerah. Namun seluruh proses harus tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“TAPD sedang menyusun skemanya. Kami mengingatkan agar setiap pergeseran anggaran dilakukan sesuai ketentuan yang ada,” ujarnya.

Selain efisiensi belanja, Banggar DPRD Kaltim juga meminta Pemprov terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dana transfer yang hingga kini belum memiliki kepastian.

Sarkowi mengatakan informasi yang diterimanya menunjukkan sebagian dana transfer berpotensi tidak direalisasikan tahun ini.

“Kalau itu terjadi tentu akan makin memberatkan kondisi keuangan daerah,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Sarkowi juga mengusulkan pola kerja ASN yang lebih fleksibel untuk menekan biaya operasional kantor.

Ia menilai pengeluaran listrik, bahan bakar, dan penggunaan pendingin ruangan cukup besar sehingga perlu dicari alternatif penghematan.

“Saya mengusulkan agar dihitung kemungkinan ASN bekerja tiga hari di kantor dalam satu minggu. Potensi penghematannya disebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.

Menurut Sarkowi, usulan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar diketahui dampak dan efektivitasnya terhadap pelayanan publik.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SANGATTA – Sengketa batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau hingga kini belum memperoleh keputusan final dari pemerintah pusat. Padahal usulan penetapan batas wilayah telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2021.

Pemerintah Kabupaten Kutim khawatir ketidakjelasan batas administrasi tersebut dapat kembali memicu konflik di kawasan perbatasan. Meski situasi saat ini relatif kondusif, potensi gesekan antarwarga dinilai masih ada.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, mengatakan proses penetapan batas saat ini sepenuhnya berada di tangan Kemendagri.

“Belum ada kejelasan. Bola sekarang ada di Kemendagri. Saya rasa upaya di tingkat bawah tidak akan menyelesaikan persoalan karena perbedaannya sangat mendasar,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Trisno, konflik yang sebelumnya sempat mencuat memang sudah mereda. Namun persoalan di lapangan belum sepenuhnya selesai.

“Konflik antar masyarakat memang reda, tetapi masih seperti api dalam sekam. Karena itu perlu ada tim terpadu untuk mengantisipasi dampaknya,” katanya.

Pemkab Kutim sebelumnya mengusulkan pembentukan tim kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkab Kutim, dan Pemkab Berau. Tim tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas wilayah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan bagi masyarakat perbatasan.

Namun hingga kini usulan tersebut belum terealisasi. Penanganan persoalan masih mengacu pada mekanisme yang dikoordinasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Trisno berharap Pemprov Kaltim dapat mendorong percepatan penyelesaian batas wilayah di tingkat Kemendagri. Menurutnya, semakin lama keputusan tertunda, semakin besar pula potensi munculnya persoalan baru di lapangan.

Ia menegaskan ada dua hal yang harus menjadi perhatian selama batas wilayah belum ditetapkan, yakni pelayanan publik dan menjaga ketenteraman masyarakat.

“Yang pertama memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan publik. Yang kedua menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Menurut Trisno, proses pembahasan batas wilayah sebenarnya sudah berlangsung sangat panjang, mulai 2005 hingga 2020. Berbagai tahapan telah dilakukan di tingkat kabupaten maupun provinsi, namun belum menghasilkan kesepakatan sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada pemerintah pusat.

“Kajian yang dilakukan sudah cukup komprehensif. Tidak ada lagi data baru di lapangan yang bisa menjadi dasar kesepakatan di luar mekanisme regulasi yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan yang kerap memicu ketegangan di lapangan umumnya berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan lahan. Masing-masing pihak menggunakan versi batas wilayah yang berbeda sebagai dasar klaim.

Padahal, menurutnya, hak atas tanah tidak ditentukan semata-mata oleh batas administrasi wilayah, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen dan dasar hukum yang sah.

Sebagai informasi, ketegangan sempat terjadi di kawasan perbatasan Dusun Melawai, Kutai Timur, dan Desa Biatan Ilir, Kabupaten Berau, pada Maret lalu. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa sengketa batas wilayah yang belum tuntas masih menyimpan potensi konflik di tengah masyarakat.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.