Beranda blog Halaman 22

Pemkab Kukar Pilih Tahan Belanja Demi Jaga Stabilitas Fiskal

0
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Ady/MKN)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memilih memperketat pengeluaran daerah di tengah kondisi kas yang belum sepenuhnya terealisasi. Di saat sejumlah kegiatan dan proyek menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan Dana RT dipastikan tetap menjadi prioritas utama.

Kebijakan tersebut diambil setelah Pemkab Kukar bersama DPRD menyepakati pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi riil kas daerah yang saat ini baru berada di kisaran 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pola pengelolaan belanja daerah tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perencanaan belanja dilakukan secara prospektif, kini pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih berhati-hati dengan menyesuaikan pengeluaran terhadap dana yang benar-benar telah masuk ke kas daerah.

“Kita tidak bicara prospektif, tapi kita bicara retrospektif. Artinya, uangnya ada baru kita rilis belanjanya,” kata Aulia, Kamis (11/6/2026).

Aulia menjelaskan, saat ini pendapatan yang telah masuk ke kas daerah baru berkisar antara 26 hingga 30 persen dari total APBD. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk mengendalikan realisasi belanja daerah.

Menurutnya, kesepakatan bersama DPRD mengarahkan agar pelaksanaan kegiatan untuk sementara disesuaikan dengan kemampuan kas yang tersedia. Dari porsi tersebut, sebagian besar juga telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan.

“Nah sekarang ini, uang yang masuk di kita, di kas daerah kita itu 30 persen dari APBD kita. Sekitar 26 sampai 30 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Aulia memastikan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat telah disiapkan dan tidak akan terganggu oleh kebijakan pengendalian belanja tersebut.

Program kesehatan melalui skema berobat gratis cukup menggunakan KTP tetap menjadi salah satu prioritas. Pemkab juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

Belanja untuk program Boskab, Boskab Afirmasi, hingga perlengkapan sekolah bagi peserta didik telah dipersiapkan sejak awal agar tetap berjalan sesuai rencana.

Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Dana RT juga masuk dalam daftar program yang dipastikan tetap berjalan.

Aulia menegaskan pemerintah telah memisahkan pos anggaran untuk berbagai kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak terdampak penyesuaian belanja yang dilakukan saat ini.

“Nah itu sudah kami poskan tersendiri juga sehingga ini kami jamin tidak akan terganggu,” katanya.

Ia menegaskan langkah pengendalian belanja dilakukan bukan untuk mengurangi pelayanan publik, melainkan menjaga kesehatan fiskal daerah agar tetap stabil hingga akhir tahun anggaran.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Kukar berharap tidak lagi menghadapi persoalan kewajiban pembayaran yang menumpuk pada akhir tahun sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelumnya.

“Jadi kita berusaha mengendalikan belanja ini sehingga akhir tahun kita tidak menimbulkan utang seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutup Aulia. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Kutim Fokus Tingkatkan Atlet Peraih Perak dan Perunggu Jadi Juara

0
Kejar Tiga Besar Porprov VIII, Kutim Matangkan Kekuatan 29 Cabor. (Ramlah/Media Kaltim)

SANGATTA – Ambisi Kutai Timur (Kutim) menembus tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur mulai dipersiapkan secara serius. Pemerintah daerah bersama KONI dan cabang olahraga (cabor) kini fokus menyusun strategi untuk mendongkrak perolehan medali emas pada ajang yang akan berlangsung di Kabupaten Paser, November 2026 mendatang.

Target tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi persiapan Porprov yang digelar di Gedung KONI Kutim, Kamis (11/6/2026). Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang ditunjuk sebagai Ketua Kontingen Porprov Kutim, mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan.

Pada Porprov sebelumnya di Berau, Kutim finis di peringkat keempat. Secara posisi, Kutim hanya perlu naik satu tingkat untuk menembus tiga besar. Namun dari sisi perolehan medali, jarak yang harus dikejar masih cukup jauh.

“Kalau dilihat dari ranking memang tinggal naik satu tingkat. Tapi kalau melihat perolehan medali, kita masih tertinggal sekitar 51 medali dari peringkat ketiga. Ini yang menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ujar Mahyunadi.

Meski demikian, peluang untuk memperbaiki posisi masih terbuka. Salah satu modal yang dimiliki Kutim adalah kesiapan anggaran yang lebih awal dibanding sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut dinilai bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan program pembinaan atlet menjelang Porprov.

Namun, ada tantangan lain yang harus dihadapi. Regulasi Porprov kali ini membatasi usia atlet maksimal 30 tahun. Artinya, tidak semua atlet peraih medali pada Porprov sebelumnya bisa kembali memperkuat Kutim.

“Ini menjadi tantangan karena ada atlet-atlet yang dulu berprestasi tidak bisa lagi diturunkan. Tetapi kondisi ini berlaku untuk semua daerah,” katanya.

Karena keterbatasan waktu, strategi yang dipilih bukan menambah jumlah atlet baru, melainkan meningkatkan kualitas atlet yang sudah ada. Fokus utama diarahkan kepada atlet-atlet yang pada babak kualifikasi mampu meraih medali perak dan perunggu agar naik kelas menjadi peraih emas.

Menurutnya, peringkat akhir Porprov sangat ditentukan oleh jumlah medali emas, bukan akumulasi medali perak atau perunggu.

“Kalau kita dapat satu emas dan seribu perak, tetap kalah dengan daerah yang punya dua emas. Jadi target kita jelas, bagaimana atlet yang kemarin meraih perak dan perunggu bisa meningkat menjadi emas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutim, Basuki Isnawan, mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap 29 cabang olahraga yang akan memperkuat kontingen Kutim di Porprov VIII.

Verifikasi tersebut mencakup jumlah atlet, kebutuhan pertandingan, hingga target prestasi yang dipasang masing-masing cabang olahraga.

“Sebanyak 29 cabang olahraga sudah kita lakukan verifikasi bersama. Mulai dari data atlet, kebutuhan pertandingan, hingga target yang ingin dicapai masing-masing cabor sudah kita bahas,” ujar Basuki.

Hasil verifikasi itu nantinya akan menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan sekaligus bahan laporan kepada Wakil Bupati Kutim selaku Ketua Kontingen Porprov.

“Nanti saat pertemuan dengan Pak Wakil Bupati, beliau akan memberikan arahan dan petunjuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan. Kita ingin persiapan ini berjalan lebih cepat dan lebih baik,” lanjutnya.

Basuki menegaskan waktu yang tersisa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh cabang olahraga. Program pemusatan latihan, try out, hingga peningkatan kualitas pembinaan atlet menjadi fokus utama dalam beberapa bulan ke depan.

“Kita ingin seluruh kebutuhan cabor bisa terakomodasi sehingga atlet dapat fokus berlatih dan tampil optimal saat Porprov nanti,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

Pelaku UMKM Dipertemukan Langsung dengan Perbankan untuk Akses Modal

0
Diharapkan dapat naik kelas, para pelaku UMKM di sekitar IKN terus dibekali peningkatan kapasitas. (Foto: Dok. Otorita)

NUSANTARA – Sejumlah terobosan terus dilakukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama berbagai mitra untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing dan berkembang seiring pembangunan kawasan Nusantara.

Terbaru, melalui Akademi SIAPIK (AKSI) 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM 2026 yang digelar di Gedung Kemenko 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (10/6/2026), pelaku usaha mendapatkan penguatan literasi finansial, inklusi keuangan, hingga akses pembiayaan ke sektor perbankan.

Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia melalui Sekretariat Kerja Bersama (SKB) KOPERBI IKN yang dinilai konsisten menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM di wilayah IKN dan sekitarnya.

“Kami mengapresiasi Bank Indonesia, OJK, serta seluruh pihak yang terus bersinergi dalam memperkuat kapasitas UMKM melalui program seperti Akademi SIAPIK. Inisiatif ini sangat penting karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat yang akan menjadi aktor utama yang tumbuh bersama perkembangan Nusantara,” ujar Alimuddin.

Menurutnya, para pelaku UMKM lokal harus semakin percaya diri dan terus meningkatkan kapasitas usaha karena kehadiran IKN membuka peluang besar dari sisi pasar, kemitraan, hingga akses pembiayaan.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memperkuat tata kelola usaha. Otorita IKN akan terus mendukung upaya pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas, berdaya saing, dan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi Nusantara,” tegas mantan Kepala Dispora Penajam Paser Utara itu.

Ia juga mengajak pelaku UMKM membangun sinergi dan kolaborasi dengan sesama pelaku usaha untuk memperkuat daya saing di tengah pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Kerja Bersama KOPERBI IKN, Aura Pandu Wirawan, mengatakan tema kegiatan tahun ini yakni ENERGI (Edukasi dan siNERGI), mencerminkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal.

“Edukasi dan sinergi menjadi dua hal yang sangat penting. Melalui kolaborasi ini, kami ingin meningkatkan kapasitas UMKM agar semakin kuat, semakin maju, dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang di kawasan IKN,” ujarnya.

Menurut Pandu, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena jumlahnya yang besar, kemampuannya menyerap tenaga kerja, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara SKB KOPERBI IKN, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Program tersebut ditujukan bagi pelaku UMKM di wilayah IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong inklusi keuangan, sekaligus memperluas akses pembiayaan.

Melalui Akademi SIAPIK 2026, peserta mendapatkan edukasi mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), kebanksentralan, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, hingga perlindungan konsumen.

Menariknya, para pelaku UMKM juga dipertemukan langsung dengan berbagai lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk membuka peluang akses permodalan sesuai kebutuhan usaha masing-masing. Sejumlah bank yang terlibat antara lain BRI, Bank Mandiri, BNI, BSI, Bank Kaltimtara, serta beberapa lembaga keuangan lainnya.

Di wilayah delineasi IKN sendiri tercatat terdapat 5.147 UMKM, dengan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menyumbang sebanyak 495 unit usaha. Kehadiran program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang akan tumbuh bersama pembangunan Nusantara. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Pelaku Usaha Akui SIAPIK Bantu Pisahkan Modal dan Keuangan Pribadi

0
Zaman berkembang, UMKM di IKN harus kuasai digital. Catat arus keuangan pakai SIAPIK. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA – Bank Indonesia Nusantara mengungkapkan rata-rata pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih melakukan pencatatan keuangan secara manual. Padahal, pencatatan yang baik menjadi salah satu syarat penting agar usaha dapat berkembang dan memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dari lembaga keuangan.

Karena itu, pelaku UMKM didorong memanfaatkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) agar pengelolaan usaha lebih terstruktur dan profesional.

“Selama ini masih banyak pelaku usaha yang melakukan pencatatan secara manual. Melalui SIAPIK, UMKM dapat mencatat biaya, pemasukan, keuntungan, dan perkembangan usaha secara lebih terstruktur. Catatan keuangan yang baik juga akan membantu ketika mengajukan pembiayaan ke perbankan,” ujar Kepala Sekretariat Kerja Bersama (SKB) KOPERBI IKN, Aura Pandu Wirawan, di IKN, Selasa (10/6/2026).

Menurutnya, seiring perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), fondasi ekonomi masyarakat sekitar harus diperkuat. Salah satu caranya melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan.

“Jadi harus dibentuk yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Caranya dengan banyak hal, termasuk memperbaiki pencatatan keuangan usaha, pelatihan, serta akses pembiayaan ke perbankan,” jelasnya.

Salah satu peserta kegiatan, Reni Sayu, pelaku usaha keripik pisang asal Kabupaten Penajam Paser Utara, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari sosialisasi SIAPIK yang diikutinya.

Menurut Reni, aplikasi tersebut membantu pelaku usaha beralih dari pencatatan manual menuju sistem digital yang lebih tertata.

“Selama ini pencatatan keuangan saya masih manual dan kadang ada transaksi yang tidak tercatat. Bahkan modal usaha terkadang tercampur dengan kebutuhan pribadi. Melalui kegiatan ini kami belajar bagaimana mengelola keuangan usaha secara lebih baik dan modern menggunakan aplikasi digital,” ujarnya.

Ia menilai kehadiran IKN membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk di kawasan tersebut.

“Peluangnya sangat besar. IKN sekarang menjadi salah satu tujuan kunjungan masyarakat dan banyak pendatang baru yang datang ke sini. Kalau UMKM bisa masuk dan berjualan di kawasan ini, peluang berkembangnya juga semakin besar,” terangnya.

Reni berharap program pendampingan dan akses pembiayaan bagi UMKM dapat terus berlanjut sehingga pelaku usaha memperoleh pembinaan yang berkesinambungan hingga mampu tumbuh mandiri secara finansial.

Reni merupakan salah satu peserta Workshop Business Matching Pembiayaan UMKM 2026 dan sosialisasi SIAPIK yang digelar di Gedung Kemenko 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN oleh BI Nusantara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Otorita IKN.

Dalam kegiatan tersebut, peserta yang menunjukkan perkembangan dan potensi usaha berkesempatan mengikuti program pembinaan lanjutan, termasuk fasilitasi akses pasar melalui berbagai kegiatan promosi dan pameran seperti Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) hingga Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Wabup Kutim Ajak Orang Tua Dukung Anak Tekuni Dunia Olahraga

0
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, saat membuka Turnamen Sepak Bola Bhayangkara Cup U-10 dan U-12 di Stadion Kudungga Sangatta. (Ramlah/Media Kaltim)

SANGATTA – Turnamen Sepak Bola Bhayangkara Cup U-10 dan U-12 yang digelar Polres Kutai Timur (Kutim) tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan di lapangan hijau. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyiapkan generasi emas sepak bola Kutim melalui pembinaan usia dini yang didukung gizi, mental, dan kompetisi berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, saat membuka turnamen dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di Stadion Kudungga, Sangatta.

Di hadapan ratusan peserta, orang tua, dan tamu undangan, ia menegaskan kualitas atlet tidak hanya ditentukan oleh latihan, tetapi juga dipengaruhi kondisi kesehatan dan kecukupan gizi sejak usia anak-anak.

Menurutnya, upaya menekan angka stunting harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik generasi muda, termasuk calon atlet masa depan.

“Gizi ini sangat menentukan. Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan memiliki postur yang mampu bersaing. Karena itu, pencegahan stunting juga menjadi bagian dari upaya mencetak atlet-atlet berprestasi,” ujarnya.

Mahyunadi mencontohkan perjalanan pesepak bola dunia Lionel Messi yang sempat mengalami gangguan hormon pertumbuhan saat kecil. Namun dengan penanganan yang tepat, dukungan nutrisi, dan pembinaan yang berkelanjutan, Messi mampu berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia.

Ia optimistis Kutim juga memiliki banyak talenta muda yang berpotensi berkembang menjadi atlet hebat apabila mendapatkan pembinaan yang serius sejak dini.

“Kalau bibit-bibit yang sudah terjaring ini kita tingkatkan gizinya, vitaminnya, dan pembinaannya secara maksimal, saya yakin akan lahir pemain-pemain yang mampu bersaing di level nasional,” katanya.

Selain menyoroti pentingnya gizi, Mahyunadi juga meminta para orang tua terus memberikan dukungan kepada anak-anak yang menekuni dunia olahraga. Menurutnya, proses menjadi atlet berprestasi membutuhkan waktu, pengorbanan, dan latihan yang tidak ringan.

Ia mengaku memahami perasaan para orang tua yang khawatir melihat anak-anak mereka bertanding di bawah terik matahari. Namun menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter dan mental juara.

“Pedang yang tajam tidak lahir begitu saja. Besi harus ditempa dan dibakar terlebih dahulu. Begitu juga atlet. Mereka harus ditempa agar memiliki fisik dan mental yang kuat,” tegasnya.

Di sisi lain, Mahyunadi memberikan apresiasi kepada Polres Kutim yang dinilai konsisten mendukung pembinaan olahraga usia dini melalui penyelenggaraan turnamen sepak bola. Bahkan, ia berharap Bhayangkara Cup tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi bisa dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Menurutnya, semakin sering kompetisi digelar, semakin besar peluang menemukan pemain-pemain berbakat yang dapat diproyeksikan menjadi atlet andalan daerah.

“Kalau bisa ini menjadi agenda semesteran. Karena pembinaan atlet tidak cukup hanya latihan, mereka juga membutuhkan jam terbang dan pengalaman bertanding,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Kutim, lanjut dia, siap mendukung kegiatan olahraga yang berorientasi pada pembinaan prestasi. Dukungan itu diwujudkan melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta keterbukaan penggunaan fasilitas olahraga daerah untuk berbagai kejuaraan.

“Pemerintah sangat mendukung. Fasilitas olahraga terus kami benahi dan kami terbuka untuk mendukung kegiatan yang bertujuan mencetak atlet-atlet masa depan Kutai Timur,” pungkasnya.

Turnamen Bhayangkara Cup U-10 dan U-12 sendiri diikuti puluhan tim dari berbagai sekolah sepak bola dan klub usia dini di Kutim serta sejumlah tim dari Kalimantan Selatan. Selain memperebutkan gelar juara, ajang tersebut menjadi wadah pencarian bakat sekaligus pembentukan karakter sportivitas bagi para pemain muda. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

Dua Paket Sabu Ditemukan Saat Penggeledahan di Kawasan Kebun Sayur

0
Dua tersangka, Imam Malik (37) dan Zanik Sadam Malik (36), diamankan Polsek Balikpapan Timur dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. (Istimewa)

BALIKPAPAN – Unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran barang haram tersebut.

Kedua tersangka yang diamankan yakni Imam Malik (37), warga Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur, dan Zanik Sadam Malik (36), warga Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Keduanya diketahui berprofesi sebagai karyawan swasta.

Kapolsek Balikpapan Timur, AKP M. Chusen, mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 21.24 Wita di Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, tepatnya di kawasan lampu lalu lintas Simpang Kebun Sayur.

“Penangkapan dilakukan pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 21.24 Wita di kawasan Simpang Kebun Sayur,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Dari tangan kedua tersangka, petugas menemukan dua paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,65 gram.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Unit Lidik Polsek Balikpapan Timur terkait dugaan transaksi sabu di Jalan Manunggal, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mengamati seorang pria yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di lokasi yang dimaksud. Polisi kemudian membuntuti pria tersebut, namun sempat kehilangan jejak di kawasan Jalan Mulawarman, Batakan.

Penyelidikan terus dilakukan hingga ke wilayah Balikpapan Barat. Sekitar pukul 21.24 Wita, petugas kembali menemukan pria yang dicurigai berada di kawasan Simpang Kebun Sayur.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan dua paket sabu yang disimpan oleh tersangka. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di kawasan Gunung Bugis.

Pemasok tersebut kini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

“Selanjutnya kedua tersangka beserta barang bukti diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” tambahnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Saat ini penyidik masih melengkapi proses penyidikan, termasuk melakukan pemeriksaan urine terhadap kedua tersangka guna mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

“Penyidikan masih terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan kedua tersangka,” tutup AKP M. Chusen. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

Sebanyak 586 Petugas Akan Sebar ke 20 Kecamatan di Kukar

0
Plh BPS Kutai Kartanegara, Khairil Anwar. (Ady/Media Kaltim)

TENGGARONG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni mendatang. Sebanyak 586 petugas disiapkan untuk melakukan pendataan secara langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha di 20 kecamatan hingga akhir Agustus.

Pendataan dilakukan secara door to door untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kukar. Hasil sensus tersebut nantinya menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Pelaksana Harian (Plh) BPS Kukar, Khairil Anwar, mengatakan persiapan pelaksanaan sensus saat ini memasuki tahap pelatihan petugas lapangan yang akan diterjunkan ke seluruh wilayah.

Saat ini BPS mengoperasikan 22 training center sebagai lokasi pelatihan. Khusus wilayah Tenggarong terdapat lima kelas pelatihan yang dibagi dalam dua gelombang.

“Yang total petugas adalah 586 petugas yang tersebar di 20 kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara,” katanya, Kamis (11/6/2026).

BPS menjadwalkan pelaksanaan sensus lapangan berlangsung selama lebih dari dua bulan. Petugas akan mulai turun ke lapangan pada 15 Juni dan menyelesaikan seluruh pendataan pada 31 Agustus 2026.

Rentang waktu tersebut diberikan karena cakupan wilayah Kukar yang luas serta tingginya jumlah objek yang harus didata oleh setiap petugas.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi menjadi agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat memperoleh data terbaru mengenai kondisi usaha, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir.

“Pelaksanaan sensus ekonomi yang door to door yang dilaksanakan oleh petugas lapangan itu akan dimulai tanggal 15 Juni sampai berakhir di tanggal 31 Agustus,” ujarnya.

Data yang dihimpun nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan, kebijakan investasi, pemberdayaan UMKM, hingga perencanaan sektor ekonomi lainnya.

BPS juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Seluruh petugas resmi akan dilengkapi atribut lengkap berupa rompi, surat tugas, dan name tag yang dapat diverifikasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya oknum yang mengatasnamakan kegiatan sensus untuk kepentingan lain.

Pada setiap kartu identitas petugas tersedia barcode yang dapat dipindai masyarakat. Barcode tersebut akan terhubung langsung ke sistem BPS sehingga identitas petugas dapat dipastikan keasliannya.

“Nanti jika ragu terhadap kedatangan petugas itu silakan barcodenya di-scan, kemudian nanti akan terhubung ke server petugas kami,” katanya.

BPS berharap masyarakat dapat memberikan data dan informasi yang benar saat pendataan berlangsung. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dalam menghasilkan potret ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika demikian maka tidak perlu meragukan. Mohon dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Bupati Kukar Soroti Dominasi Pertambangan dalam Perekonomian Daerah

0
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026. (Ady/Media Kaltim)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai angka pertumbuhan ekonomi daerah perlu dibaca lebih rinci agar tidak hanya bertumpu pada kondisi sektor pertambangan. Dominasi industri batu bara yang masih sangat besar dinilai kerap memengaruhi gambaran umum perekonomian Kukar.

Hal itu disampaikan Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, usai menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi daerah secara lebih utuh.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pemerintah daerah berharap data yang dihasilkan nantinya dapat menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi di Kukar.

“Keberadaan data dan informasi terkait situasi perekonomian di Kutai Kartanegara juga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini struktur ekonomi Kukar masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Kondisi tersebut membuat perubahan yang terjadi di sektor tambang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Aulia mengungkapkan hasil diskusinya dengan BPS menunjukkan sekitar 62 persen struktur ekonomi Kukar masih ditopang sektor pertambangan dan penggalian.

Karena itu, ketika aktivitas tambang mengalami perlambatan, dampaknya langsung terasa terhadap angka pertumbuhan ekonomi daerah. Situasi tersebut terjadi seiring penurunan produksi batu bara dan berkurangnya aktivitas usaha akibat penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Nah oleh karenanya tadi kami berdiskusi sebenarnya proses pertumbuhan ekonomi ini harus kita pilah-pilah,” ujarnya.

Menurut Aulia, apabila hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi secara umum, perkembangan sektor-sektor lain yang justru mengalami pertumbuhan positif berpotensi tidak terlihat.

Ia menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, serta pertanian menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup baik dalam beberapa waktu terakhir.

“Otomatis ketika hari ini RKAB turun, produksi batu bara turun, terjadi pengurangan tenaga kerja, nah ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kukar,” katanya.

Karena itu, Pemkab Kukar menunggu hasil kajian BPS yang akan memisahkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi ekonomi riil di luar sektor pertambangan sekaligus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan ke depan. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Industri Energi dan Engineering Berkumpul di Balikpapan

0
Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di Balikpapan, Kalimantan Timur.

BALIKPAPAN – Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kehadiran ajang ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelaku industri pertambangan, konstruksi, serta minyak dan gas bumi (migas) dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan Indonesia Timur yang terus berkembang pesat.

Pembukaan IEE Series Balikpapan 2026 berlangsung di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (10/6/2026), dan dilakukan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, bersama perwakilan asosiasi pendukung serta manajemen Pamerindo Indonesia.

Pameran yang berlangsung hingga 12 Juni 2026 tersebut menghadirkan tiga sektor utama melalui Mining Indonesia, Construction Indonesia, dan Oil & Gas Indonesia. Lebih dari 100 perusahaan, asosiasi, dan organisasi berpartisipasi dengan menampilkan lebih dari 200 merek dari lebih 10 negara di area pameran seluas lebih dari 5.000 meter persegi.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan transformasi industri energi harus didukung inovasi dan kolaborasi yang kuat di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat.

“Inovasi adalah kunci. Dunia sedang menghadapi perubahan besar dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, digitalisasi yang semakin luas, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai sektor industri. Karena itu tema besar Energy dan Engineering ini sangat relevan untuk membicarakan arah transformasi industri ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, platform industri seperti IEE Series memiliki peran penting sebagai ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk melahirkan kerja sama, investasi, inovasi, dan solusi baru bagi sektor energi dan engineering.

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan kerja sama baru, investasi baru, inovasi baru, dan solusi-solusi yang mampu menjawab tantangan sektor energi dan engineering di masa depan. Energi memang menggerakkan pembangunan, tetapi inovasi dan kolaborasi yang menentukan sejauh mana kita bisa melangkah,” jelasnya.

Pertumbuhan sektor pertambangan, migas, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat aktivitas industri paling dinamis di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai hub logistik dan operasional yang menghubungkan berbagai kawasan industri di Kalimantan dan Indonesia Timur.

Mewakili Wali Kota Balikpapan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan, Neny Dwi Winahyu, menyebut penyelenggaraan IEE Series memiliki arti penting bagi Balikpapan yang selama puluhan tahun tumbuh bersama industri energi nasional.

“Balikpapan berkembang bersama sektor pertambangan serta minyak dan gas bumi, sekaligus menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan industri strategis di Indonesia. Karena itu penyelenggaraan IEE Series menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, teknologi, investasi, dan sumber daya manusia yang akan menentukan arah perkembangan sektor energi dan industri di masa depan,” ujarnya.

Selain pameran, IEE Series Balikpapan 2026 juga menghadirkan seminar dan forum industri yang membahas berbagai isu strategis, mulai transformasi industri migas regional, peluang sektor konstruksi dalam mendukung pembangunan IKN, pemanfaatan UAV dan kecerdasan buatan untuk operasional tambang, hingga isu keberlanjutan dan efisiensi industri.

Deputy Event Director Pamerindo Indonesia, Hanung Hanindito, mengatakan ekspansi IEE Series ke Balikpapan merupakan upaya mendekatkan platform industri dengan pusat aktivitas proyek dan investasi yang tengah berkembang pesat.

“Sejalan dengan semakin strategisnya peran Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan industri, kami berharap acara ini dapat memperkuat konektivitas, mendorong pertukaran informasi, serta membuka peluang kerja sama yang mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan,” ujarnya.

Hanung menambahkan tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya potensi Kalimantan sebagai pusat investasi, inovasi teknologi, dan pengembangan bisnis di sektor energi, sumber daya alam, serta infrastruktur.

Melalui konsep kolaborasi antara sektor pertambangan, migas, dan konstruksi, IEE Series Balikpapan 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pameran industri, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat rantai pasok regional, membangun business matching, serta mendorong sinergi lintas sektor yang lebih dekat dengan kebutuhan proyek di Indonesia Timur.

Penyelenggaraan perdana ini sekaligus diharapkan memperkuat posisi Balikpapan sebagai titik temu industri kawasan Indonesia Timur dan menjadi salah satu penggerak pemerataan pertumbuhan industri nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

Pemkab Kukar Belum Terima Petunjuk Resmi Terkait Operasional SPPG Baru

0
Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/MKN)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan isu penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah belum berdampak terhadap layanan yang berjalan di wilayahnya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengatakan hingga saat ini belum ada SPPG di Kukar yang dihentikan operasionalnya akibat kebijakan terbaru yang tengah menjadi perhatian publik.

Menurutnya, seluruh SPPG yang telah beroperasi masih menjalankan tugas melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jumlah SPPG di Kukar sendiri terus bertambah dalam beberapa waktu terakhir. Dari sebelumnya 74 unit, kini telah mencapai 129 unit, termasuk yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kalau di Kukar itu kemarin awal itu 74, sekarang sudah 129 termasuk yang di wilayah 3T,” kata Sunggono.

Meski demikian, perkembangan program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Pemkab Kukar mencatat masih ada sejumlah SPPG yang sebenarnya telah siap beroperasi namun belum dapat melayani masyarakat.

Sunggono menjelaskan sedikitnya empat hingga lima SPPG saat ini telah menyelesaikan proses persiapan dan berada pada tahap verifikasi akhir. Beberapa unit tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Tenggarong dan Muara Badak.

Namun hingga kini operasionalnya masih tertahan karena pemerintah daerah belum menerima arahan resmi terkait kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, Pemkab Kukar juga belum memperoleh informasi resmi mengenai kriteria maupun mekanisme yang akan diterapkan terhadap SPPG yang siap beroperasi tersebut.

“Karena kita belum tahu kriteria yang ditetapkan oleh BGN yang disampaikan secara resmi kepada kami,” ujarnya.

Ia mengatakan laporan mengenai kesiapan operasional SPPG baru terus disampaikan kepada pemerintah daerah. Bahkan sejumlah pengelola telah mempertanyakan kepastian waktu beroperasi setelah seluruh persyaratan dinyatakan hampir rampung.

Pemerintah daerah pun memilih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sunggono menegaskan, saat ini yang menjadi perhatian bukan penghentian operasional SPPG yang telah berjalan, melainkan kepastian bagi unit-unit baru yang sudah siap namun belum mendapatkan izin beroperasi.

Menurutnya, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil penilaian dan rekomendasi dari pihak yang berwenang. Karena itu, Pemkab Kukar masih menunggu proses verifikasi dan arahan resmi sebelum SPPG tersebut mulai melayani sasaran program MBG.

“Memang ada beberapa yang sudah menyatakan siap. Tapi kita tunggu hasil review itu apakah masih direkomendasikan bisa beroperasi atau belum,” tutup Sunggono. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S.