Kepala Distan Kubar Stepanus Alexander Samson bersama unsur Forkopimda dan perwakilan PT BEK foto bersama para juara Kontes Ternak Tingkat Kabupaten Kutai Barat 2026.//foto-Ichal-MK.
SENDAWAR — Kontes Ternak Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 sukses digelar selama dua hari, Senin hingga Selasa, 27–28 April 2026, di Lapangan Teras UMKM Itho, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok.
Kegiatan yang mengusung tema “Bangga Menjadi Peternak, Ternak Berkualitas, Daerah Sejahtera” itu dibuka langsung oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin pada Senin (27/4/2026) dan ditutup Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ali Sadikin, Selasa (28/4/2026).
Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pihak sponsor, serta masyarakat yang antusias menyaksikan berbagai kategori perlombaan ternak.
Dalam kontes tersebut, Dinas Pertanian (Distan) Kutai Barat tidak hanya mempertandingkan sapi, tetapi juga kambing dan babi dengan berbagai kategori.
Kategori yang diperlombakan meliputi babi pedaging jantan, kambing PE, kambing Jawa Randu, sapi Bali pedet lokal, sapi eksotik pedet, sapi Bali pejantan, serta sapi eksotik pejantan.
Pada kategori babi pedaging jantan, juara pertama diraih Kadir dengan ternak bernama Jeki dari kandang Nurem Jaya Farm. Juara kedua diraih Ani dengan ternak Si Black dari kandang Lilis, sedangkan juara ketiga diraih Rika Retno dengan ternak Legion dari kandang Nurem Jaya Farm.
Untuk kategori kambing PE, juara pertama diraih Sunarto dengan ternak Rembo dari HBM Farm. Juara kedua Iswanto dengan ternak Jojo dari Jambang Farm, sedangkan juara ketiga kembali diraih Sunarto dengan ternak Anggora.
Pada kategori kambing Jawa Randu, Markuat berhasil meraih juara pertama melalui ternak Sasi dari RJB Farm. Sementara Joko meraih juara kedua dan ketiga dengan ternak dari Joko Sembung Farm.
Di kategori sapi Bali pedet lokal, Rini dengan ternak Si Biro dari Enak Farm keluar sebagai juara pertama. Sedangkan kategori sapi eksotik pedet dimenangkan Djodi melalui ternak Thor dari Gemilang Farm.
Untuk kategori sapi Bali pejantan, Agus dengan ternak Suro Menggolo dari kandang Mandiri Jaya berhasil meraih juara pertama. Sementara pada kategori sapi eksotik pejantan, Agus kembali meraih posisi tertinggi melalui ternak Bagong Loreng.
Para peserta yang berhasil meraih juara pertama mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Sedangkan juara dua dan seterusnya menerima sertifikat serta uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pertanian.
Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas ternak serta mendukung pengembangan sektor peternakan di Kutai Barat.
(Kedua kanan) Bupati Frederick Edwin saat membuka Muskablub PMI Kutai Barat.//foto-Ichal-MK.
SENDAWAR — Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kutai Barat menggelar Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) di Ruang Rapat Diklat Lantai III Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, Jalan Sendawar Raya II, Kecamatan Barong Tongkok, Selasa (28/4/2026) sore.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, dan dihadiri Wakil Bupati Nanang Adriani, Ketua PMI Provinsi Kaltim Syahid Irwan, Sekretaris PMI Provinsi Kaltim Mira Farenola, Kepala Markas PMI Provinsi Kaltim Rusliansyah, jajaran pengurus PMI Kutai Barat, serta unsur TNI-Polri.
Ketua Panitia Muskablub PMI Kutai Barat 2026, Zulkarnain, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan ketua PMI setelah pengurus sebelumnya mengundurkan diri pada 5 Maret 2026.
“Muskablub dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PMI Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 002/IV.04.00/KEP/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 tentang pelaksana tugas pengurus PMI Kabupaten Kutai Barat, yang salah satu tugasnya melaksanakan Muskablub paling lambat tiga bulan sejak tanggal penunjukan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menyampaikan bahwa Muskablub merupakan forum penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi PMI, khususnya dalam mengisi kekosongan kepemimpinan periode 2023–2028.
“Muskablub ini adalah forum tertinggi organisasi untuk menjawab kebutuhan mendesak, khususnya dalam mengisi kekosongan kepemimpinan. Saya mengapresiasi seluruh panitia dan pengurus yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan misi kemanusiaan, terutama pada penanggulangan bencana dan pelayanan donor darah bagi masyarakat.
Frederick Edwin mendorong agar kepengurusan PMI yang baru nantinya dapat bekerja lebih aktif, responsif, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kutai Barat.
“PMI harus semakin hadir di tengah masyarakat. Saya berharap kepengurusan yang terbentuk dapat solid, demokratis, dan mampu melanjutkan pengabdian dengan lebih optimal,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Kutai Barat juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program PMI, termasuk rencana pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan di 16 wilayah se-Kutai Barat.
“PMI Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang kuat dan berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam hasil Muskablub tersebut, Nanang Adriani yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Barat resmi terpilih sebagai Ketua PMI Kabupaten Kutai Barat periode 2023–2028.
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari dalam acara pelepasan jamaah haji. (Istimewa)
PASER — Sebanyak 353 calon jamaah haji asal Kabupaten Paser yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama resmi dilepas Pemerintah Kabupaten Paser menuju Embarkasi Balikpapan sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi.
Pelepasan jamaah dilaksanakan di Aula Masjid Agung Nurul Falah, Rabu (29/4/2026), dan dipimpin langsung Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari.
Dalam sambutannya, Ikhwan menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan panggilan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang baik.
“Untuk itu, kepada para jamaah saya ingatkan untuk senantiasa menjaga niat dan kekhusyukan selama menjalani ibadah haji,” kata Ikhwan.
Ia juga meminta seluruh jamaah tidak melupakan daerah asal selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, doa dari para jamaah sangat diharapkan demi kemajuan dan keberkahan Kabupaten Paser.
“Doakan juga saya dan Bupati dr. Fahmi Fadli supaya bisa mewujudkan Paser Tuntas, sehingga dapat membawa daerah yang kita cintai ini semakin baik dan semakin maju lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ikhwan mengimbau para jamaah untuk selalu mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan maupun saat menjalankan ibadah di Arab Saudi.
Ia juga meminta jamaah untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain selama kurang lebih 40 hari menjalankan rangkaian ibadah haji.
“Kepada para jamaah saya minta untuk saling menjaga, karena selama kurang lebih 40 hari ke depan, kalian adalah keluarga. Jika terjadi sesuatu hal, segera lapor ke petugas,” imbaunya.
Selain itu, para jamaah diminta menjaga sikap dan perilaku selama berada di Tanah Suci, sekaligus menjaga nama baik daerah.
Ikhwan turut mengingatkan jamaah agar memperbanyak shalawat, istighfar, dan doa, terutama mengingat kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di Arab Saudi.
“Semoga seluruh jamaah senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta dijauhkan dari segala marabahaya sehingga dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Haji dan Umrah Kabupaten Paser, Abdurahman, menjelaskan total jamaah haji asal Kabupaten Paser tahun ini mencapai 547 orang yang dibagi dalam tiga kloter.
“Kloter pertama berjumlah 353 jamaah, ditambah petugas menjadi 360 orang. Kloter kedua sebanyak 34 orang akan bergabung dengan jamaah dari Bontang dan Berau, sedangkan kloter terakhir berjumlah 149 orang akan bergabung dengan jamaah dari Samarinda,” jelasnya.
BONTANG – Wabah campak mulai menjadi ancaman serius di Kota Bontang. Penyakit yang selama ini dianggap penyakit lama itu kini kembali menyerang ratusan anak di Kota Taman, seiring masih rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah wilayah.
Di balik meningkatnya kasus tersebut, tersimpan persoalan yang lebih besar: masih banyak orang tua yang belum melengkapi imunisasi anak mereka.
Ilustrasi anak-anak terserang campak. Foto: AI
Data Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang mencatat, hingga pertengahan April 2026 terdapat 169 kasus suspek campak. Angka itu menjadi sorotan karena sebagian besar penderitanya merupakan anak-anak.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 88,17 persen kasus ditemukan pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Kondisi ini langsung memicu kewaspadaan pemerintah daerah. Sebab campak bukan sekadar penyakit demam dan ruam biasa. Virus ini sangat mudah menular dan dapat memicu komplikasi serius, terutama pada anak dengan daya tahan tubuh rendah.
Kepala Diskes Bontang, Bachtiar Mabe mengatakan, tren kasus yang muncul saat ini berkaitan erat dengan rendahnya perlindungan imunisasi di masyarakat.
“Rata-rata yang terkena campak adalah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Ini yang menjadi fokus kami untuk sekarang ini,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, imunisasi memiliki peran penting membentuk kekebalan tubuh sekaligus menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Ketika cakupan vaksinasi rendah, penyebaran virus menjadi jauh lebih cepat.
“Kalau tidak diimunisasi, bukan hanya anak itu yang berisiko, tapi juga orang di sekitarnya karena tidak terbentuk kekebalan kelompok,” jelasnya.
Ancaman Nyata bagi Anak
Secara medis, campak merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan sangat mudah menyebar melalui udara saat penderita batuk atau bersin. Gejalanya biasanya diawali demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, lalu muncul ruam kemerahan di tubuh.
Meski terlihat seperti penyakit umum pada anak, campak dapat berkembang menjadi kondisi berbahaya apabila tidak ditangani dengan baik.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut campak menjadi salah satu penyakit paling menular di dunia. Bahkan satu penderita dapat menularkan virus kepada banyak orang yang belum memiliki kekebalan tubuh.
Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan RI beberapa kali mengingatkan adanya penurunan cakupan imunisasi dasar pascapandemi COVID-19. Kondisi itu membuat sejumlah daerah kembali mengalami peningkatan kasus campak dalam dua tahun terakhir.
Di Bontang, pemerintah kini berpacu mencegah penyebaran kasus agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa.
Pemkot Mulai Bergerak
Pemerintah Kota Bontang mulai memperkuat langkah pencegahan dengan menggencarkan imunisasi campak secara serentak sejak April hingga Mei 2026.
Program tersebut menyasar anak-anak di seluruh wilayah kota melalui posyandu, puskesmas, hingga layanan kesehatan keliling.
Namun pemerintah mengakui, tantangan terbesar bukan hanya distribusi vaksin, melainkan masih adanya penolakan atau keraguan sebagian masyarakat terhadap imunisasi.
“Yang belum mau imunisasi kemungkinan belum memahami manfaatnya. Karena itu kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat,” kata Bachtiar Mabe.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan, seluruh jajaran kesehatan diminta aktif turun ke masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap.
“Kita sudah sampaikan ke masyarakat untuk segera ke posyandu, agar anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap,” ujarnya.
Selain imunisasi, Pemkot Bontang juga melakukan intervensi kesehatan berupa pemberian vitamin A dosis tinggi kepada anak-anak sesuai rekomendasi dokter spesialis anak.
Langkah itu dilakukan untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh serta menekan risiko komplikasi berat.
“Untuk kasus campak kita sudah ada antisipasi. Kita lakukan intervensi, memberikan vitamin, dan terus mensosialisasikan agar masyarakat mengikuti imunisasi campak,” kata Neni.
Ia menjelaskan, sebagian besar penderita dapat pulih apabila mendapatkan penanganan cepat dan memiliki kondisi tubuh yang baik. Namun komplikasi dapat terjadi pada anak dengan imunitas rendah.
“Kalau daya tubuhnya bagus, kita berikan vitamin, biasanya bisa sembuh. Akan tetapi kalau sampai terjadi komplikasi, biasanya terjadi kalau daya tahan tubuhnya lemah, bisa berdampak ke paru-paru dan lainnya,” imbuhnya.
Pantau Langsung ke Lapangan
Tak hanya mengandalkan layanan di fasilitas kesehatan, pemerintah juga meminta seluruh petugas puskesmas aktif melakukan pemantauan langsung ke lingkungan masyarakat.
Tenaga kesehatan diminta mendeteksi dini kasus campak, memberikan edukasi kepada orang tua, sekaligus memastikan anak-anak memperoleh layanan imunisasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus rantai penularan sedini mungkin, terutama di kawasan dengan cakupan imunisasi rendah.
Dengan berbagai upaya itu, Pemkot Bontang berharap lonjakan kasus campak dapat segera ditekan dan tidak meluas ke lebih banyak anak.
Sebab di tengah tingginya mobilitas masyarakat, satu kasus campak bisa dengan cepat menyebar menjadi ancaman kesehatan yang lebih besar. (MK)
Srikandi PLN UIP KLT berfoto bersama dalam kegiatan peringatan Hari Kartini sebagai simbol semangat emansipasi dan peran perempuan dalam pembangunan ketenagalistrikan.
BALIKPAPAN – Dalam semangat Hari Kartini, langkah-langkah perempuan tangguh terus bergaung dari Timur Indonesia. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) menghadirkan kisah tentang para Srikandi PLN, mereka yang tak sekadar bekerja, tetapi mengabdikan diri untuk satu hal yang sederhana namun bermakna besar; menghadirkan terang bagi kehidupan.
Di balik gemuruh pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, ada kisah-kisah yang tak selalu terlihat. Kisah tentang perempuan yang menembus batas, melintasi medan berat, dan menaklukkan tantangan demi memastikan cahaya listrik hadir hingga ke pelosok. Di wilayah kerja yang membentang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara, para Srikandi PLN UIP KLT membuktikan bahwa dedikasi tidak mengenal batas ruang bahkan batas peran.
Ketua Srikandi PLN UIP KLT, Yulina, menegaskan bahwa semangat Kartini bukan sekadar peringatan, melainkan napas yang hidup dalam setiap langkah pengabdian.
“Setiap perempuan memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Di PLN, kami tidak hanya bekerja untuk menghadirkan listrik, tetapi juga untuk memberi arti bagi masyarakat. Di situlah makna pengabdian kami,” ujarnya penuh keyakinan.
Senada dengan itu, General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan bahwa PLN terus membuka ruang yang setara bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi.
“Srikandi PLN adalah bagian penting dari perjalanan pembangunan ini. Mereka tidak hanya profesional dalam pekerjaan, tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai ibu, perempuan, dan agen perubahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Di tengah dominasi tenaga kerja laki-laki, kehadiran para Srikandi PLN justru menjadi nyala yang menguatkan. Dengan semangat emansipasi yang diwariskan Raden Ajeng Kartini, mereka hadir bukan untuk menggantikan, tetapi untuk melengkapi, membawa perspektif, ketelitian, dan ketangguhan dalam setiap proses pembangunan.
Salah satu kisah itu datang dari Salsa Dina Amalia. Di balik senyumnya, tersimpan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia menembus medan berat, meninggalkan kenyamanan, bahkan merelakan momen kebersamaan dengan keluarga demi tugas di lokasi proyek. Namun, semua pengorbanan itu menemukan maknanya saat cahaya akhirnya menyala.
“Melihat listrik hadir dan masyarakat bisa menikmati terang, itu kebahagiaan yang tidak bisa digantikan apa pun. Semua lelah terasa lunas,” jelasnya lirih, namun penuh bangga.
Di sudut lain Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, wilayah 3T yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kisah perjuangan serupa hidup dalam langkah Ainun Jaria Nur Rahmat. Bersama timnya, ia menghadapi keterbatasan akses, medan yang sulit, dan tantangan geografis yang tidak sederhana.
Namun bagi Ainun, semua itu terbayar saat melihat perubahan nyata di depan mata. Ketika listrik akhirnya menjangkau daerah tersebut, kebahagiaan sederhana menjadi begitu bermakna, terutama saat anak-anak bisa belajar di malam hari.
“Bagi kami, terang bukan hanya soal listrik. Ini tentang harapan. Tentang masa depan anak-anak yang kini punya kesempatan untuk bermimpi lebih jauh,” ujarnya.
Kisah Salsa dan Ainun hanyalah sekelumit dari ribuan langkah sunyi para Srikandi PLN UIP KLT yang terus bergerak tanpa sorot lampu. Mereka hadir bukan untuk dikenal, tetapi untuk memberi. Bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan manfaatnya.
Melalui momentum Hari Kartini, PLN UIP KLT kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang yang inklusif, memberdayakan, dan setara bagi perempuan. Karena di balik setiap cahaya yang menyala di penjuru negeri, ada dedikasi para Srikandi yang ikut menyalakan harapan dengan keberanian, ketulusan, dan hati yang tak pernah padam. (Bom)
BONTANG – Kasus dugaan pencabulan terhadap anak bikin geger warga Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara.
Sebanyak enam anak dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Pihak kelurahan bersama masyarakat bergerak cepat dengan menyerahkan terduga pelaku, kepada Polres Bontang untuk diproses secara hukum.
Lurah Guntung, Denny Febrian menyampaikan bahwa terduga pelaku masih merupakan salah satu warga Kelurahan Guntung, yang dimana sebelumnya pernah tersangkut dengan kasus yang serupa.
Selama ini, pihak kelurahan bersama masyarakat sempat telah memberikan pembinaan terhadap yang bersangkutan, termasuk membantu memberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi pelaku malah melakukan kembali aksi pelecehan tersebut.
“Memang sebelumnya pernah ada kasus, tapi kami tidak tahu persisnya kapan. Kami bersama masyarakat sempat membina dan membantu yang bersangkutan, tapi dia malah mengulanginya lagi,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Namun, setelah kembali muncul dugaan kasus dengan korban anak-anak, pihak kelurahan memilih mengambil langkah tegas dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum.
“Kami serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Prinsip kami menjaga kondisi agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama menjaga mental korban,” katanya.
Selain itu, Denny menjelaskan bahwa laporan awal ia peroleh dari masyarakat yang kemudian dikomunikasikan bersama Bhabinkamtibmas Guntung. Sehingga pihak kelurahan langsung berkoordinasi dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bontang.
“Kami amankan yang bersangkutan malam hari sekitar pukul 22.00 Wita, setelah informasinya terkumpul. Hingga kini, proses pendalaman terhadap korban masih berlangsung oleh pihak kepolisian,” tambahnya.
Pihak kelurahan juga menegaskan fokus utama saat ini adalah perlindungan terhadap para korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas mereka, guna mencegah dampak psikologis yang lebih berat.
“Kami fokus pada anak-anak korban. Ada trauma yang harus diperhatikan. Informasi tidak boleh terbuka luas demi melindungi mereka di lingkungan,” jelasnya.
Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus tersebut, termasuk menggali keterangan dari para korban dan saksi.
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berupaya menjaga stabilitas penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah tekanan kebijakan anggaran. Salah satunya dengan memperjuangkan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dimasukkan dalam komponen belanja pegawai.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan, jika TPP dimasukkan ke dalam belanja pegawai, maka komposisi anggaran akan berubah signifikan dan berpotensi menurunkan penghasilan ASN.
Ia mengaku hingga saat ini belum berencana merevisi besaran penghasilan pegawai, meskipun terdapat tekanan dari regulasi yang mengatur komposisi belanja daerah.
“Kalau kita ikuti itu, turunnya bisa jauh sekali. Kasihan ASN,” ujarnya.
Menurutnya, dalam perhitungan anggaran ke depan, terdapat sejumlah komponen yang turut membebani, seperti gaji ke-13, hingga tambahan satu bulan gaji beserta TPP.
Jika seluruh komponen tersebut dihitung dalam satu porsi belanja pegawai, maka nilai yang diterima ASN berpotensi mengalami penurunan signifikan.
Pemerintah kota pun terus berupaya mencari solusi agar kesejahteraan ASN tetap terjaga, salah satunya melalui komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
Ia juga menyebut, sejumlah daerah lain bahkan telah melakukan pemangkasan TPP secara ekstrem hingga mencapai 65 persen akibat keterbatasan anggaran.
BONTANG – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Kondisi ini mendorong percepatan regenerasi jabatan di berbagai lini pemerintahan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa pensiun merupakan hal yang wajar dalam siklus kepegawaian. Ia menyebut, dalam waktu dekat akan ada beberapa pejabat yang memasuki batas usia pensiun, baik di level struktural maupun fungsional.
“Setiap orang ada masanya,” ujarnya.
ASN dengan jabatan tertentu diketahui memasuki usia pensiun pada 58 tahun, sementara untuk jabatan kepala dinas dapat mencapai 60 tahun.
Beberapa posisi seperti kepala bagian, kepala seksi, hingga pejabat administrator dipastikan akan mengalami pergantian dalam waktu dekat.
Meski demikian, pemerintah memastikan kekosongan jabatan tidak akan berlangsung lama, karena akan diisi oleh pejabat dari jenjang di bawahnya.
Terkait dampak terhadap belanja pegawai, ia menilai kondisi tersebut bersifat dinamis. Pengurangan akibat pensiun akan diimbangi dengan penambahan dari pengangkatan dan kenaikan jabatan.
“Kalau ada yang pensiun pasti berkurang, tapi ada juga yang naik dan mengisi,” jelasnya.
Ilustrasi Detik-Detik Penentuan Kadis Kutim, 12 Nama Tinggal Menunggu Vonis Bupati. (AI)
SANGATTA – Perebutan kursi kepala dinas di lingkungan Pemkab Kutai Timur (Kutim) memasuki babak akhir. Sebanyak 12 nama resmi dinyatakan lolos dalam tiga besar untuk mengisi empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang saat ini masih lowong.
Pengumuman tersebut tertuang dalam dokumen Panitia Seleksi Nomor 055/PANSEL-JPTP/KUTIM/IV/2026 yang diterbitkan pada 27 April 2026. Artinya, proses panjang seleksi terbuka yang berlangsung sejak awal tahun kini telah mengerucut pada kandidat-kandidat terbaik.
Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, menegaskan bahwa seluruh tahapan telah dilalui secara ketat dan komprehensif. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan akumulasi hasil seleksi serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Penetapan tiga peserta terbaik dilakukan berdasarkan urutan abjad, bukan peringkat nilai,” tegasnya.
Empat organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi fokus pengisian jabatan kali ini. Pada posisi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, tiga nama yang masuk tiga besar adalah Irma Yuwinda, Piter Buyang, dan Sulisman.
Sementara itu, untuk Kepala Dinas Pariwisata, panitia menetapkan Akhmad Rifanie, Islamuddin Rusmin Reka, dan Mahriadi sebagai kandidat terkuat. Sektor ini dinilai strategis karena menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.
Persaingan tak kalah ketat terjadi di kursi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tiga nama yang lolos adalah Bony Briks, Muhammad Yani, dan Novian Prananta. Jabatan ini memiliki peran penting dalam pelayanan investasi dan perizinan.
Adapun pada jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, tiga kandidat yang berhasil melaju hingga tahap akhir yakni Firman Wahyudi, Marhadyn, dan Nurrahmi Asmalia. Posisi ini dinilai krusial dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Panitia seleksi memastikan seluruh proses telah memperoleh legitimasi dari pemerintah pusat. Hal tersebut diperkuat dengan surat rekomendasi BKN Nomor 21086/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 22 April 2026.
Meski nama-nama telah diumumkan, penentuan akhir belum dilakukan. Seluruh hasil seleksi akan diserahkan kepada Bupati Kutim selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dari masing-masing tiga besar, satu nama akan dipilih untuk ditetapkan dan dilantik sebagai kepala dinas definitif.
Panitia juga menegaskan, keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang angkat bicara terkait kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 102 pekerja di salah satu perusahaan tambang.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang, Rusdi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan perusahaan, guna memastikan informasi yang beredar di masyarakat.
Hasilnya, diketahui bahwa dari total 102 pekerja yang terdampak PHK, hanya dua orang yang merupakan warga asli Bontang. Sementara sisanya merupakan pekerja dari luar daerah, meskipun sebagian di antaranya berdomisili sementara di Bontang.
“Secara garis besar, dari 102 itu hanya dua yang benar-benar warga Bontang. Selebihnya tenaga kerja dari luar, seperti dari Surabaya, Sulawesi, dan daerah lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keputusan PHK tersebut tidak lepas dari kondisi perusahaan yang saat ini membatasi produksi. Selain itu, evaluasi kinerja pekerja juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
“Ini juga bagian dari evaluasi menyeluruh. Produktivitas beberapa pekerja dinilai menurun, dan ada berbagai pertimbangan lain, termasuk riwayat kinerja,” jelasnya.
Meski demikian, Disnaker menegaskan bahwa seluruh hak pekerja yang terkena PHK telah dipenuhi oleh perusahaan. Pembayaran hak-hak normatif disebut sudah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk 102 pekerja itu, hak-haknya sudah dibayarkan. Jadi kewajiban perusahaan kepada pekerja sudah dipenuhi,” tambahnya.
Pihak perusahaan, lanjutnya, juga berupaya menekan angka PHK dengan menyiapkan sejumlah alternatif, salah satunya melalui mutasi pekerja ke wilayah operasional lain, seperti di Kutai Timur maupun wilayah lain yang masih memiliki aktivitas produksi.
“Pemerintah tentu mendorong agar PHK bisa diminimalkan. Salah satu solusinya adalah pemindahan atau mutasi ke lokasi lain yang masih memungkinkan,” katanya.
“Besok rencananya mereka akan menyampaikan data secara langsung, supaya informasi yang berkembang bisa lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.
